Gi-Media.com Pematangsiantar Sumut – Mahkamah Agung Republik Indonesia menghukum Direktur Utama Perusahaan Daerah Pembangunan dan Aneka Usaha (PD.PAUS) Kota Pematangsiantar, untuk membayar pesangon total sebesar Rp. 655.546.080.- (Enam ratus lima puluh lima juta lima ratus empat puluh enam ribu delapan puluh rupiah), terhadap 15 (lima belas) eks karyawan PD.PAUS yang diberhentikan secara sewenang- wenang oleh mantan Dirut, Herowhin Sinaga, tertanggal 16 September 2016.
Langkah Mahkamah Agung yang menghukum Dirut PD.PAUS untuk membayar hak pesangon ke 15 eks karyawan PD.PAUS tersebut, tertuang dalam Putusan Kasasi, Nomor : 377 K/Pdt.Sus-PHI/2019, yang baru diterima oleh Daulat Sihombing, SH, MH, selaku kuasa hukum atas nama dan untuk kepentingan : Asi Yanri Sinaga, Saor Tua Pakpahan, Andri Bastian Siahaan, Martha R. Falentina Hutasoit, Anna Louisa Siregar, Renita Purba, Nurika Hotmaida Purba, Dewi Murni Sihombing, Syahrul Arif Anwar Damanik, Walber Damanik, Olop Fallmerd Daulat Damanik, Mac Donal Hendra Sitompul, Eltawati Silalahi, Siti Aisah dan Redikson Wibowo Nainggolan.
Daulat Sihombing, SH, MH, Advokat dari Kantor Sumut Watch selaku kuasa hukum ke 15 eks karyawan PD. PAUS, dalam rilisnya menjelaskan, Hakim Judex Yuris Mahkamah Agung dalam pertimbangan putusan perkara pada pokoknya sependapat dengan memori kasasi yang diajukan oleh kuasa hukum selaku Pemohon Kasasi bahwa tindakan mantan Dirut PD. PAUS, Herowhin Sinaga yang secara sewenang- wenang melakukan PHK terhadap kliennya tanpa pesangon dan penggantian hak, merupakan pelanggaran terhadap UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.
Selain dari pada itu, kata Daulat, Hakim Judex Yuris Mahkamah Agung juga mempertimbangkan bahwa tindakan Termohon Kasasi, Dirut PD. PAUS yang tidak membayar upah kliennya antara 15 s/d 17 bulan selama bekerja di PD. PAUS, tidak membayar THR, tidak membayar uang penggantian hak cuti dan tidak mengembalikan biaya bintalfisdis yang dikutip sebesar Rp. 2.300.000 per orang, juga merupakan pelanggaran terhadap UU Ketenagakerjaan.
Maka berdasarkan pertimbangan itu kemudian Hakim Judex Yuris pada Mahkamah Agung RI menghukum dan memerintahkan Dirut PD. PAUS untuk membayar hak – hak ke 15 eks karyawan PD. PAUS an. Asi Yanri Sinaga, dkk, berupa : pesangon, penggantian hak, upah yang belum dibayar, THR, uang penggantian hak cuti dan pengembalian biaya bintalfisdis yang diperhitungkan total sebesar Rp. 655.546.080.-
Daulat sangat mengapresiasi putusan Hakim Judex Yuris Mahkamah Agung ini, dan berharap mampu memberi pesan kepada setiap orang bahwa hak normatif pekerja/ buruh adalah bersifat mutlak.
Putusan Tingkat Pertama Menyesatkan
Seperti diketahui, Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan, dalam Putusan Nomor : 228/Pdt.Sus-PHI/2017/PN-Mdn, sebelumnya memutus perkara pada tingkat pertama dengan putusan yang menyesatkan dan menggelikan. Hakim Judex Factie menyatakan tindakan Dirut PD. PAUS yang tidak membayar hak – hak ke 15 eks karyawan, termasuk tidak membayar pesangon sebagai akibat terjadinya PHK, pada pokoknya menurut hakim judex facti merupakan tindakan yang dapat dimaklumi dan ditoleransi karena perusahaan tidak berkemampuan untuk membayar.
Terhadap putusan tersebut, Daulat pun segera mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung, hingga akhirnya Hakim Judex Yuris Mahkamah Agung membatalkan putusan Hakim Judex Facti Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan.
Menurut Daulat, setelah menerima relas pemberitahuan putusan berikut berkas Putusan Kasasi, Nomor : 377 K/Pdt.Sus-PHI/2019, pihaknya akan segera meminta pelaksanaan eksekusi kepada Ketua Pengadilan Negeri Medan.
Dia berharap, Dirut PD. PAUS, Benhart BM. Hutabarat, dapat menerima dan melaksanakan putusan Mahkamah Agung secara legowo sebagai bentuk tanggungjawab managemen. Namun dalam hal Dirut PD.PAUS tidak patuh terhadap putusan Mahkamah Agung yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut, maka pihaknya akan menempuh skenario hukum yang bersifat ekstra.( Rus).
Discussion about this post