Pematangsianatar,Sumut – Seiring maraknya Tempat Hiburan Malam (THM ) di Kota Pematangsiantar yang beroprasi menui kekawatiran masyarakat,pasalnya banyak THM dijadikan tempat peredaran Narkoba,THM yang seharusnya menjadi uji bakat tarik suara,beruba menjadi tempat peredaran Extasi dan menyedia para wanita cantik.
M.Samosir warga Pematangsiantar mengatakan ada beberapa THM yang menjadi tempat maksiat,ditempat-tempat itu diketahui menjadi penyedia wanita penghibur dan tidak jarang terjadi peredaran Extasi,hal itu terbukti dari beberapakali rajia yang dilakukan APH,ada saja pengunjung THM yang ditangkap akibat menggunakan Narkoba,”mana mungkin tamu yang datang ke THM berjoget dan gelengkan kepala berjam-jam hanya minum Kopi atau Teh Botol saja.
“Untuk itu kita berharap Forkopimko Pematangsiantar jangan bosan melakukan rajia di tempat-tempat hiburan yang diduga menjadi tempat maksiat,Forkopimko harus bersama-sama melakukan rajia rutin,tutup saja tempat hiburan yang tidak memiliki ijin,suda banyak masyarakat yang menjadi korban,bahkan ada yang meninggal dunia akibat tempat hiburan,jangan sempat kecolongan lagi Pemko dan APH di pematangsiantar.
“Kami menduga banyak tempat-tempat hiburan yang tidak memiliki ijin,namun di biarkan beroprasi seperti usaha yang memiliki legalitas,yang menjadi pertanyaan publik,kenapa Dinas Pariwisata dan Perizinan,Satpol PP dan APH membangun kesan hukum masi tebang pilih,dan melakukan pembiaran terhadap kejahatan ,”ucap Samosir.
Sebelumnya diberitakan pada saat unjukrasa LSM Lima Si-Si,Selasa 12/10/2021,AKP Kristo Tamba selaku Kasat Narkoba Polresta Pematangsiantar mengatakan terkait tuntutan massa melakukan razia,Kristo mengatakan pihaknya suda melakukan rajia,”kita tidak akan pernah mundur untuk menindak pelaku kejahatan khusus kejahatan Narkoba.
“Kami minta dukungan dari rekan-rekan jangan hanya di Polres saja atau di BNN Saja,suarakan juga pada Dinas Pariwisata dan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Dinas PMPTSP) Kota Pematangsiantar,biar pihak Pemko tahu kami sudah bekerja sebelum rekan-rekan minta,Pemko jangan duduk-duduk saja,Jam 1 sampai jam malam 2 kami masi bekerja,” ucap Kristo.
“Sesui Telegram Kapolri nomor STR/645/X/PAM.3.2./2020 per tanggal 2 Oktober 2020,bahwa selama masa Pandemi Covid-19 ,Kepolisian Republik Indonesia tidak mengeluarkan Izin Keramaian, baik yang sifatnya untuk kebutuhan masyarakat pribadi (pesta-red) maupun kebutuhan usaha yang dapat mengakibatkan terjadi kerumunan, kami pastikan kami tidak pernah mengeluarkan izin keramaian apapun selama masa pandemi covid-19”,ucap KBO Intel Polres pematangsiantar.
Pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 mengenai Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), yang telah berlaku sejak tanggal 5 Oktober 2009, pada Pasal 1 angka 35 disebutkan bahwa Izin Lingkungan merupakan izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki AMDAL atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan sebagai pra-syarat untuk memperoleh Izin Usaha dan/atau kegiatan.
Pada Pasal 36 Ayat 1,dapat diketahui mengenai sanksi bagi usaha dan/atau kegiatan yang tidak mengantongi Izin Lingkungan di pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun,ditambah dengan denda paling sedikit Rp 1 Miliar dan paling banyak Rp 3 Miliar.
Pada Pasal 40, keterkaitan Izin Lingkungan dengan Izin Usaha dan/atau kegiatan adalah sebagai perizinan lingkungan tersebut berfungsi sebagai persyaratan untuk memperoleh Izin Usaha dan/atau kegiatan tersebut.
Ketika izin tersebut dicabut, maka Izin Usaha dan/atau kegiatan dapat dicabut,selain itu, ketika usaha dan/atau kegiatan mengalami perubahan penanggung jawab, maka Izin Lingkungan pun wajib untuk diperbarui.
Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Izin Lingkungan adalah izin utama yang menjadi dasar dari semua perizinan lainnya bagi usaha dan/atau kegiatan,dan berdasarkan undang-undang PPLH,Pemko dan Aparat Penegak Hukum Pematangsiantar, bisa menjerat para pengusaha tempat-tempat hiburan yang belum mendapat ijin.
Sampai berita ini disampaikan pada redaksi,Kasatpol PP, Kepala Dinas Pariwisata dan Dinas Perijinan Pemko Pematangsiantar belum dapat ditemui untuk dimintai tanggapan,terkait beroprasinya tempat-tempat hiburan di Pematangsiantar. (*).
Discussion about this post