Gi-media.com Jakarta, September 2025 Pernyataan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Keuangan baru dalam Kabinet Presiden Prabowo Subianto, menuai polemik setelah ia menyebut dirinya sebagai “menteri kagetan”. Purbaya sudah menyampaikan permintaan maaf secara terbuka atas salah ucap tersebut. Namun, dinamika politik dan respons publik tetap berkembang, termasuk munculnya aksi mahasiswa di sejumlah daerah yang menyerukan pencopotannya.
Gelombang Kritik dan Aksi Mahasiswa
Pernyataan Purbaya dianggap sebagian kalangan menandakan kurangnya kesiapan mengelola fiskal negara. Mahasiswa di Jakarta, Bandung, hingga Yogyakarta dilaporkan turun ke jalan membawa isu transparansi fiskal, akuntabilitas, dan kepemimpinan di Kementerian Keuangan.
“Menkeu adalah garda depan stabilitas negara, bukan jabatan untuk uji coba,” ujar salah satu orator mahasiswa.
Aksi ini mempertegas kegelisahan publik tentang risiko kepemimpinan di sektor strategis, mengingat Kemenkeu memegang kendali atas APBN senilai lebih dari Rp 3.300 triliun pada 2025.
Risiko Politik dan Stabilitas Ekonomi
Isu pencopotan Menteri Keuangan di awal masa jabatan dapat menimbulkan konsekuensi serius, mulai dari instabilitas pasar, menurunnya kepercayaan investor, hingga tekanan terhadap nilai tukar rupiah. Sejarah menunjukkan, setiap pergantian mendadak di kursi Menkeu berdampak langsung pada iklim investasi dan persepsi internasional terhadap tata kelola fiskal Indonesia.
Ekonom dari berbagai universitas menekankan perlunya menjaga kesinambungan kebijakan. “Jika terlalu banyak gejolak politik, pasar bisa menilai Indonesia tidak konsisten,” ujar seorang pengamat fiskal.
Fungsi Strategis Kementerian Keuangan
Kementerian Keuangan bukan sekadar pengelola pajak dan belanja negara. Perannya mencakup:
Menjaga stabilitas fiskal melalui kebijakan APBN.
Mengelola utang dan pembiayaan agar tetap terkendali.
Mengatur instrumen pajak dan bea cukai untuk menopang penerimaan negara.
Mengawasi transfer ke daerah demi pemerataan pembangunan.
Menjadi jantung kebijakan ekonomi nasional, yang menentukan arah investasi, daya saing, hingga kepercayaan publik.
Dengan posisi vital ini, setiap langkah Menkeu akan berimbas langsung pada kehidupan masyarakat: harga kebutuhan pokok, subsidi, hingga stabilitas kurs rupiah.
Jalan Tengah
Di tengah kritik keras dan aksi jalanan, penting menghadirkan perspektif konstruktif. Permintaan maaf Purbaya bisa menjadi titik balik untuk membuktikan keseriusannya. Tantangan ke depan adalah:
Menyusun kebijakan fiskal yang responsif terhadap inflasi dan ketimpangan.
Menguatkan komunikasi publik yang transparan.
Merangkul mahasiswa, akademisi, dan masyarakat sipil untuk dialog terbuka tentang arah kebijakan fiskal.
Jika berhasil, Purbaya dapat membalikkan kritik menjadi momentum memperkuat Kemenkeu sebagai pilar ekonomi nasional.























Discussion about this post