Gi-media.com – Jakarta, 15 Januari 2026
Salah satu pesan paling tegas disampaikan oleh Direktur Pencegahan BNPT, Brigjen TNI Sigit Karyadi, yang menyoroti pentingnya etika koordinasi antara instansi pusat dan pemerintah daerah.
Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Ditjen Polpum) Kementerian Dalam Negeri menggelar Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) di Hotel Pullman Central Park, Jakarta, Kamis (15/1/2026).
Ia menekankan bahwa kehadiran instansi pusat ke daerah harus membawa solusi, bukan beban.
“Masuk ke wilayah jangan merepotkan daerah. Kita hadir untuk membantu, bukan untuk dilayani,” kata Sigit.
Menurut Sigit, efisiensi anggaran menuntut perubahan pola kerja. Instansi pusat, termasuk BNPT dan Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT), dituntut untuk lebih mandiri, adaptif, dan kolaboratif agar sinergi tetap terjaga tanpa membebani daerah.
“Kesalahan kecil dalam koordinasi itu ibarat setitik nila yang merusak susu sebelanga,” kata eks Kasubdit Pengamanan Obyek Vital, Transportasi, dan VVIP BNPT.
Ia juga mengingatkan bahwa kesalahan kecil dalam sikap dan koordinasi dapat berdampak besar terhadap kepercayaan dan hubungan kerja antar lembaga.
Oleh sebab itu, kehadiran pusat di daerah harus berlandaskan niat tulus untuk kepentingan bersama.
Di sisi lain, Sigit juga menyoroti peran strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) di daerah.
Menurutnya, Kesbangpol memikul tugas yang sangat kompleks karena menyentuh langsung isu sosial, keagamaan, hingga keberlanjutan generasi muda.
Rakornas yang dipandu oleh Dirjen Polpum Kemendagri Akmal Malik ini turut menghadirkan narasumber dari berbagai kementerian dan lembaga.
Forum tersebut menegaskan komitmen bersama untuk menjaga stabilitas politik dan keamanan nasional melalui pengelolaan anggaran yang efektif serta koordinasi yang santun antara pusat dan daerah.
Discussion about this post