Paguyuban Advokat Tebingtinggi, Bedah KUHP Baru,Bersama Prof.Dr. Maidin Gultom.S.H

Kegiatan yang didasari atas Pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan pembaruan dari KUHP warisan kolonial Belanda

KUHP baru ini diharapkan membawa banyak perubahan mendasar dalam sistem hukum pidana nasional, baik dari segi substansi, filosofi, maupun asas hukum pidana.

Perubahan tersebut menuntut para advokat sebagai penegak hukum independen untuk memahami setiap ketentuan baru, terutama yang berkaitan dengan delik, ancaman pidana, asas legalitas, pertanggungjawaban pidana, serta ketentuan pidana khusus. Oleh karena itu, Paguyuban Advokad Tebing Tinggi mengadakan kegiatan sosialisasi KUHP baru guna meningkatkan pemahaman dan kesiapan advokat dalam penerapannya di lapangan.

Kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman terhadap substansi dan filosofi KUHP baru, membedah pengetahuan tentang perubahan pasal demi pasal penting,  dan implikasinya dalam praktik hukum pidana, menuntut profesionalisme advokat dalam fungsi pembelaan sesuai hukum nasional terbaru, juga bertujuan Membentuk forum diskusi antara advokat dan narasumber ahli terkait implementasi KUHP baru.

Ketua paguyuban Advokat Tebingtinggi Kaharuddin Syah.,S.H pada menyampaikan kalau kegiatan tersebut adalah majelis ilmu meningkatkan pemahaman para advokat terhadap KUHP yang baru, dengan harapan Paguyuban menjadi rumah hukum

“Pertemuan bedah KUHP baru ini adalah majelis Ilmu, ini langkah awal paguyuban dan akan ada selanjutnya, harapan saya kedepan ada kritik dan saran dari sesama advokat Tebingtinggi untuk kemajuan bersama” ucap tokoh muda Kaharuddin Syah SH yang berprofesi sebagai pengacara itu

.

Narasumber Prof., Dr.Maidin Gultom.S.,H yang diundang sebagai narasumber dalam diskusi Bedah KUHP baru yang nanti akan diterapkan pada Januari 2026 mendatang, memaparkan beberapa pandangan sepintas terhadap KUHP baru seperti

.

Prinsip keseimbangan, kepentingan umum (negara) dan individu, antara pelaku dan korban tindak pidana, hukum dan sikap batin, kepastian hukum dan keadilan , hukum tertulis dan hukum yang hidup dalam masyarakat

.

Ia juga menyampaikan tentang Kebaruan KUHP Nasional seperti, prinsip primum Remedium restoratif Justice, prinsip Ultimum Remedium restoratif Justice, dan reformulasi delik dan pengakuan nilai lokal (lokal wisdom)

.

Lebih lanjut Rektor universitas Katolik St Tomas Prof.Dr.Maidin Gultom.,S.H juga menyampaikan spesifikasi prinsip Ultimum Remedium restoratif Justice, KUHP baru menempatkan pidana penjara sebagai jalan terakhir, KUHP baru meninggalkan paradigma lama (retrebutif/pembalasan) menuju keadilan restoratif, rehabilitatif dan restitutif, dalam KUHP baru memberikan solusi sebagai alternatif Pidana penjara dengan pengaturan pidana pengawasan dan pidana kerja sosial disamping itu KUHP baru juga menjelaskan diskresi yang di berikan para Hakim merefleksikan judicial independence

.

Pada pemahamannya, Moderator yang di bawakan oleh Advokat senior anggota paguyuban dan penanggung jawab acara Muhammad Abdi.,S.H menyampaikan kalau KUHP baru meninggalkan paradigma peninggalan kolonial Belanda, dan mungkin berangkat dari nilai moral dan budaya yang ada di  masyarakat Indonesia, karena adalah prodak Indonesia , meski banyak kelemahan menurut pemikiran penggiat hukum nanti akan di atur dengan peraturan pemerintah, atau ada judicial reffiu ke MK

.

Bedah KUHP baru itu yang di pandu Sri Rahayu.,S.H sebagai protokoler dihadiri advokat senior Bambang Santoso.,S.H owner Badan Bantuan Hukum (BBH) Indikator kota Tebingtinggi

.

Acara yang diisi dengan sesi tanya-jawab diskusi Bedah KUHP baru, itu sempat di score pada pukul 12:15 wib istirahat, Sholat, makan (i.soma) dan dimulai kembali setelahnya, di akhiri dengan sesi foto bersama seluruh anggota paguyuban Advokat Tebingtinggi yang hadir dalam kesempatan itu.

.

(Red)

Kegiatan yang didasari atas Pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan pembaruan dari KUHP warisan kolonial Belanda

KUHP baru ini diharapkan membawa banyak perubahan mendasar dalam sistem hukum pidana nasional, baik dari segi substansi, filosofi, maupun asas hukum pidana.

Perubahan tersebut menuntut para advokat sebagai penegak hukum independen untuk memahami setiap ketentuan baru, terutama yang berkaitan dengan delik, ancaman pidana, asas legalitas, pertanggungjawaban pidana, serta ketentuan pidana khusus. Oleh karena itu, Paguyuban Advokad Tebing Tinggi mengadakan kegiatan sosialisasi KUHP baru guna meningkatkan pemahaman dan kesiapan advokat dalam penerapannya di lapangan.

Kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman terhadap substansi dan filosofi KUHP baru, membedah pengetahuan tentang perubahan pasal demi pasal penting,  dan implikasinya dalam praktik hukum pidana, menuntut profesionalisme advokat dalam fungsi pembelaan sesuai hukum nasional terbaru, juga bertujuan Membentuk forum diskusi antara advokat dan narasumber ahli terkait implementasi KUHP baru.

Ketua paguyuban Advokat Tebingtinggi Kaharuddin Syah.,S.H pada menyampaikan kalau kegiatan tersebut adalah majelis ilmu meningkatkan pemahaman para advokat terhadap KUHP yang baru, dengan harapan Paguyuban menjadi rumah hukum

“Pertemuan bedah KUHP baru ini adalah majelis Ilmu, ini langkah awal paguyuban dan akan ada selanjutnya, harapan saya kedepan ada kritik dan saran dari sesama advokat Tebingtinggi untuk kemajuan bersama” ucap tokoh muda Kaharuddin Syah SH yang berprofesi sebagai pengacara itu

.

Narasumber Prof., Dr.Maidin Gultom.S.,H yang diundang sebagai narasumber dalam diskusi Bedah KUHP baru yang nanti akan diterapkan pada Januari 2026 mendatang, memaparkan beberapa pandangan sepintas terhadap KUHP baru seperti

.

Prinsip keseimbangan, kepentingan umum (negara) dan individu, antara pelaku dan korban tindak pidana, hukum dan sikap batin, kepastian hukum dan keadilan , hukum tertulis dan hukum yang hidup dalam masyarakat

.

Ia juga menyampaikan tentang Kebaruan KUHP Nasional seperti, prinsip primum Remedium restoratif Justice, prinsip Ultimum Remedium restoratif Justice, dan reformulasi delik dan pengakuan nilai lokal (lokal wisdom)

.

Lebih lanjut Rektor universitas Katolik St Tomas Prof.Dr.Maidin Gultom.,S.H juga menyampaikan spesifikasi prinsip Ultimum Remedium restoratif Justice, KUHP baru menempatkan pidana penjara sebagai jalan terakhir, KUHP baru meninggalkan paradigma lama (retrebutif/pembalasan) menuju keadilan restoratif, rehabilitatif dan restitutif, dalam KUHP baru memberikan solusi sebagai alternatif Pidana penjara dengan pengaturan pidana pengawasan dan pidana kerja sosial disamping itu KUHP baru juga menjelaskan diskresi yang di berikan para Hakim merefleksikan judicial independence

.

Pada pemahamannya, Moderator yang di bawakan oleh Advokat senior anggota paguyuban dan penanggung jawab acara Muhammad Abdi.,S.H menyampaikan kalau KUHP baru meninggalkan paradigma peninggalan kolonial Belanda, dan mungkin berangkat dari nilai moral dan budaya yang ada di  masyarakat Indonesia, karena adalah prodak Indonesia , meski banyak kelemahan menurut pemikiran penggiat hukum nanti akan di atur dengan peraturan pemerintah, atau ada judicial reffiu ke MK

.

Bedah KUHP baru itu yang di pandu Sri Rahayu.,S.H sebagai protokoler dihadiri advokat senior Bambang Santoso.,S.H owner Badan Bantuan Hukum (BBH) Indikator kota Tebingtinggi

.

Acara yang diisi dengan sesi tanya-jawab diskusi Bedah KUHP baru, itu sempat di score pada pukul 12:15 wib istirahat, Sholat, makan (i.soma) dan dimulai kembali setelahnya, di akhiri dengan sesi foto bersama seluruh anggota paguyuban Advokat Tebingtinggi yang hadir dalam kesempatan itu.

.

(Red)

Kegiatan yang didasari atas Pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan pembaruan dari KUHP warisan kolonial Belanda

KUHP baru ini diharapkan membawa banyak perubahan mendasar dalam sistem hukum pidana nasional, baik dari segi substansi, filosofi, maupun asas hukum pidana.

Perubahan tersebut menuntut para advokat sebagai penegak hukum independen untuk memahami setiap ketentuan baru, terutama yang berkaitan dengan delik, ancaman pidana, asas legalitas, pertanggungjawaban pidana, serta ketentuan pidana khusus. Oleh karena itu, Paguyuban Advokad Tebing Tinggi mengadakan kegiatan sosialisasi KUHP baru guna meningkatkan pemahaman dan kesiapan advokat dalam penerapannya di lapangan.

Kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman terhadap substansi dan filosofi KUHP baru, membedah pengetahuan tentang perubahan pasal demi pasal penting,  dan implikasinya dalam praktik hukum pidana, menuntut profesionalisme advokat dalam fungsi pembelaan sesuai hukum nasional terbaru, juga bertujuan Membentuk forum diskusi antara advokat dan narasumber ahli terkait implementasi KUHP baru.

Ketua paguyuban Advokat Tebingtinggi Kaharuddin Syah.,S.H pada menyampaikan kalau kegiatan tersebut adalah majelis ilmu meningkatkan pemahaman para advokat terhadap KUHP yang baru, dengan harapan Paguyuban menjadi rumah hukum

“Pertemuan bedah KUHP baru ini adalah majelis Ilmu, ini langkah awal paguyuban dan akan ada selanjutnya, harapan saya kedepan ada kritik dan saran dari sesama advokat Tebingtinggi untuk kemajuan bersama” ucap tokoh muda Kaharuddin Syah SH yang berprofesi sebagai pengacara itu

.

Narasumber Prof., Dr.Maidin Gultom.S.,H yang diundang sebagai narasumber dalam diskusi Bedah KUHP baru yang nanti akan diterapkan pada Januari 2026 mendatang, memaparkan beberapa pandangan sepintas terhadap KUHP baru seperti

.

Prinsip keseimbangan, kepentingan umum (negara) dan individu, antara pelaku dan korban tindak pidana, hukum dan sikap batin, kepastian hukum dan keadilan , hukum tertulis dan hukum yang hidup dalam masyarakat

.

Ia juga menyampaikan tentang Kebaruan KUHP Nasional seperti, prinsip primum Remedium restoratif Justice, prinsip Ultimum Remedium restoratif Justice, dan reformulasi delik dan pengakuan nilai lokal (lokal wisdom)

.

Lebih lanjut Rektor universitas Katolik St Tomas Prof.Dr.Maidin Gultom.,S.H juga menyampaikan spesifikasi prinsip Ultimum Remedium restoratif Justice, KUHP baru menempatkan pidana penjara sebagai jalan terakhir, KUHP baru meninggalkan paradigma lama (retrebutif/pembalasan) menuju keadilan restoratif, rehabilitatif dan restitutif, dalam KUHP baru memberikan solusi sebagai alternatif Pidana penjara dengan pengaturan pidana pengawasan dan pidana kerja sosial disamping itu KUHP baru juga menjelaskan diskresi yang di berikan para Hakim merefleksikan judicial independence

.

Pada pemahamannya, Moderator yang di bawakan oleh Advokat senior anggota paguyuban dan penanggung jawab acara Muhammad Abdi.,S.H menyampaikan kalau KUHP baru meninggalkan paradigma peninggalan kolonial Belanda, dan mungkin berangkat dari nilai moral dan budaya yang ada di  masyarakat Indonesia, karena adalah prodak Indonesia , meski banyak kelemahan menurut pemikiran penggiat hukum nanti akan di atur dengan peraturan pemerintah, atau ada judicial reffiu ke MK

.

Bedah KUHP baru itu yang di pandu Sri Rahayu.,S.H sebagai protokoler dihadiri advokat senior Bambang Santoso.,S.H owner Badan Bantuan Hukum (BBH) Indikator kota Tebingtinggi

.

Acara yang diisi dengan sesi tanya-jawab diskusi Bedah KUHP baru, itu sempat di score pada pukul 12:15 wib istirahat, Sholat, makan (i.soma) dan dimulai kembali setelahnya, di akhiri dengan sesi foto bersama seluruh anggota paguyuban Advokat Tebingtinggi yang hadir dalam kesempatan itu.

.

(Red)

Kegiatan yang didasari atas Pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan pembaruan dari KUHP warisan kolonial Belanda

KUHP baru ini diharapkan membawa banyak perubahan mendasar dalam sistem hukum pidana nasional, baik dari segi substansi, filosofi, maupun asas hukum pidana.

Perubahan tersebut menuntut para advokat sebagai penegak hukum independen untuk memahami setiap ketentuan baru, terutama yang berkaitan dengan delik, ancaman pidana, asas legalitas, pertanggungjawaban pidana, serta ketentuan pidana khusus. Oleh karena itu, Paguyuban Advokad Tebing Tinggi mengadakan kegiatan sosialisasi KUHP baru guna meningkatkan pemahaman dan kesiapan advokat dalam penerapannya di lapangan.

Kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman terhadap substansi dan filosofi KUHP baru, membedah pengetahuan tentang perubahan pasal demi pasal penting,  dan implikasinya dalam praktik hukum pidana, menuntut profesionalisme advokat dalam fungsi pembelaan sesuai hukum nasional terbaru, juga bertujuan Membentuk forum diskusi antara advokat dan narasumber ahli terkait implementasi KUHP baru.

Ketua paguyuban Advokat Tebingtinggi Kaharuddin Syah.,S.H pada menyampaikan kalau kegiatan tersebut adalah majelis ilmu meningkatkan pemahaman para advokat terhadap KUHP yang baru, dengan harapan Paguyuban menjadi rumah hukum

“Pertemuan bedah KUHP baru ini adalah majelis Ilmu, ini langkah awal paguyuban dan akan ada selanjutnya, harapan saya kedepan ada kritik dan saran dari sesama advokat Tebingtinggi untuk kemajuan bersama” ucap tokoh muda Kaharuddin Syah SH yang berprofesi sebagai pengacara itu

.

Narasumber Prof., Dr.Maidin Gultom.S.,H yang diundang sebagai narasumber dalam diskusi Bedah KUHP baru yang nanti akan diterapkan pada Januari 2026 mendatang, memaparkan beberapa pandangan sepintas terhadap KUHP baru seperti

.

Prinsip keseimbangan, kepentingan umum (negara) dan individu, antara pelaku dan korban tindak pidana, hukum dan sikap batin, kepastian hukum dan keadilan , hukum tertulis dan hukum yang hidup dalam masyarakat

.

Ia juga menyampaikan tentang Kebaruan KUHP Nasional seperti, prinsip primum Remedium restoratif Justice, prinsip Ultimum Remedium restoratif Justice, dan reformulasi delik dan pengakuan nilai lokal (lokal wisdom)

.

Lebih lanjut Rektor universitas Katolik St Tomas Prof.Dr.Maidin Gultom.,S.H juga menyampaikan spesifikasi prinsip Ultimum Remedium restoratif Justice, KUHP baru menempatkan pidana penjara sebagai jalan terakhir, KUHP baru meninggalkan paradigma lama (retrebutif/pembalasan) menuju keadilan restoratif, rehabilitatif dan restitutif, dalam KUHP baru memberikan solusi sebagai alternatif Pidana penjara dengan pengaturan pidana pengawasan dan pidana kerja sosial disamping itu KUHP baru juga menjelaskan diskresi yang di berikan para Hakim merefleksikan judicial independence

.

Pada pemahamannya, Moderator yang di bawakan oleh Advokat senior anggota paguyuban dan penanggung jawab acara Muhammad Abdi.,S.H menyampaikan kalau KUHP baru meninggalkan paradigma peninggalan kolonial Belanda, dan mungkin berangkat dari nilai moral dan budaya yang ada di  masyarakat Indonesia, karena adalah prodak Indonesia , meski banyak kelemahan menurut pemikiran penggiat hukum nanti akan di atur dengan peraturan pemerintah, atau ada judicial reffiu ke MK

.

Bedah KUHP baru itu yang di pandu Sri Rahayu.,S.H sebagai protokoler dihadiri advokat senior Bambang Santoso.,S.H owner Badan Bantuan Hukum (BBH) Indikator kota Tebingtinggi

.

Acara yang diisi dengan sesi tanya-jawab diskusi Bedah KUHP baru, itu sempat di score pada pukul 12:15 wib istirahat, Sholat, makan (i.soma) dan dimulai kembali setelahnya, di akhiri dengan sesi foto bersama seluruh anggota paguyuban Advokat Tebingtinggi yang hadir dalam kesempatan itu.

.

(Red)

Kegiatan yang didasari atas Pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan pembaruan dari KUHP warisan kolonial Belanda

KUHP baru ini diharapkan membawa banyak perubahan mendasar dalam sistem hukum pidana nasional, baik dari segi substansi, filosofi, maupun asas hukum pidana.

Perubahan tersebut menuntut para advokat sebagai penegak hukum independen untuk memahami setiap ketentuan baru, terutama yang berkaitan dengan delik, ancaman pidana, asas legalitas, pertanggungjawaban pidana, serta ketentuan pidana khusus. Oleh karena itu, Paguyuban Advokad Tebing Tinggi mengadakan kegiatan sosialisasi KUHP baru guna meningkatkan pemahaman dan kesiapan advokat dalam penerapannya di lapangan.

Kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman terhadap substansi dan filosofi KUHP baru, membedah pengetahuan tentang perubahan pasal demi pasal penting,  dan implikasinya dalam praktik hukum pidana, menuntut profesionalisme advokat dalam fungsi pembelaan sesuai hukum nasional terbaru, juga bertujuan Membentuk forum diskusi antara advokat dan narasumber ahli terkait implementasi KUHP baru.

Ketua paguyuban Advokat Tebingtinggi Kaharuddin Syah.,S.H pada menyampaikan kalau kegiatan tersebut adalah majelis ilmu meningkatkan pemahaman para advokat terhadap KUHP yang baru, dengan harapan Paguyuban menjadi rumah hukum

“Pertemuan bedah KUHP baru ini adalah majelis Ilmu, ini langkah awal paguyuban dan akan ada selanjutnya, harapan saya kedepan ada kritik dan saran dari sesama advokat Tebingtinggi untuk kemajuan bersama” ucap tokoh muda Kaharuddin Syah SH yang berprofesi sebagai pengacara itu

.

Narasumber Prof., Dr.Maidin Gultom.S.,H yang diundang sebagai narasumber dalam diskusi Bedah KUHP baru yang nanti akan diterapkan pada Januari 2026 mendatang, memaparkan beberapa pandangan sepintas terhadap KUHP baru seperti

.

Prinsip keseimbangan, kepentingan umum (negara) dan individu, antara pelaku dan korban tindak pidana, hukum dan sikap batin, kepastian hukum dan keadilan , hukum tertulis dan hukum yang hidup dalam masyarakat

.

Ia juga menyampaikan tentang Kebaruan KUHP Nasional seperti, prinsip primum Remedium restoratif Justice, prinsip Ultimum Remedium restoratif Justice, dan reformulasi delik dan pengakuan nilai lokal (lokal wisdom)

.

Lebih lanjut Rektor universitas Katolik St Tomas Prof.Dr.Maidin Gultom.,S.H juga menyampaikan spesifikasi prinsip Ultimum Remedium restoratif Justice, KUHP baru menempatkan pidana penjara sebagai jalan terakhir, KUHP baru meninggalkan paradigma lama (retrebutif/pembalasan) menuju keadilan restoratif, rehabilitatif dan restitutif, dalam KUHP baru memberikan solusi sebagai alternatif Pidana penjara dengan pengaturan pidana pengawasan dan pidana kerja sosial disamping itu KUHP baru juga menjelaskan diskresi yang di berikan para Hakim merefleksikan judicial independence

.

Pada pemahamannya, Moderator yang di bawakan oleh Advokat senior anggota paguyuban dan penanggung jawab acara Muhammad Abdi.,S.H menyampaikan kalau KUHP baru meninggalkan paradigma peninggalan kolonial Belanda, dan mungkin berangkat dari nilai moral dan budaya yang ada di  masyarakat Indonesia, karena adalah prodak Indonesia , meski banyak kelemahan menurut pemikiran penggiat hukum nanti akan di atur dengan peraturan pemerintah, atau ada judicial reffiu ke MK

.

Bedah KUHP baru itu yang di pandu Sri Rahayu.,S.H sebagai protokoler dihadiri advokat senior Bambang Santoso.,S.H owner Badan Bantuan Hukum (BBH) Indikator kota Tebingtinggi

.

Acara yang diisi dengan sesi tanya-jawab diskusi Bedah KUHP baru, itu sempat di score pada pukul 12:15 wib istirahat, Sholat, makan (i.soma) dan dimulai kembali setelahnya, di akhiri dengan sesi foto bersama seluruh anggota paguyuban Advokat Tebingtinggi yang hadir dalam kesempatan itu.

.

(Red)

Kegiatan yang didasari atas Pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan pembaruan dari KUHP warisan kolonial Belanda

KUHP baru ini diharapkan membawa banyak perubahan mendasar dalam sistem hukum pidana nasional, baik dari segi substansi, filosofi, maupun asas hukum pidana.

Perubahan tersebut menuntut para advokat sebagai penegak hukum independen untuk memahami setiap ketentuan baru, terutama yang berkaitan dengan delik, ancaman pidana, asas legalitas, pertanggungjawaban pidana, serta ketentuan pidana khusus. Oleh karena itu, Paguyuban Advokad Tebing Tinggi mengadakan kegiatan sosialisasi KUHP baru guna meningkatkan pemahaman dan kesiapan advokat dalam penerapannya di lapangan.

Kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman terhadap substansi dan filosofi KUHP baru, membedah pengetahuan tentang perubahan pasal demi pasal penting,  dan implikasinya dalam praktik hukum pidana, menuntut profesionalisme advokat dalam fungsi pembelaan sesuai hukum nasional terbaru, juga bertujuan Membentuk forum diskusi antara advokat dan narasumber ahli terkait implementasi KUHP baru.

Ketua paguyuban Advokat Tebingtinggi Kaharuddin Syah.,S.H pada menyampaikan kalau kegiatan tersebut adalah majelis ilmu meningkatkan pemahaman para advokat terhadap KUHP yang baru, dengan harapan Paguyuban menjadi rumah hukum

“Pertemuan bedah KUHP baru ini adalah majelis Ilmu, ini langkah awal paguyuban dan akan ada selanjutnya, harapan saya kedepan ada kritik dan saran dari sesama advokat Tebingtinggi untuk kemajuan bersama” ucap tokoh muda Kaharuddin Syah SH yang berprofesi sebagai pengacara itu

.

Narasumber Prof., Dr.Maidin Gultom.S.,H yang diundang sebagai narasumber dalam diskusi Bedah KUHP baru yang nanti akan diterapkan pada Januari 2026 mendatang, memaparkan beberapa pandangan sepintas terhadap KUHP baru seperti

.

Prinsip keseimbangan, kepentingan umum (negara) dan individu, antara pelaku dan korban tindak pidana, hukum dan sikap batin, kepastian hukum dan keadilan , hukum tertulis dan hukum yang hidup dalam masyarakat

.

Ia juga menyampaikan tentang Kebaruan KUHP Nasional seperti, prinsip primum Remedium restoratif Justice, prinsip Ultimum Remedium restoratif Justice, dan reformulasi delik dan pengakuan nilai lokal (lokal wisdom)

.

Lebih lanjut Rektor universitas Katolik St Tomas Prof.Dr.Maidin Gultom.,S.H juga menyampaikan spesifikasi prinsip Ultimum Remedium restoratif Justice, KUHP baru menempatkan pidana penjara sebagai jalan terakhir, KUHP baru meninggalkan paradigma lama (retrebutif/pembalasan) menuju keadilan restoratif, rehabilitatif dan restitutif, dalam KUHP baru memberikan solusi sebagai alternatif Pidana penjara dengan pengaturan pidana pengawasan dan pidana kerja sosial disamping itu KUHP baru juga menjelaskan diskresi yang di berikan para Hakim merefleksikan judicial independence

.

Pada pemahamannya, Moderator yang di bawakan oleh Advokat senior anggota paguyuban dan penanggung jawab acara Muhammad Abdi.,S.H menyampaikan kalau KUHP baru meninggalkan paradigma peninggalan kolonial Belanda, dan mungkin berangkat dari nilai moral dan budaya yang ada di  masyarakat Indonesia, karena adalah prodak Indonesia , meski banyak kelemahan menurut pemikiran penggiat hukum nanti akan di atur dengan peraturan pemerintah, atau ada judicial reffiu ke MK

.

Bedah KUHP baru itu yang di pandu Sri Rahayu.,S.H sebagai protokoler dihadiri advokat senior Bambang Santoso.,S.H owner Badan Bantuan Hukum (BBH) Indikator kota Tebingtinggi

.

Acara yang diisi dengan sesi tanya-jawab diskusi Bedah KUHP baru, itu sempat di score pada pukul 12:15 wib istirahat, Sholat, makan (i.soma) dan dimulai kembali setelahnya, di akhiri dengan sesi foto bersama seluruh anggota paguyuban Advokat Tebingtinggi yang hadir dalam kesempatan itu.

.

(Red)

Kegiatan yang didasari atas Pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan pembaruan dari KUHP warisan kolonial Belanda

KUHP baru ini diharapkan membawa banyak perubahan mendasar dalam sistem hukum pidana nasional, baik dari segi substansi, filosofi, maupun asas hukum pidana.

Perubahan tersebut menuntut para advokat sebagai penegak hukum independen untuk memahami setiap ketentuan baru, terutama yang berkaitan dengan delik, ancaman pidana, asas legalitas, pertanggungjawaban pidana, serta ketentuan pidana khusus. Oleh karena itu, Paguyuban Advokad Tebing Tinggi mengadakan kegiatan sosialisasi KUHP baru guna meningkatkan pemahaman dan kesiapan advokat dalam penerapannya di lapangan.

Kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman terhadap substansi dan filosofi KUHP baru, membedah pengetahuan tentang perubahan pasal demi pasal penting,  dan implikasinya dalam praktik hukum pidana, menuntut profesionalisme advokat dalam fungsi pembelaan sesuai hukum nasional terbaru, juga bertujuan Membentuk forum diskusi antara advokat dan narasumber ahli terkait implementasi KUHP baru.

Ketua paguyuban Advokat Tebingtinggi Kaharuddin Syah.,S.H pada menyampaikan kalau kegiatan tersebut adalah majelis ilmu meningkatkan pemahaman para advokat terhadap KUHP yang baru, dengan harapan Paguyuban menjadi rumah hukum

“Pertemuan bedah KUHP baru ini adalah majelis Ilmu, ini langkah awal paguyuban dan akan ada selanjutnya, harapan saya kedepan ada kritik dan saran dari sesama advokat Tebingtinggi untuk kemajuan bersama” ucap tokoh muda Kaharuddin Syah SH yang berprofesi sebagai pengacara itu

.

Narasumber Prof., Dr.Maidin Gultom.S.,H yang diundang sebagai narasumber dalam diskusi Bedah KUHP baru yang nanti akan diterapkan pada Januari 2026 mendatang, memaparkan beberapa pandangan sepintas terhadap KUHP baru seperti

.

Prinsip keseimbangan, kepentingan umum (negara) dan individu, antara pelaku dan korban tindak pidana, hukum dan sikap batin, kepastian hukum dan keadilan , hukum tertulis dan hukum yang hidup dalam masyarakat

.

Ia juga menyampaikan tentang Kebaruan KUHP Nasional seperti, prinsip primum Remedium restoratif Justice, prinsip Ultimum Remedium restoratif Justice, dan reformulasi delik dan pengakuan nilai lokal (lokal wisdom)

.

Lebih lanjut Rektor universitas Katolik St Tomas Prof.Dr.Maidin Gultom.,S.H juga menyampaikan spesifikasi prinsip Ultimum Remedium restoratif Justice, KUHP baru menempatkan pidana penjara sebagai jalan terakhir, KUHP baru meninggalkan paradigma lama (retrebutif/pembalasan) menuju keadilan restoratif, rehabilitatif dan restitutif, dalam KUHP baru memberikan solusi sebagai alternatif Pidana penjara dengan pengaturan pidana pengawasan dan pidana kerja sosial disamping itu KUHP baru juga menjelaskan diskresi yang di berikan para Hakim merefleksikan judicial independence

.

Pada pemahamannya, Moderator yang di bawakan oleh Advokat senior anggota paguyuban dan penanggung jawab acara Muhammad Abdi.,S.H menyampaikan kalau KUHP baru meninggalkan paradigma peninggalan kolonial Belanda, dan mungkin berangkat dari nilai moral dan budaya yang ada di  masyarakat Indonesia, karena adalah prodak Indonesia , meski banyak kelemahan menurut pemikiran penggiat hukum nanti akan di atur dengan peraturan pemerintah, atau ada judicial reffiu ke MK

.

Bedah KUHP baru itu yang di pandu Sri Rahayu.,S.H sebagai protokoler dihadiri advokat senior Bambang Santoso.,S.H owner Badan Bantuan Hukum (BBH) Indikator kota Tebingtinggi

.

Acara yang diisi dengan sesi tanya-jawab diskusi Bedah KUHP baru, itu sempat di score pada pukul 12:15 wib istirahat, Sholat, makan (i.soma) dan dimulai kembali setelahnya, di akhiri dengan sesi foto bersama seluruh anggota paguyuban Advokat Tebingtinggi yang hadir dalam kesempatan itu.

.

(Red)

Kegiatan yang didasari atas Pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan pembaruan dari KUHP warisan kolonial Belanda

KUHP baru ini diharapkan membawa banyak perubahan mendasar dalam sistem hukum pidana nasional, baik dari segi substansi, filosofi, maupun asas hukum pidana.

Perubahan tersebut menuntut para advokat sebagai penegak hukum independen untuk memahami setiap ketentuan baru, terutama yang berkaitan dengan delik, ancaman pidana, asas legalitas, pertanggungjawaban pidana, serta ketentuan pidana khusus. Oleh karena itu, Paguyuban Advokad Tebing Tinggi mengadakan kegiatan sosialisasi KUHP baru guna meningkatkan pemahaman dan kesiapan advokat dalam penerapannya di lapangan.

Kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman terhadap substansi dan filosofi KUHP baru, membedah pengetahuan tentang perubahan pasal demi pasal penting,  dan implikasinya dalam praktik hukum pidana, menuntut profesionalisme advokat dalam fungsi pembelaan sesuai hukum nasional terbaru, juga bertujuan Membentuk forum diskusi antara advokat dan narasumber ahli terkait implementasi KUHP baru.

Ketua paguyuban Advokat Tebingtinggi Kaharuddin Syah.,S.H pada menyampaikan kalau kegiatan tersebut adalah majelis ilmu meningkatkan pemahaman para advokat terhadap KUHP yang baru, dengan harapan Paguyuban menjadi rumah hukum

“Pertemuan bedah KUHP baru ini adalah majelis Ilmu, ini langkah awal paguyuban dan akan ada selanjutnya, harapan saya kedepan ada kritik dan saran dari sesama advokat Tebingtinggi untuk kemajuan bersama” ucap tokoh muda Kaharuddin Syah SH yang berprofesi sebagai pengacara itu

.

Narasumber Prof., Dr.Maidin Gultom.S.,H yang diundang sebagai narasumber dalam diskusi Bedah KUHP baru yang nanti akan diterapkan pada Januari 2026 mendatang, memaparkan beberapa pandangan sepintas terhadap KUHP baru seperti

.

Prinsip keseimbangan, kepentingan umum (negara) dan individu, antara pelaku dan korban tindak pidana, hukum dan sikap batin, kepastian hukum dan keadilan , hukum tertulis dan hukum yang hidup dalam masyarakat

.

Ia juga menyampaikan tentang Kebaruan KUHP Nasional seperti, prinsip primum Remedium restoratif Justice, prinsip Ultimum Remedium restoratif Justice, dan reformulasi delik dan pengakuan nilai lokal (lokal wisdom)

.

Lebih lanjut Rektor universitas Katolik St Tomas Prof.Dr.Maidin Gultom.,S.H juga menyampaikan spesifikasi prinsip Ultimum Remedium restoratif Justice, KUHP baru menempatkan pidana penjara sebagai jalan terakhir, KUHP baru meninggalkan paradigma lama (retrebutif/pembalasan) menuju keadilan restoratif, rehabilitatif dan restitutif, dalam KUHP baru memberikan solusi sebagai alternatif Pidana penjara dengan pengaturan pidana pengawasan dan pidana kerja sosial disamping itu KUHP baru juga menjelaskan diskresi yang di berikan para Hakim merefleksikan judicial independence

.

Pada pemahamannya, Moderator yang di bawakan oleh Advokat senior anggota paguyuban dan penanggung jawab acara Muhammad Abdi.,S.H menyampaikan kalau KUHP baru meninggalkan paradigma peninggalan kolonial Belanda, dan mungkin berangkat dari nilai moral dan budaya yang ada di  masyarakat Indonesia, karena adalah prodak Indonesia , meski banyak kelemahan menurut pemikiran penggiat hukum nanti akan di atur dengan peraturan pemerintah, atau ada judicial reffiu ke MK

.

Bedah KUHP baru itu yang di pandu Sri Rahayu.,S.H sebagai protokoler dihadiri advokat senior Bambang Santoso.,S.H owner Badan Bantuan Hukum (BBH) Indikator kota Tebingtinggi

.

Acara yang diisi dengan sesi tanya-jawab diskusi Bedah KUHP baru, itu sempat di score pada pukul 12:15 wib istirahat, Sholat, makan (i.soma) dan dimulai kembali setelahnya, di akhiri dengan sesi foto bersama seluruh anggota paguyuban Advokat Tebingtinggi yang hadir dalam kesempatan itu.

.

(Red)

Kegiatan yang didasari atas Pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan pembaruan dari KUHP warisan kolonial Belanda

KUHP baru ini diharapkan membawa banyak perubahan mendasar dalam sistem hukum pidana nasional, baik dari segi substansi, filosofi, maupun asas hukum pidana.

Perubahan tersebut menuntut para advokat sebagai penegak hukum independen untuk memahami setiap ketentuan baru, terutama yang berkaitan dengan delik, ancaman pidana, asas legalitas, pertanggungjawaban pidana, serta ketentuan pidana khusus. Oleh karena itu, Paguyuban Advokad Tebing Tinggi mengadakan kegiatan sosialisasi KUHP baru guna meningkatkan pemahaman dan kesiapan advokat dalam penerapannya di lapangan.

Kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman terhadap substansi dan filosofi KUHP baru, membedah pengetahuan tentang perubahan pasal demi pasal penting,  dan implikasinya dalam praktik hukum pidana, menuntut profesionalisme advokat dalam fungsi pembelaan sesuai hukum nasional terbaru, juga bertujuan Membentuk forum diskusi antara advokat dan narasumber ahli terkait implementasi KUHP baru.

Ketua paguyuban Advokat Tebingtinggi Kaharuddin Syah.,S.H pada menyampaikan kalau kegiatan tersebut adalah majelis ilmu meningkatkan pemahaman para advokat terhadap KUHP yang baru, dengan harapan Paguyuban menjadi rumah hukum

“Pertemuan bedah KUHP baru ini adalah majelis Ilmu, ini langkah awal paguyuban dan akan ada selanjutnya, harapan saya kedepan ada kritik dan saran dari sesama advokat Tebingtinggi untuk kemajuan bersama” ucap tokoh muda Kaharuddin Syah SH yang berprofesi sebagai pengacara itu

.

Narasumber Prof., Dr.Maidin Gultom.S.,H yang diundang sebagai narasumber dalam diskusi Bedah KUHP baru yang nanti akan diterapkan pada Januari 2026 mendatang, memaparkan beberapa pandangan sepintas terhadap KUHP baru seperti

.

Prinsip keseimbangan, kepentingan umum (negara) dan individu, antara pelaku dan korban tindak pidana, hukum dan sikap batin, kepastian hukum dan keadilan , hukum tertulis dan hukum yang hidup dalam masyarakat

.

Ia juga menyampaikan tentang Kebaruan KUHP Nasional seperti, prinsip primum Remedium restoratif Justice, prinsip Ultimum Remedium restoratif Justice, dan reformulasi delik dan pengakuan nilai lokal (lokal wisdom)

.

Lebih lanjut Rektor universitas Katolik St Tomas Prof.Dr.Maidin Gultom.,S.H juga menyampaikan spesifikasi prinsip Ultimum Remedium restoratif Justice, KUHP baru menempatkan pidana penjara sebagai jalan terakhir, KUHP baru meninggalkan paradigma lama (retrebutif/pembalasan) menuju keadilan restoratif, rehabilitatif dan restitutif, dalam KUHP baru memberikan solusi sebagai alternatif Pidana penjara dengan pengaturan pidana pengawasan dan pidana kerja sosial disamping itu KUHP baru juga menjelaskan diskresi yang di berikan para Hakim merefleksikan judicial independence

.

Pada pemahamannya, Moderator yang di bawakan oleh Advokat senior anggota paguyuban dan penanggung jawab acara Muhammad Abdi.,S.H menyampaikan kalau KUHP baru meninggalkan paradigma peninggalan kolonial Belanda, dan mungkin berangkat dari nilai moral dan budaya yang ada di  masyarakat Indonesia, karena adalah prodak Indonesia , meski banyak kelemahan menurut pemikiran penggiat hukum nanti akan di atur dengan peraturan pemerintah, atau ada judicial reffiu ke MK

.

Bedah KUHP baru itu yang di pandu Sri Rahayu.,S.H sebagai protokoler dihadiri advokat senior Bambang Santoso.,S.H owner Badan Bantuan Hukum (BBH) Indikator kota Tebingtinggi

.

Acara yang diisi dengan sesi tanya-jawab diskusi Bedah KUHP baru, itu sempat di score pada pukul 12:15 wib istirahat, Sholat, makan (i.soma) dan dimulai kembali setelahnya, di akhiri dengan sesi foto bersama seluruh anggota paguyuban Advokat Tebingtinggi yang hadir dalam kesempatan itu.

.

(Red)

Kegiatan yang didasari atas Pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan pembaruan dari KUHP warisan kolonial Belanda

KUHP baru ini diharapkan membawa banyak perubahan mendasar dalam sistem hukum pidana nasional, baik dari segi substansi, filosofi, maupun asas hukum pidana.

Perubahan tersebut menuntut para advokat sebagai penegak hukum independen untuk memahami setiap ketentuan baru, terutama yang berkaitan dengan delik, ancaman pidana, asas legalitas, pertanggungjawaban pidana, serta ketentuan pidana khusus. Oleh karena itu, Paguyuban Advokad Tebing Tinggi mengadakan kegiatan sosialisasi KUHP baru guna meningkatkan pemahaman dan kesiapan advokat dalam penerapannya di lapangan.

Kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman terhadap substansi dan filosofi KUHP baru, membedah pengetahuan tentang perubahan pasal demi pasal penting,  dan implikasinya dalam praktik hukum pidana, menuntut profesionalisme advokat dalam fungsi pembelaan sesuai hukum nasional terbaru, juga bertujuan Membentuk forum diskusi antara advokat dan narasumber ahli terkait implementasi KUHP baru.

Ketua paguyuban Advokat Tebingtinggi Kaharuddin Syah.,S.H pada menyampaikan kalau kegiatan tersebut adalah majelis ilmu meningkatkan pemahaman para advokat terhadap KUHP yang baru, dengan harapan Paguyuban menjadi rumah hukum

“Pertemuan bedah KUHP baru ini adalah majelis Ilmu, ini langkah awal paguyuban dan akan ada selanjutnya, harapan saya kedepan ada kritik dan saran dari sesama advokat Tebingtinggi untuk kemajuan bersama” ucap tokoh muda Kaharuddin Syah SH yang berprofesi sebagai pengacara itu

.

Narasumber Prof., Dr.Maidin Gultom.S.,H yang diundang sebagai narasumber dalam diskusi Bedah KUHP baru yang nanti akan diterapkan pada Januari 2026 mendatang, memaparkan beberapa pandangan sepintas terhadap KUHP baru seperti

.

Prinsip keseimbangan, kepentingan umum (negara) dan individu, antara pelaku dan korban tindak pidana, hukum dan sikap batin, kepastian hukum dan keadilan , hukum tertulis dan hukum yang hidup dalam masyarakat

.

Ia juga menyampaikan tentang Kebaruan KUHP Nasional seperti, prinsip primum Remedium restoratif Justice, prinsip Ultimum Remedium restoratif Justice, dan reformulasi delik dan pengakuan nilai lokal (lokal wisdom)

.

Lebih lanjut Rektor universitas Katolik St Tomas Prof.Dr.Maidin Gultom.,S.H juga menyampaikan spesifikasi prinsip Ultimum Remedium restoratif Justice, KUHP baru menempatkan pidana penjara sebagai jalan terakhir, KUHP baru meninggalkan paradigma lama (retrebutif/pembalasan) menuju keadilan restoratif, rehabilitatif dan restitutif, dalam KUHP baru memberikan solusi sebagai alternatif Pidana penjara dengan pengaturan pidana pengawasan dan pidana kerja sosial disamping itu KUHP baru juga menjelaskan diskresi yang di berikan para Hakim merefleksikan judicial independence

.

Pada pemahamannya, Moderator yang di bawakan oleh Advokat senior anggota paguyuban dan penanggung jawab acara Muhammad Abdi.,S.H menyampaikan kalau KUHP baru meninggalkan paradigma peninggalan kolonial Belanda, dan mungkin berangkat dari nilai moral dan budaya yang ada di  masyarakat Indonesia, karena adalah prodak Indonesia , meski banyak kelemahan menurut pemikiran penggiat hukum nanti akan di atur dengan peraturan pemerintah, atau ada judicial reffiu ke MK

.

Bedah KUHP baru itu yang di pandu Sri Rahayu.,S.H sebagai protokoler dihadiri advokat senior Bambang Santoso.,S.H owner Badan Bantuan Hukum (BBH) Indikator kota Tebingtinggi

.

Acara yang diisi dengan sesi tanya-jawab diskusi Bedah KUHP baru, itu sempat di score pada pukul 12:15 wib istirahat, Sholat, makan (i.soma) dan dimulai kembali setelahnya, di akhiri dengan sesi foto bersama seluruh anggota paguyuban Advokat Tebingtinggi yang hadir dalam kesempatan itu.

.

(Red)

Kegiatan yang didasari atas Pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan pembaruan dari KUHP warisan kolonial Belanda

KUHP baru ini diharapkan membawa banyak perubahan mendasar dalam sistem hukum pidana nasional, baik dari segi substansi, filosofi, maupun asas hukum pidana.

Perubahan tersebut menuntut para advokat sebagai penegak hukum independen untuk memahami setiap ketentuan baru, terutama yang berkaitan dengan delik, ancaman pidana, asas legalitas, pertanggungjawaban pidana, serta ketentuan pidana khusus. Oleh karena itu, Paguyuban Advokad Tebing Tinggi mengadakan kegiatan sosialisasi KUHP baru guna meningkatkan pemahaman dan kesiapan advokat dalam penerapannya di lapangan.

Kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman terhadap substansi dan filosofi KUHP baru, membedah pengetahuan tentang perubahan pasal demi pasal penting,  dan implikasinya dalam praktik hukum pidana, menuntut profesionalisme advokat dalam fungsi pembelaan sesuai hukum nasional terbaru, juga bertujuan Membentuk forum diskusi antara advokat dan narasumber ahli terkait implementasi KUHP baru.

Ketua paguyuban Advokat Tebingtinggi Kaharuddin Syah.,S.H pada menyampaikan kalau kegiatan tersebut adalah majelis ilmu meningkatkan pemahaman para advokat terhadap KUHP yang baru, dengan harapan Paguyuban menjadi rumah hukum

“Pertemuan bedah KUHP baru ini adalah majelis Ilmu, ini langkah awal paguyuban dan akan ada selanjutnya, harapan saya kedepan ada kritik dan saran dari sesama advokat Tebingtinggi untuk kemajuan bersama” ucap tokoh muda Kaharuddin Syah SH yang berprofesi sebagai pengacara itu

.

Narasumber Prof., Dr.Maidin Gultom.S.,H yang diundang sebagai narasumber dalam diskusi Bedah KUHP baru yang nanti akan diterapkan pada Januari 2026 mendatang, memaparkan beberapa pandangan sepintas terhadap KUHP baru seperti

.

Prinsip keseimbangan, kepentingan umum (negara) dan individu, antara pelaku dan korban tindak pidana, hukum dan sikap batin, kepastian hukum dan keadilan , hukum tertulis dan hukum yang hidup dalam masyarakat

.

Ia juga menyampaikan tentang Kebaruan KUHP Nasional seperti, prinsip primum Remedium restoratif Justice, prinsip Ultimum Remedium restoratif Justice, dan reformulasi delik dan pengakuan nilai lokal (lokal wisdom)

.

Lebih lanjut Rektor universitas Katolik St Tomas Prof.Dr.Maidin Gultom.,S.H juga menyampaikan spesifikasi prinsip Ultimum Remedium restoratif Justice, KUHP baru menempatkan pidana penjara sebagai jalan terakhir, KUHP baru meninggalkan paradigma lama (retrebutif/pembalasan) menuju keadilan restoratif, rehabilitatif dan restitutif, dalam KUHP baru memberikan solusi sebagai alternatif Pidana penjara dengan pengaturan pidana pengawasan dan pidana kerja sosial disamping itu KUHP baru juga menjelaskan diskresi yang di berikan para Hakim merefleksikan judicial independence

.

Pada pemahamannya, Moderator yang di bawakan oleh Advokat senior anggota paguyuban dan penanggung jawab acara Muhammad Abdi.,S.H menyampaikan kalau KUHP baru meninggalkan paradigma peninggalan kolonial Belanda, dan mungkin berangkat dari nilai moral dan budaya yang ada di  masyarakat Indonesia, karena adalah prodak Indonesia , meski banyak kelemahan menurut pemikiran penggiat hukum nanti akan di atur dengan peraturan pemerintah, atau ada judicial reffiu ke MK

.

Bedah KUHP baru itu yang di pandu Sri Rahayu.,S.H sebagai protokoler dihadiri advokat senior Bambang Santoso.,S.H owner Badan Bantuan Hukum (BBH) Indikator kota Tebingtinggi

.

Acara yang diisi dengan sesi tanya-jawab diskusi Bedah KUHP baru, itu sempat di score pada pukul 12:15 wib istirahat, Sholat, makan (i.soma) dan dimulai kembali setelahnya, di akhiri dengan sesi foto bersama seluruh anggota paguyuban Advokat Tebingtinggi yang hadir dalam kesempatan itu.

.

(Red)

Kegiatan yang didasari atas Pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan pembaruan dari KUHP warisan kolonial Belanda

KUHP baru ini diharapkan membawa banyak perubahan mendasar dalam sistem hukum pidana nasional, baik dari segi substansi, filosofi, maupun asas hukum pidana.

Perubahan tersebut menuntut para advokat sebagai penegak hukum independen untuk memahami setiap ketentuan baru, terutama yang berkaitan dengan delik, ancaman pidana, asas legalitas, pertanggungjawaban pidana, serta ketentuan pidana khusus. Oleh karena itu, Paguyuban Advokad Tebing Tinggi mengadakan kegiatan sosialisasi KUHP baru guna meningkatkan pemahaman dan kesiapan advokat dalam penerapannya di lapangan.

Kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman terhadap substansi dan filosofi KUHP baru, membedah pengetahuan tentang perubahan pasal demi pasal penting,  dan implikasinya dalam praktik hukum pidana, menuntut profesionalisme advokat dalam fungsi pembelaan sesuai hukum nasional terbaru, juga bertujuan Membentuk forum diskusi antara advokat dan narasumber ahli terkait implementasi KUHP baru.

Ketua paguyuban Advokat Tebingtinggi Kaharuddin Syah.,S.H pada menyampaikan kalau kegiatan tersebut adalah majelis ilmu meningkatkan pemahaman para advokat terhadap KUHP yang baru, dengan harapan Paguyuban menjadi rumah hukum

“Pertemuan bedah KUHP baru ini adalah majelis Ilmu, ini langkah awal paguyuban dan akan ada selanjutnya, harapan saya kedepan ada kritik dan saran dari sesama advokat Tebingtinggi untuk kemajuan bersama” ucap tokoh muda Kaharuddin Syah SH yang berprofesi sebagai pengacara itu

.

Narasumber Prof., Dr.Maidin Gultom.S.,H yang diundang sebagai narasumber dalam diskusi Bedah KUHP baru yang nanti akan diterapkan pada Januari 2026 mendatang, memaparkan beberapa pandangan sepintas terhadap KUHP baru seperti

.

Prinsip keseimbangan, kepentingan umum (negara) dan individu, antara pelaku dan korban tindak pidana, hukum dan sikap batin, kepastian hukum dan keadilan , hukum tertulis dan hukum yang hidup dalam masyarakat

.

Ia juga menyampaikan tentang Kebaruan KUHP Nasional seperti, prinsip primum Remedium restoratif Justice, prinsip Ultimum Remedium restoratif Justice, dan reformulasi delik dan pengakuan nilai lokal (lokal wisdom)

.

Lebih lanjut Rektor universitas Katolik St Tomas Prof.Dr.Maidin Gultom.,S.H juga menyampaikan spesifikasi prinsip Ultimum Remedium restoratif Justice, KUHP baru menempatkan pidana penjara sebagai jalan terakhir, KUHP baru meninggalkan paradigma lama (retrebutif/pembalasan) menuju keadilan restoratif, rehabilitatif dan restitutif, dalam KUHP baru memberikan solusi sebagai alternatif Pidana penjara dengan pengaturan pidana pengawasan dan pidana kerja sosial disamping itu KUHP baru juga menjelaskan diskresi yang di berikan para Hakim merefleksikan judicial independence

.

Pada pemahamannya, Moderator yang di bawakan oleh Advokat senior anggota paguyuban dan penanggung jawab acara Muhammad Abdi.,S.H menyampaikan kalau KUHP baru meninggalkan paradigma peninggalan kolonial Belanda, dan mungkin berangkat dari nilai moral dan budaya yang ada di  masyarakat Indonesia, karena adalah prodak Indonesia , meski banyak kelemahan menurut pemikiran penggiat hukum nanti akan di atur dengan peraturan pemerintah, atau ada judicial reffiu ke MK

.

Bedah KUHP baru itu yang di pandu Sri Rahayu.,S.H sebagai protokoler dihadiri advokat senior Bambang Santoso.,S.H owner Badan Bantuan Hukum (BBH) Indikator kota Tebingtinggi

.

Acara yang diisi dengan sesi tanya-jawab diskusi Bedah KUHP baru, itu sempat di score pada pukul 12:15 wib istirahat, Sholat, makan (i.soma) dan dimulai kembali setelahnya, di akhiri dengan sesi foto bersama seluruh anggota paguyuban Advokat Tebingtinggi yang hadir dalam kesempatan itu.

.

(Red)

Kegiatan yang didasari atas Pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan pembaruan dari KUHP warisan kolonial Belanda

KUHP baru ini diharapkan membawa banyak perubahan mendasar dalam sistem hukum pidana nasional, baik dari segi substansi, filosofi, maupun asas hukum pidana.

Perubahan tersebut menuntut para advokat sebagai penegak hukum independen untuk memahami setiap ketentuan baru, terutama yang berkaitan dengan delik, ancaman pidana, asas legalitas, pertanggungjawaban pidana, serta ketentuan pidana khusus. Oleh karena itu, Paguyuban Advokad Tebing Tinggi mengadakan kegiatan sosialisasi KUHP baru guna meningkatkan pemahaman dan kesiapan advokat dalam penerapannya di lapangan.

Kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman terhadap substansi dan filosofi KUHP baru, membedah pengetahuan tentang perubahan pasal demi pasal penting,  dan implikasinya dalam praktik hukum pidana, menuntut profesionalisme advokat dalam fungsi pembelaan sesuai hukum nasional terbaru, juga bertujuan Membentuk forum diskusi antara advokat dan narasumber ahli terkait implementasi KUHP baru.

Ketua paguyuban Advokat Tebingtinggi Kaharuddin Syah.,S.H pada menyampaikan kalau kegiatan tersebut adalah majelis ilmu meningkatkan pemahaman para advokat terhadap KUHP yang baru, dengan harapan Paguyuban menjadi rumah hukum

“Pertemuan bedah KUHP baru ini adalah majelis Ilmu, ini langkah awal paguyuban dan akan ada selanjutnya, harapan saya kedepan ada kritik dan saran dari sesama advokat Tebingtinggi untuk kemajuan bersama” ucap tokoh muda Kaharuddin Syah SH yang berprofesi sebagai pengacara itu

.

Narasumber Prof., Dr.Maidin Gultom.S.,H yang diundang sebagai narasumber dalam diskusi Bedah KUHP baru yang nanti akan diterapkan pada Januari 2026 mendatang, memaparkan beberapa pandangan sepintas terhadap KUHP baru seperti

.

Prinsip keseimbangan, kepentingan umum (negara) dan individu, antara pelaku dan korban tindak pidana, hukum dan sikap batin, kepastian hukum dan keadilan , hukum tertulis dan hukum yang hidup dalam masyarakat

.

Ia juga menyampaikan tentang Kebaruan KUHP Nasional seperti, prinsip primum Remedium restoratif Justice, prinsip Ultimum Remedium restoratif Justice, dan reformulasi delik dan pengakuan nilai lokal (lokal wisdom)

.

Lebih lanjut Rektor universitas Katolik St Tomas Prof.Dr.Maidin Gultom.,S.H juga menyampaikan spesifikasi prinsip Ultimum Remedium restoratif Justice, KUHP baru menempatkan pidana penjara sebagai jalan terakhir, KUHP baru meninggalkan paradigma lama (retrebutif/pembalasan) menuju keadilan restoratif, rehabilitatif dan restitutif, dalam KUHP baru memberikan solusi sebagai alternatif Pidana penjara dengan pengaturan pidana pengawasan dan pidana kerja sosial disamping itu KUHP baru juga menjelaskan diskresi yang di berikan para Hakim merefleksikan judicial independence

.

Pada pemahamannya, Moderator yang di bawakan oleh Advokat senior anggota paguyuban dan penanggung jawab acara Muhammad Abdi.,S.H menyampaikan kalau KUHP baru meninggalkan paradigma peninggalan kolonial Belanda, dan mungkin berangkat dari nilai moral dan budaya yang ada di  masyarakat Indonesia, karena adalah prodak Indonesia , meski banyak kelemahan menurut pemikiran penggiat hukum nanti akan di atur dengan peraturan pemerintah, atau ada judicial reffiu ke MK

.

Bedah KUHP baru itu yang di pandu Sri Rahayu.,S.H sebagai protokoler dihadiri advokat senior Bambang Santoso.,S.H owner Badan Bantuan Hukum (BBH) Indikator kota Tebingtinggi

.

Acara yang diisi dengan sesi tanya-jawab diskusi Bedah KUHP baru, itu sempat di score pada pukul 12:15 wib istirahat, Sholat, makan (i.soma) dan dimulai kembali setelahnya, di akhiri dengan sesi foto bersama seluruh anggota paguyuban Advokat Tebingtinggi yang hadir dalam kesempatan itu.

.

(Red)

Kegiatan yang didasari atas Pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan pembaruan dari KUHP warisan kolonial Belanda

KUHP baru ini diharapkan membawa banyak perubahan mendasar dalam sistem hukum pidana nasional, baik dari segi substansi, filosofi, maupun asas hukum pidana.

Perubahan tersebut menuntut para advokat sebagai penegak hukum independen untuk memahami setiap ketentuan baru, terutama yang berkaitan dengan delik, ancaman pidana, asas legalitas, pertanggungjawaban pidana, serta ketentuan pidana khusus. Oleh karena itu, Paguyuban Advokad Tebing Tinggi mengadakan kegiatan sosialisasi KUHP baru guna meningkatkan pemahaman dan kesiapan advokat dalam penerapannya di lapangan.

Kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman terhadap substansi dan filosofi KUHP baru, membedah pengetahuan tentang perubahan pasal demi pasal penting,  dan implikasinya dalam praktik hukum pidana, menuntut profesionalisme advokat dalam fungsi pembelaan sesuai hukum nasional terbaru, juga bertujuan Membentuk forum diskusi antara advokat dan narasumber ahli terkait implementasi KUHP baru.

Ketua paguyuban Advokat Tebingtinggi Kaharuddin Syah.,S.H pada menyampaikan kalau kegiatan tersebut adalah majelis ilmu meningkatkan pemahaman para advokat terhadap KUHP yang baru, dengan harapan Paguyuban menjadi rumah hukum

“Pertemuan bedah KUHP baru ini adalah majelis Ilmu, ini langkah awal paguyuban dan akan ada selanjutnya, harapan saya kedepan ada kritik dan saran dari sesama advokat Tebingtinggi untuk kemajuan bersama” ucap tokoh muda Kaharuddin Syah SH yang berprofesi sebagai pengacara itu

.

Narasumber Prof., Dr.Maidin Gultom.S.,H yang diundang sebagai narasumber dalam diskusi Bedah KUHP baru yang nanti akan diterapkan pada Januari 2026 mendatang, memaparkan beberapa pandangan sepintas terhadap KUHP baru seperti

.

Prinsip keseimbangan, kepentingan umum (negara) dan individu, antara pelaku dan korban tindak pidana, hukum dan sikap batin, kepastian hukum dan keadilan , hukum tertulis dan hukum yang hidup dalam masyarakat

.

Ia juga menyampaikan tentang Kebaruan KUHP Nasional seperti, prinsip primum Remedium restoratif Justice, prinsip Ultimum Remedium restoratif Justice, dan reformulasi delik dan pengakuan nilai lokal (lokal wisdom)

.

Lebih lanjut Rektor universitas Katolik St Tomas Prof.Dr.Maidin Gultom.,S.H juga menyampaikan spesifikasi prinsip Ultimum Remedium restoratif Justice, KUHP baru menempatkan pidana penjara sebagai jalan terakhir, KUHP baru meninggalkan paradigma lama (retrebutif/pembalasan) menuju keadilan restoratif, rehabilitatif dan restitutif, dalam KUHP baru memberikan solusi sebagai alternatif Pidana penjara dengan pengaturan pidana pengawasan dan pidana kerja sosial disamping itu KUHP baru juga menjelaskan diskresi yang di berikan para Hakim merefleksikan judicial independence

.

Pada pemahamannya, Moderator yang di bawakan oleh Advokat senior anggota paguyuban dan penanggung jawab acara Muhammad Abdi.,S.H menyampaikan kalau KUHP baru meninggalkan paradigma peninggalan kolonial Belanda, dan mungkin berangkat dari nilai moral dan budaya yang ada di  masyarakat Indonesia, karena adalah prodak Indonesia , meski banyak kelemahan menurut pemikiran penggiat hukum nanti akan di atur dengan peraturan pemerintah, atau ada judicial reffiu ke MK

.

Bedah KUHP baru itu yang di pandu Sri Rahayu.,S.H sebagai protokoler dihadiri advokat senior Bambang Santoso.,S.H owner Badan Bantuan Hukum (BBH) Indikator kota Tebingtinggi

.

Acara yang diisi dengan sesi tanya-jawab diskusi Bedah KUHP baru, itu sempat di score pada pukul 12:15 wib istirahat, Sholat, makan (i.soma) dan dimulai kembali setelahnya, di akhiri dengan sesi foto bersama seluruh anggota paguyuban Advokat Tebingtinggi yang hadir dalam kesempatan itu.

.

(Red)

Kegiatan yang didasari atas Pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan pembaruan dari KUHP warisan kolonial Belanda

KUHP baru ini diharapkan membawa banyak perubahan mendasar dalam sistem hukum pidana nasional, baik dari segi substansi, filosofi, maupun asas hukum pidana.

Perubahan tersebut menuntut para advokat sebagai penegak hukum independen untuk memahami setiap ketentuan baru, terutama yang berkaitan dengan delik, ancaman pidana, asas legalitas, pertanggungjawaban pidana, serta ketentuan pidana khusus. Oleh karena itu, Paguyuban Advokad Tebing Tinggi mengadakan kegiatan sosialisasi KUHP baru guna meningkatkan pemahaman dan kesiapan advokat dalam penerapannya di lapangan.

Kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman terhadap substansi dan filosofi KUHP baru, membedah pengetahuan tentang perubahan pasal demi pasal penting,  dan implikasinya dalam praktik hukum pidana, menuntut profesionalisme advokat dalam fungsi pembelaan sesuai hukum nasional terbaru, juga bertujuan Membentuk forum diskusi antara advokat dan narasumber ahli terkait implementasi KUHP baru.

Ketua paguyuban Advokat Tebingtinggi Kaharuddin Syah.,S.H pada menyampaikan kalau kegiatan tersebut adalah majelis ilmu meningkatkan pemahaman para advokat terhadap KUHP yang baru, dengan harapan Paguyuban menjadi rumah hukum

“Pertemuan bedah KUHP baru ini adalah majelis Ilmu, ini langkah awal paguyuban dan akan ada selanjutnya, harapan saya kedepan ada kritik dan saran dari sesama advokat Tebingtinggi untuk kemajuan bersama” ucap tokoh muda Kaharuddin Syah SH yang berprofesi sebagai pengacara itu

.

Narasumber Prof., Dr.Maidin Gultom.S.,H yang diundang sebagai narasumber dalam diskusi Bedah KUHP baru yang nanti akan diterapkan pada Januari 2026 mendatang, memaparkan beberapa pandangan sepintas terhadap KUHP baru seperti

.

Prinsip keseimbangan, kepentingan umum (negara) dan individu, antara pelaku dan korban tindak pidana, hukum dan sikap batin, kepastian hukum dan keadilan , hukum tertulis dan hukum yang hidup dalam masyarakat

.

Ia juga menyampaikan tentang Kebaruan KUHP Nasional seperti, prinsip primum Remedium restoratif Justice, prinsip Ultimum Remedium restoratif Justice, dan reformulasi delik dan pengakuan nilai lokal (lokal wisdom)

.

Lebih lanjut Rektor universitas Katolik St Tomas Prof.Dr.Maidin Gultom.,S.H juga menyampaikan spesifikasi prinsip Ultimum Remedium restoratif Justice, KUHP baru menempatkan pidana penjara sebagai jalan terakhir, KUHP baru meninggalkan paradigma lama (retrebutif/pembalasan) menuju keadilan restoratif, rehabilitatif dan restitutif, dalam KUHP baru memberikan solusi sebagai alternatif Pidana penjara dengan pengaturan pidana pengawasan dan pidana kerja sosial disamping itu KUHP baru juga menjelaskan diskresi yang di berikan para Hakim merefleksikan judicial independence

.

Pada pemahamannya, Moderator yang di bawakan oleh Advokat senior anggota paguyuban dan penanggung jawab acara Muhammad Abdi.,S.H menyampaikan kalau KUHP baru meninggalkan paradigma peninggalan kolonial Belanda, dan mungkin berangkat dari nilai moral dan budaya yang ada di  masyarakat Indonesia, karena adalah prodak Indonesia , meski banyak kelemahan menurut pemikiran penggiat hukum nanti akan di atur dengan peraturan pemerintah, atau ada judicial reffiu ke MK

.

Bedah KUHP baru itu yang di pandu Sri Rahayu.,S.H sebagai protokoler dihadiri advokat senior Bambang Santoso.,S.H owner Badan Bantuan Hukum (BBH) Indikator kota Tebingtinggi

.

Acara yang diisi dengan sesi tanya-jawab diskusi Bedah KUHP baru, itu sempat di score pada pukul 12:15 wib istirahat, Sholat, makan (i.soma) dan dimulai kembali setelahnya, di akhiri dengan sesi foto bersama seluruh anggota paguyuban Advokat Tebingtinggi yang hadir dalam kesempatan itu.

.

(Red)

Kegiatan yang didasari atas Pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan pembaruan dari KUHP warisan kolonial Belanda

KUHP baru ini diharapkan membawa banyak perubahan mendasar dalam sistem hukum pidana nasional, baik dari segi substansi, filosofi, maupun asas hukum pidana.

Perubahan tersebut menuntut para advokat sebagai penegak hukum independen untuk memahami setiap ketentuan baru, terutama yang berkaitan dengan delik, ancaman pidana, asas legalitas, pertanggungjawaban pidana, serta ketentuan pidana khusus. Oleh karena itu, Paguyuban Advokad Tebing Tinggi mengadakan kegiatan sosialisasi KUHP baru guna meningkatkan pemahaman dan kesiapan advokat dalam penerapannya di lapangan.

Kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman terhadap substansi dan filosofi KUHP baru, membedah pengetahuan tentang perubahan pasal demi pasal penting,  dan implikasinya dalam praktik hukum pidana, menuntut profesionalisme advokat dalam fungsi pembelaan sesuai hukum nasional terbaru, juga bertujuan Membentuk forum diskusi antara advokat dan narasumber ahli terkait implementasi KUHP baru.

Ketua paguyuban Advokat Tebingtinggi Kaharuddin Syah.,S.H pada menyampaikan kalau kegiatan tersebut adalah majelis ilmu meningkatkan pemahaman para advokat terhadap KUHP yang baru, dengan harapan Paguyuban menjadi rumah hukum

“Pertemuan bedah KUHP baru ini adalah majelis Ilmu, ini langkah awal paguyuban dan akan ada selanjutnya, harapan saya kedepan ada kritik dan saran dari sesama advokat Tebingtinggi untuk kemajuan bersama” ucap tokoh muda Kaharuddin Syah SH yang berprofesi sebagai pengacara itu

.

Narasumber Prof., Dr.Maidin Gultom.S.,H yang diundang sebagai narasumber dalam diskusi Bedah KUHP baru yang nanti akan diterapkan pada Januari 2026 mendatang, memaparkan beberapa pandangan sepintas terhadap KUHP baru seperti

.

Prinsip keseimbangan, kepentingan umum (negara) dan individu, antara pelaku dan korban tindak pidana, hukum dan sikap batin, kepastian hukum dan keadilan , hukum tertulis dan hukum yang hidup dalam masyarakat

.

Ia juga menyampaikan tentang Kebaruan KUHP Nasional seperti, prinsip primum Remedium restoratif Justice, prinsip Ultimum Remedium restoratif Justice, dan reformulasi delik dan pengakuan nilai lokal (lokal wisdom)

.

Lebih lanjut Rektor universitas Katolik St Tomas Prof.Dr.Maidin Gultom.,S.H juga menyampaikan spesifikasi prinsip Ultimum Remedium restoratif Justice, KUHP baru menempatkan pidana penjara sebagai jalan terakhir, KUHP baru meninggalkan paradigma lama (retrebutif/pembalasan) menuju keadilan restoratif, rehabilitatif dan restitutif, dalam KUHP baru memberikan solusi sebagai alternatif Pidana penjara dengan pengaturan pidana pengawasan dan pidana kerja sosial disamping itu KUHP baru juga menjelaskan diskresi yang di berikan para Hakim merefleksikan judicial independence

.

Pada pemahamannya, Moderator yang di bawakan oleh Advokat senior anggota paguyuban dan penanggung jawab acara Muhammad Abdi.,S.H menyampaikan kalau KUHP baru meninggalkan paradigma peninggalan kolonial Belanda, dan mungkin berangkat dari nilai moral dan budaya yang ada di  masyarakat Indonesia, karena adalah prodak Indonesia , meski banyak kelemahan menurut pemikiran penggiat hukum nanti akan di atur dengan peraturan pemerintah, atau ada judicial reffiu ke MK

.

Bedah KUHP baru itu yang di pandu Sri Rahayu.,S.H sebagai protokoler dihadiri advokat senior Bambang Santoso.,S.H owner Badan Bantuan Hukum (BBH) Indikator kota Tebingtinggi

.

Acara yang diisi dengan sesi tanya-jawab diskusi Bedah KUHP baru, itu sempat di score pada pukul 12:15 wib istirahat, Sholat, makan (i.soma) dan dimulai kembali setelahnya, di akhiri dengan sesi foto bersama seluruh anggota paguyuban Advokat Tebingtinggi yang hadir dalam kesempatan itu.

.

(Red)

Kegiatan yang didasari atas Pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan pembaruan dari KUHP warisan kolonial Belanda

KUHP baru ini diharapkan membawa banyak perubahan mendasar dalam sistem hukum pidana nasional, baik dari segi substansi, filosofi, maupun asas hukum pidana.

Perubahan tersebut menuntut para advokat sebagai penegak hukum independen untuk memahami setiap ketentuan baru, terutama yang berkaitan dengan delik, ancaman pidana, asas legalitas, pertanggungjawaban pidana, serta ketentuan pidana khusus. Oleh karena itu, Paguyuban Advokad Tebing Tinggi mengadakan kegiatan sosialisasi KUHP baru guna meningkatkan pemahaman dan kesiapan advokat dalam penerapannya di lapangan.

Kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman terhadap substansi dan filosofi KUHP baru, membedah pengetahuan tentang perubahan pasal demi pasal penting,  dan implikasinya dalam praktik hukum pidana, menuntut profesionalisme advokat dalam fungsi pembelaan sesuai hukum nasional terbaru, juga bertujuan Membentuk forum diskusi antara advokat dan narasumber ahli terkait implementasi KUHP baru.

Ketua paguyuban Advokat Tebingtinggi Kaharuddin Syah.,S.H pada menyampaikan kalau kegiatan tersebut adalah majelis ilmu meningkatkan pemahaman para advokat terhadap KUHP yang baru, dengan harapan Paguyuban menjadi rumah hukum

“Pertemuan bedah KUHP baru ini adalah majelis Ilmu, ini langkah awal paguyuban dan akan ada selanjutnya, harapan saya kedepan ada kritik dan saran dari sesama advokat Tebingtinggi untuk kemajuan bersama” ucap tokoh muda Kaharuddin Syah SH yang berprofesi sebagai pengacara itu

.

Narasumber Prof., Dr.Maidin Gultom.S.,H yang diundang sebagai narasumber dalam diskusi Bedah KUHP baru yang nanti akan diterapkan pada Januari 2026 mendatang, memaparkan beberapa pandangan sepintas terhadap KUHP baru seperti

.

Prinsip keseimbangan, kepentingan umum (negara) dan individu, antara pelaku dan korban tindak pidana, hukum dan sikap batin, kepastian hukum dan keadilan , hukum tertulis dan hukum yang hidup dalam masyarakat

.

Ia juga menyampaikan tentang Kebaruan KUHP Nasional seperti, prinsip primum Remedium restoratif Justice, prinsip Ultimum Remedium restoratif Justice, dan reformulasi delik dan pengakuan nilai lokal (lokal wisdom)

.

Lebih lanjut Rektor universitas Katolik St Tomas Prof.Dr.Maidin Gultom.,S.H juga menyampaikan spesifikasi prinsip Ultimum Remedium restoratif Justice, KUHP baru menempatkan pidana penjara sebagai jalan terakhir, KUHP baru meninggalkan paradigma lama (retrebutif/pembalasan) menuju keadilan restoratif, rehabilitatif dan restitutif, dalam KUHP baru memberikan solusi sebagai alternatif Pidana penjara dengan pengaturan pidana pengawasan dan pidana kerja sosial disamping itu KUHP baru juga menjelaskan diskresi yang di berikan para Hakim merefleksikan judicial independence

.

Pada pemahamannya, Moderator yang di bawakan oleh Advokat senior anggota paguyuban dan penanggung jawab acara Muhammad Abdi.,S.H menyampaikan kalau KUHP baru meninggalkan paradigma peninggalan kolonial Belanda, dan mungkin berangkat dari nilai moral dan budaya yang ada di  masyarakat Indonesia, karena adalah prodak Indonesia , meski banyak kelemahan menurut pemikiran penggiat hukum nanti akan di atur dengan peraturan pemerintah, atau ada judicial reffiu ke MK

.

Bedah KUHP baru itu yang di pandu Sri Rahayu.,S.H sebagai protokoler dihadiri advokat senior Bambang Santoso.,S.H owner Badan Bantuan Hukum (BBH) Indikator kota Tebingtinggi

.

Acara yang diisi dengan sesi tanya-jawab diskusi Bedah KUHP baru, itu sempat di score pada pukul 12:15 wib istirahat, Sholat, makan (i.soma) dan dimulai kembali setelahnya, di akhiri dengan sesi foto bersama seluruh anggota paguyuban Advokat Tebingtinggi yang hadir dalam kesempatan itu.

.

(Red)

Kegiatan yang didasari atas Pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan pembaruan dari KUHP warisan kolonial Belanda

KUHP baru ini diharapkan membawa banyak perubahan mendasar dalam sistem hukum pidana nasional, baik dari segi substansi, filosofi, maupun asas hukum pidana.

Perubahan tersebut menuntut para advokat sebagai penegak hukum independen untuk memahami setiap ketentuan baru, terutama yang berkaitan dengan delik, ancaman pidana, asas legalitas, pertanggungjawaban pidana, serta ketentuan pidana khusus. Oleh karena itu, Paguyuban Advokad Tebing Tinggi mengadakan kegiatan sosialisasi KUHP baru guna meningkatkan pemahaman dan kesiapan advokat dalam penerapannya di lapangan.

Kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman terhadap substansi dan filosofi KUHP baru, membedah pengetahuan tentang perubahan pasal demi pasal penting,  dan implikasinya dalam praktik hukum pidana, menuntut profesionalisme advokat dalam fungsi pembelaan sesuai hukum nasional terbaru, juga bertujuan Membentuk forum diskusi antara advokat dan narasumber ahli terkait implementasi KUHP baru.

Ketua paguyuban Advokat Tebingtinggi Kaharuddin Syah.,S.H pada menyampaikan kalau kegiatan tersebut adalah majelis ilmu meningkatkan pemahaman para advokat terhadap KUHP yang baru, dengan harapan Paguyuban menjadi rumah hukum

“Pertemuan bedah KUHP baru ini adalah majelis Ilmu, ini langkah awal paguyuban dan akan ada selanjutnya, harapan saya kedepan ada kritik dan saran dari sesama advokat Tebingtinggi untuk kemajuan bersama” ucap tokoh muda Kaharuddin Syah SH yang berprofesi sebagai pengacara itu

.

Narasumber Prof., Dr.Maidin Gultom.S.,H yang diundang sebagai narasumber dalam diskusi Bedah KUHP baru yang nanti akan diterapkan pada Januari 2026 mendatang, memaparkan beberapa pandangan sepintas terhadap KUHP baru seperti

.

Prinsip keseimbangan, kepentingan umum (negara) dan individu, antara pelaku dan korban tindak pidana, hukum dan sikap batin, kepastian hukum dan keadilan , hukum tertulis dan hukum yang hidup dalam masyarakat

.

Ia juga menyampaikan tentang Kebaruan KUHP Nasional seperti, prinsip primum Remedium restoratif Justice, prinsip Ultimum Remedium restoratif Justice, dan reformulasi delik dan pengakuan nilai lokal (lokal wisdom)

.

Lebih lanjut Rektor universitas Katolik St Tomas Prof.Dr.Maidin Gultom.,S.H juga menyampaikan spesifikasi prinsip Ultimum Remedium restoratif Justice, KUHP baru menempatkan pidana penjara sebagai jalan terakhir, KUHP baru meninggalkan paradigma lama (retrebutif/pembalasan) menuju keadilan restoratif, rehabilitatif dan restitutif, dalam KUHP baru memberikan solusi sebagai alternatif Pidana penjara dengan pengaturan pidana pengawasan dan pidana kerja sosial disamping itu KUHP baru juga menjelaskan diskresi yang di berikan para Hakim merefleksikan judicial independence

.

Pada pemahamannya, Moderator yang di bawakan oleh Advokat senior anggota paguyuban dan penanggung jawab acara Muhammad Abdi.,S.H menyampaikan kalau KUHP baru meninggalkan paradigma peninggalan kolonial Belanda, dan mungkin berangkat dari nilai moral dan budaya yang ada di  masyarakat Indonesia, karena adalah prodak Indonesia , meski banyak kelemahan menurut pemikiran penggiat hukum nanti akan di atur dengan peraturan pemerintah, atau ada judicial reffiu ke MK

.

Bedah KUHP baru itu yang di pandu Sri Rahayu.,S.H sebagai protokoler dihadiri advokat senior Bambang Santoso.,S.H owner Badan Bantuan Hukum (BBH) Indikator kota Tebingtinggi

.

Acara yang diisi dengan sesi tanya-jawab diskusi Bedah KUHP baru, itu sempat di score pada pukul 12:15 wib istirahat, Sholat, makan (i.soma) dan dimulai kembali setelahnya, di akhiri dengan sesi foto bersama seluruh anggota paguyuban Advokat Tebingtinggi yang hadir dalam kesempatan itu.

.

(Red)

Kegiatan yang didasari atas Pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan pembaruan dari KUHP warisan kolonial Belanda

KUHP baru ini diharapkan membawa banyak perubahan mendasar dalam sistem hukum pidana nasional, baik dari segi substansi, filosofi, maupun asas hukum pidana.

Perubahan tersebut menuntut para advokat sebagai penegak hukum independen untuk memahami setiap ketentuan baru, terutama yang berkaitan dengan delik, ancaman pidana, asas legalitas, pertanggungjawaban pidana, serta ketentuan pidana khusus. Oleh karena itu, Paguyuban Advokad Tebing Tinggi mengadakan kegiatan sosialisasi KUHP baru guna meningkatkan pemahaman dan kesiapan advokat dalam penerapannya di lapangan.

Kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman terhadap substansi dan filosofi KUHP baru, membedah pengetahuan tentang perubahan pasal demi pasal penting,  dan implikasinya dalam praktik hukum pidana, menuntut profesionalisme advokat dalam fungsi pembelaan sesuai hukum nasional terbaru, juga bertujuan Membentuk forum diskusi antara advokat dan narasumber ahli terkait implementasi KUHP baru.

Ketua paguyuban Advokat Tebingtinggi Kaharuddin Syah.,S.H pada menyampaikan kalau kegiatan tersebut adalah majelis ilmu meningkatkan pemahaman para advokat terhadap KUHP yang baru, dengan harapan Paguyuban menjadi rumah hukum

“Pertemuan bedah KUHP baru ini adalah majelis Ilmu, ini langkah awal paguyuban dan akan ada selanjutnya, harapan saya kedepan ada kritik dan saran dari sesama advokat Tebingtinggi untuk kemajuan bersama” ucap tokoh muda Kaharuddin Syah SH yang berprofesi sebagai pengacara itu

.

Narasumber Prof., Dr.Maidin Gultom.S.,H yang diundang sebagai narasumber dalam diskusi Bedah KUHP baru yang nanti akan diterapkan pada Januari 2026 mendatang, memaparkan beberapa pandangan sepintas terhadap KUHP baru seperti

.

Prinsip keseimbangan, kepentingan umum (negara) dan individu, antara pelaku dan korban tindak pidana, hukum dan sikap batin, kepastian hukum dan keadilan , hukum tertulis dan hukum yang hidup dalam masyarakat

.

Ia juga menyampaikan tentang Kebaruan KUHP Nasional seperti, prinsip primum Remedium restoratif Justice, prinsip Ultimum Remedium restoratif Justice, dan reformulasi delik dan pengakuan nilai lokal (lokal wisdom)

.

Lebih lanjut Rektor universitas Katolik St Tomas Prof.Dr.Maidin Gultom.,S.H juga menyampaikan spesifikasi prinsip Ultimum Remedium restoratif Justice, KUHP baru menempatkan pidana penjara sebagai jalan terakhir, KUHP baru meninggalkan paradigma lama (retrebutif/pembalasan) menuju keadilan restoratif, rehabilitatif dan restitutif, dalam KUHP baru memberikan solusi sebagai alternatif Pidana penjara dengan pengaturan pidana pengawasan dan pidana kerja sosial disamping itu KUHP baru juga menjelaskan diskresi yang di berikan para Hakim merefleksikan judicial independence

.

Pada pemahamannya, Moderator yang di bawakan oleh Advokat senior anggota paguyuban dan penanggung jawab acara Muhammad Abdi.,S.H menyampaikan kalau KUHP baru meninggalkan paradigma peninggalan kolonial Belanda, dan mungkin berangkat dari nilai moral dan budaya yang ada di  masyarakat Indonesia, karena adalah prodak Indonesia , meski banyak kelemahan menurut pemikiran penggiat hukum nanti akan di atur dengan peraturan pemerintah, atau ada judicial reffiu ke MK

.

Bedah KUHP baru itu yang di pandu Sri Rahayu.,S.H sebagai protokoler dihadiri advokat senior Bambang Santoso.,S.H owner Badan Bantuan Hukum (BBH) Indikator kota Tebingtinggi

.

Acara yang diisi dengan sesi tanya-jawab diskusi Bedah KUHP baru, itu sempat di score pada pukul 12:15 wib istirahat, Sholat, makan (i.soma) dan dimulai kembali setelahnya, di akhiri dengan sesi foto bersama seluruh anggota paguyuban Advokat Tebingtinggi yang hadir dalam kesempatan itu.

.

(Red)

Kegiatan yang didasari atas Pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan pembaruan dari KUHP warisan kolonial Belanda

KUHP baru ini diharapkan membawa banyak perubahan mendasar dalam sistem hukum pidana nasional, baik dari segi substansi, filosofi, maupun asas hukum pidana.

Perubahan tersebut menuntut para advokat sebagai penegak hukum independen untuk memahami setiap ketentuan baru, terutama yang berkaitan dengan delik, ancaman pidana, asas legalitas, pertanggungjawaban pidana, serta ketentuan pidana khusus. Oleh karena itu, Paguyuban Advokad Tebing Tinggi mengadakan kegiatan sosialisasi KUHP baru guna meningkatkan pemahaman dan kesiapan advokat dalam penerapannya di lapangan.

Kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman terhadap substansi dan filosofi KUHP baru, membedah pengetahuan tentang perubahan pasal demi pasal penting,  dan implikasinya dalam praktik hukum pidana, menuntut profesionalisme advokat dalam fungsi pembelaan sesuai hukum nasional terbaru, juga bertujuan Membentuk forum diskusi antara advokat dan narasumber ahli terkait implementasi KUHP baru.

Ketua paguyuban Advokat Tebingtinggi Kaharuddin Syah.,S.H pada menyampaikan kalau kegiatan tersebut adalah majelis ilmu meningkatkan pemahaman para advokat terhadap KUHP yang baru, dengan harapan Paguyuban menjadi rumah hukum

“Pertemuan bedah KUHP baru ini adalah majelis Ilmu, ini langkah awal paguyuban dan akan ada selanjutnya, harapan saya kedepan ada kritik dan saran dari sesama advokat Tebingtinggi untuk kemajuan bersama” ucap tokoh muda Kaharuddin Syah SH yang berprofesi sebagai pengacara itu

.

Narasumber Prof., Dr.Maidin Gultom.S.,H yang diundang sebagai narasumber dalam diskusi Bedah KUHP baru yang nanti akan diterapkan pada Januari 2026 mendatang, memaparkan beberapa pandangan sepintas terhadap KUHP baru seperti

.

Prinsip keseimbangan, kepentingan umum (negara) dan individu, antara pelaku dan korban tindak pidana, hukum dan sikap batin, kepastian hukum dan keadilan , hukum tertulis dan hukum yang hidup dalam masyarakat

.

Ia juga menyampaikan tentang Kebaruan KUHP Nasional seperti, prinsip primum Remedium restoratif Justice, prinsip Ultimum Remedium restoratif Justice, dan reformulasi delik dan pengakuan nilai lokal (lokal wisdom)

.

Lebih lanjut Rektor universitas Katolik St Tomas Prof.Dr.Maidin Gultom.,S.H juga menyampaikan spesifikasi prinsip Ultimum Remedium restoratif Justice, KUHP baru menempatkan pidana penjara sebagai jalan terakhir, KUHP baru meninggalkan paradigma lama (retrebutif/pembalasan) menuju keadilan restoratif, rehabilitatif dan restitutif, dalam KUHP baru memberikan solusi sebagai alternatif Pidana penjara dengan pengaturan pidana pengawasan dan pidana kerja sosial disamping itu KUHP baru juga menjelaskan diskresi yang di berikan para Hakim merefleksikan judicial independence

.

Pada pemahamannya, Moderator yang di bawakan oleh Advokat senior anggota paguyuban dan penanggung jawab acara Muhammad Abdi.,S.H menyampaikan kalau KUHP baru meninggalkan paradigma peninggalan kolonial Belanda, dan mungkin berangkat dari nilai moral dan budaya yang ada di  masyarakat Indonesia, karena adalah prodak Indonesia , meski banyak kelemahan menurut pemikiran penggiat hukum nanti akan di atur dengan peraturan pemerintah, atau ada judicial reffiu ke MK

.

Bedah KUHP baru itu yang di pandu Sri Rahayu.,S.H sebagai protokoler dihadiri advokat senior Bambang Santoso.,S.H owner Badan Bantuan Hukum (BBH) Indikator kota Tebingtinggi

.

Acara yang diisi dengan sesi tanya-jawab diskusi Bedah KUHP baru, itu sempat di score pada pukul 12:15 wib istirahat, Sholat, makan (i.soma) dan dimulai kembali setelahnya, di akhiri dengan sesi foto bersama seluruh anggota paguyuban Advokat Tebingtinggi yang hadir dalam kesempatan itu.

.

(Red)

Kegiatan yang didasari atas Pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan pembaruan dari KUHP warisan kolonial Belanda

KUHP baru ini diharapkan membawa banyak perubahan mendasar dalam sistem hukum pidana nasional, baik dari segi substansi, filosofi, maupun asas hukum pidana.

Perubahan tersebut menuntut para advokat sebagai penegak hukum independen untuk memahami setiap ketentuan baru, terutama yang berkaitan dengan delik, ancaman pidana, asas legalitas, pertanggungjawaban pidana, serta ketentuan pidana khusus. Oleh karena itu, Paguyuban Advokad Tebing Tinggi mengadakan kegiatan sosialisasi KUHP baru guna meningkatkan pemahaman dan kesiapan advokat dalam penerapannya di lapangan.

Kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman terhadap substansi dan filosofi KUHP baru, membedah pengetahuan tentang perubahan pasal demi pasal penting,  dan implikasinya dalam praktik hukum pidana, menuntut profesionalisme advokat dalam fungsi pembelaan sesuai hukum nasional terbaru, juga bertujuan Membentuk forum diskusi antara advokat dan narasumber ahli terkait implementasi KUHP baru.

Ketua paguyuban Advokat Tebingtinggi Kaharuddin Syah.,S.H pada menyampaikan kalau kegiatan tersebut adalah majelis ilmu meningkatkan pemahaman para advokat terhadap KUHP yang baru, dengan harapan Paguyuban menjadi rumah hukum

“Pertemuan bedah KUHP baru ini adalah majelis Ilmu, ini langkah awal paguyuban dan akan ada selanjutnya, harapan saya kedepan ada kritik dan saran dari sesama advokat Tebingtinggi untuk kemajuan bersama” ucap tokoh muda Kaharuddin Syah SH yang berprofesi sebagai pengacara itu

.

Narasumber Prof., Dr.Maidin Gultom.S.,H yang diundang sebagai narasumber dalam diskusi Bedah KUHP baru yang nanti akan diterapkan pada Januari 2026 mendatang, memaparkan beberapa pandangan sepintas terhadap KUHP baru seperti

.

Prinsip keseimbangan, kepentingan umum (negara) dan individu, antara pelaku dan korban tindak pidana, hukum dan sikap batin, kepastian hukum dan keadilan , hukum tertulis dan hukum yang hidup dalam masyarakat

.

Ia juga menyampaikan tentang Kebaruan KUHP Nasional seperti, prinsip primum Remedium restoratif Justice, prinsip Ultimum Remedium restoratif Justice, dan reformulasi delik dan pengakuan nilai lokal (lokal wisdom)

.

Lebih lanjut Rektor universitas Katolik St Tomas Prof.Dr.Maidin Gultom.,S.H juga menyampaikan spesifikasi prinsip Ultimum Remedium restoratif Justice, KUHP baru menempatkan pidana penjara sebagai jalan terakhir, KUHP baru meninggalkan paradigma lama (retrebutif/pembalasan) menuju keadilan restoratif, rehabilitatif dan restitutif, dalam KUHP baru memberikan solusi sebagai alternatif Pidana penjara dengan pengaturan pidana pengawasan dan pidana kerja sosial disamping itu KUHP baru juga menjelaskan diskresi yang di berikan para Hakim merefleksikan judicial independence

.

Pada pemahamannya, Moderator yang di bawakan oleh Advokat senior anggota paguyuban dan penanggung jawab acara Muhammad Abdi.,S.H menyampaikan kalau KUHP baru meninggalkan paradigma peninggalan kolonial Belanda, dan mungkin berangkat dari nilai moral dan budaya yang ada di  masyarakat Indonesia, karena adalah prodak Indonesia , meski banyak kelemahan menurut pemikiran penggiat hukum nanti akan di atur dengan peraturan pemerintah, atau ada judicial reffiu ke MK

.

Bedah KUHP baru itu yang di pandu Sri Rahayu.,S.H sebagai protokoler dihadiri advokat senior Bambang Santoso.,S.H owner Badan Bantuan Hukum (BBH) Indikator kota Tebingtinggi

.

Acara yang diisi dengan sesi tanya-jawab diskusi Bedah KUHP baru, itu sempat di score pada pukul 12:15 wib istirahat, Sholat, makan (i.soma) dan dimulai kembali setelahnya, di akhiri dengan sesi foto bersama seluruh anggota paguyuban Advokat Tebingtinggi yang hadir dalam kesempatan itu.

.

(Red)

Kegiatan yang didasari atas Pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan pembaruan dari KUHP warisan kolonial Belanda

KUHP baru ini diharapkan membawa banyak perubahan mendasar dalam sistem hukum pidana nasional, baik dari segi substansi, filosofi, maupun asas hukum pidana.

Perubahan tersebut menuntut para advokat sebagai penegak hukum independen untuk memahami setiap ketentuan baru, terutama yang berkaitan dengan delik, ancaman pidana, asas legalitas, pertanggungjawaban pidana, serta ketentuan pidana khusus. Oleh karena itu, Paguyuban Advokad Tebing Tinggi mengadakan kegiatan sosialisasi KUHP baru guna meningkatkan pemahaman dan kesiapan advokat dalam penerapannya di lapangan.

Kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman terhadap substansi dan filosofi KUHP baru, membedah pengetahuan tentang perubahan pasal demi pasal penting,  dan implikasinya dalam praktik hukum pidana, menuntut profesionalisme advokat dalam fungsi pembelaan sesuai hukum nasional terbaru, juga bertujuan Membentuk forum diskusi antara advokat dan narasumber ahli terkait implementasi KUHP baru.

Ketua paguyuban Advokat Tebingtinggi Kaharuddin Syah.,S.H pada menyampaikan kalau kegiatan tersebut adalah majelis ilmu meningkatkan pemahaman para advokat terhadap KUHP yang baru, dengan harapan Paguyuban menjadi rumah hukum

“Pertemuan bedah KUHP baru ini adalah majelis Ilmu, ini langkah awal paguyuban dan akan ada selanjutnya, harapan saya kedepan ada kritik dan saran dari sesama advokat Tebingtinggi untuk kemajuan bersama” ucap tokoh muda Kaharuddin Syah SH yang berprofesi sebagai pengacara itu

.

Narasumber Prof., Dr.Maidin Gultom.S.,H yang diundang sebagai narasumber dalam diskusi Bedah KUHP baru yang nanti akan diterapkan pada Januari 2026 mendatang, memaparkan beberapa pandangan sepintas terhadap KUHP baru seperti

.

Prinsip keseimbangan, kepentingan umum (negara) dan individu, antara pelaku dan korban tindak pidana, hukum dan sikap batin, kepastian hukum dan keadilan , hukum tertulis dan hukum yang hidup dalam masyarakat

.

Ia juga menyampaikan tentang Kebaruan KUHP Nasional seperti, prinsip primum Remedium restoratif Justice, prinsip Ultimum Remedium restoratif Justice, dan reformulasi delik dan pengakuan nilai lokal (lokal wisdom)

.

Lebih lanjut Rektor universitas Katolik St Tomas Prof.Dr.Maidin Gultom.,S.H juga menyampaikan spesifikasi prinsip Ultimum Remedium restoratif Justice, KUHP baru menempatkan pidana penjara sebagai jalan terakhir, KUHP baru meninggalkan paradigma lama (retrebutif/pembalasan) menuju keadilan restoratif, rehabilitatif dan restitutif, dalam KUHP baru memberikan solusi sebagai alternatif Pidana penjara dengan pengaturan pidana pengawasan dan pidana kerja sosial disamping itu KUHP baru juga menjelaskan diskresi yang di berikan para Hakim merefleksikan judicial independence

.

Pada pemahamannya, Moderator yang di bawakan oleh Advokat senior anggota paguyuban dan penanggung jawab acara Muhammad Abdi.,S.H menyampaikan kalau KUHP baru meninggalkan paradigma peninggalan kolonial Belanda, dan mungkin berangkat dari nilai moral dan budaya yang ada di  masyarakat Indonesia, karena adalah prodak Indonesia , meski banyak kelemahan menurut pemikiran penggiat hukum nanti akan di atur dengan peraturan pemerintah, atau ada judicial reffiu ke MK

.

Bedah KUHP baru itu yang di pandu Sri Rahayu.,S.H sebagai protokoler dihadiri advokat senior Bambang Santoso.,S.H owner Badan Bantuan Hukum (BBH) Indikator kota Tebingtinggi

.

Acara yang diisi dengan sesi tanya-jawab diskusi Bedah KUHP baru, itu sempat di score pada pukul 12:15 wib istirahat, Sholat, makan (i.soma) dan dimulai kembali setelahnya, di akhiri dengan sesi foto bersama seluruh anggota paguyuban Advokat Tebingtinggi yang hadir dalam kesempatan itu.

.

(Red)

Kegiatan yang didasari atas Pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan pembaruan dari KUHP warisan kolonial Belanda

KUHP baru ini diharapkan membawa banyak perubahan mendasar dalam sistem hukum pidana nasional, baik dari segi substansi, filosofi, maupun asas hukum pidana.

Perubahan tersebut menuntut para advokat sebagai penegak hukum independen untuk memahami setiap ketentuan baru, terutama yang berkaitan dengan delik, ancaman pidana, asas legalitas, pertanggungjawaban pidana, serta ketentuan pidana khusus. Oleh karena itu, Paguyuban Advokad Tebing Tinggi mengadakan kegiatan sosialisasi KUHP baru guna meningkatkan pemahaman dan kesiapan advokat dalam penerapannya di lapangan.

Kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman terhadap substansi dan filosofi KUHP baru, membedah pengetahuan tentang perubahan pasal demi pasal penting,  dan implikasinya dalam praktik hukum pidana, menuntut profesionalisme advokat dalam fungsi pembelaan sesuai hukum nasional terbaru, juga bertujuan Membentuk forum diskusi antara advokat dan narasumber ahli terkait implementasi KUHP baru.

Ketua paguyuban Advokat Tebingtinggi Kaharuddin Syah.,S.H pada menyampaikan kalau kegiatan tersebut adalah majelis ilmu meningkatkan pemahaman para advokat terhadap KUHP yang baru, dengan harapan Paguyuban menjadi rumah hukum

“Pertemuan bedah KUHP baru ini adalah majelis Ilmu, ini langkah awal paguyuban dan akan ada selanjutnya, harapan saya kedepan ada kritik dan saran dari sesama advokat Tebingtinggi untuk kemajuan bersama” ucap tokoh muda Kaharuddin Syah SH yang berprofesi sebagai pengacara itu

.

Narasumber Prof., Dr.Maidin Gultom.S.,H yang diundang sebagai narasumber dalam diskusi Bedah KUHP baru yang nanti akan diterapkan pada Januari 2026 mendatang, memaparkan beberapa pandangan sepintas terhadap KUHP baru seperti

.

Prinsip keseimbangan, kepentingan umum (negara) dan individu, antara pelaku dan korban tindak pidana, hukum dan sikap batin, kepastian hukum dan keadilan , hukum tertulis dan hukum yang hidup dalam masyarakat

.

Ia juga menyampaikan tentang Kebaruan KUHP Nasional seperti, prinsip primum Remedium restoratif Justice, prinsip Ultimum Remedium restoratif Justice, dan reformulasi delik dan pengakuan nilai lokal (lokal wisdom)

.

Lebih lanjut Rektor universitas Katolik St Tomas Prof.Dr.Maidin Gultom.,S.H juga menyampaikan spesifikasi prinsip Ultimum Remedium restoratif Justice, KUHP baru menempatkan pidana penjara sebagai jalan terakhir, KUHP baru meninggalkan paradigma lama (retrebutif/pembalasan) menuju keadilan restoratif, rehabilitatif dan restitutif, dalam KUHP baru memberikan solusi sebagai alternatif Pidana penjara dengan pengaturan pidana pengawasan dan pidana kerja sosial disamping itu KUHP baru juga menjelaskan diskresi yang di berikan para Hakim merefleksikan judicial independence

.

Pada pemahamannya, Moderator yang di bawakan oleh Advokat senior anggota paguyuban dan penanggung jawab acara Muhammad Abdi.,S.H menyampaikan kalau KUHP baru meninggalkan paradigma peninggalan kolonial Belanda, dan mungkin berangkat dari nilai moral dan budaya yang ada di  masyarakat Indonesia, karena adalah prodak Indonesia , meski banyak kelemahan menurut pemikiran penggiat hukum nanti akan di atur dengan peraturan pemerintah, atau ada judicial reffiu ke MK

.

Bedah KUHP baru itu yang di pandu Sri Rahayu.,S.H sebagai protokoler dihadiri advokat senior Bambang Santoso.,S.H owner Badan Bantuan Hukum (BBH) Indikator kota Tebingtinggi

.

Acara yang diisi dengan sesi tanya-jawab diskusi Bedah KUHP baru, itu sempat di score pada pukul 12:15 wib istirahat, Sholat, makan (i.soma) dan dimulai kembali setelahnya, di akhiri dengan sesi foto bersama seluruh anggota paguyuban Advokat Tebingtinggi yang hadir dalam kesempatan itu.

.

(Red)

Kegiatan yang didasari atas Pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan pembaruan dari KUHP warisan kolonial Belanda

KUHP baru ini diharapkan membawa banyak perubahan mendasar dalam sistem hukum pidana nasional, baik dari segi substansi, filosofi, maupun asas hukum pidana.

Perubahan tersebut menuntut para advokat sebagai penegak hukum independen untuk memahami setiap ketentuan baru, terutama yang berkaitan dengan delik, ancaman pidana, asas legalitas, pertanggungjawaban pidana, serta ketentuan pidana khusus. Oleh karena itu, Paguyuban Advokad Tebing Tinggi mengadakan kegiatan sosialisasi KUHP baru guna meningkatkan pemahaman dan kesiapan advokat dalam penerapannya di lapangan.

Kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman terhadap substansi dan filosofi KUHP baru, membedah pengetahuan tentang perubahan pasal demi pasal penting,  dan implikasinya dalam praktik hukum pidana, menuntut profesionalisme advokat dalam fungsi pembelaan sesuai hukum nasional terbaru, juga bertujuan Membentuk forum diskusi antara advokat dan narasumber ahli terkait implementasi KUHP baru.

Ketua paguyuban Advokat Tebingtinggi Kaharuddin Syah.,S.H pada menyampaikan kalau kegiatan tersebut adalah majelis ilmu meningkatkan pemahaman para advokat terhadap KUHP yang baru, dengan harapan Paguyuban menjadi rumah hukum

“Pertemuan bedah KUHP baru ini adalah majelis Ilmu, ini langkah awal paguyuban dan akan ada selanjutnya, harapan saya kedepan ada kritik dan saran dari sesama advokat Tebingtinggi untuk kemajuan bersama” ucap tokoh muda Kaharuddin Syah SH yang berprofesi sebagai pengacara itu

.

Narasumber Prof., Dr.Maidin Gultom.S.,H yang diundang sebagai narasumber dalam diskusi Bedah KUHP baru yang nanti akan diterapkan pada Januari 2026 mendatang, memaparkan beberapa pandangan sepintas terhadap KUHP baru seperti

.

Prinsip keseimbangan, kepentingan umum (negara) dan individu, antara pelaku dan korban tindak pidana, hukum dan sikap batin, kepastian hukum dan keadilan , hukum tertulis dan hukum yang hidup dalam masyarakat

.

Ia juga menyampaikan tentang Kebaruan KUHP Nasional seperti, prinsip primum Remedium restoratif Justice, prinsip Ultimum Remedium restoratif Justice, dan reformulasi delik dan pengakuan nilai lokal (lokal wisdom)

.

Lebih lanjut Rektor universitas Katolik St Tomas Prof.Dr.Maidin Gultom.,S.H juga menyampaikan spesifikasi prinsip Ultimum Remedium restoratif Justice, KUHP baru menempatkan pidana penjara sebagai jalan terakhir, KUHP baru meninggalkan paradigma lama (retrebutif/pembalasan) menuju keadilan restoratif, rehabilitatif dan restitutif, dalam KUHP baru memberikan solusi sebagai alternatif Pidana penjara dengan pengaturan pidana pengawasan dan pidana kerja sosial disamping itu KUHP baru juga menjelaskan diskresi yang di berikan para Hakim merefleksikan judicial independence

.

Pada pemahamannya, Moderator yang di bawakan oleh Advokat senior anggota paguyuban dan penanggung jawab acara Muhammad Abdi.,S.H menyampaikan kalau KUHP baru meninggalkan paradigma peninggalan kolonial Belanda, dan mungkin berangkat dari nilai moral dan budaya yang ada di  masyarakat Indonesia, karena adalah prodak Indonesia , meski banyak kelemahan menurut pemikiran penggiat hukum nanti akan di atur dengan peraturan pemerintah, atau ada judicial reffiu ke MK

.

Bedah KUHP baru itu yang di pandu Sri Rahayu.,S.H sebagai protokoler dihadiri advokat senior Bambang Santoso.,S.H owner Badan Bantuan Hukum (BBH) Indikator kota Tebingtinggi

.

Acara yang diisi dengan sesi tanya-jawab diskusi Bedah KUHP baru, itu sempat di score pada pukul 12:15 wib istirahat, Sholat, makan (i.soma) dan dimulai kembali setelahnya, di akhiri dengan sesi foto bersama seluruh anggota paguyuban Advokat Tebingtinggi yang hadir dalam kesempatan itu.

.

(Red)

Kegiatan yang didasari atas Pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan pembaruan dari KUHP warisan kolonial Belanda

KUHP baru ini diharapkan membawa banyak perubahan mendasar dalam sistem hukum pidana nasional, baik dari segi substansi, filosofi, maupun asas hukum pidana.

Perubahan tersebut menuntut para advokat sebagai penegak hukum independen untuk memahami setiap ketentuan baru, terutama yang berkaitan dengan delik, ancaman pidana, asas legalitas, pertanggungjawaban pidana, serta ketentuan pidana khusus. Oleh karena itu, Paguyuban Advokad Tebing Tinggi mengadakan kegiatan sosialisasi KUHP baru guna meningkatkan pemahaman dan kesiapan advokat dalam penerapannya di lapangan.

Kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman terhadap substansi dan filosofi KUHP baru, membedah pengetahuan tentang perubahan pasal demi pasal penting,  dan implikasinya dalam praktik hukum pidana, menuntut profesionalisme advokat dalam fungsi pembelaan sesuai hukum nasional terbaru, juga bertujuan Membentuk forum diskusi antara advokat dan narasumber ahli terkait implementasi KUHP baru.

Ketua paguyuban Advokat Tebingtinggi Kaharuddin Syah.,S.H pada menyampaikan kalau kegiatan tersebut adalah majelis ilmu meningkatkan pemahaman para advokat terhadap KUHP yang baru, dengan harapan Paguyuban menjadi rumah hukum

“Pertemuan bedah KUHP baru ini adalah majelis Ilmu, ini langkah awal paguyuban dan akan ada selanjutnya, harapan saya kedepan ada kritik dan saran dari sesama advokat Tebingtinggi untuk kemajuan bersama” ucap tokoh muda Kaharuddin Syah SH yang berprofesi sebagai pengacara itu

.

Narasumber Prof., Dr.Maidin Gultom.S.,H yang diundang sebagai narasumber dalam diskusi Bedah KUHP baru yang nanti akan diterapkan pada Januari 2026 mendatang, memaparkan beberapa pandangan sepintas terhadap KUHP baru seperti

.

Prinsip keseimbangan, kepentingan umum (negara) dan individu, antara pelaku dan korban tindak pidana, hukum dan sikap batin, kepastian hukum dan keadilan , hukum tertulis dan hukum yang hidup dalam masyarakat

.

Ia juga menyampaikan tentang Kebaruan KUHP Nasional seperti, prinsip primum Remedium restoratif Justice, prinsip Ultimum Remedium restoratif Justice, dan reformulasi delik dan pengakuan nilai lokal (lokal wisdom)

.

Lebih lanjut Rektor universitas Katolik St Tomas Prof.Dr.Maidin Gultom.,S.H juga menyampaikan spesifikasi prinsip Ultimum Remedium restoratif Justice, KUHP baru menempatkan pidana penjara sebagai jalan terakhir, KUHP baru meninggalkan paradigma lama (retrebutif/pembalasan) menuju keadilan restoratif, rehabilitatif dan restitutif, dalam KUHP baru memberikan solusi sebagai alternatif Pidana penjara dengan pengaturan pidana pengawasan dan pidana kerja sosial disamping itu KUHP baru juga menjelaskan diskresi yang di berikan para Hakim merefleksikan judicial independence

.

Pada pemahamannya, Moderator yang di bawakan oleh Advokat senior anggota paguyuban dan penanggung jawab acara Muhammad Abdi.,S.H menyampaikan kalau KUHP baru meninggalkan paradigma peninggalan kolonial Belanda, dan mungkin berangkat dari nilai moral dan budaya yang ada di  masyarakat Indonesia, karena adalah prodak Indonesia , meski banyak kelemahan menurut pemikiran penggiat hukum nanti akan di atur dengan peraturan pemerintah, atau ada judicial reffiu ke MK

.

Bedah KUHP baru itu yang di pandu Sri Rahayu.,S.H sebagai protokoler dihadiri advokat senior Bambang Santoso.,S.H owner Badan Bantuan Hukum (BBH) Indikator kota Tebingtinggi

.

Acara yang diisi dengan sesi tanya-jawab diskusi Bedah KUHP baru, itu sempat di score pada pukul 12:15 wib istirahat, Sholat, makan (i.soma) dan dimulai kembali setelahnya, di akhiri dengan sesi foto bersama seluruh anggota paguyuban Advokat Tebingtinggi yang hadir dalam kesempatan itu.

.

(Red)

Kegiatan yang didasari atas Pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan pembaruan dari KUHP warisan kolonial Belanda

KUHP baru ini diharapkan membawa banyak perubahan mendasar dalam sistem hukum pidana nasional, baik dari segi substansi, filosofi, maupun asas hukum pidana.

Perubahan tersebut menuntut para advokat sebagai penegak hukum independen untuk memahami setiap ketentuan baru, terutama yang berkaitan dengan delik, ancaman pidana, asas legalitas, pertanggungjawaban pidana, serta ketentuan pidana khusus. Oleh karena itu, Paguyuban Advokad Tebing Tinggi mengadakan kegiatan sosialisasi KUHP baru guna meningkatkan pemahaman dan kesiapan advokat dalam penerapannya di lapangan.

Kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman terhadap substansi dan filosofi KUHP baru, membedah pengetahuan tentang perubahan pasal demi pasal penting,  dan implikasinya dalam praktik hukum pidana, menuntut profesionalisme advokat dalam fungsi pembelaan sesuai hukum nasional terbaru, juga bertujuan Membentuk forum diskusi antara advokat dan narasumber ahli terkait implementasi KUHP baru.

Ketua paguyuban Advokat Tebingtinggi Kaharuddin Syah.,S.H pada menyampaikan kalau kegiatan tersebut adalah majelis ilmu meningkatkan pemahaman para advokat terhadap KUHP yang baru, dengan harapan Paguyuban menjadi rumah hukum

“Pertemuan bedah KUHP baru ini adalah majelis Ilmu, ini langkah awal paguyuban dan akan ada selanjutnya, harapan saya kedepan ada kritik dan saran dari sesama advokat Tebingtinggi untuk kemajuan bersama” ucap tokoh muda Kaharuddin Syah SH yang berprofesi sebagai pengacara itu

.

Narasumber Prof., Dr.Maidin Gultom.S.,H yang diundang sebagai narasumber dalam diskusi Bedah KUHP baru yang nanti akan diterapkan pada Januari 2026 mendatang, memaparkan beberapa pandangan sepintas terhadap KUHP baru seperti

.

Prinsip keseimbangan, kepentingan umum (negara) dan individu, antara pelaku dan korban tindak pidana, hukum dan sikap batin, kepastian hukum dan keadilan , hukum tertulis dan hukum yang hidup dalam masyarakat

.

Ia juga menyampaikan tentang Kebaruan KUHP Nasional seperti, prinsip primum Remedium restoratif Justice, prinsip Ultimum Remedium restoratif Justice, dan reformulasi delik dan pengakuan nilai lokal (lokal wisdom)

.

Lebih lanjut Rektor universitas Katolik St Tomas Prof.Dr.Maidin Gultom.,S.H juga menyampaikan spesifikasi prinsip Ultimum Remedium restoratif Justice, KUHP baru menempatkan pidana penjara sebagai jalan terakhir, KUHP baru meninggalkan paradigma lama (retrebutif/pembalasan) menuju keadilan restoratif, rehabilitatif dan restitutif, dalam KUHP baru memberikan solusi sebagai alternatif Pidana penjara dengan pengaturan pidana pengawasan dan pidana kerja sosial disamping itu KUHP baru juga menjelaskan diskresi yang di berikan para Hakim merefleksikan judicial independence

.

Pada pemahamannya, Moderator yang di bawakan oleh Advokat senior anggota paguyuban dan penanggung jawab acara Muhammad Abdi.,S.H menyampaikan kalau KUHP baru meninggalkan paradigma peninggalan kolonial Belanda, dan mungkin berangkat dari nilai moral dan budaya yang ada di  masyarakat Indonesia, karena adalah prodak Indonesia , meski banyak kelemahan menurut pemikiran penggiat hukum nanti akan di atur dengan peraturan pemerintah, atau ada judicial reffiu ke MK

.

Bedah KUHP baru itu yang di pandu Sri Rahayu.,S.H sebagai protokoler dihadiri advokat senior Bambang Santoso.,S.H owner Badan Bantuan Hukum (BBH) Indikator kota Tebingtinggi

.

Acara yang diisi dengan sesi tanya-jawab diskusi Bedah KUHP baru, itu sempat di score pada pukul 12:15 wib istirahat, Sholat, makan (i.soma) dan dimulai kembali setelahnya, di akhiri dengan sesi foto bersama seluruh anggota paguyuban Advokat Tebingtinggi yang hadir dalam kesempatan itu.

.

(Red)

Kegiatan yang didasari atas Pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan pembaruan dari KUHP warisan kolonial Belanda

KUHP baru ini diharapkan membawa banyak perubahan mendasar dalam sistem hukum pidana nasional, baik dari segi substansi, filosofi, maupun asas hukum pidana.

Perubahan tersebut menuntut para advokat sebagai penegak hukum independen untuk memahami setiap ketentuan baru, terutama yang berkaitan dengan delik, ancaman pidana, asas legalitas, pertanggungjawaban pidana, serta ketentuan pidana khusus. Oleh karena itu, Paguyuban Advokad Tebing Tinggi mengadakan kegiatan sosialisasi KUHP baru guna meningkatkan pemahaman dan kesiapan advokat dalam penerapannya di lapangan.

Kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman terhadap substansi dan filosofi KUHP baru, membedah pengetahuan tentang perubahan pasal demi pasal penting,  dan implikasinya dalam praktik hukum pidana, menuntut profesionalisme advokat dalam fungsi pembelaan sesuai hukum nasional terbaru, juga bertujuan Membentuk forum diskusi antara advokat dan narasumber ahli terkait implementasi KUHP baru.

Ketua paguyuban Advokat Tebingtinggi Kaharuddin Syah.,S.H pada menyampaikan kalau kegiatan tersebut adalah majelis ilmu meningkatkan pemahaman para advokat terhadap KUHP yang baru, dengan harapan Paguyuban menjadi rumah hukum

“Pertemuan bedah KUHP baru ini adalah majelis Ilmu, ini langkah awal paguyuban dan akan ada selanjutnya, harapan saya kedepan ada kritik dan saran dari sesama advokat Tebingtinggi untuk kemajuan bersama” ucap tokoh muda Kaharuddin Syah SH yang berprofesi sebagai pengacara itu

.

Narasumber Prof., Dr.Maidin Gultom.S.,H yang diundang sebagai narasumber dalam diskusi Bedah KUHP baru yang nanti akan diterapkan pada Januari 2026 mendatang, memaparkan beberapa pandangan sepintas terhadap KUHP baru seperti

.

Prinsip keseimbangan, kepentingan umum (negara) dan individu, antara pelaku dan korban tindak pidana, hukum dan sikap batin, kepastian hukum dan keadilan , hukum tertulis dan hukum yang hidup dalam masyarakat

.

Ia juga menyampaikan tentang Kebaruan KUHP Nasional seperti, prinsip primum Remedium restoratif Justice, prinsip Ultimum Remedium restoratif Justice, dan reformulasi delik dan pengakuan nilai lokal (lokal wisdom)

.

Lebih lanjut Rektor universitas Katolik St Tomas Prof.Dr.Maidin Gultom.,S.H juga menyampaikan spesifikasi prinsip Ultimum Remedium restoratif Justice, KUHP baru menempatkan pidana penjara sebagai jalan terakhir, KUHP baru meninggalkan paradigma lama (retrebutif/pembalasan) menuju keadilan restoratif, rehabilitatif dan restitutif, dalam KUHP baru memberikan solusi sebagai alternatif Pidana penjara dengan pengaturan pidana pengawasan dan pidana kerja sosial disamping itu KUHP baru juga menjelaskan diskresi yang di berikan para Hakim merefleksikan judicial independence

.

Pada pemahamannya, Moderator yang di bawakan oleh Advokat senior anggota paguyuban dan penanggung jawab acara Muhammad Abdi.,S.H menyampaikan kalau KUHP baru meninggalkan paradigma peninggalan kolonial Belanda, dan mungkin berangkat dari nilai moral dan budaya yang ada di  masyarakat Indonesia, karena adalah prodak Indonesia , meski banyak kelemahan menurut pemikiran penggiat hukum nanti akan di atur dengan peraturan pemerintah, atau ada judicial reffiu ke MK

.

Bedah KUHP baru itu yang di pandu Sri Rahayu.,S.H sebagai protokoler dihadiri advokat senior Bambang Santoso.,S.H owner Badan Bantuan Hukum (BBH) Indikator kota Tebingtinggi

.

Acara yang diisi dengan sesi tanya-jawab diskusi Bedah KUHP baru, itu sempat di score pada pukul 12:15 wib istirahat, Sholat, makan (i.soma) dan dimulai kembali setelahnya, di akhiri dengan sesi foto bersama seluruh anggota paguyuban Advokat Tebingtinggi yang hadir dalam kesempatan itu.

.

(Red)

Kegiatan yang didasari atas Pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan pembaruan dari KUHP warisan kolonial Belanda

KUHP baru ini diharapkan membawa banyak perubahan mendasar dalam sistem hukum pidana nasional, baik dari segi substansi, filosofi, maupun asas hukum pidana.

Perubahan tersebut menuntut para advokat sebagai penegak hukum independen untuk memahami setiap ketentuan baru, terutama yang berkaitan dengan delik, ancaman pidana, asas legalitas, pertanggungjawaban pidana, serta ketentuan pidana khusus. Oleh karena itu, Paguyuban Advokad Tebing Tinggi mengadakan kegiatan sosialisasi KUHP baru guna meningkatkan pemahaman dan kesiapan advokat dalam penerapannya di lapangan.

Kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman terhadap substansi dan filosofi KUHP baru, membedah pengetahuan tentang perubahan pasal demi pasal penting,  dan implikasinya dalam praktik hukum pidana, menuntut profesionalisme advokat dalam fungsi pembelaan sesuai hukum nasional terbaru, juga bertujuan Membentuk forum diskusi antara advokat dan narasumber ahli terkait implementasi KUHP baru.

Ketua paguyuban Advokat Tebingtinggi Kaharuddin Syah.,S.H pada menyampaikan kalau kegiatan tersebut adalah majelis ilmu meningkatkan pemahaman para advokat terhadap KUHP yang baru, dengan harapan Paguyuban menjadi rumah hukum

“Pertemuan bedah KUHP baru ini adalah majelis Ilmu, ini langkah awal paguyuban dan akan ada selanjutnya, harapan saya kedepan ada kritik dan saran dari sesama advokat Tebingtinggi untuk kemajuan bersama” ucap tokoh muda Kaharuddin Syah SH yang berprofesi sebagai pengacara itu

.

Narasumber Prof., Dr.Maidin Gultom.S.,H yang diundang sebagai narasumber dalam diskusi Bedah KUHP baru yang nanti akan diterapkan pada Januari 2026 mendatang, memaparkan beberapa pandangan sepintas terhadap KUHP baru seperti

.

Prinsip keseimbangan, kepentingan umum (negara) dan individu, antara pelaku dan korban tindak pidana, hukum dan sikap batin, kepastian hukum dan keadilan , hukum tertulis dan hukum yang hidup dalam masyarakat

.

Ia juga menyampaikan tentang Kebaruan KUHP Nasional seperti, prinsip primum Remedium restoratif Justice, prinsip Ultimum Remedium restoratif Justice, dan reformulasi delik dan pengakuan nilai lokal (lokal wisdom)

.

Lebih lanjut Rektor universitas Katolik St Tomas Prof.Dr.Maidin Gultom.,S.H juga menyampaikan spesifikasi prinsip Ultimum Remedium restoratif Justice, KUHP baru menempatkan pidana penjara sebagai jalan terakhir, KUHP baru meninggalkan paradigma lama (retrebutif/pembalasan) menuju keadilan restoratif, rehabilitatif dan restitutif, dalam KUHP baru memberikan solusi sebagai alternatif Pidana penjara dengan pengaturan pidana pengawasan dan pidana kerja sosial disamping itu KUHP baru juga menjelaskan diskresi yang di berikan para Hakim merefleksikan judicial independence

.

Pada pemahamannya, Moderator yang di bawakan oleh Advokat senior anggota paguyuban dan penanggung jawab acara Muhammad Abdi.,S.H menyampaikan kalau KUHP baru meninggalkan paradigma peninggalan kolonial Belanda, dan mungkin berangkat dari nilai moral dan budaya yang ada di  masyarakat Indonesia, karena adalah prodak Indonesia , meski banyak kelemahan menurut pemikiran penggiat hukum nanti akan di atur dengan peraturan pemerintah, atau ada judicial reffiu ke MK

.

Bedah KUHP baru itu yang di pandu Sri Rahayu.,S.H sebagai protokoler dihadiri advokat senior Bambang Santoso.,S.H owner Badan Bantuan Hukum (BBH) Indikator kota Tebingtinggi

.

Acara yang diisi dengan sesi tanya-jawab diskusi Bedah KUHP baru, itu sempat di score pada pukul 12:15 wib istirahat, Sholat, makan (i.soma) dan dimulai kembali setelahnya, di akhiri dengan sesi foto bersama seluruh anggota paguyuban Advokat Tebingtinggi yang hadir dalam kesempatan itu.

.

(Red)

Kegiatan yang didasari atas Pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan pembaruan dari KUHP warisan kolonial Belanda

KUHP baru ini diharapkan membawa banyak perubahan mendasar dalam sistem hukum pidana nasional, baik dari segi substansi, filosofi, maupun asas hukum pidana.

Perubahan tersebut menuntut para advokat sebagai penegak hukum independen untuk memahami setiap ketentuan baru, terutama yang berkaitan dengan delik, ancaman pidana, asas legalitas, pertanggungjawaban pidana, serta ketentuan pidana khusus. Oleh karena itu, Paguyuban Advokad Tebing Tinggi mengadakan kegiatan sosialisasi KUHP baru guna meningkatkan pemahaman dan kesiapan advokat dalam penerapannya di lapangan.

Kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman terhadap substansi dan filosofi KUHP baru, membedah pengetahuan tentang perubahan pasal demi pasal penting,  dan implikasinya dalam praktik hukum pidana, menuntut profesionalisme advokat dalam fungsi pembelaan sesuai hukum nasional terbaru, juga bertujuan Membentuk forum diskusi antara advokat dan narasumber ahli terkait implementasi KUHP baru.

Ketua paguyuban Advokat Tebingtinggi Kaharuddin Syah.,S.H pada menyampaikan kalau kegiatan tersebut adalah majelis ilmu meningkatkan pemahaman para advokat terhadap KUHP yang baru, dengan harapan Paguyuban menjadi rumah hukum

“Pertemuan bedah KUHP baru ini adalah majelis Ilmu, ini langkah awal paguyuban dan akan ada selanjutnya, harapan saya kedepan ada kritik dan saran dari sesama advokat Tebingtinggi untuk kemajuan bersama” ucap tokoh muda Kaharuddin Syah SH yang berprofesi sebagai pengacara itu

.

Narasumber Prof., Dr.Maidin Gultom.S.,H yang diundang sebagai narasumber dalam diskusi Bedah KUHP baru yang nanti akan diterapkan pada Januari 2026 mendatang, memaparkan beberapa pandangan sepintas terhadap KUHP baru seperti

.

Prinsip keseimbangan, kepentingan umum (negara) dan individu, antara pelaku dan korban tindak pidana, hukum dan sikap batin, kepastian hukum dan keadilan , hukum tertulis dan hukum yang hidup dalam masyarakat

.

Ia juga menyampaikan tentang Kebaruan KUHP Nasional seperti, prinsip primum Remedium restoratif Justice, prinsip Ultimum Remedium restoratif Justice, dan reformulasi delik dan pengakuan nilai lokal (lokal wisdom)

.

Lebih lanjut Rektor universitas Katolik St Tomas Prof.Dr.Maidin Gultom.,S.H juga menyampaikan spesifikasi prinsip Ultimum Remedium restoratif Justice, KUHP baru menempatkan pidana penjara sebagai jalan terakhir, KUHP baru meninggalkan paradigma lama (retrebutif/pembalasan) menuju keadilan restoratif, rehabilitatif dan restitutif, dalam KUHP baru memberikan solusi sebagai alternatif Pidana penjara dengan pengaturan pidana pengawasan dan pidana kerja sosial disamping itu KUHP baru juga menjelaskan diskresi yang di berikan para Hakim merefleksikan judicial independence

.

Pada pemahamannya, Moderator yang di bawakan oleh Advokat senior anggota paguyuban dan penanggung jawab acara Muhammad Abdi.,S.H menyampaikan kalau KUHP baru meninggalkan paradigma peninggalan kolonial Belanda, dan mungkin berangkat dari nilai moral dan budaya yang ada di  masyarakat Indonesia, karena adalah prodak Indonesia , meski banyak kelemahan menurut pemikiran penggiat hukum nanti akan di atur dengan peraturan pemerintah, atau ada judicial reffiu ke MK

.

Bedah KUHP baru itu yang di pandu Sri Rahayu.,S.H sebagai protokoler dihadiri advokat senior Bambang Santoso.,S.H owner Badan Bantuan Hukum (BBH) Indikator kota Tebingtinggi

.

Acara yang diisi dengan sesi tanya-jawab diskusi Bedah KUHP baru, itu sempat di score pada pukul 12:15 wib istirahat, Sholat, makan (i.soma) dan dimulai kembali setelahnya, di akhiri dengan sesi foto bersama seluruh anggota paguyuban Advokat Tebingtinggi yang hadir dalam kesempatan itu.

.

(Red)

Kegiatan yang didasari atas Pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan pembaruan dari KUHP warisan kolonial Belanda

KUHP baru ini diharapkan membawa banyak perubahan mendasar dalam sistem hukum pidana nasional, baik dari segi substansi, filosofi, maupun asas hukum pidana.

Perubahan tersebut menuntut para advokat sebagai penegak hukum independen untuk memahami setiap ketentuan baru, terutama yang berkaitan dengan delik, ancaman pidana, asas legalitas, pertanggungjawaban pidana, serta ketentuan pidana khusus. Oleh karena itu, Paguyuban Advokad Tebing Tinggi mengadakan kegiatan sosialisasi KUHP baru guna meningkatkan pemahaman dan kesiapan advokat dalam penerapannya di lapangan.

Kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman terhadap substansi dan filosofi KUHP baru, membedah pengetahuan tentang perubahan pasal demi pasal penting,  dan implikasinya dalam praktik hukum pidana, menuntut profesionalisme advokat dalam fungsi pembelaan sesuai hukum nasional terbaru, juga bertujuan Membentuk forum diskusi antara advokat dan narasumber ahli terkait implementasi KUHP baru.

Ketua paguyuban Advokat Tebingtinggi Kaharuddin Syah.,S.H pada menyampaikan kalau kegiatan tersebut adalah majelis ilmu meningkatkan pemahaman para advokat terhadap KUHP yang baru, dengan harapan Paguyuban menjadi rumah hukum

“Pertemuan bedah KUHP baru ini adalah majelis Ilmu, ini langkah awal paguyuban dan akan ada selanjutnya, harapan saya kedepan ada kritik dan saran dari sesama advokat Tebingtinggi untuk kemajuan bersama” ucap tokoh muda Kaharuddin Syah SH yang berprofesi sebagai pengacara itu

.

Narasumber Prof., Dr.Maidin Gultom.S.,H yang diundang sebagai narasumber dalam diskusi Bedah KUHP baru yang nanti akan diterapkan pada Januari 2026 mendatang, memaparkan beberapa pandangan sepintas terhadap KUHP baru seperti

.

Prinsip keseimbangan, kepentingan umum (negara) dan individu, antara pelaku dan korban tindak pidana, hukum dan sikap batin, kepastian hukum dan keadilan , hukum tertulis dan hukum yang hidup dalam masyarakat

.

Ia juga menyampaikan tentang Kebaruan KUHP Nasional seperti, prinsip primum Remedium restoratif Justice, prinsip Ultimum Remedium restoratif Justice, dan reformulasi delik dan pengakuan nilai lokal (lokal wisdom)

.

Lebih lanjut Rektor universitas Katolik St Tomas Prof.Dr.Maidin Gultom.,S.H juga menyampaikan spesifikasi prinsip Ultimum Remedium restoratif Justice, KUHP baru menempatkan pidana penjara sebagai jalan terakhir, KUHP baru meninggalkan paradigma lama (retrebutif/pembalasan) menuju keadilan restoratif, rehabilitatif dan restitutif, dalam KUHP baru memberikan solusi sebagai alternatif Pidana penjara dengan pengaturan pidana pengawasan dan pidana kerja sosial disamping itu KUHP baru juga menjelaskan diskresi yang di berikan para Hakim merefleksikan judicial independence

.

Pada pemahamannya, Moderator yang di bawakan oleh Advokat senior anggota paguyuban dan penanggung jawab acara Muhammad Abdi.,S.H menyampaikan kalau KUHP baru meninggalkan paradigma peninggalan kolonial Belanda, dan mungkin berangkat dari nilai moral dan budaya yang ada di  masyarakat Indonesia, karena adalah prodak Indonesia , meski banyak kelemahan menurut pemikiran penggiat hukum nanti akan di atur dengan peraturan pemerintah, atau ada judicial reffiu ke MK

.

Bedah KUHP baru itu yang di pandu Sri Rahayu.,S.H sebagai protokoler dihadiri advokat senior Bambang Santoso.,S.H owner Badan Bantuan Hukum (BBH) Indikator kota Tebingtinggi

.

Acara yang diisi dengan sesi tanya-jawab diskusi Bedah KUHP baru, itu sempat di score pada pukul 12:15 wib istirahat, Sholat, makan (i.soma) dan dimulai kembali setelahnya, di akhiri dengan sesi foto bersama seluruh anggota paguyuban Advokat Tebingtinggi yang hadir dalam kesempatan itu.

.

(Red)

Kegiatan yang didasari atas Pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan pembaruan dari KUHP warisan kolonial Belanda

KUHP baru ini diharapkan membawa banyak perubahan mendasar dalam sistem hukum pidana nasional, baik dari segi substansi, filosofi, maupun asas hukum pidana.

Perubahan tersebut menuntut para advokat sebagai penegak hukum independen untuk memahami setiap ketentuan baru, terutama yang berkaitan dengan delik, ancaman pidana, asas legalitas, pertanggungjawaban pidana, serta ketentuan pidana khusus. Oleh karena itu, Paguyuban Advokad Tebing Tinggi mengadakan kegiatan sosialisasi KUHP baru guna meningkatkan pemahaman dan kesiapan advokat dalam penerapannya di lapangan.

Kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman terhadap substansi dan filosofi KUHP baru, membedah pengetahuan tentang perubahan pasal demi pasal penting,  dan implikasinya dalam praktik hukum pidana, menuntut profesionalisme advokat dalam fungsi pembelaan sesuai hukum nasional terbaru, juga bertujuan Membentuk forum diskusi antara advokat dan narasumber ahli terkait implementasi KUHP baru.

Ketua paguyuban Advokat Tebingtinggi Kaharuddin Syah.,S.H pada menyampaikan kalau kegiatan tersebut adalah majelis ilmu meningkatkan pemahaman para advokat terhadap KUHP yang baru, dengan harapan Paguyuban menjadi rumah hukum

“Pertemuan bedah KUHP baru ini adalah majelis Ilmu, ini langkah awal paguyuban dan akan ada selanjutnya, harapan saya kedepan ada kritik dan saran dari sesama advokat Tebingtinggi untuk kemajuan bersama” ucap tokoh muda Kaharuddin Syah SH yang berprofesi sebagai pengacara itu

.

Narasumber Prof., Dr.Maidin Gultom.S.,H yang diundang sebagai narasumber dalam diskusi Bedah KUHP baru yang nanti akan diterapkan pada Januari 2026 mendatang, memaparkan beberapa pandangan sepintas terhadap KUHP baru seperti

.

Prinsip keseimbangan, kepentingan umum (negara) dan individu, antara pelaku dan korban tindak pidana, hukum dan sikap batin, kepastian hukum dan keadilan , hukum tertulis dan hukum yang hidup dalam masyarakat

.

Ia juga menyampaikan tentang Kebaruan KUHP Nasional seperti, prinsip primum Remedium restoratif Justice, prinsip Ultimum Remedium restoratif Justice, dan reformulasi delik dan pengakuan nilai lokal (lokal wisdom)

.

Lebih lanjut Rektor universitas Katolik St Tomas Prof.Dr.Maidin Gultom.,S.H juga menyampaikan spesifikasi prinsip Ultimum Remedium restoratif Justice, KUHP baru menempatkan pidana penjara sebagai jalan terakhir, KUHP baru meninggalkan paradigma lama (retrebutif/pembalasan) menuju keadilan restoratif, rehabilitatif dan restitutif, dalam KUHP baru memberikan solusi sebagai alternatif Pidana penjara dengan pengaturan pidana pengawasan dan pidana kerja sosial disamping itu KUHP baru juga menjelaskan diskresi yang di berikan para Hakim merefleksikan judicial independence

.

Pada pemahamannya, Moderator yang di bawakan oleh Advokat senior anggota paguyuban dan penanggung jawab acara Muhammad Abdi.,S.H menyampaikan kalau KUHP baru meninggalkan paradigma peninggalan kolonial Belanda, dan mungkin berangkat dari nilai moral dan budaya yang ada di  masyarakat Indonesia, karena adalah prodak Indonesia , meski banyak kelemahan menurut pemikiran penggiat hukum nanti akan di atur dengan peraturan pemerintah, atau ada judicial reffiu ke MK

.

Bedah KUHP baru itu yang di pandu Sri Rahayu.,S.H sebagai protokoler dihadiri advokat senior Bambang Santoso.,S.H owner Badan Bantuan Hukum (BBH) Indikator kota Tebingtinggi

.

Acara yang diisi dengan sesi tanya-jawab diskusi Bedah KUHP baru, itu sempat di score pada pukul 12:15 wib istirahat, Sholat, makan (i.soma) dan dimulai kembali setelahnya, di akhiri dengan sesi foto bersama seluruh anggota paguyuban Advokat Tebingtinggi yang hadir dalam kesempatan itu.

.

(Red)

Kegiatan yang didasari atas Pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan pembaruan dari KUHP warisan kolonial Belanda

KUHP baru ini diharapkan membawa banyak perubahan mendasar dalam sistem hukum pidana nasional, baik dari segi substansi, filosofi, maupun asas hukum pidana.

Perubahan tersebut menuntut para advokat sebagai penegak hukum independen untuk memahami setiap ketentuan baru, terutama yang berkaitan dengan delik, ancaman pidana, asas legalitas, pertanggungjawaban pidana, serta ketentuan pidana khusus. Oleh karena itu, Paguyuban Advokad Tebing Tinggi mengadakan kegiatan sosialisasi KUHP baru guna meningkatkan pemahaman dan kesiapan advokat dalam penerapannya di lapangan.

Kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman terhadap substansi dan filosofi KUHP baru, membedah pengetahuan tentang perubahan pasal demi pasal penting,  dan implikasinya dalam praktik hukum pidana, menuntut profesionalisme advokat dalam fungsi pembelaan sesuai hukum nasional terbaru, juga bertujuan Membentuk forum diskusi antara advokat dan narasumber ahli terkait implementasi KUHP baru.

Ketua paguyuban Advokat Tebingtinggi Kaharuddin Syah.,S.H pada menyampaikan kalau kegiatan tersebut adalah majelis ilmu meningkatkan pemahaman para advokat terhadap KUHP yang baru, dengan harapan Paguyuban menjadi rumah hukum

“Pertemuan bedah KUHP baru ini adalah majelis Ilmu, ini langkah awal paguyuban dan akan ada selanjutnya, harapan saya kedepan ada kritik dan saran dari sesama advokat Tebingtinggi untuk kemajuan bersama” ucap tokoh muda Kaharuddin Syah SH yang berprofesi sebagai pengacara itu

.

Narasumber Prof., Dr.Maidin Gultom.S.,H yang diundang sebagai narasumber dalam diskusi Bedah KUHP baru yang nanti akan diterapkan pada Januari 2026 mendatang, memaparkan beberapa pandangan sepintas terhadap KUHP baru seperti

.

Prinsip keseimbangan, kepentingan umum (negara) dan individu, antara pelaku dan korban tindak pidana, hukum dan sikap batin, kepastian hukum dan keadilan , hukum tertulis dan hukum yang hidup dalam masyarakat

.

Ia juga menyampaikan tentang Kebaruan KUHP Nasional seperti, prinsip primum Remedium restoratif Justice, prinsip Ultimum Remedium restoratif Justice, dan reformulasi delik dan pengakuan nilai lokal (lokal wisdom)

.

Lebih lanjut Rektor universitas Katolik St Tomas Prof.Dr.Maidin Gultom.,S.H juga menyampaikan spesifikasi prinsip Ultimum Remedium restoratif Justice, KUHP baru menempatkan pidana penjara sebagai jalan terakhir, KUHP baru meninggalkan paradigma lama (retrebutif/pembalasan) menuju keadilan restoratif, rehabilitatif dan restitutif, dalam KUHP baru memberikan solusi sebagai alternatif Pidana penjara dengan pengaturan pidana pengawasan dan pidana kerja sosial disamping itu KUHP baru juga menjelaskan diskresi yang di berikan para Hakim merefleksikan judicial independence

.

Pada pemahamannya, Moderator yang di bawakan oleh Advokat senior anggota paguyuban dan penanggung jawab acara Muhammad Abdi.,S.H menyampaikan kalau KUHP baru meninggalkan paradigma peninggalan kolonial Belanda, dan mungkin berangkat dari nilai moral dan budaya yang ada di  masyarakat Indonesia, karena adalah prodak Indonesia , meski banyak kelemahan menurut pemikiran penggiat hukum nanti akan di atur dengan peraturan pemerintah, atau ada judicial reffiu ke MK

.

Bedah KUHP baru itu yang di pandu Sri Rahayu.,S.H sebagai protokoler dihadiri advokat senior Bambang Santoso.,S.H owner Badan Bantuan Hukum (BBH) Indikator kota Tebingtinggi

.

Acara yang diisi dengan sesi tanya-jawab diskusi Bedah KUHP baru, itu sempat di score pada pukul 12:15 wib istirahat, Sholat, makan (i.soma) dan dimulai kembali setelahnya, di akhiri dengan sesi foto bersama seluruh anggota paguyuban Advokat Tebingtinggi yang hadir dalam kesempatan itu.

.

(Red)

Kegiatan yang didasari atas Pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan pembaruan dari KUHP warisan kolonial Belanda

KUHP baru ini diharapkan membawa banyak perubahan mendasar dalam sistem hukum pidana nasional, baik dari segi substansi, filosofi, maupun asas hukum pidana.

Perubahan tersebut menuntut para advokat sebagai penegak hukum independen untuk memahami setiap ketentuan baru, terutama yang berkaitan dengan delik, ancaman pidana, asas legalitas, pertanggungjawaban pidana, serta ketentuan pidana khusus. Oleh karena itu, Paguyuban Advokad Tebing Tinggi mengadakan kegiatan sosialisasi KUHP baru guna meningkatkan pemahaman dan kesiapan advokat dalam penerapannya di lapangan.

Kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman terhadap substansi dan filosofi KUHP baru, membedah pengetahuan tentang perubahan pasal demi pasal penting,  dan implikasinya dalam praktik hukum pidana, menuntut profesionalisme advokat dalam fungsi pembelaan sesuai hukum nasional terbaru, juga bertujuan Membentuk forum diskusi antara advokat dan narasumber ahli terkait implementasi KUHP baru.

Ketua paguyuban Advokat Tebingtinggi Kaharuddin Syah.,S.H pada menyampaikan kalau kegiatan tersebut adalah majelis ilmu meningkatkan pemahaman para advokat terhadap KUHP yang baru, dengan harapan Paguyuban menjadi rumah hukum

“Pertemuan bedah KUHP baru ini adalah majelis Ilmu, ini langkah awal paguyuban dan akan ada selanjutnya, harapan saya kedepan ada kritik dan saran dari sesama advokat Tebingtinggi untuk kemajuan bersama” ucap tokoh muda Kaharuddin Syah SH yang berprofesi sebagai pengacara itu

.

Narasumber Prof., Dr.Maidin Gultom.S.,H yang diundang sebagai narasumber dalam diskusi Bedah KUHP baru yang nanti akan diterapkan pada Januari 2026 mendatang, memaparkan beberapa pandangan sepintas terhadap KUHP baru seperti

.

Prinsip keseimbangan, kepentingan umum (negara) dan individu, antara pelaku dan korban tindak pidana, hukum dan sikap batin, kepastian hukum dan keadilan , hukum tertulis dan hukum yang hidup dalam masyarakat

.

Ia juga menyampaikan tentang Kebaruan KUHP Nasional seperti, prinsip primum Remedium restoratif Justice, prinsip Ultimum Remedium restoratif Justice, dan reformulasi delik dan pengakuan nilai lokal (lokal wisdom)

.

Lebih lanjut Rektor universitas Katolik St Tomas Prof.Dr.Maidin Gultom.,S.H juga menyampaikan spesifikasi prinsip Ultimum Remedium restoratif Justice, KUHP baru menempatkan pidana penjara sebagai jalan terakhir, KUHP baru meninggalkan paradigma lama (retrebutif/pembalasan) menuju keadilan restoratif, rehabilitatif dan restitutif, dalam KUHP baru memberikan solusi sebagai alternatif Pidana penjara dengan pengaturan pidana pengawasan dan pidana kerja sosial disamping itu KUHP baru juga menjelaskan diskresi yang di berikan para Hakim merefleksikan judicial independence

.

Pada pemahamannya, Moderator yang di bawakan oleh Advokat senior anggota paguyuban dan penanggung jawab acara Muhammad Abdi.,S.H menyampaikan kalau KUHP baru meninggalkan paradigma peninggalan kolonial Belanda, dan mungkin berangkat dari nilai moral dan budaya yang ada di  masyarakat Indonesia, karena adalah prodak Indonesia , meski banyak kelemahan menurut pemikiran penggiat hukum nanti akan di atur dengan peraturan pemerintah, atau ada judicial reffiu ke MK

.

Bedah KUHP baru itu yang di pandu Sri Rahayu.,S.H sebagai protokoler dihadiri advokat senior Bambang Santoso.,S.H owner Badan Bantuan Hukum (BBH) Indikator kota Tebingtinggi

.

Acara yang diisi dengan sesi tanya-jawab diskusi Bedah KUHP baru, itu sempat di score pada pukul 12:15 wib istirahat, Sholat, makan (i.soma) dan dimulai kembali setelahnya, di akhiri dengan sesi foto bersama seluruh anggota paguyuban Advokat Tebingtinggi yang hadir dalam kesempatan itu.

.

(Red)

Kegiatan yang didasari atas Pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan pembaruan dari KUHP warisan kolonial Belanda

KUHP baru ini diharapkan membawa banyak perubahan mendasar dalam sistem hukum pidana nasional, baik dari segi substansi, filosofi, maupun asas hukum pidana.

Perubahan tersebut menuntut para advokat sebagai penegak hukum independen untuk memahami setiap ketentuan baru, terutama yang berkaitan dengan delik, ancaman pidana, asas legalitas, pertanggungjawaban pidana, serta ketentuan pidana khusus. Oleh karena itu, Paguyuban Advokad Tebing Tinggi mengadakan kegiatan sosialisasi KUHP baru guna meningkatkan pemahaman dan kesiapan advokat dalam penerapannya di lapangan.

Kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman terhadap substansi dan filosofi KUHP baru, membedah pengetahuan tentang perubahan pasal demi pasal penting,  dan implikasinya dalam praktik hukum pidana, menuntut profesionalisme advokat dalam fungsi pembelaan sesuai hukum nasional terbaru, juga bertujuan Membentuk forum diskusi antara advokat dan narasumber ahli terkait implementasi KUHP baru.

Ketua paguyuban Advokat Tebingtinggi Kaharuddin Syah.,S.H pada menyampaikan kalau kegiatan tersebut adalah majelis ilmu meningkatkan pemahaman para advokat terhadap KUHP yang baru, dengan harapan Paguyuban menjadi rumah hukum

“Pertemuan bedah KUHP baru ini adalah majelis Ilmu, ini langkah awal paguyuban dan akan ada selanjutnya, harapan saya kedepan ada kritik dan saran dari sesama advokat Tebingtinggi untuk kemajuan bersama” ucap tokoh muda Kaharuddin Syah SH yang berprofesi sebagai pengacara itu

.

Narasumber Prof., Dr.Maidin Gultom.S.,H yang diundang sebagai narasumber dalam diskusi Bedah KUHP baru yang nanti akan diterapkan pada Januari 2026 mendatang, memaparkan beberapa pandangan sepintas terhadap KUHP baru seperti

.

Prinsip keseimbangan, kepentingan umum (negara) dan individu, antara pelaku dan korban tindak pidana, hukum dan sikap batin, kepastian hukum dan keadilan , hukum tertulis dan hukum yang hidup dalam masyarakat

.

Ia juga menyampaikan tentang Kebaruan KUHP Nasional seperti, prinsip primum Remedium restoratif Justice, prinsip Ultimum Remedium restoratif Justice, dan reformulasi delik dan pengakuan nilai lokal (lokal wisdom)

.

Lebih lanjut Rektor universitas Katolik St Tomas Prof.Dr.Maidin Gultom.,S.H juga menyampaikan spesifikasi prinsip Ultimum Remedium restoratif Justice, KUHP baru menempatkan pidana penjara sebagai jalan terakhir, KUHP baru meninggalkan paradigma lama (retrebutif/pembalasan) menuju keadilan restoratif, rehabilitatif dan restitutif, dalam KUHP baru memberikan solusi sebagai alternatif Pidana penjara dengan pengaturan pidana pengawasan dan pidana kerja sosial disamping itu KUHP baru juga menjelaskan diskresi yang di berikan para Hakim merefleksikan judicial independence

.

Pada pemahamannya, Moderator yang di bawakan oleh Advokat senior anggota paguyuban dan penanggung jawab acara Muhammad Abdi.,S.H menyampaikan kalau KUHP baru meninggalkan paradigma peninggalan kolonial Belanda, dan mungkin berangkat dari nilai moral dan budaya yang ada di  masyarakat Indonesia, karena adalah prodak Indonesia , meski banyak kelemahan menurut pemikiran penggiat hukum nanti akan di atur dengan peraturan pemerintah, atau ada judicial reffiu ke MK

.

Bedah KUHP baru itu yang di pandu Sri Rahayu.,S.H sebagai protokoler dihadiri advokat senior Bambang Santoso.,S.H owner Badan Bantuan Hukum (BBH) Indikator kota Tebingtinggi

.

Acara yang diisi dengan sesi tanya-jawab diskusi Bedah KUHP baru, itu sempat di score pada pukul 12:15 wib istirahat, Sholat, makan (i.soma) dan dimulai kembali setelahnya, di akhiri dengan sesi foto bersama seluruh anggota paguyuban Advokat Tebingtinggi yang hadir dalam kesempatan itu.

.

(Red)

Kegiatan yang didasari atas Pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan pembaruan dari KUHP warisan kolonial Belanda

KUHP baru ini diharapkan membawa banyak perubahan mendasar dalam sistem hukum pidana nasional, baik dari segi substansi, filosofi, maupun asas hukum pidana.

Perubahan tersebut menuntut para advokat sebagai penegak hukum independen untuk memahami setiap ketentuan baru, terutama yang berkaitan dengan delik, ancaman pidana, asas legalitas, pertanggungjawaban pidana, serta ketentuan pidana khusus. Oleh karena itu, Paguyuban Advokad Tebing Tinggi mengadakan kegiatan sosialisasi KUHP baru guna meningkatkan pemahaman dan kesiapan advokat dalam penerapannya di lapangan.

Kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman terhadap substansi dan filosofi KUHP baru, membedah pengetahuan tentang perubahan pasal demi pasal penting,  dan implikasinya dalam praktik hukum pidana, menuntut profesionalisme advokat dalam fungsi pembelaan sesuai hukum nasional terbaru, juga bertujuan Membentuk forum diskusi antara advokat dan narasumber ahli terkait implementasi KUHP baru.

Ketua paguyuban Advokat Tebingtinggi Kaharuddin Syah.,S.H pada menyampaikan kalau kegiatan tersebut adalah majelis ilmu meningkatkan pemahaman para advokat terhadap KUHP yang baru, dengan harapan Paguyuban menjadi rumah hukum

“Pertemuan bedah KUHP baru ini adalah majelis Ilmu, ini langkah awal paguyuban dan akan ada selanjutnya, harapan saya kedepan ada kritik dan saran dari sesama advokat Tebingtinggi untuk kemajuan bersama” ucap tokoh muda Kaharuddin Syah SH yang berprofesi sebagai pengacara itu

.

Narasumber Prof., Dr.Maidin Gultom.S.,H yang diundang sebagai narasumber dalam diskusi Bedah KUHP baru yang nanti akan diterapkan pada Januari 2026 mendatang, memaparkan beberapa pandangan sepintas terhadap KUHP baru seperti

.

Prinsip keseimbangan, kepentingan umum (negara) dan individu, antara pelaku dan korban tindak pidana, hukum dan sikap batin, kepastian hukum dan keadilan , hukum tertulis dan hukum yang hidup dalam masyarakat

.

Ia juga menyampaikan tentang Kebaruan KUHP Nasional seperti, prinsip primum Remedium restoratif Justice, prinsip Ultimum Remedium restoratif Justice, dan reformulasi delik dan pengakuan nilai lokal (lokal wisdom)

.

Lebih lanjut Rektor universitas Katolik St Tomas Prof.Dr.Maidin Gultom.,S.H juga menyampaikan spesifikasi prinsip Ultimum Remedium restoratif Justice, KUHP baru menempatkan pidana penjara sebagai jalan terakhir, KUHP baru meninggalkan paradigma lama (retrebutif/pembalasan) menuju keadilan restoratif, rehabilitatif dan restitutif, dalam KUHP baru memberikan solusi sebagai alternatif Pidana penjara dengan pengaturan pidana pengawasan dan pidana kerja sosial disamping itu KUHP baru juga menjelaskan diskresi yang di berikan para Hakim merefleksikan judicial independence

.

Pada pemahamannya, Moderator yang di bawakan oleh Advokat senior anggota paguyuban dan penanggung jawab acara Muhammad Abdi.,S.H menyampaikan kalau KUHP baru meninggalkan paradigma peninggalan kolonial Belanda, dan mungkin berangkat dari nilai moral dan budaya yang ada di  masyarakat Indonesia, karena adalah prodak Indonesia , meski banyak kelemahan menurut pemikiran penggiat hukum nanti akan di atur dengan peraturan pemerintah, atau ada judicial reffiu ke MK

.

Bedah KUHP baru itu yang di pandu Sri Rahayu.,S.H sebagai protokoler dihadiri advokat senior Bambang Santoso.,S.H owner Badan Bantuan Hukum (BBH) Indikator kota Tebingtinggi

.

Acara yang diisi dengan sesi tanya-jawab diskusi Bedah KUHP baru, itu sempat di score pada pukul 12:15 wib istirahat, Sholat, makan (i.soma) dan dimulai kembali setelahnya, di akhiri dengan sesi foto bersama seluruh anggota paguyuban Advokat Tebingtinggi yang hadir dalam kesempatan itu.

.

(Red)

Kegiatan yang didasari atas Pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan pembaruan dari KUHP warisan kolonial Belanda

KUHP baru ini diharapkan membawa banyak perubahan mendasar dalam sistem hukum pidana nasional, baik dari segi substansi, filosofi, maupun asas hukum pidana.

Perubahan tersebut menuntut para advokat sebagai penegak hukum independen untuk memahami setiap ketentuan baru, terutama yang berkaitan dengan delik, ancaman pidana, asas legalitas, pertanggungjawaban pidana, serta ketentuan pidana khusus. Oleh karena itu, Paguyuban Advokad Tebing Tinggi mengadakan kegiatan sosialisasi KUHP baru guna meningkatkan pemahaman dan kesiapan advokat dalam penerapannya di lapangan.

Kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman terhadap substansi dan filosofi KUHP baru, membedah pengetahuan tentang perubahan pasal demi pasal penting,  dan implikasinya dalam praktik hukum pidana, menuntut profesionalisme advokat dalam fungsi pembelaan sesuai hukum nasional terbaru, juga bertujuan Membentuk forum diskusi antara advokat dan narasumber ahli terkait implementasi KUHP baru.

Ketua paguyuban Advokat Tebingtinggi Kaharuddin Syah.,S.H pada menyampaikan kalau kegiatan tersebut adalah majelis ilmu meningkatkan pemahaman para advokat terhadap KUHP yang baru, dengan harapan Paguyuban menjadi rumah hukum

“Pertemuan bedah KUHP baru ini adalah majelis Ilmu, ini langkah awal paguyuban dan akan ada selanjutnya, harapan saya kedepan ada kritik dan saran dari sesama advokat Tebingtinggi untuk kemajuan bersama” ucap tokoh muda Kaharuddin Syah SH yang berprofesi sebagai pengacara itu

.

Narasumber Prof., Dr.Maidin Gultom.S.,H yang diundang sebagai narasumber dalam diskusi Bedah KUHP baru yang nanti akan diterapkan pada Januari 2026 mendatang, memaparkan beberapa pandangan sepintas terhadap KUHP baru seperti

.

Prinsip keseimbangan, kepentingan umum (negara) dan individu, antara pelaku dan korban tindak pidana, hukum dan sikap batin, kepastian hukum dan keadilan , hukum tertulis dan hukum yang hidup dalam masyarakat

.

Ia juga menyampaikan tentang Kebaruan KUHP Nasional seperti, prinsip primum Remedium restoratif Justice, prinsip Ultimum Remedium restoratif Justice, dan reformulasi delik dan pengakuan nilai lokal (lokal wisdom)

.

Lebih lanjut Rektor universitas Katolik St Tomas Prof.Dr.Maidin Gultom.,S.H juga menyampaikan spesifikasi prinsip Ultimum Remedium restoratif Justice, KUHP baru menempatkan pidana penjara sebagai jalan terakhir, KUHP baru meninggalkan paradigma lama (retrebutif/pembalasan) menuju keadilan restoratif, rehabilitatif dan restitutif, dalam KUHP baru memberikan solusi sebagai alternatif Pidana penjara dengan pengaturan pidana pengawasan dan pidana kerja sosial disamping itu KUHP baru juga menjelaskan diskresi yang di berikan para Hakim merefleksikan judicial independence

.

Pada pemahamannya, Moderator yang di bawakan oleh Advokat senior anggota paguyuban dan penanggung jawab acara Muhammad Abdi.,S.H menyampaikan kalau KUHP baru meninggalkan paradigma peninggalan kolonial Belanda, dan mungkin berangkat dari nilai moral dan budaya yang ada di  masyarakat Indonesia, karena adalah prodak Indonesia , meski banyak kelemahan menurut pemikiran penggiat hukum nanti akan di atur dengan peraturan pemerintah, atau ada judicial reffiu ke MK

.

Bedah KUHP baru itu yang di pandu Sri Rahayu.,S.H sebagai protokoler dihadiri advokat senior Bambang Santoso.,S.H owner Badan Bantuan Hukum (BBH) Indikator kota Tebingtinggi

.

Acara yang diisi dengan sesi tanya-jawab diskusi Bedah KUHP baru, itu sempat di score pada pukul 12:15 wib istirahat, Sholat, makan (i.soma) dan dimulai kembali setelahnya, di akhiri dengan sesi foto bersama seluruh anggota paguyuban Advokat Tebingtinggi yang hadir dalam kesempatan itu.

.

(Red)

Kegiatan yang didasari atas Pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan pembaruan dari KUHP warisan kolonial Belanda

KUHP baru ini diharapkan membawa banyak perubahan mendasar dalam sistem hukum pidana nasional, baik dari segi substansi, filosofi, maupun asas hukum pidana.

Perubahan tersebut menuntut para advokat sebagai penegak hukum independen untuk memahami setiap ketentuan baru, terutama yang berkaitan dengan delik, ancaman pidana, asas legalitas, pertanggungjawaban pidana, serta ketentuan pidana khusus. Oleh karena itu, Paguyuban Advokad Tebing Tinggi mengadakan kegiatan sosialisasi KUHP baru guna meningkatkan pemahaman dan kesiapan advokat dalam penerapannya di lapangan.

Kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman terhadap substansi dan filosofi KUHP baru, membedah pengetahuan tentang perubahan pasal demi pasal penting,  dan implikasinya dalam praktik hukum pidana, menuntut profesionalisme advokat dalam fungsi pembelaan sesuai hukum nasional terbaru, juga bertujuan Membentuk forum diskusi antara advokat dan narasumber ahli terkait implementasi KUHP baru.

Ketua paguyuban Advokat Tebingtinggi Kaharuddin Syah.,S.H pada menyampaikan kalau kegiatan tersebut adalah majelis ilmu meningkatkan pemahaman para advokat terhadap KUHP yang baru, dengan harapan Paguyuban menjadi rumah hukum

“Pertemuan bedah KUHP baru ini adalah majelis Ilmu, ini langkah awal paguyuban dan akan ada selanjutnya, harapan saya kedepan ada kritik dan saran dari sesama advokat Tebingtinggi untuk kemajuan bersama” ucap tokoh muda Kaharuddin Syah SH yang berprofesi sebagai pengacara itu

.

Narasumber Prof., Dr.Maidin Gultom.S.,H yang diundang sebagai narasumber dalam diskusi Bedah KUHP baru yang nanti akan diterapkan pada Januari 2026 mendatang, memaparkan beberapa pandangan sepintas terhadap KUHP baru seperti

.

Prinsip keseimbangan, kepentingan umum (negara) dan individu, antara pelaku dan korban tindak pidana, hukum dan sikap batin, kepastian hukum dan keadilan , hukum tertulis dan hukum yang hidup dalam masyarakat

.

Ia juga menyampaikan tentang Kebaruan KUHP Nasional seperti, prinsip primum Remedium restoratif Justice, prinsip Ultimum Remedium restoratif Justice, dan reformulasi delik dan pengakuan nilai lokal (lokal wisdom)

.

Lebih lanjut Rektor universitas Katolik St Tomas Prof.Dr.Maidin Gultom.,S.H juga menyampaikan spesifikasi prinsip Ultimum Remedium restoratif Justice, KUHP baru menempatkan pidana penjara sebagai jalan terakhir, KUHP baru meninggalkan paradigma lama (retrebutif/pembalasan) menuju keadilan restoratif, rehabilitatif dan restitutif, dalam KUHP baru memberikan solusi sebagai alternatif Pidana penjara dengan pengaturan pidana pengawasan dan pidana kerja sosial disamping itu KUHP baru juga menjelaskan diskresi yang di berikan para Hakim merefleksikan judicial independence

.

Pada pemahamannya, Moderator yang di bawakan oleh Advokat senior anggota paguyuban dan penanggung jawab acara Muhammad Abdi.,S.H menyampaikan kalau KUHP baru meninggalkan paradigma peninggalan kolonial Belanda, dan mungkin berangkat dari nilai moral dan budaya yang ada di  masyarakat Indonesia, karena adalah prodak Indonesia , meski banyak kelemahan menurut pemikiran penggiat hukum nanti akan di atur dengan peraturan pemerintah, atau ada judicial reffiu ke MK

.

Bedah KUHP baru itu yang di pandu Sri Rahayu.,S.H sebagai protokoler dihadiri advokat senior Bambang Santoso.,S.H owner Badan Bantuan Hukum (BBH) Indikator kota Tebingtinggi

.

Acara yang diisi dengan sesi tanya-jawab diskusi Bedah KUHP baru, itu sempat di score pada pukul 12:15 wib istirahat, Sholat, makan (i.soma) dan dimulai kembali setelahnya, di akhiri dengan sesi foto bersama seluruh anggota paguyuban Advokat Tebingtinggi yang hadir dalam kesempatan itu.

.

(Red)

Kegiatan yang didasari atas Pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan pembaruan dari KUHP warisan kolonial Belanda

KUHP baru ini diharapkan membawa banyak perubahan mendasar dalam sistem hukum pidana nasional, baik dari segi substansi, filosofi, maupun asas hukum pidana.

Perubahan tersebut menuntut para advokat sebagai penegak hukum independen untuk memahami setiap ketentuan baru, terutama yang berkaitan dengan delik, ancaman pidana, asas legalitas, pertanggungjawaban pidana, serta ketentuan pidana khusus. Oleh karena itu, Paguyuban Advokad Tebing Tinggi mengadakan kegiatan sosialisasi KUHP baru guna meningkatkan pemahaman dan kesiapan advokat dalam penerapannya di lapangan.

Kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman terhadap substansi dan filosofi KUHP baru, membedah pengetahuan tentang perubahan pasal demi pasal penting,  dan implikasinya dalam praktik hukum pidana, menuntut profesionalisme advokat dalam fungsi pembelaan sesuai hukum nasional terbaru, juga bertujuan Membentuk forum diskusi antara advokat dan narasumber ahli terkait implementasi KUHP baru.

Ketua paguyuban Advokat Tebingtinggi Kaharuddin Syah.,S.H pada menyampaikan kalau kegiatan tersebut adalah majelis ilmu meningkatkan pemahaman para advokat terhadap KUHP yang baru, dengan harapan Paguyuban menjadi rumah hukum

“Pertemuan bedah KUHP baru ini adalah majelis Ilmu, ini langkah awal paguyuban dan akan ada selanjutnya, harapan saya kedepan ada kritik dan saran dari sesama advokat Tebingtinggi untuk kemajuan bersama” ucap tokoh muda Kaharuddin Syah SH yang berprofesi sebagai pengacara itu

.

Narasumber Prof., Dr.Maidin Gultom.S.,H yang diundang sebagai narasumber dalam diskusi Bedah KUHP baru yang nanti akan diterapkan pada Januari 2026 mendatang, memaparkan beberapa pandangan sepintas terhadap KUHP baru seperti

.

Prinsip keseimbangan, kepentingan umum (negara) dan individu, antara pelaku dan korban tindak pidana, hukum dan sikap batin, kepastian hukum dan keadilan , hukum tertulis dan hukum yang hidup dalam masyarakat

.

Ia juga menyampaikan tentang Kebaruan KUHP Nasional seperti, prinsip primum Remedium restoratif Justice, prinsip Ultimum Remedium restoratif Justice, dan reformulasi delik dan pengakuan nilai lokal (lokal wisdom)

.

Lebih lanjut Rektor universitas Katolik St Tomas Prof.Dr.Maidin Gultom.,S.H juga menyampaikan spesifikasi prinsip Ultimum Remedium restoratif Justice, KUHP baru menempatkan pidana penjara sebagai jalan terakhir, KUHP baru meninggalkan paradigma lama (retrebutif/pembalasan) menuju keadilan restoratif, rehabilitatif dan restitutif, dalam KUHP baru memberikan solusi sebagai alternatif Pidana penjara dengan pengaturan pidana pengawasan dan pidana kerja sosial disamping itu KUHP baru juga menjelaskan diskresi yang di berikan para Hakim merefleksikan judicial independence

.

Pada pemahamannya, Moderator yang di bawakan oleh Advokat senior anggota paguyuban dan penanggung jawab acara Muhammad Abdi.,S.H menyampaikan kalau KUHP baru meninggalkan paradigma peninggalan kolonial Belanda, dan mungkin berangkat dari nilai moral dan budaya yang ada di  masyarakat Indonesia, karena adalah prodak Indonesia , meski banyak kelemahan menurut pemikiran penggiat hukum nanti akan di atur dengan peraturan pemerintah, atau ada judicial reffiu ke MK

.

Bedah KUHP baru itu yang di pandu Sri Rahayu.,S.H sebagai protokoler dihadiri advokat senior Bambang Santoso.,S.H owner Badan Bantuan Hukum (BBH) Indikator kota Tebingtinggi

.

Acara yang diisi dengan sesi tanya-jawab diskusi Bedah KUHP baru, itu sempat di score pada pukul 12:15 wib istirahat, Sholat, makan (i.soma) dan dimulai kembali setelahnya, di akhiri dengan sesi foto bersama seluruh anggota paguyuban Advokat Tebingtinggi yang hadir dalam kesempatan itu.

.

(Red)

Kegiatan yang didasari atas Pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan pembaruan dari KUHP warisan kolonial Belanda

KUHP baru ini diharapkan membawa banyak perubahan mendasar dalam sistem hukum pidana nasional, baik dari segi substansi, filosofi, maupun asas hukum pidana.

Perubahan tersebut menuntut para advokat sebagai penegak hukum independen untuk memahami setiap ketentuan baru, terutama yang berkaitan dengan delik, ancaman pidana, asas legalitas, pertanggungjawaban pidana, serta ketentuan pidana khusus. Oleh karena itu, Paguyuban Advokad Tebing Tinggi mengadakan kegiatan sosialisasi KUHP baru guna meningkatkan pemahaman dan kesiapan advokat dalam penerapannya di lapangan.

Kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman terhadap substansi dan filosofi KUHP baru, membedah pengetahuan tentang perubahan pasal demi pasal penting,  dan implikasinya dalam praktik hukum pidana, menuntut profesionalisme advokat dalam fungsi pembelaan sesuai hukum nasional terbaru, juga bertujuan Membentuk forum diskusi antara advokat dan narasumber ahli terkait implementasi KUHP baru.

Ketua paguyuban Advokat Tebingtinggi Kaharuddin Syah.,S.H pada menyampaikan kalau kegiatan tersebut adalah majelis ilmu meningkatkan pemahaman para advokat terhadap KUHP yang baru, dengan harapan Paguyuban menjadi rumah hukum

“Pertemuan bedah KUHP baru ini adalah majelis Ilmu, ini langkah awal paguyuban dan akan ada selanjutnya, harapan saya kedepan ada kritik dan saran dari sesama advokat Tebingtinggi untuk kemajuan bersama” ucap tokoh muda Kaharuddin Syah SH yang berprofesi sebagai pengacara itu

.

Narasumber Prof., Dr.Maidin Gultom.S.,H yang diundang sebagai narasumber dalam diskusi Bedah KUHP baru yang nanti akan diterapkan pada Januari 2026 mendatang, memaparkan beberapa pandangan sepintas terhadap KUHP baru seperti

.

Prinsip keseimbangan, kepentingan umum (negara) dan individu, antara pelaku dan korban tindak pidana, hukum dan sikap batin, kepastian hukum dan keadilan , hukum tertulis dan hukum yang hidup dalam masyarakat

.

Ia juga menyampaikan tentang Kebaruan KUHP Nasional seperti, prinsip primum Remedium restoratif Justice, prinsip Ultimum Remedium restoratif Justice, dan reformulasi delik dan pengakuan nilai lokal (lokal wisdom)

.

Lebih lanjut Rektor universitas Katolik St Tomas Prof.Dr.Maidin Gultom.,S.H juga menyampaikan spesifikasi prinsip Ultimum Remedium restoratif Justice, KUHP baru menempatkan pidana penjara sebagai jalan terakhir, KUHP baru meninggalkan paradigma lama (retrebutif/pembalasan) menuju keadilan restoratif, rehabilitatif dan restitutif, dalam KUHP baru memberikan solusi sebagai alternatif Pidana penjara dengan pengaturan pidana pengawasan dan pidana kerja sosial disamping itu KUHP baru juga menjelaskan diskresi yang di berikan para Hakim merefleksikan judicial independence

.

Pada pemahamannya, Moderator yang di bawakan oleh Advokat senior anggota paguyuban dan penanggung jawab acara Muhammad Abdi.,S.H menyampaikan kalau KUHP baru meninggalkan paradigma peninggalan kolonial Belanda, dan mungkin berangkat dari nilai moral dan budaya yang ada di  masyarakat Indonesia, karena adalah prodak Indonesia , meski banyak kelemahan menurut pemikiran penggiat hukum nanti akan di atur dengan peraturan pemerintah, atau ada judicial reffiu ke MK

.

Bedah KUHP baru itu yang di pandu Sri Rahayu.,S.H sebagai protokoler dihadiri advokat senior Bambang Santoso.,S.H owner Badan Bantuan Hukum (BBH) Indikator kota Tebingtinggi

.

Acara yang diisi dengan sesi tanya-jawab diskusi Bedah KUHP baru, itu sempat di score pada pukul 12:15 wib istirahat, Sholat, makan (i.soma) dan dimulai kembali setelahnya, di akhiri dengan sesi foto bersama seluruh anggota paguyuban Advokat Tebingtinggi yang hadir dalam kesempatan itu.

.

(Red)

Kegiatan yang didasari atas Pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan pembaruan dari KUHP warisan kolonial Belanda

KUHP baru ini diharapkan membawa banyak perubahan mendasar dalam sistem hukum pidana nasional, baik dari segi substansi, filosofi, maupun asas hukum pidana.

Perubahan tersebut menuntut para advokat sebagai penegak hukum independen untuk memahami setiap ketentuan baru, terutama yang berkaitan dengan delik, ancaman pidana, asas legalitas, pertanggungjawaban pidana, serta ketentuan pidana khusus. Oleh karena itu, Paguyuban Advokad Tebing Tinggi mengadakan kegiatan sosialisasi KUHP baru guna meningkatkan pemahaman dan kesiapan advokat dalam penerapannya di lapangan.

Kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman terhadap substansi dan filosofi KUHP baru, membedah pengetahuan tentang perubahan pasal demi pasal penting,  dan implikasinya dalam praktik hukum pidana, menuntut profesionalisme advokat dalam fungsi pembelaan sesuai hukum nasional terbaru, juga bertujuan Membentuk forum diskusi antara advokat dan narasumber ahli terkait implementasi KUHP baru.

Ketua paguyuban Advokat Tebingtinggi Kaharuddin Syah.,S.H pada menyampaikan kalau kegiatan tersebut adalah majelis ilmu meningkatkan pemahaman para advokat terhadap KUHP yang baru, dengan harapan Paguyuban menjadi rumah hukum

“Pertemuan bedah KUHP baru ini adalah majelis Ilmu, ini langkah awal paguyuban dan akan ada selanjutnya, harapan saya kedepan ada kritik dan saran dari sesama advokat Tebingtinggi untuk kemajuan bersama” ucap tokoh muda Kaharuddin Syah SH yang berprofesi sebagai pengacara itu

.

Narasumber Prof., Dr.Maidin Gultom.S.,H yang diundang sebagai narasumber dalam diskusi Bedah KUHP baru yang nanti akan diterapkan pada Januari 2026 mendatang, memaparkan beberapa pandangan sepintas terhadap KUHP baru seperti

.

Prinsip keseimbangan, kepentingan umum (negara) dan individu, antara pelaku dan korban tindak pidana, hukum dan sikap batin, kepastian hukum dan keadilan , hukum tertulis dan hukum yang hidup dalam masyarakat

.

Ia juga menyampaikan tentang Kebaruan KUHP Nasional seperti, prinsip primum Remedium restoratif Justice, prinsip Ultimum Remedium restoratif Justice, dan reformulasi delik dan pengakuan nilai lokal (lokal wisdom)

.

Lebih lanjut Rektor universitas Katolik St Tomas Prof.Dr.Maidin Gultom.,S.H juga menyampaikan spesifikasi prinsip Ultimum Remedium restoratif Justice, KUHP baru menempatkan pidana penjara sebagai jalan terakhir, KUHP baru meninggalkan paradigma lama (retrebutif/pembalasan) menuju keadilan restoratif, rehabilitatif dan restitutif, dalam KUHP baru memberikan solusi sebagai alternatif Pidana penjara dengan pengaturan pidana pengawasan dan pidana kerja sosial disamping itu KUHP baru juga menjelaskan diskresi yang di berikan para Hakim merefleksikan judicial independence

.

Pada pemahamannya, Moderator yang di bawakan oleh Advokat senior anggota paguyuban dan penanggung jawab acara Muhammad Abdi.,S.H menyampaikan kalau KUHP baru meninggalkan paradigma peninggalan kolonial Belanda, dan mungkin berangkat dari nilai moral dan budaya yang ada di  masyarakat Indonesia, karena adalah prodak Indonesia , meski banyak kelemahan menurut pemikiran penggiat hukum nanti akan di atur dengan peraturan pemerintah, atau ada judicial reffiu ke MK

.

Bedah KUHP baru itu yang di pandu Sri Rahayu.,S.H sebagai protokoler dihadiri advokat senior Bambang Santoso.,S.H owner Badan Bantuan Hukum (BBH) Indikator kota Tebingtinggi

.

Acara yang diisi dengan sesi tanya-jawab diskusi Bedah KUHP baru, itu sempat di score pada pukul 12:15 wib istirahat, Sholat, makan (i.soma) dan dimulai kembali setelahnya, di akhiri dengan sesi foto bersama seluruh anggota paguyuban Advokat Tebingtinggi yang hadir dalam kesempatan itu.

.

(Red)

Kegiatan yang didasari atas Pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan pembaruan dari KUHP warisan kolonial Belanda

KUHP baru ini diharapkan membawa banyak perubahan mendasar dalam sistem hukum pidana nasional, baik dari segi substansi, filosofi, maupun asas hukum pidana.

Perubahan tersebut menuntut para advokat sebagai penegak hukum independen untuk memahami setiap ketentuan baru, terutama yang berkaitan dengan delik, ancaman pidana, asas legalitas, pertanggungjawaban pidana, serta ketentuan pidana khusus. Oleh karena itu, Paguyuban Advokad Tebing Tinggi mengadakan kegiatan sosialisasi KUHP baru guna meningkatkan pemahaman dan kesiapan advokat dalam penerapannya di lapangan.

Kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman terhadap substansi dan filosofi KUHP baru, membedah pengetahuan tentang perubahan pasal demi pasal penting,  dan implikasinya dalam praktik hukum pidana, menuntut profesionalisme advokat dalam fungsi pembelaan sesuai hukum nasional terbaru, juga bertujuan Membentuk forum diskusi antara advokat dan narasumber ahli terkait implementasi KUHP baru.

Ketua paguyuban Advokat Tebingtinggi Kaharuddin Syah.,S.H pada menyampaikan kalau kegiatan tersebut adalah majelis ilmu meningkatkan pemahaman para advokat terhadap KUHP yang baru, dengan harapan Paguyuban menjadi rumah hukum

“Pertemuan bedah KUHP baru ini adalah majelis Ilmu, ini langkah awal paguyuban dan akan ada selanjutnya, harapan saya kedepan ada kritik dan saran dari sesama advokat Tebingtinggi untuk kemajuan bersama” ucap tokoh muda Kaharuddin Syah SH yang berprofesi sebagai pengacara itu

.

Narasumber Prof., Dr.Maidin Gultom.S.,H yang diundang sebagai narasumber dalam diskusi Bedah KUHP baru yang nanti akan diterapkan pada Januari 2026 mendatang, memaparkan beberapa pandangan sepintas terhadap KUHP baru seperti

.

Prinsip keseimbangan, kepentingan umum (negara) dan individu, antara pelaku dan korban tindak pidana, hukum dan sikap batin, kepastian hukum dan keadilan , hukum tertulis dan hukum yang hidup dalam masyarakat

.

Ia juga menyampaikan tentang Kebaruan KUHP Nasional seperti, prinsip primum Remedium restoratif Justice, prinsip Ultimum Remedium restoratif Justice, dan reformulasi delik dan pengakuan nilai lokal (lokal wisdom)

.

Lebih lanjut Rektor universitas Katolik St Tomas Prof.Dr.Maidin Gultom.,S.H juga menyampaikan spesifikasi prinsip Ultimum Remedium restoratif Justice, KUHP baru menempatkan pidana penjara sebagai jalan terakhir, KUHP baru meninggalkan paradigma lama (retrebutif/pembalasan) menuju keadilan restoratif, rehabilitatif dan restitutif, dalam KUHP baru memberikan solusi sebagai alternatif Pidana penjara dengan pengaturan pidana pengawasan dan pidana kerja sosial disamping itu KUHP baru juga menjelaskan diskresi yang di berikan para Hakim merefleksikan judicial independence

.

Pada pemahamannya, Moderator yang di bawakan oleh Advokat senior anggota paguyuban dan penanggung jawab acara Muhammad Abdi.,S.H menyampaikan kalau KUHP baru meninggalkan paradigma peninggalan kolonial Belanda, dan mungkin berangkat dari nilai moral dan budaya yang ada di  masyarakat Indonesia, karena adalah prodak Indonesia , meski banyak kelemahan menurut pemikiran penggiat hukum nanti akan di atur dengan peraturan pemerintah, atau ada judicial reffiu ke MK

.

Bedah KUHP baru itu yang di pandu Sri Rahayu.,S.H sebagai protokoler dihadiri advokat senior Bambang Santoso.,S.H owner Badan Bantuan Hukum (BBH) Indikator kota Tebingtinggi

.

Acara yang diisi dengan sesi tanya-jawab diskusi Bedah KUHP baru, itu sempat di score pada pukul 12:15 wib istirahat, Sholat, makan (i.soma) dan dimulai kembali setelahnya, di akhiri dengan sesi foto bersama seluruh anggota paguyuban Advokat Tebingtinggi yang hadir dalam kesempatan itu.

.

(Red)

Kegiatan yang didasari atas Pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan pembaruan dari KUHP warisan kolonial Belanda

KUHP baru ini diharapkan membawa banyak perubahan mendasar dalam sistem hukum pidana nasional, baik dari segi substansi, filosofi, maupun asas hukum pidana.

Perubahan tersebut menuntut para advokat sebagai penegak hukum independen untuk memahami setiap ketentuan baru, terutama yang berkaitan dengan delik, ancaman pidana, asas legalitas, pertanggungjawaban pidana, serta ketentuan pidana khusus. Oleh karena itu, Paguyuban Advokad Tebing Tinggi mengadakan kegiatan sosialisasi KUHP baru guna meningkatkan pemahaman dan kesiapan advokat dalam penerapannya di lapangan.

Kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman terhadap substansi dan filosofi KUHP baru, membedah pengetahuan tentang perubahan pasal demi pasal penting,  dan implikasinya dalam praktik hukum pidana, menuntut profesionalisme advokat dalam fungsi pembelaan sesuai hukum nasional terbaru, juga bertujuan Membentuk forum diskusi antara advokat dan narasumber ahli terkait implementasi KUHP baru.

Ketua paguyuban Advokat Tebingtinggi Kaharuddin Syah.,S.H pada menyampaikan kalau kegiatan tersebut adalah majelis ilmu meningkatkan pemahaman para advokat terhadap KUHP yang baru, dengan harapan Paguyuban menjadi rumah hukum

“Pertemuan bedah KUHP baru ini adalah majelis Ilmu, ini langkah awal paguyuban dan akan ada selanjutnya, harapan saya kedepan ada kritik dan saran dari sesama advokat Tebingtinggi untuk kemajuan bersama” ucap tokoh muda Kaharuddin Syah SH yang berprofesi sebagai pengacara itu

.

Narasumber Prof., Dr.Maidin Gultom.S.,H yang diundang sebagai narasumber dalam diskusi Bedah KUHP baru yang nanti akan diterapkan pada Januari 2026 mendatang, memaparkan beberapa pandangan sepintas terhadap KUHP baru seperti

.

Prinsip keseimbangan, kepentingan umum (negara) dan individu, antara pelaku dan korban tindak pidana, hukum dan sikap batin, kepastian hukum dan keadilan , hukum tertulis dan hukum yang hidup dalam masyarakat

.

Ia juga menyampaikan tentang Kebaruan KUHP Nasional seperti, prinsip primum Remedium restoratif Justice, prinsip Ultimum Remedium restoratif Justice, dan reformulasi delik dan pengakuan nilai lokal (lokal wisdom)

.

Lebih lanjut Rektor universitas Katolik St Tomas Prof.Dr.Maidin Gultom.,S.H juga menyampaikan spesifikasi prinsip Ultimum Remedium restoratif Justice, KUHP baru menempatkan pidana penjara sebagai jalan terakhir, KUHP baru meninggalkan paradigma lama (retrebutif/pembalasan) menuju keadilan restoratif, rehabilitatif dan restitutif, dalam KUHP baru memberikan solusi sebagai alternatif Pidana penjara dengan pengaturan pidana pengawasan dan pidana kerja sosial disamping itu KUHP baru juga menjelaskan diskresi yang di berikan para Hakim merefleksikan judicial independence

.

Pada pemahamannya, Moderator yang di bawakan oleh Advokat senior anggota paguyuban dan penanggung jawab acara Muhammad Abdi.,S.H menyampaikan kalau KUHP baru meninggalkan paradigma peninggalan kolonial Belanda, dan mungkin berangkat dari nilai moral dan budaya yang ada di  masyarakat Indonesia, karena adalah prodak Indonesia , meski banyak kelemahan menurut pemikiran penggiat hukum nanti akan di atur dengan peraturan pemerintah, atau ada judicial reffiu ke MK

.

Bedah KUHP baru itu yang di pandu Sri Rahayu.,S.H sebagai protokoler dihadiri advokat senior Bambang Santoso.,S.H owner Badan Bantuan Hukum (BBH) Indikator kota Tebingtinggi

.

Acara yang diisi dengan sesi tanya-jawab diskusi Bedah KUHP baru, itu sempat di score pada pukul 12:15 wib istirahat, Sholat, makan (i.soma) dan dimulai kembali setelahnya, di akhiri dengan sesi foto bersama seluruh anggota paguyuban Advokat Tebingtinggi yang hadir dalam kesempatan itu.

.

(Red)

Kegiatan yang didasari atas Pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan pembaruan dari KUHP warisan kolonial Belanda

KUHP baru ini diharapkan membawa banyak perubahan mendasar dalam sistem hukum pidana nasional, baik dari segi substansi, filosofi, maupun asas hukum pidana.

Perubahan tersebut menuntut para advokat sebagai penegak hukum independen untuk memahami setiap ketentuan baru, terutama yang berkaitan dengan delik, ancaman pidana, asas legalitas, pertanggungjawaban pidana, serta ketentuan pidana khusus. Oleh karena itu, Paguyuban Advokad Tebing Tinggi mengadakan kegiatan sosialisasi KUHP baru guna meningkatkan pemahaman dan kesiapan advokat dalam penerapannya di lapangan.

Kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman terhadap substansi dan filosofi KUHP baru, membedah pengetahuan tentang perubahan pasal demi pasal penting,  dan implikasinya dalam praktik hukum pidana, menuntut profesionalisme advokat dalam fungsi pembelaan sesuai hukum nasional terbaru, juga bertujuan Membentuk forum diskusi antara advokat dan narasumber ahli terkait implementasi KUHP baru.

Ketua paguyuban Advokat Tebingtinggi Kaharuddin Syah.,S.H pada menyampaikan kalau kegiatan tersebut adalah majelis ilmu meningkatkan pemahaman para advokat terhadap KUHP yang baru, dengan harapan Paguyuban menjadi rumah hukum

“Pertemuan bedah KUHP baru ini adalah majelis Ilmu, ini langkah awal paguyuban dan akan ada selanjutnya, harapan saya kedepan ada kritik dan saran dari sesama advokat Tebingtinggi untuk kemajuan bersama” ucap tokoh muda Kaharuddin Syah SH yang berprofesi sebagai pengacara itu

.

Narasumber Prof., Dr.Maidin Gultom.S.,H yang diundang sebagai narasumber dalam diskusi Bedah KUHP baru yang nanti akan diterapkan pada Januari 2026 mendatang, memaparkan beberapa pandangan sepintas terhadap KUHP baru seperti

.

Prinsip keseimbangan, kepentingan umum (negara) dan individu, antara pelaku dan korban tindak pidana, hukum dan sikap batin, kepastian hukum dan keadilan , hukum tertulis dan hukum yang hidup dalam masyarakat

.

Ia juga menyampaikan tentang Kebaruan KUHP Nasional seperti, prinsip primum Remedium restoratif Justice, prinsip Ultimum Remedium restoratif Justice, dan reformulasi delik dan pengakuan nilai lokal (lokal wisdom)

.

Lebih lanjut Rektor universitas Katolik St Tomas Prof.Dr.Maidin Gultom.,S.H juga menyampaikan spesifikasi prinsip Ultimum Remedium restoratif Justice, KUHP baru menempatkan pidana penjara sebagai jalan terakhir, KUHP baru meninggalkan paradigma lama (retrebutif/pembalasan) menuju keadilan restoratif, rehabilitatif dan restitutif, dalam KUHP baru memberikan solusi sebagai alternatif Pidana penjara dengan pengaturan pidana pengawasan dan pidana kerja sosial disamping itu KUHP baru juga menjelaskan diskresi yang di berikan para Hakim merefleksikan judicial independence

.

Pada pemahamannya, Moderator yang di bawakan oleh Advokat senior anggota paguyuban dan penanggung jawab acara Muhammad Abdi.,S.H menyampaikan kalau KUHP baru meninggalkan paradigma peninggalan kolonial Belanda, dan mungkin berangkat dari nilai moral dan budaya yang ada di  masyarakat Indonesia, karena adalah prodak Indonesia , meski banyak kelemahan menurut pemikiran penggiat hukum nanti akan di atur dengan peraturan pemerintah, atau ada judicial reffiu ke MK

.

Bedah KUHP baru itu yang di pandu Sri Rahayu.,S.H sebagai protokoler dihadiri advokat senior Bambang Santoso.,S.H owner Badan Bantuan Hukum (BBH) Indikator kota Tebingtinggi

.

Acara yang diisi dengan sesi tanya-jawab diskusi Bedah KUHP baru, itu sempat di score pada pukul 12:15 wib istirahat, Sholat, makan (i.soma) dan dimulai kembali setelahnya, di akhiri dengan sesi foto bersama seluruh anggota paguyuban Advokat Tebingtinggi yang hadir dalam kesempatan itu.

.

(Red)

Kegiatan yang didasari atas Pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan pembaruan dari KUHP warisan kolonial Belanda

KUHP baru ini diharapkan membawa banyak perubahan mendasar dalam sistem hukum pidana nasional, baik dari segi substansi, filosofi, maupun asas hukum pidana.

Perubahan tersebut menuntut para advokat sebagai penegak hukum independen untuk memahami setiap ketentuan baru, terutama yang berkaitan dengan delik, ancaman pidana, asas legalitas, pertanggungjawaban pidana, serta ketentuan pidana khusus. Oleh karena itu, Paguyuban Advokad Tebing Tinggi mengadakan kegiatan sosialisasi KUHP baru guna meningkatkan pemahaman dan kesiapan advokat dalam penerapannya di lapangan.

Kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman terhadap substansi dan filosofi KUHP baru, membedah pengetahuan tentang perubahan pasal demi pasal penting,  dan implikasinya dalam praktik hukum pidana, menuntut profesionalisme advokat dalam fungsi pembelaan sesuai hukum nasional terbaru, juga bertujuan Membentuk forum diskusi antara advokat dan narasumber ahli terkait implementasi KUHP baru.

Ketua paguyuban Advokat Tebingtinggi Kaharuddin Syah.,S.H pada menyampaikan kalau kegiatan tersebut adalah majelis ilmu meningkatkan pemahaman para advokat terhadap KUHP yang baru, dengan harapan Paguyuban menjadi rumah hukum

“Pertemuan bedah KUHP baru ini adalah majelis Ilmu, ini langkah awal paguyuban dan akan ada selanjutnya, harapan saya kedepan ada kritik dan saran dari sesama advokat Tebingtinggi untuk kemajuan bersama” ucap tokoh muda Kaharuddin Syah SH yang berprofesi sebagai pengacara itu

.

Narasumber Prof., Dr.Maidin Gultom.S.,H yang diundang sebagai narasumber dalam diskusi Bedah KUHP baru yang nanti akan diterapkan pada Januari 2026 mendatang, memaparkan beberapa pandangan sepintas terhadap KUHP baru seperti

.

Prinsip keseimbangan, kepentingan umum (negara) dan individu, antara pelaku dan korban tindak pidana, hukum dan sikap batin, kepastian hukum dan keadilan , hukum tertulis dan hukum yang hidup dalam masyarakat

.

Ia juga menyampaikan tentang Kebaruan KUHP Nasional seperti, prinsip primum Remedium restoratif Justice, prinsip Ultimum Remedium restoratif Justice, dan reformulasi delik dan pengakuan nilai lokal (lokal wisdom)

.

Lebih lanjut Rektor universitas Katolik St Tomas Prof.Dr.Maidin Gultom.,S.H juga menyampaikan spesifikasi prinsip Ultimum Remedium restoratif Justice, KUHP baru menempatkan pidana penjara sebagai jalan terakhir, KUHP baru meninggalkan paradigma lama (retrebutif/pembalasan) menuju keadilan restoratif, rehabilitatif dan restitutif, dalam KUHP baru memberikan solusi sebagai alternatif Pidana penjara dengan pengaturan pidana pengawasan dan pidana kerja sosial disamping itu KUHP baru juga menjelaskan diskresi yang di berikan para Hakim merefleksikan judicial independence

.

Pada pemahamannya, Moderator yang di bawakan oleh Advokat senior anggota paguyuban dan penanggung jawab acara Muhammad Abdi.,S.H menyampaikan kalau KUHP baru meninggalkan paradigma peninggalan kolonial Belanda, dan mungkin berangkat dari nilai moral dan budaya yang ada di  masyarakat Indonesia, karena adalah prodak Indonesia , meski banyak kelemahan menurut pemikiran penggiat hukum nanti akan di atur dengan peraturan pemerintah, atau ada judicial reffiu ke MK

.

Bedah KUHP baru itu yang di pandu Sri Rahayu.,S.H sebagai protokoler dihadiri advokat senior Bambang Santoso.,S.H owner Badan Bantuan Hukum (BBH) Indikator kota Tebingtinggi

.

Acara yang diisi dengan sesi tanya-jawab diskusi Bedah KUHP baru, itu sempat di score pada pukul 12:15 wib istirahat, Sholat, makan (i.soma) dan dimulai kembali setelahnya, di akhiri dengan sesi foto bersama seluruh anggota paguyuban Advokat Tebingtinggi yang hadir dalam kesempatan itu.

.

(Red)

Kegiatan yang didasari atas Pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan pembaruan dari KUHP warisan kolonial Belanda

KUHP baru ini diharapkan membawa banyak perubahan mendasar dalam sistem hukum pidana nasional, baik dari segi substansi, filosofi, maupun asas hukum pidana.

Perubahan tersebut menuntut para advokat sebagai penegak hukum independen untuk memahami setiap ketentuan baru, terutama yang berkaitan dengan delik, ancaman pidana, asas legalitas, pertanggungjawaban pidana, serta ketentuan pidana khusus. Oleh karena itu, Paguyuban Advokad Tebing Tinggi mengadakan kegiatan sosialisasi KUHP baru guna meningkatkan pemahaman dan kesiapan advokat dalam penerapannya di lapangan.

Kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman terhadap substansi dan filosofi KUHP baru, membedah pengetahuan tentang perubahan pasal demi pasal penting,  dan implikasinya dalam praktik hukum pidana, menuntut profesionalisme advokat dalam fungsi pembelaan sesuai hukum nasional terbaru, juga bertujuan Membentuk forum diskusi antara advokat dan narasumber ahli terkait implementasi KUHP baru.

Ketua paguyuban Advokat Tebingtinggi Kaharuddin Syah.,S.H pada menyampaikan kalau kegiatan tersebut adalah majelis ilmu meningkatkan pemahaman para advokat terhadap KUHP yang baru, dengan harapan Paguyuban menjadi rumah hukum

“Pertemuan bedah KUHP baru ini adalah majelis Ilmu, ini langkah awal paguyuban dan akan ada selanjutnya, harapan saya kedepan ada kritik dan saran dari sesama advokat Tebingtinggi untuk kemajuan bersama” ucap tokoh muda Kaharuddin Syah SH yang berprofesi sebagai pengacara itu

.

Narasumber Prof., Dr.Maidin Gultom.S.,H yang diundang sebagai narasumber dalam diskusi Bedah KUHP baru yang nanti akan diterapkan pada Januari 2026 mendatang, memaparkan beberapa pandangan sepintas terhadap KUHP baru seperti

.

Prinsip keseimbangan, kepentingan umum (negara) dan individu, antara pelaku dan korban tindak pidana, hukum dan sikap batin, kepastian hukum dan keadilan , hukum tertulis dan hukum yang hidup dalam masyarakat

.

Ia juga menyampaikan tentang Kebaruan KUHP Nasional seperti, prinsip primum Remedium restoratif Justice, prinsip Ultimum Remedium restoratif Justice, dan reformulasi delik dan pengakuan nilai lokal (lokal wisdom)

.

Lebih lanjut Rektor universitas Katolik St Tomas Prof.Dr.Maidin Gultom.,S.H juga menyampaikan spesifikasi prinsip Ultimum Remedium restoratif Justice, KUHP baru menempatkan pidana penjara sebagai jalan terakhir, KUHP baru meninggalkan paradigma lama (retrebutif/pembalasan) menuju keadilan restoratif, rehabilitatif dan restitutif, dalam KUHP baru memberikan solusi sebagai alternatif Pidana penjara dengan pengaturan pidana pengawasan dan pidana kerja sosial disamping itu KUHP baru juga menjelaskan diskresi yang di berikan para Hakim merefleksikan judicial independence

.

Pada pemahamannya, Moderator yang di bawakan oleh Advokat senior anggota paguyuban dan penanggung jawab acara Muhammad Abdi.,S.H menyampaikan kalau KUHP baru meninggalkan paradigma peninggalan kolonial Belanda, dan mungkin berangkat dari nilai moral dan budaya yang ada di  masyarakat Indonesia, karena adalah prodak Indonesia , meski banyak kelemahan menurut pemikiran penggiat hukum nanti akan di atur dengan peraturan pemerintah, atau ada judicial reffiu ke MK

.

Bedah KUHP baru itu yang di pandu Sri Rahayu.,S.H sebagai protokoler dihadiri advokat senior Bambang Santoso.,S.H owner Badan Bantuan Hukum (BBH) Indikator kota Tebingtinggi

.

Acara yang diisi dengan sesi tanya-jawab diskusi Bedah KUHP baru, itu sempat di score pada pukul 12:15 wib istirahat, Sholat, makan (i.soma) dan dimulai kembali setelahnya, di akhiri dengan sesi foto bersama seluruh anggota paguyuban Advokat Tebingtinggi yang hadir dalam kesempatan itu.

.

(Red)

Kegiatan yang didasari atas Pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan pembaruan dari KUHP warisan kolonial Belanda

KUHP baru ini diharapkan membawa banyak perubahan mendasar dalam sistem hukum pidana nasional, baik dari segi substansi, filosofi, maupun asas hukum pidana.

Perubahan tersebut menuntut para advokat sebagai penegak hukum independen untuk memahami setiap ketentuan baru, terutama yang berkaitan dengan delik, ancaman pidana, asas legalitas, pertanggungjawaban pidana, serta ketentuan pidana khusus. Oleh karena itu, Paguyuban Advokad Tebing Tinggi mengadakan kegiatan sosialisasi KUHP baru guna meningkatkan pemahaman dan kesiapan advokat dalam penerapannya di lapangan.

Kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman terhadap substansi dan filosofi KUHP baru, membedah pengetahuan tentang perubahan pasal demi pasal penting,  dan implikasinya dalam praktik hukum pidana, menuntut profesionalisme advokat dalam fungsi pembelaan sesuai hukum nasional terbaru, juga bertujuan Membentuk forum diskusi antara advokat dan narasumber ahli terkait implementasi KUHP baru.

Ketua paguyuban Advokat Tebingtinggi Kaharuddin Syah.,S.H pada menyampaikan kalau kegiatan tersebut adalah majelis ilmu meningkatkan pemahaman para advokat terhadap KUHP yang baru, dengan harapan Paguyuban menjadi rumah hukum

“Pertemuan bedah KUHP baru ini adalah majelis Ilmu, ini langkah awal paguyuban dan akan ada selanjutnya, harapan saya kedepan ada kritik dan saran dari sesama advokat Tebingtinggi untuk kemajuan bersama” ucap tokoh muda Kaharuddin Syah SH yang berprofesi sebagai pengacara itu

.

Narasumber Prof., Dr.Maidin Gultom.S.,H yang diundang sebagai narasumber dalam diskusi Bedah KUHP baru yang nanti akan diterapkan pada Januari 2026 mendatang, memaparkan beberapa pandangan sepintas terhadap KUHP baru seperti

.

Prinsip keseimbangan, kepentingan umum (negara) dan individu, antara pelaku dan korban tindak pidana, hukum dan sikap batin, kepastian hukum dan keadilan , hukum tertulis dan hukum yang hidup dalam masyarakat

.

Ia juga menyampaikan tentang Kebaruan KUHP Nasional seperti, prinsip primum Remedium restoratif Justice, prinsip Ultimum Remedium restoratif Justice, dan reformulasi delik dan pengakuan nilai lokal (lokal wisdom)

.

Lebih lanjut Rektor universitas Katolik St Tomas Prof.Dr.Maidin Gultom.,S.H juga menyampaikan spesifikasi prinsip Ultimum Remedium restoratif Justice, KUHP baru menempatkan pidana penjara sebagai jalan terakhir, KUHP baru meninggalkan paradigma lama (retrebutif/pembalasan) menuju keadilan restoratif, rehabilitatif dan restitutif, dalam KUHP baru memberikan solusi sebagai alternatif Pidana penjara dengan pengaturan pidana pengawasan dan pidana kerja sosial disamping itu KUHP baru juga menjelaskan diskresi yang di berikan para Hakim merefleksikan judicial independence

.

Pada pemahamannya, Moderator yang di bawakan oleh Advokat senior anggota paguyuban dan penanggung jawab acara Muhammad Abdi.,S.H menyampaikan kalau KUHP baru meninggalkan paradigma peninggalan kolonial Belanda, dan mungkin berangkat dari nilai moral dan budaya yang ada di  masyarakat Indonesia, karena adalah prodak Indonesia , meski banyak kelemahan menurut pemikiran penggiat hukum nanti akan di atur dengan peraturan pemerintah, atau ada judicial reffiu ke MK

.

Bedah KUHP baru itu yang di pandu Sri Rahayu.,S.H sebagai protokoler dihadiri advokat senior Bambang Santoso.,S.H owner Badan Bantuan Hukum (BBH) Indikator kota Tebingtinggi

.

Acara yang diisi dengan sesi tanya-jawab diskusi Bedah KUHP baru, itu sempat di score pada pukul 12:15 wib istirahat, Sholat, makan (i.soma) dan dimulai kembali setelahnya, di akhiri dengan sesi foto bersama seluruh anggota paguyuban Advokat Tebingtinggi yang hadir dalam kesempatan itu.

.

(Red)

Kegiatan yang didasari atas Pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan pembaruan dari KUHP warisan kolonial Belanda

KUHP baru ini diharapkan membawa banyak perubahan mendasar dalam sistem hukum pidana nasional, baik dari segi substansi, filosofi, maupun asas hukum pidana.

Perubahan tersebut menuntut para advokat sebagai penegak hukum independen untuk memahami setiap ketentuan baru, terutama yang berkaitan dengan delik, ancaman pidana, asas legalitas, pertanggungjawaban pidana, serta ketentuan pidana khusus. Oleh karena itu, Paguyuban Advokad Tebing Tinggi mengadakan kegiatan sosialisasi KUHP baru guna meningkatkan pemahaman dan kesiapan advokat dalam penerapannya di lapangan.

Kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman terhadap substansi dan filosofi KUHP baru, membedah pengetahuan tentang perubahan pasal demi pasal penting,  dan implikasinya dalam praktik hukum pidana, menuntut profesionalisme advokat dalam fungsi pembelaan sesuai hukum nasional terbaru, juga bertujuan Membentuk forum diskusi antara advokat dan narasumber ahli terkait implementasi KUHP baru.

Ketua paguyuban Advokat Tebingtinggi Kaharuddin Syah.,S.H pada menyampaikan kalau kegiatan tersebut adalah majelis ilmu meningkatkan pemahaman para advokat terhadap KUHP yang baru, dengan harapan Paguyuban menjadi rumah hukum

“Pertemuan bedah KUHP baru ini adalah majelis Ilmu, ini langkah awal paguyuban dan akan ada selanjutnya, harapan saya kedepan ada kritik dan saran dari sesama advokat Tebingtinggi untuk kemajuan bersama” ucap tokoh muda Kaharuddin Syah SH yang berprofesi sebagai pengacara itu

.

Narasumber Prof., Dr.Maidin Gultom.S.,H yang diundang sebagai narasumber dalam diskusi Bedah KUHP baru yang nanti akan diterapkan pada Januari 2026 mendatang, memaparkan beberapa pandangan sepintas terhadap KUHP baru seperti

.

Prinsip keseimbangan, kepentingan umum (negara) dan individu, antara pelaku dan korban tindak pidana, hukum dan sikap batin, kepastian hukum dan keadilan , hukum tertulis dan hukum yang hidup dalam masyarakat

.

Ia juga menyampaikan tentang Kebaruan KUHP Nasional seperti, prinsip primum Remedium restoratif Justice, prinsip Ultimum Remedium restoratif Justice, dan reformulasi delik dan pengakuan nilai lokal (lokal wisdom)

.

Lebih lanjut Rektor universitas Katolik St Tomas Prof.Dr.Maidin Gultom.,S.H juga menyampaikan spesifikasi prinsip Ultimum Remedium restoratif Justice, KUHP baru menempatkan pidana penjara sebagai jalan terakhir, KUHP baru meninggalkan paradigma lama (retrebutif/pembalasan) menuju keadilan restoratif, rehabilitatif dan restitutif, dalam KUHP baru memberikan solusi sebagai alternatif Pidana penjara dengan pengaturan pidana pengawasan dan pidana kerja sosial disamping itu KUHP baru juga menjelaskan diskresi yang di berikan para Hakim merefleksikan judicial independence

.

Pada pemahamannya, Moderator yang di bawakan oleh Advokat senior anggota paguyuban dan penanggung jawab acara Muhammad Abdi.,S.H menyampaikan kalau KUHP baru meninggalkan paradigma peninggalan kolonial Belanda, dan mungkin berangkat dari nilai moral dan budaya yang ada di  masyarakat Indonesia, karena adalah prodak Indonesia , meski banyak kelemahan menurut pemikiran penggiat hukum nanti akan di atur dengan peraturan pemerintah, atau ada judicial reffiu ke MK

.

Bedah KUHP baru itu yang di pandu Sri Rahayu.,S.H sebagai protokoler dihadiri advokat senior Bambang Santoso.,S.H owner Badan Bantuan Hukum (BBH) Indikator kota Tebingtinggi

.

Acara yang diisi dengan sesi tanya-jawab diskusi Bedah KUHP baru, itu sempat di score pada pukul 12:15 wib istirahat, Sholat, makan (i.soma) dan dimulai kembali setelahnya, di akhiri dengan sesi foto bersama seluruh anggota paguyuban Advokat Tebingtinggi yang hadir dalam kesempatan itu.

.

(Red)

Kegiatan yang didasari atas Pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan pembaruan dari KUHP warisan kolonial Belanda

KUHP baru ini diharapkan membawa banyak perubahan mendasar dalam sistem hukum pidana nasional, baik dari segi substansi, filosofi, maupun asas hukum pidana.

Perubahan tersebut menuntut para advokat sebagai penegak hukum independen untuk memahami setiap ketentuan baru, terutama yang berkaitan dengan delik, ancaman pidana, asas legalitas, pertanggungjawaban pidana, serta ketentuan pidana khusus. Oleh karena itu, Paguyuban Advokad Tebing Tinggi mengadakan kegiatan sosialisasi KUHP baru guna meningkatkan pemahaman dan kesiapan advokat dalam penerapannya di lapangan.

Kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman terhadap substansi dan filosofi KUHP baru, membedah pengetahuan tentang perubahan pasal demi pasal penting,  dan implikasinya dalam praktik hukum pidana, menuntut profesionalisme advokat dalam fungsi pembelaan sesuai hukum nasional terbaru, juga bertujuan Membentuk forum diskusi antara advokat dan narasumber ahli terkait implementasi KUHP baru.

Ketua paguyuban Advokat Tebingtinggi Kaharuddin Syah.,S.H pada menyampaikan kalau kegiatan tersebut adalah majelis ilmu meningkatkan pemahaman para advokat terhadap KUHP yang baru, dengan harapan Paguyuban menjadi rumah hukum

“Pertemuan bedah KUHP baru ini adalah majelis Ilmu, ini langkah awal paguyuban dan akan ada selanjutnya, harapan saya kedepan ada kritik dan saran dari sesama advokat Tebingtinggi untuk kemajuan bersama” ucap tokoh muda Kaharuddin Syah SH yang berprofesi sebagai pengacara itu

.

Narasumber Prof., Dr.Maidin Gultom.S.,H yang diundang sebagai narasumber dalam diskusi Bedah KUHP baru yang nanti akan diterapkan pada Januari 2026 mendatang, memaparkan beberapa pandangan sepintas terhadap KUHP baru seperti

.

Prinsip keseimbangan, kepentingan umum (negara) dan individu, antara pelaku dan korban tindak pidana, hukum dan sikap batin, kepastian hukum dan keadilan , hukum tertulis dan hukum yang hidup dalam masyarakat

.

Ia juga menyampaikan tentang Kebaruan KUHP Nasional seperti, prinsip primum Remedium restoratif Justice, prinsip Ultimum Remedium restoratif Justice, dan reformulasi delik dan pengakuan nilai lokal (lokal wisdom)

.

Lebih lanjut Rektor universitas Katolik St Tomas Prof.Dr.Maidin Gultom.,S.H juga menyampaikan spesifikasi prinsip Ultimum Remedium restoratif Justice, KUHP baru menempatkan pidana penjara sebagai jalan terakhir, KUHP baru meninggalkan paradigma lama (retrebutif/pembalasan) menuju keadilan restoratif, rehabilitatif dan restitutif, dalam KUHP baru memberikan solusi sebagai alternatif Pidana penjara dengan pengaturan pidana pengawasan dan pidana kerja sosial disamping itu KUHP baru juga menjelaskan diskresi yang di berikan para Hakim merefleksikan judicial independence

.

Pada pemahamannya, Moderator yang di bawakan oleh Advokat senior anggota paguyuban dan penanggung jawab acara Muhammad Abdi.,S.H menyampaikan kalau KUHP baru meninggalkan paradigma peninggalan kolonial Belanda, dan mungkin berangkat dari nilai moral dan budaya yang ada di  masyarakat Indonesia, karena adalah prodak Indonesia , meski banyak kelemahan menurut pemikiran penggiat hukum nanti akan di atur dengan peraturan pemerintah, atau ada judicial reffiu ke MK

.

Bedah KUHP baru itu yang di pandu Sri Rahayu.,S.H sebagai protokoler dihadiri advokat senior Bambang Santoso.,S.H owner Badan Bantuan Hukum (BBH) Indikator kota Tebingtinggi

.

Acara yang diisi dengan sesi tanya-jawab diskusi Bedah KUHP baru, itu sempat di score pada pukul 12:15 wib istirahat, Sholat, makan (i.soma) dan dimulai kembali setelahnya, di akhiri dengan sesi foto bersama seluruh anggota paguyuban Advokat Tebingtinggi yang hadir dalam kesempatan itu.

.

(Red)

Kegiatan yang didasari atas Pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan pembaruan dari KUHP warisan kolonial Belanda

KUHP baru ini diharapkan membawa banyak perubahan mendasar dalam sistem hukum pidana nasional, baik dari segi substansi, filosofi, maupun asas hukum pidana.

Perubahan tersebut menuntut para advokat sebagai penegak hukum independen untuk memahami setiap ketentuan baru, terutama yang berkaitan dengan delik, ancaman pidana, asas legalitas, pertanggungjawaban pidana, serta ketentuan pidana khusus. Oleh karena itu, Paguyuban Advokad Tebing Tinggi mengadakan kegiatan sosialisasi KUHP baru guna meningkatkan pemahaman dan kesiapan advokat dalam penerapannya di lapangan.

Kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman terhadap substansi dan filosofi KUHP baru, membedah pengetahuan tentang perubahan pasal demi pasal penting,  dan implikasinya dalam praktik hukum pidana, menuntut profesionalisme advokat dalam fungsi pembelaan sesuai hukum nasional terbaru, juga bertujuan Membentuk forum diskusi antara advokat dan narasumber ahli terkait implementasi KUHP baru.

Ketua paguyuban Advokat Tebingtinggi Kaharuddin Syah.,S.H pada menyampaikan kalau kegiatan tersebut adalah majelis ilmu meningkatkan pemahaman para advokat terhadap KUHP yang baru, dengan harapan Paguyuban menjadi rumah hukum

“Pertemuan bedah KUHP baru ini adalah majelis Ilmu, ini langkah awal paguyuban dan akan ada selanjutnya, harapan saya kedepan ada kritik dan saran dari sesama advokat Tebingtinggi untuk kemajuan bersama” ucap tokoh muda Kaharuddin Syah SH yang berprofesi sebagai pengacara itu

.

Narasumber Prof., Dr.Maidin Gultom.S.,H yang diundang sebagai narasumber dalam diskusi Bedah KUHP baru yang nanti akan diterapkan pada Januari 2026 mendatang, memaparkan beberapa pandangan sepintas terhadap KUHP baru seperti

.

Prinsip keseimbangan, kepentingan umum (negara) dan individu, antara pelaku dan korban tindak pidana, hukum dan sikap batin, kepastian hukum dan keadilan , hukum tertulis dan hukum yang hidup dalam masyarakat

.

Ia juga menyampaikan tentang Kebaruan KUHP Nasional seperti, prinsip primum Remedium restoratif Justice, prinsip Ultimum Remedium restoratif Justice, dan reformulasi delik dan pengakuan nilai lokal (lokal wisdom)

.

Lebih lanjut Rektor universitas Katolik St Tomas Prof.Dr.Maidin Gultom.,S.H juga menyampaikan spesifikasi prinsip Ultimum Remedium restoratif Justice, KUHP baru menempatkan pidana penjara sebagai jalan terakhir, KUHP baru meninggalkan paradigma lama (retrebutif/pembalasan) menuju keadilan restoratif, rehabilitatif dan restitutif, dalam KUHP baru memberikan solusi sebagai alternatif Pidana penjara dengan pengaturan pidana pengawasan dan pidana kerja sosial disamping itu KUHP baru juga menjelaskan diskresi yang di berikan para Hakim merefleksikan judicial independence

.

Pada pemahamannya, Moderator yang di bawakan oleh Advokat senior anggota paguyuban dan penanggung jawab acara Muhammad Abdi.,S.H menyampaikan kalau KUHP baru meninggalkan paradigma peninggalan kolonial Belanda, dan mungkin berangkat dari nilai moral dan budaya yang ada di  masyarakat Indonesia, karena adalah prodak Indonesia , meski banyak kelemahan menurut pemikiran penggiat hukum nanti akan di atur dengan peraturan pemerintah, atau ada judicial reffiu ke MK

.

Bedah KUHP baru itu yang di pandu Sri Rahayu.,S.H sebagai protokoler dihadiri advokat senior Bambang Santoso.,S.H owner Badan Bantuan Hukum (BBH) Indikator kota Tebingtinggi

.

Acara yang diisi dengan sesi tanya-jawab diskusi Bedah KUHP baru, itu sempat di score pada pukul 12:15 wib istirahat, Sholat, makan (i.soma) dan dimulai kembali setelahnya, di akhiri dengan sesi foto bersama seluruh anggota paguyuban Advokat Tebingtinggi yang hadir dalam kesempatan itu.

.

(Red)

Kegiatan yang didasari atas Pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan pembaruan dari KUHP warisan kolonial Belanda

KUHP baru ini diharapkan membawa banyak perubahan mendasar dalam sistem hukum pidana nasional, baik dari segi substansi, filosofi, maupun asas hukum pidana.

Perubahan tersebut menuntut para advokat sebagai penegak hukum independen untuk memahami setiap ketentuan baru, terutama yang berkaitan dengan delik, ancaman pidana, asas legalitas, pertanggungjawaban pidana, serta ketentuan pidana khusus. Oleh karena itu, Paguyuban Advokad Tebing Tinggi mengadakan kegiatan sosialisasi KUHP baru guna meningkatkan pemahaman dan kesiapan advokat dalam penerapannya di lapangan.

Kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman terhadap substansi dan filosofi KUHP baru, membedah pengetahuan tentang perubahan pasal demi pasal penting,  dan implikasinya dalam praktik hukum pidana, menuntut profesionalisme advokat dalam fungsi pembelaan sesuai hukum nasional terbaru, juga bertujuan Membentuk forum diskusi antara advokat dan narasumber ahli terkait implementasi KUHP baru.

Ketua paguyuban Advokat Tebingtinggi Kaharuddin Syah.,S.H pada menyampaikan kalau kegiatan tersebut adalah majelis ilmu meningkatkan pemahaman para advokat terhadap KUHP yang baru, dengan harapan Paguyuban menjadi rumah hukum

“Pertemuan bedah KUHP baru ini adalah majelis Ilmu, ini langkah awal paguyuban dan akan ada selanjutnya, harapan saya kedepan ada kritik dan saran dari sesama advokat Tebingtinggi untuk kemajuan bersama” ucap tokoh muda Kaharuddin Syah SH yang berprofesi sebagai pengacara itu

.

Narasumber Prof., Dr.Maidin Gultom.S.,H yang diundang sebagai narasumber dalam diskusi Bedah KUHP baru yang nanti akan diterapkan pada Januari 2026 mendatang, memaparkan beberapa pandangan sepintas terhadap KUHP baru seperti

.

Prinsip keseimbangan, kepentingan umum (negara) dan individu, antara pelaku dan korban tindak pidana, hukum dan sikap batin, kepastian hukum dan keadilan , hukum tertulis dan hukum yang hidup dalam masyarakat

.

Ia juga menyampaikan tentang Kebaruan KUHP Nasional seperti, prinsip primum Remedium restoratif Justice, prinsip Ultimum Remedium restoratif Justice, dan reformulasi delik dan pengakuan nilai lokal (lokal wisdom)

.

Lebih lanjut Rektor universitas Katolik St Tomas Prof.Dr.Maidin Gultom.,S.H juga menyampaikan spesifikasi prinsip Ultimum Remedium restoratif Justice, KUHP baru menempatkan pidana penjara sebagai jalan terakhir, KUHP baru meninggalkan paradigma lama (retrebutif/pembalasan) menuju keadilan restoratif, rehabilitatif dan restitutif, dalam KUHP baru memberikan solusi sebagai alternatif Pidana penjara dengan pengaturan pidana pengawasan dan pidana kerja sosial disamping itu KUHP baru juga menjelaskan diskresi yang di berikan para Hakim merefleksikan judicial independence

.

Pada pemahamannya, Moderator yang di bawakan oleh Advokat senior anggota paguyuban dan penanggung jawab acara Muhammad Abdi.,S.H menyampaikan kalau KUHP baru meninggalkan paradigma peninggalan kolonial Belanda, dan mungkin berangkat dari nilai moral dan budaya yang ada di  masyarakat Indonesia, karena adalah prodak Indonesia , meski banyak kelemahan menurut pemikiran penggiat hukum nanti akan di atur dengan peraturan pemerintah, atau ada judicial reffiu ke MK

.

Bedah KUHP baru itu yang di pandu Sri Rahayu.,S.H sebagai protokoler dihadiri advokat senior Bambang Santoso.,S.H owner Badan Bantuan Hukum (BBH) Indikator kota Tebingtinggi

.

Acara yang diisi dengan sesi tanya-jawab diskusi Bedah KUHP baru, itu sempat di score pada pukul 12:15 wib istirahat, Sholat, makan (i.soma) dan dimulai kembali setelahnya, di akhiri dengan sesi foto bersama seluruh anggota paguyuban Advokat Tebingtinggi yang hadir dalam kesempatan itu.

.

(Red)

Kegiatan yang didasari atas Pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan pembaruan dari KUHP warisan kolonial Belanda

KUHP baru ini diharapkan membawa banyak perubahan mendasar dalam sistem hukum pidana nasional, baik dari segi substansi, filosofi, maupun asas hukum pidana.

Perubahan tersebut menuntut para advokat sebagai penegak hukum independen untuk memahami setiap ketentuan baru, terutama yang berkaitan dengan delik, ancaman pidana, asas legalitas, pertanggungjawaban pidana, serta ketentuan pidana khusus. Oleh karena itu, Paguyuban Advokad Tebing Tinggi mengadakan kegiatan sosialisasi KUHP baru guna meningkatkan pemahaman dan kesiapan advokat dalam penerapannya di lapangan.

Kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman terhadap substansi dan filosofi KUHP baru, membedah pengetahuan tentang perubahan pasal demi pasal penting,  dan implikasinya dalam praktik hukum pidana, menuntut profesionalisme advokat dalam fungsi pembelaan sesuai hukum nasional terbaru, juga bertujuan Membentuk forum diskusi antara advokat dan narasumber ahli terkait implementasi KUHP baru.

Ketua paguyuban Advokat Tebingtinggi Kaharuddin Syah.,S.H pada menyampaikan kalau kegiatan tersebut adalah majelis ilmu meningkatkan pemahaman para advokat terhadap KUHP yang baru, dengan harapan Paguyuban menjadi rumah hukum

“Pertemuan bedah KUHP baru ini adalah majelis Ilmu, ini langkah awal paguyuban dan akan ada selanjutnya, harapan saya kedepan ada kritik dan saran dari sesama advokat Tebingtinggi untuk kemajuan bersama” ucap tokoh muda Kaharuddin Syah SH yang berprofesi sebagai pengacara itu

.

Narasumber Prof., Dr.Maidin Gultom.S.,H yang diundang sebagai narasumber dalam diskusi Bedah KUHP baru yang nanti akan diterapkan pada Januari 2026 mendatang, memaparkan beberapa pandangan sepintas terhadap KUHP baru seperti

.

Prinsip keseimbangan, kepentingan umum (negara) dan individu, antara pelaku dan korban tindak pidana, hukum dan sikap batin, kepastian hukum dan keadilan , hukum tertulis dan hukum yang hidup dalam masyarakat

.

Ia juga menyampaikan tentang Kebaruan KUHP Nasional seperti, prinsip primum Remedium restoratif Justice, prinsip Ultimum Remedium restoratif Justice, dan reformulasi delik dan pengakuan nilai lokal (lokal wisdom)

.

Lebih lanjut Rektor universitas Katolik St Tomas Prof.Dr.Maidin Gultom.,S.H juga menyampaikan spesifikasi prinsip Ultimum Remedium restoratif Justice, KUHP baru menempatkan pidana penjara sebagai jalan terakhir, KUHP baru meninggalkan paradigma lama (retrebutif/pembalasan) menuju keadilan restoratif, rehabilitatif dan restitutif, dalam KUHP baru memberikan solusi sebagai alternatif Pidana penjara dengan pengaturan pidana pengawasan dan pidana kerja sosial disamping itu KUHP baru juga menjelaskan diskresi yang di berikan para Hakim merefleksikan judicial independence

.

Pada pemahamannya, Moderator yang di bawakan oleh Advokat senior anggota paguyuban dan penanggung jawab acara Muhammad Abdi.,S.H menyampaikan kalau KUHP baru meninggalkan paradigma peninggalan kolonial Belanda, dan mungkin berangkat dari nilai moral dan budaya yang ada di  masyarakat Indonesia, karena adalah prodak Indonesia , meski banyak kelemahan menurut pemikiran penggiat hukum nanti akan di atur dengan peraturan pemerintah, atau ada judicial reffiu ke MK

.

Bedah KUHP baru itu yang di pandu Sri Rahayu.,S.H sebagai protokoler dihadiri advokat senior Bambang Santoso.,S.H owner Badan Bantuan Hukum (BBH) Indikator kota Tebingtinggi

.

Acara yang diisi dengan sesi tanya-jawab diskusi Bedah KUHP baru, itu sempat di score pada pukul 12:15 wib istirahat, Sholat, makan (i.soma) dan dimulai kembali setelahnya, di akhiri dengan sesi foto bersama seluruh anggota paguyuban Advokat Tebingtinggi yang hadir dalam kesempatan itu.

.

(Red)

Kegiatan yang didasari atas Pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan pembaruan dari KUHP warisan kolonial Belanda

KUHP baru ini diharapkan membawa banyak perubahan mendasar dalam sistem hukum pidana nasional, baik dari segi substansi, filosofi, maupun asas hukum pidana.

Perubahan tersebut menuntut para advokat sebagai penegak hukum independen untuk memahami setiap ketentuan baru, terutama yang berkaitan dengan delik, ancaman pidana, asas legalitas, pertanggungjawaban pidana, serta ketentuan pidana khusus. Oleh karena itu, Paguyuban Advokad Tebing Tinggi mengadakan kegiatan sosialisasi KUHP baru guna meningkatkan pemahaman dan kesiapan advokat dalam penerapannya di lapangan.

Kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman terhadap substansi dan filosofi KUHP baru, membedah pengetahuan tentang perubahan pasal demi pasal penting,  dan implikasinya dalam praktik hukum pidana, menuntut profesionalisme advokat dalam fungsi pembelaan sesuai hukum nasional terbaru, juga bertujuan Membentuk forum diskusi antara advokat dan narasumber ahli terkait implementasi KUHP baru.

Ketua paguyuban Advokat Tebingtinggi Kaharuddin Syah.,S.H pada menyampaikan kalau kegiatan tersebut adalah majelis ilmu meningkatkan pemahaman para advokat terhadap KUHP yang baru, dengan harapan Paguyuban menjadi rumah hukum

“Pertemuan bedah KUHP baru ini adalah majelis Ilmu, ini langkah awal paguyuban dan akan ada selanjutnya, harapan saya kedepan ada kritik dan saran dari sesama advokat Tebingtinggi untuk kemajuan bersama” ucap tokoh muda Kaharuddin Syah SH yang berprofesi sebagai pengacara itu

.

Narasumber Prof., Dr.Maidin Gultom.S.,H yang diundang sebagai narasumber dalam diskusi Bedah KUHP baru yang nanti akan diterapkan pada Januari 2026 mendatang, memaparkan beberapa pandangan sepintas terhadap KUHP baru seperti

.

Prinsip keseimbangan, kepentingan umum (negara) dan individu, antara pelaku dan korban tindak pidana, hukum dan sikap batin, kepastian hukum dan keadilan , hukum tertulis dan hukum yang hidup dalam masyarakat

.

Ia juga menyampaikan tentang Kebaruan KUHP Nasional seperti, prinsip primum Remedium restoratif Justice, prinsip Ultimum Remedium restoratif Justice, dan reformulasi delik dan pengakuan nilai lokal (lokal wisdom)

.

Lebih lanjut Rektor universitas Katolik St Tomas Prof.Dr.Maidin Gultom.,S.H juga menyampaikan spesifikasi prinsip Ultimum Remedium restoratif Justice, KUHP baru menempatkan pidana penjara sebagai jalan terakhir, KUHP baru meninggalkan paradigma lama (retrebutif/pembalasan) menuju keadilan restoratif, rehabilitatif dan restitutif, dalam KUHP baru memberikan solusi sebagai alternatif Pidana penjara dengan pengaturan pidana pengawasan dan pidana kerja sosial disamping itu KUHP baru juga menjelaskan diskresi yang di berikan para Hakim merefleksikan judicial independence

.

Pada pemahamannya, Moderator yang di bawakan oleh Advokat senior anggota paguyuban dan penanggung jawab acara Muhammad Abdi.,S.H menyampaikan kalau KUHP baru meninggalkan paradigma peninggalan kolonial Belanda, dan mungkin berangkat dari nilai moral dan budaya yang ada di  masyarakat Indonesia, karena adalah prodak Indonesia , meski banyak kelemahan menurut pemikiran penggiat hukum nanti akan di atur dengan peraturan pemerintah, atau ada judicial reffiu ke MK

.

Bedah KUHP baru itu yang di pandu Sri Rahayu.,S.H sebagai protokoler dihadiri advokat senior Bambang Santoso.,S.H owner Badan Bantuan Hukum (BBH) Indikator kota Tebingtinggi

.

Acara yang diisi dengan sesi tanya-jawab diskusi Bedah KUHP baru, itu sempat di score pada pukul 12:15 wib istirahat, Sholat, makan (i.soma) dan dimulai kembali setelahnya, di akhiri dengan sesi foto bersama seluruh anggota paguyuban Advokat Tebingtinggi yang hadir dalam kesempatan itu.

.

(Red)

Kegiatan yang didasari atas Pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan pembaruan dari KUHP warisan kolonial Belanda

KUHP baru ini diharapkan membawa banyak perubahan mendasar dalam sistem hukum pidana nasional, baik dari segi substansi, filosofi, maupun asas hukum pidana.

Perubahan tersebut menuntut para advokat sebagai penegak hukum independen untuk memahami setiap ketentuan baru, terutama yang berkaitan dengan delik, ancaman pidana, asas legalitas, pertanggungjawaban pidana, serta ketentuan pidana khusus. Oleh karena itu, Paguyuban Advokad Tebing Tinggi mengadakan kegiatan sosialisasi KUHP baru guna meningkatkan pemahaman dan kesiapan advokat dalam penerapannya di lapangan.

Kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman terhadap substansi dan filosofi KUHP baru, membedah pengetahuan tentang perubahan pasal demi pasal penting,  dan implikasinya dalam praktik hukum pidana, menuntut profesionalisme advokat dalam fungsi pembelaan sesuai hukum nasional terbaru, juga bertujuan Membentuk forum diskusi antara advokat dan narasumber ahli terkait implementasi KUHP baru.

Ketua paguyuban Advokat Tebingtinggi Kaharuddin Syah.,S.H pada menyampaikan kalau kegiatan tersebut adalah majelis ilmu meningkatkan pemahaman para advokat terhadap KUHP yang baru, dengan harapan Paguyuban menjadi rumah hukum

“Pertemuan bedah KUHP baru ini adalah majelis Ilmu, ini langkah awal paguyuban dan akan ada selanjutnya, harapan saya kedepan ada kritik dan saran dari sesama advokat Tebingtinggi untuk kemajuan bersama” ucap tokoh muda Kaharuddin Syah SH yang berprofesi sebagai pengacara itu

.

Narasumber Prof., Dr.Maidin Gultom.S.,H yang diundang sebagai narasumber dalam diskusi Bedah KUHP baru yang nanti akan diterapkan pada Januari 2026 mendatang, memaparkan beberapa pandangan sepintas terhadap KUHP baru seperti

.

Prinsip keseimbangan, kepentingan umum (negara) dan individu, antara pelaku dan korban tindak pidana, hukum dan sikap batin, kepastian hukum dan keadilan , hukum tertulis dan hukum yang hidup dalam masyarakat

.

Ia juga menyampaikan tentang Kebaruan KUHP Nasional seperti, prinsip primum Remedium restoratif Justice, prinsip Ultimum Remedium restoratif Justice, dan reformulasi delik dan pengakuan nilai lokal (lokal wisdom)

.

Lebih lanjut Rektor universitas Katolik St Tomas Prof.Dr.Maidin Gultom.,S.H juga menyampaikan spesifikasi prinsip Ultimum Remedium restoratif Justice, KUHP baru menempatkan pidana penjara sebagai jalan terakhir, KUHP baru meninggalkan paradigma lama (retrebutif/pembalasan) menuju keadilan restoratif, rehabilitatif dan restitutif, dalam KUHP baru memberikan solusi sebagai alternatif Pidana penjara dengan pengaturan pidana pengawasan dan pidana kerja sosial disamping itu KUHP baru juga menjelaskan diskresi yang di berikan para Hakim merefleksikan judicial independence

.

Pada pemahamannya, Moderator yang di bawakan oleh Advokat senior anggota paguyuban dan penanggung jawab acara Muhammad Abdi.,S.H menyampaikan kalau KUHP baru meninggalkan paradigma peninggalan kolonial Belanda, dan mungkin berangkat dari nilai moral dan budaya yang ada di  masyarakat Indonesia, karena adalah prodak Indonesia , meski banyak kelemahan menurut pemikiran penggiat hukum nanti akan di atur dengan peraturan pemerintah, atau ada judicial reffiu ke MK

.

Bedah KUHP baru itu yang di pandu Sri Rahayu.,S.H sebagai protokoler dihadiri advokat senior Bambang Santoso.,S.H owner Badan Bantuan Hukum (BBH) Indikator kota Tebingtinggi

.

Acara yang diisi dengan sesi tanya-jawab diskusi Bedah KUHP baru, itu sempat di score pada pukul 12:15 wib istirahat, Sholat, makan (i.soma) dan dimulai kembali setelahnya, di akhiri dengan sesi foto bersama seluruh anggota paguyuban Advokat Tebingtinggi yang hadir dalam kesempatan itu.

.

(Red)

Kegiatan yang didasari atas Pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan pembaruan dari KUHP warisan kolonial Belanda

KUHP baru ini diharapkan membawa banyak perubahan mendasar dalam sistem hukum pidana nasional, baik dari segi substansi, filosofi, maupun asas hukum pidana.

Perubahan tersebut menuntut para advokat sebagai penegak hukum independen untuk memahami setiap ketentuan baru, terutama yang berkaitan dengan delik, ancaman pidana, asas legalitas, pertanggungjawaban pidana, serta ketentuan pidana khusus. Oleh karena itu, Paguyuban Advokad Tebing Tinggi mengadakan kegiatan sosialisasi KUHP baru guna meningkatkan pemahaman dan kesiapan advokat dalam penerapannya di lapangan.

Kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman terhadap substansi dan filosofi KUHP baru, membedah pengetahuan tentang perubahan pasal demi pasal penting,  dan implikasinya dalam praktik hukum pidana, menuntut profesionalisme advokat dalam fungsi pembelaan sesuai hukum nasional terbaru, juga bertujuan Membentuk forum diskusi antara advokat dan narasumber ahli terkait implementasi KUHP baru.

Ketua paguyuban Advokat Tebingtinggi Kaharuddin Syah.,S.H pada menyampaikan kalau kegiatan tersebut adalah majelis ilmu meningkatkan pemahaman para advokat terhadap KUHP yang baru, dengan harapan Paguyuban menjadi rumah hukum

“Pertemuan bedah KUHP baru ini adalah majelis Ilmu, ini langkah awal paguyuban dan akan ada selanjutnya, harapan saya kedepan ada kritik dan saran dari sesama advokat Tebingtinggi untuk kemajuan bersama” ucap tokoh muda Kaharuddin Syah SH yang berprofesi sebagai pengacara itu

.

Narasumber Prof., Dr.Maidin Gultom.S.,H yang diundang sebagai narasumber dalam diskusi Bedah KUHP baru yang nanti akan diterapkan pada Januari 2026 mendatang, memaparkan beberapa pandangan sepintas terhadap KUHP baru seperti

.

Prinsip keseimbangan, kepentingan umum (negara) dan individu, antara pelaku dan korban tindak pidana, hukum dan sikap batin, kepastian hukum dan keadilan , hukum tertulis dan hukum yang hidup dalam masyarakat

.

Ia juga menyampaikan tentang Kebaruan KUHP Nasional seperti, prinsip primum Remedium restoratif Justice, prinsip Ultimum Remedium restoratif Justice, dan reformulasi delik dan pengakuan nilai lokal (lokal wisdom)

.

Lebih lanjut Rektor universitas Katolik St Tomas Prof.Dr.Maidin Gultom.,S.H juga menyampaikan spesifikasi prinsip Ultimum Remedium restoratif Justice, KUHP baru menempatkan pidana penjara sebagai jalan terakhir, KUHP baru meninggalkan paradigma lama (retrebutif/pembalasan) menuju keadilan restoratif, rehabilitatif dan restitutif, dalam KUHP baru memberikan solusi sebagai alternatif Pidana penjara dengan pengaturan pidana pengawasan dan pidana kerja sosial disamping itu KUHP baru juga menjelaskan diskresi yang di berikan para Hakim merefleksikan judicial independence

.

Pada pemahamannya, Moderator yang di bawakan oleh Advokat senior anggota paguyuban dan penanggung jawab acara Muhammad Abdi.,S.H menyampaikan kalau KUHP baru meninggalkan paradigma peninggalan kolonial Belanda, dan mungkin berangkat dari nilai moral dan budaya yang ada di  masyarakat Indonesia, karena adalah prodak Indonesia , meski banyak kelemahan menurut pemikiran penggiat hukum nanti akan di atur dengan peraturan pemerintah, atau ada judicial reffiu ke MK

.

Bedah KUHP baru itu yang di pandu Sri Rahayu.,S.H sebagai protokoler dihadiri advokat senior Bambang Santoso.,S.H owner Badan Bantuan Hukum (BBH) Indikator kota Tebingtinggi

.

Acara yang diisi dengan sesi tanya-jawab diskusi Bedah KUHP baru, itu sempat di score pada pukul 12:15 wib istirahat, Sholat, makan (i.soma) dan dimulai kembali setelahnya, di akhiri dengan sesi foto bersama seluruh anggota paguyuban Advokat Tebingtinggi yang hadir dalam kesempatan itu.

.

(Red)

Kegiatan yang didasari atas Pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan pembaruan dari KUHP warisan kolonial Belanda

KUHP baru ini diharapkan membawa banyak perubahan mendasar dalam sistem hukum pidana nasional, baik dari segi substansi, filosofi, maupun asas hukum pidana.

Perubahan tersebut menuntut para advokat sebagai penegak hukum independen untuk memahami setiap ketentuan baru, terutama yang berkaitan dengan delik, ancaman pidana, asas legalitas, pertanggungjawaban pidana, serta ketentuan pidana khusus. Oleh karena itu, Paguyuban Advokad Tebing Tinggi mengadakan kegiatan sosialisasi KUHP baru guna meningkatkan pemahaman dan kesiapan advokat dalam penerapannya di lapangan.

Kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman terhadap substansi dan filosofi KUHP baru, membedah pengetahuan tentang perubahan pasal demi pasal penting,  dan implikasinya dalam praktik hukum pidana, menuntut profesionalisme advokat dalam fungsi pembelaan sesuai hukum nasional terbaru, juga bertujuan Membentuk forum diskusi antara advokat dan narasumber ahli terkait implementasi KUHP baru.

Ketua paguyuban Advokat Tebingtinggi Kaharuddin Syah.,S.H pada menyampaikan kalau kegiatan tersebut adalah majelis ilmu meningkatkan pemahaman para advokat terhadap KUHP yang baru, dengan harapan Paguyuban menjadi rumah hukum

“Pertemuan bedah KUHP baru ini adalah majelis Ilmu, ini langkah awal paguyuban dan akan ada selanjutnya, harapan saya kedepan ada kritik dan saran dari sesama advokat Tebingtinggi untuk kemajuan bersama” ucap tokoh muda Kaharuddin Syah SH yang berprofesi sebagai pengacara itu

.

Narasumber Prof., Dr.Maidin Gultom.S.,H yang diundang sebagai narasumber dalam diskusi Bedah KUHP baru yang nanti akan diterapkan pada Januari 2026 mendatang, memaparkan beberapa pandangan sepintas terhadap KUHP baru seperti

.

Prinsip keseimbangan, kepentingan umum (negara) dan individu, antara pelaku dan korban tindak pidana, hukum dan sikap batin, kepastian hukum dan keadilan , hukum tertulis dan hukum yang hidup dalam masyarakat

.

Ia juga menyampaikan tentang Kebaruan KUHP Nasional seperti, prinsip primum Remedium restoratif Justice, prinsip Ultimum Remedium restoratif Justice, dan reformulasi delik dan pengakuan nilai lokal (lokal wisdom)

.

Lebih lanjut Rektor universitas Katolik St Tomas Prof.Dr.Maidin Gultom.,S.H juga menyampaikan spesifikasi prinsip Ultimum Remedium restoratif Justice, KUHP baru menempatkan pidana penjara sebagai jalan terakhir, KUHP baru meninggalkan paradigma lama (retrebutif/pembalasan) menuju keadilan restoratif, rehabilitatif dan restitutif, dalam KUHP baru memberikan solusi sebagai alternatif Pidana penjara dengan pengaturan pidana pengawasan dan pidana kerja sosial disamping itu KUHP baru juga menjelaskan diskresi yang di berikan para Hakim merefleksikan judicial independence

.

Pada pemahamannya, Moderator yang di bawakan oleh Advokat senior anggota paguyuban dan penanggung jawab acara Muhammad Abdi.,S.H menyampaikan kalau KUHP baru meninggalkan paradigma peninggalan kolonial Belanda, dan mungkin berangkat dari nilai moral dan budaya yang ada di  masyarakat Indonesia, karena adalah prodak Indonesia , meski banyak kelemahan menurut pemikiran penggiat hukum nanti akan di atur dengan peraturan pemerintah, atau ada judicial reffiu ke MK

.

Bedah KUHP baru itu yang di pandu Sri Rahayu.,S.H sebagai protokoler dihadiri advokat senior Bambang Santoso.,S.H owner Badan Bantuan Hukum (BBH) Indikator kota Tebingtinggi

.

Acara yang diisi dengan sesi tanya-jawab diskusi Bedah KUHP baru, itu sempat di score pada pukul 12:15 wib istirahat, Sholat, makan (i.soma) dan dimulai kembali setelahnya, di akhiri dengan sesi foto bersama seluruh anggota paguyuban Advokat Tebingtinggi yang hadir dalam kesempatan itu.

.

(Red)

Kegiatan yang didasari atas Pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan pembaruan dari KUHP warisan kolonial Belanda

KUHP baru ini diharapkan membawa banyak perubahan mendasar dalam sistem hukum pidana nasional, baik dari segi substansi, filosofi, maupun asas hukum pidana.

Perubahan tersebut menuntut para advokat sebagai penegak hukum independen untuk memahami setiap ketentuan baru, terutama yang berkaitan dengan delik, ancaman pidana, asas legalitas, pertanggungjawaban pidana, serta ketentuan pidana khusus. Oleh karena itu, Paguyuban Advokad Tebing Tinggi mengadakan kegiatan sosialisasi KUHP baru guna meningkatkan pemahaman dan kesiapan advokat dalam penerapannya di lapangan.

Kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman terhadap substansi dan filosofi KUHP baru, membedah pengetahuan tentang perubahan pasal demi pasal penting,  dan implikasinya dalam praktik hukum pidana, menuntut profesionalisme advokat dalam fungsi pembelaan sesuai hukum nasional terbaru, juga bertujuan Membentuk forum diskusi antara advokat dan narasumber ahli terkait implementasi KUHP baru.

Ketua paguyuban Advokat Tebingtinggi Kaharuddin Syah.,S.H pada menyampaikan kalau kegiatan tersebut adalah majelis ilmu meningkatkan pemahaman para advokat terhadap KUHP yang baru, dengan harapan Paguyuban menjadi rumah hukum

“Pertemuan bedah KUHP baru ini adalah majelis Ilmu, ini langkah awal paguyuban dan akan ada selanjutnya, harapan saya kedepan ada kritik dan saran dari sesama advokat Tebingtinggi untuk kemajuan bersama” ucap tokoh muda Kaharuddin Syah SH yang berprofesi sebagai pengacara itu

.

Narasumber Prof., Dr.Maidin Gultom.S.,H yang diundang sebagai narasumber dalam diskusi Bedah KUHP baru yang nanti akan diterapkan pada Januari 2026 mendatang, memaparkan beberapa pandangan sepintas terhadap KUHP baru seperti

.

Prinsip keseimbangan, kepentingan umum (negara) dan individu, antara pelaku dan korban tindak pidana, hukum dan sikap batin, kepastian hukum dan keadilan , hukum tertulis dan hukum yang hidup dalam masyarakat

.

Ia juga menyampaikan tentang Kebaruan KUHP Nasional seperti, prinsip primum Remedium restoratif Justice, prinsip Ultimum Remedium restoratif Justice, dan reformulasi delik dan pengakuan nilai lokal (lokal wisdom)

.

Lebih lanjut Rektor universitas Katolik St Tomas Prof.Dr.Maidin Gultom.,S.H juga menyampaikan spesifikasi prinsip Ultimum Remedium restoratif Justice, KUHP baru menempatkan pidana penjara sebagai jalan terakhir, KUHP baru meninggalkan paradigma lama (retrebutif/pembalasan) menuju keadilan restoratif, rehabilitatif dan restitutif, dalam KUHP baru memberikan solusi sebagai alternatif Pidana penjara dengan pengaturan pidana pengawasan dan pidana kerja sosial disamping itu KUHP baru juga menjelaskan diskresi yang di berikan para Hakim merefleksikan judicial independence

.

Pada pemahamannya, Moderator yang di bawakan oleh Advokat senior anggota paguyuban dan penanggung jawab acara Muhammad Abdi.,S.H menyampaikan kalau KUHP baru meninggalkan paradigma peninggalan kolonial Belanda, dan mungkin berangkat dari nilai moral dan budaya yang ada di  masyarakat Indonesia, karena adalah prodak Indonesia , meski banyak kelemahan menurut pemikiran penggiat hukum nanti akan di atur dengan peraturan pemerintah, atau ada judicial reffiu ke MK

.

Bedah KUHP baru itu yang di pandu Sri Rahayu.,S.H sebagai protokoler dihadiri advokat senior Bambang Santoso.,S.H owner Badan Bantuan Hukum (BBH) Indikator kota Tebingtinggi

.

Acara yang diisi dengan sesi tanya-jawab diskusi Bedah KUHP baru, itu sempat di score pada pukul 12:15 wib istirahat, Sholat, makan (i.soma) dan dimulai kembali setelahnya, di akhiri dengan sesi foto bersama seluruh anggota paguyuban Advokat Tebingtinggi yang hadir dalam kesempatan itu.

.

(Red)

Kegiatan yang didasari atas Pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan pembaruan dari KUHP warisan kolonial Belanda

KUHP baru ini diharapkan membawa banyak perubahan mendasar dalam sistem hukum pidana nasional, baik dari segi substansi, filosofi, maupun asas hukum pidana.

Perubahan tersebut menuntut para advokat sebagai penegak hukum independen untuk memahami setiap ketentuan baru, terutama yang berkaitan dengan delik, ancaman pidana, asas legalitas, pertanggungjawaban pidana, serta ketentuan pidana khusus. Oleh karena itu, Paguyuban Advokad Tebing Tinggi mengadakan kegiatan sosialisasi KUHP baru guna meningkatkan pemahaman dan kesiapan advokat dalam penerapannya di lapangan.

Kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman terhadap substansi dan filosofi KUHP baru, membedah pengetahuan tentang perubahan pasal demi pasal penting,  dan implikasinya dalam praktik hukum pidana, menuntut profesionalisme advokat dalam fungsi pembelaan sesuai hukum nasional terbaru, juga bertujuan Membentuk forum diskusi antara advokat dan narasumber ahli terkait implementasi KUHP baru.

Ketua paguyuban Advokat Tebingtinggi Kaharuddin Syah.,S.H pada menyampaikan kalau kegiatan tersebut adalah majelis ilmu meningkatkan pemahaman para advokat terhadap KUHP yang baru, dengan harapan Paguyuban menjadi rumah hukum

“Pertemuan bedah KUHP baru ini adalah majelis Ilmu, ini langkah awal paguyuban dan akan ada selanjutnya, harapan saya kedepan ada kritik dan saran dari sesama advokat Tebingtinggi untuk kemajuan bersama” ucap tokoh muda Kaharuddin Syah SH yang berprofesi sebagai pengacara itu

.

Narasumber Prof., Dr.Maidin Gultom.S.,H yang diundang sebagai narasumber dalam diskusi Bedah KUHP baru yang nanti akan diterapkan pada Januari 2026 mendatang, memaparkan beberapa pandangan sepintas terhadap KUHP baru seperti

.

Prinsip keseimbangan, kepentingan umum (negara) dan individu, antara pelaku dan korban tindak pidana, hukum dan sikap batin, kepastian hukum dan keadilan , hukum tertulis dan hukum yang hidup dalam masyarakat

.

Ia juga menyampaikan tentang Kebaruan KUHP Nasional seperti, prinsip primum Remedium restoratif Justice, prinsip Ultimum Remedium restoratif Justice, dan reformulasi delik dan pengakuan nilai lokal (lokal wisdom)

.

Lebih lanjut Rektor universitas Katolik St Tomas Prof.Dr.Maidin Gultom.,S.H juga menyampaikan spesifikasi prinsip Ultimum Remedium restoratif Justice, KUHP baru menempatkan pidana penjara sebagai jalan terakhir, KUHP baru meninggalkan paradigma lama (retrebutif/pembalasan) menuju keadilan restoratif, rehabilitatif dan restitutif, dalam KUHP baru memberikan solusi sebagai alternatif Pidana penjara dengan pengaturan pidana pengawasan dan pidana kerja sosial disamping itu KUHP baru juga menjelaskan diskresi yang di berikan para Hakim merefleksikan judicial independence

.

Pada pemahamannya, Moderator yang di bawakan oleh Advokat senior anggota paguyuban dan penanggung jawab acara Muhammad Abdi.,S.H menyampaikan kalau KUHP baru meninggalkan paradigma peninggalan kolonial Belanda, dan mungkin berangkat dari nilai moral dan budaya yang ada di  masyarakat Indonesia, karena adalah prodak Indonesia , meski banyak kelemahan menurut pemikiran penggiat hukum nanti akan di atur dengan peraturan pemerintah, atau ada judicial reffiu ke MK

.

Bedah KUHP baru itu yang di pandu Sri Rahayu.,S.H sebagai protokoler dihadiri advokat senior Bambang Santoso.,S.H owner Badan Bantuan Hukum (BBH) Indikator kota Tebingtinggi

.

Acara yang diisi dengan sesi tanya-jawab diskusi Bedah KUHP baru, itu sempat di score pada pukul 12:15 wib istirahat, Sholat, makan (i.soma) dan dimulai kembali setelahnya, di akhiri dengan sesi foto bersama seluruh anggota paguyuban Advokat Tebingtinggi yang hadir dalam kesempatan itu.

.

(Red)

Kegiatan yang didasari atas Pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan pembaruan dari KUHP warisan kolonial Belanda

KUHP baru ini diharapkan membawa banyak perubahan mendasar dalam sistem hukum pidana nasional, baik dari segi substansi, filosofi, maupun asas hukum pidana.

Perubahan tersebut menuntut para advokat sebagai penegak hukum independen untuk memahami setiap ketentuan baru, terutama yang berkaitan dengan delik, ancaman pidana, asas legalitas, pertanggungjawaban pidana, serta ketentuan pidana khusus. Oleh karena itu, Paguyuban Advokad Tebing Tinggi mengadakan kegiatan sosialisasi KUHP baru guna meningkatkan pemahaman dan kesiapan advokat dalam penerapannya di lapangan.

Kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman terhadap substansi dan filosofi KUHP baru, membedah pengetahuan tentang perubahan pasal demi pasal penting,  dan implikasinya dalam praktik hukum pidana, menuntut profesionalisme advokat dalam fungsi pembelaan sesuai hukum nasional terbaru, juga bertujuan Membentuk forum diskusi antara advokat dan narasumber ahli terkait implementasi KUHP baru.

Ketua paguyuban Advokat Tebingtinggi Kaharuddin Syah.,S.H pada menyampaikan kalau kegiatan tersebut adalah majelis ilmu meningkatkan pemahaman para advokat terhadap KUHP yang baru, dengan harapan Paguyuban menjadi rumah hukum

“Pertemuan bedah KUHP baru ini adalah majelis Ilmu, ini langkah awal paguyuban dan akan ada selanjutnya, harapan saya kedepan ada kritik dan saran dari sesama advokat Tebingtinggi untuk kemajuan bersama” ucap tokoh muda Kaharuddin Syah SH yang berprofesi sebagai pengacara itu

.

Narasumber Prof., Dr.Maidin Gultom.S.,H yang diundang sebagai narasumber dalam diskusi Bedah KUHP baru yang nanti akan diterapkan pada Januari 2026 mendatang, memaparkan beberapa pandangan sepintas terhadap KUHP baru seperti

.

Prinsip keseimbangan, kepentingan umum (negara) dan individu, antara pelaku dan korban tindak pidana, hukum dan sikap batin, kepastian hukum dan keadilan , hukum tertulis dan hukum yang hidup dalam masyarakat

.

Ia juga menyampaikan tentang Kebaruan KUHP Nasional seperti, prinsip primum Remedium restoratif Justice, prinsip Ultimum Remedium restoratif Justice, dan reformulasi delik dan pengakuan nilai lokal (lokal wisdom)

.

Lebih lanjut Rektor universitas Katolik St Tomas Prof.Dr.Maidin Gultom.,S.H juga menyampaikan spesifikasi prinsip Ultimum Remedium restoratif Justice, KUHP baru menempatkan pidana penjara sebagai jalan terakhir, KUHP baru meninggalkan paradigma lama (retrebutif/pembalasan) menuju keadilan restoratif, rehabilitatif dan restitutif, dalam KUHP baru memberikan solusi sebagai alternatif Pidana penjara dengan pengaturan pidana pengawasan dan pidana kerja sosial disamping itu KUHP baru juga menjelaskan diskresi yang di berikan para Hakim merefleksikan judicial independence

.

Pada pemahamannya, Moderator yang di bawakan oleh Advokat senior anggota paguyuban dan penanggung jawab acara Muhammad Abdi.,S.H menyampaikan kalau KUHP baru meninggalkan paradigma peninggalan kolonial Belanda, dan mungkin berangkat dari nilai moral dan budaya yang ada di  masyarakat Indonesia, karena adalah prodak Indonesia , meski banyak kelemahan menurut pemikiran penggiat hukum nanti akan di atur dengan peraturan pemerintah, atau ada judicial reffiu ke MK

.

Bedah KUHP baru itu yang di pandu Sri Rahayu.,S.H sebagai protokoler dihadiri advokat senior Bambang Santoso.,S.H owner Badan Bantuan Hukum (BBH) Indikator kota Tebingtinggi

.

Acara yang diisi dengan sesi tanya-jawab diskusi Bedah KUHP baru, itu sempat di score pada pukul 12:15 wib istirahat, Sholat, makan (i.soma) dan dimulai kembali setelahnya, di akhiri dengan sesi foto bersama seluruh anggota paguyuban Advokat Tebingtinggi yang hadir dalam kesempatan itu.

.

(Red)

Kegiatan yang didasari atas Pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan pembaruan dari KUHP warisan kolonial Belanda

KUHP baru ini diharapkan membawa banyak perubahan mendasar dalam sistem hukum pidana nasional, baik dari segi substansi, filosofi, maupun asas hukum pidana.

Perubahan tersebut menuntut para advokat sebagai penegak hukum independen untuk memahami setiap ketentuan baru, terutama yang berkaitan dengan delik, ancaman pidana, asas legalitas, pertanggungjawaban pidana, serta ketentuan pidana khusus. Oleh karena itu, Paguyuban Advokad Tebing Tinggi mengadakan kegiatan sosialisasi KUHP baru guna meningkatkan pemahaman dan kesiapan advokat dalam penerapannya di lapangan.

Kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman terhadap substansi dan filosofi KUHP baru, membedah pengetahuan tentang perubahan pasal demi pasal penting,  dan implikasinya dalam praktik hukum pidana, menuntut profesionalisme advokat dalam fungsi pembelaan sesuai hukum nasional terbaru, juga bertujuan Membentuk forum diskusi antara advokat dan narasumber ahli terkait implementasi KUHP baru.

Ketua paguyuban Advokat Tebingtinggi Kaharuddin Syah.,S.H pada menyampaikan kalau kegiatan tersebut adalah majelis ilmu meningkatkan pemahaman para advokat terhadap KUHP yang baru, dengan harapan Paguyuban menjadi rumah hukum

“Pertemuan bedah KUHP baru ini adalah majelis Ilmu, ini langkah awal paguyuban dan akan ada selanjutnya, harapan saya kedepan ada kritik dan saran dari sesama advokat Tebingtinggi untuk kemajuan bersama” ucap tokoh muda Kaharuddin Syah SH yang berprofesi sebagai pengacara itu

.

Narasumber Prof., Dr.Maidin Gultom.S.,H yang diundang sebagai narasumber dalam diskusi Bedah KUHP baru yang nanti akan diterapkan pada Januari 2026 mendatang, memaparkan beberapa pandangan sepintas terhadap KUHP baru seperti

.

Prinsip keseimbangan, kepentingan umum (negara) dan individu, antara pelaku dan korban tindak pidana, hukum dan sikap batin, kepastian hukum dan keadilan , hukum tertulis dan hukum yang hidup dalam masyarakat

.

Ia juga menyampaikan tentang Kebaruan KUHP Nasional seperti, prinsip primum Remedium restoratif Justice, prinsip Ultimum Remedium restoratif Justice, dan reformulasi delik dan pengakuan nilai lokal (lokal wisdom)

.

Lebih lanjut Rektor universitas Katolik St Tomas Prof.Dr.Maidin Gultom.,S.H juga menyampaikan spesifikasi prinsip Ultimum Remedium restoratif Justice, KUHP baru menempatkan pidana penjara sebagai jalan terakhir, KUHP baru meninggalkan paradigma lama (retrebutif/pembalasan) menuju keadilan restoratif, rehabilitatif dan restitutif, dalam KUHP baru memberikan solusi sebagai alternatif Pidana penjara dengan pengaturan pidana pengawasan dan pidana kerja sosial disamping itu KUHP baru juga menjelaskan diskresi yang di berikan para Hakim merefleksikan judicial independence

.

Pada pemahamannya, Moderator yang di bawakan oleh Advokat senior anggota paguyuban dan penanggung jawab acara Muhammad Abdi.,S.H menyampaikan kalau KUHP baru meninggalkan paradigma peninggalan kolonial Belanda, dan mungkin berangkat dari nilai moral dan budaya yang ada di  masyarakat Indonesia, karena adalah prodak Indonesia , meski banyak kelemahan menurut pemikiran penggiat hukum nanti akan di atur dengan peraturan pemerintah, atau ada judicial reffiu ke MK

.

Bedah KUHP baru itu yang di pandu Sri Rahayu.,S.H sebagai protokoler dihadiri advokat senior Bambang Santoso.,S.H owner Badan Bantuan Hukum (BBH) Indikator kota Tebingtinggi

.

Acara yang diisi dengan sesi tanya-jawab diskusi Bedah KUHP baru, itu sempat di score pada pukul 12:15 wib istirahat, Sholat, makan (i.soma) dan dimulai kembali setelahnya, di akhiri dengan sesi foto bersama seluruh anggota paguyuban Advokat Tebingtinggi yang hadir dalam kesempatan itu.

.

(Red)

Kegiatan yang didasari atas Pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan pembaruan dari KUHP warisan kolonial Belanda

KUHP baru ini diharapkan membawa banyak perubahan mendasar dalam sistem hukum pidana nasional, baik dari segi substansi, filosofi, maupun asas hukum pidana.

Perubahan tersebut menuntut para advokat sebagai penegak hukum independen untuk memahami setiap ketentuan baru, terutama yang berkaitan dengan delik, ancaman pidana, asas legalitas, pertanggungjawaban pidana, serta ketentuan pidana khusus. Oleh karena itu, Paguyuban Advokad Tebing Tinggi mengadakan kegiatan sosialisasi KUHP baru guna meningkatkan pemahaman dan kesiapan advokat dalam penerapannya di lapangan.

Kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman terhadap substansi dan filosofi KUHP baru, membedah pengetahuan tentang perubahan pasal demi pasal penting,  dan implikasinya dalam praktik hukum pidana, menuntut profesionalisme advokat dalam fungsi pembelaan sesuai hukum nasional terbaru, juga bertujuan Membentuk forum diskusi antara advokat dan narasumber ahli terkait implementasi KUHP baru.

Ketua paguyuban Advokat Tebingtinggi Kaharuddin Syah.,S.H pada menyampaikan kalau kegiatan tersebut adalah majelis ilmu meningkatkan pemahaman para advokat terhadap KUHP yang baru, dengan harapan Paguyuban menjadi rumah hukum

“Pertemuan bedah KUHP baru ini adalah majelis Ilmu, ini langkah awal paguyuban dan akan ada selanjutnya, harapan saya kedepan ada kritik dan saran dari sesama advokat Tebingtinggi untuk kemajuan bersama” ucap tokoh muda Kaharuddin Syah SH yang berprofesi sebagai pengacara itu

.

Narasumber Prof., Dr.Maidin Gultom.S.,H yang diundang sebagai narasumber dalam diskusi Bedah KUHP baru yang nanti akan diterapkan pada Januari 2026 mendatang, memaparkan beberapa pandangan sepintas terhadap KUHP baru seperti

.

Prinsip keseimbangan, kepentingan umum (negara) dan individu, antara pelaku dan korban tindak pidana, hukum dan sikap batin, kepastian hukum dan keadilan , hukum tertulis dan hukum yang hidup dalam masyarakat

.

Ia juga menyampaikan tentang Kebaruan KUHP Nasional seperti, prinsip primum Remedium restoratif Justice, prinsip Ultimum Remedium restoratif Justice, dan reformulasi delik dan pengakuan nilai lokal (lokal wisdom)

.

Lebih lanjut Rektor universitas Katolik St Tomas Prof.Dr.Maidin Gultom.,S.H juga menyampaikan spesifikasi prinsip Ultimum Remedium restoratif Justice, KUHP baru menempatkan pidana penjara sebagai jalan terakhir, KUHP baru meninggalkan paradigma lama (retrebutif/pembalasan) menuju keadilan restoratif, rehabilitatif dan restitutif, dalam KUHP baru memberikan solusi sebagai alternatif Pidana penjara dengan pengaturan pidana pengawasan dan pidana kerja sosial disamping itu KUHP baru juga menjelaskan diskresi yang di berikan para Hakim merefleksikan judicial independence

.

Pada pemahamannya, Moderator yang di bawakan oleh Advokat senior anggota paguyuban dan penanggung jawab acara Muhammad Abdi.,S.H menyampaikan kalau KUHP baru meninggalkan paradigma peninggalan kolonial Belanda, dan mungkin berangkat dari nilai moral dan budaya yang ada di  masyarakat Indonesia, karena adalah prodak Indonesia , meski banyak kelemahan menurut pemikiran penggiat hukum nanti akan di atur dengan peraturan pemerintah, atau ada judicial reffiu ke MK

.

Bedah KUHP baru itu yang di pandu Sri Rahayu.,S.H sebagai protokoler dihadiri advokat senior Bambang Santoso.,S.H owner Badan Bantuan Hukum (BBH) Indikator kota Tebingtinggi

.

Acara yang diisi dengan sesi tanya-jawab diskusi Bedah KUHP baru, itu sempat di score pada pukul 12:15 wib istirahat, Sholat, makan (i.soma) dan dimulai kembali setelahnya, di akhiri dengan sesi foto bersama seluruh anggota paguyuban Advokat Tebingtinggi yang hadir dalam kesempatan itu.

.

(Red)

Kegiatan yang didasari atas Pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan pembaruan dari KUHP warisan kolonial Belanda

KUHP baru ini diharapkan membawa banyak perubahan mendasar dalam sistem hukum pidana nasional, baik dari segi substansi, filosofi, maupun asas hukum pidana.

Perubahan tersebut menuntut para advokat sebagai penegak hukum independen untuk memahami setiap ketentuan baru, terutama yang berkaitan dengan delik, ancaman pidana, asas legalitas, pertanggungjawaban pidana, serta ketentuan pidana khusus. Oleh karena itu, Paguyuban Advokad Tebing Tinggi mengadakan kegiatan sosialisasi KUHP baru guna meningkatkan pemahaman dan kesiapan advokat dalam penerapannya di lapangan.

Kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman terhadap substansi dan filosofi KUHP baru, membedah pengetahuan tentang perubahan pasal demi pasal penting,  dan implikasinya dalam praktik hukum pidana, menuntut profesionalisme advokat dalam fungsi pembelaan sesuai hukum nasional terbaru, juga bertujuan Membentuk forum diskusi antara advokat dan narasumber ahli terkait implementasi KUHP baru.

Ketua paguyuban Advokat Tebingtinggi Kaharuddin Syah.,S.H pada menyampaikan kalau kegiatan tersebut adalah majelis ilmu meningkatkan pemahaman para advokat terhadap KUHP yang baru, dengan harapan Paguyuban menjadi rumah hukum

“Pertemuan bedah KUHP baru ini adalah majelis Ilmu, ini langkah awal paguyuban dan akan ada selanjutnya, harapan saya kedepan ada kritik dan saran dari sesama advokat Tebingtinggi untuk kemajuan bersama” ucap tokoh muda Kaharuddin Syah SH yang berprofesi sebagai pengacara itu

.

Narasumber Prof., Dr.Maidin Gultom.S.,H yang diundang sebagai narasumber dalam diskusi Bedah KUHP baru yang nanti akan diterapkan pada Januari 2026 mendatang, memaparkan beberapa pandangan sepintas terhadap KUHP baru seperti

.

Prinsip keseimbangan, kepentingan umum (negara) dan individu, antara pelaku dan korban tindak pidana, hukum dan sikap batin, kepastian hukum dan keadilan , hukum tertulis dan hukum yang hidup dalam masyarakat

.

Ia juga menyampaikan tentang Kebaruan KUHP Nasional seperti, prinsip primum Remedium restoratif Justice, prinsip Ultimum Remedium restoratif Justice, dan reformulasi delik dan pengakuan nilai lokal (lokal wisdom)

.

Lebih lanjut Rektor universitas Katolik St Tomas Prof.Dr.Maidin Gultom.,S.H juga menyampaikan spesifikasi prinsip Ultimum Remedium restoratif Justice, KUHP baru menempatkan pidana penjara sebagai jalan terakhir, KUHP baru meninggalkan paradigma lama (retrebutif/pembalasan) menuju keadilan restoratif, rehabilitatif dan restitutif, dalam KUHP baru memberikan solusi sebagai alternatif Pidana penjara dengan pengaturan pidana pengawasan dan pidana kerja sosial disamping itu KUHP baru juga menjelaskan diskresi yang di berikan para Hakim merefleksikan judicial independence

.

Pada pemahamannya, Moderator yang di bawakan oleh Advokat senior anggota paguyuban dan penanggung jawab acara Muhammad Abdi.,S.H menyampaikan kalau KUHP baru meninggalkan paradigma peninggalan kolonial Belanda, dan mungkin berangkat dari nilai moral dan budaya yang ada di  masyarakat Indonesia, karena adalah prodak Indonesia , meski banyak kelemahan menurut pemikiran penggiat hukum nanti akan di atur dengan peraturan pemerintah, atau ada judicial reffiu ke MK

.

Bedah KUHP baru itu yang di pandu Sri Rahayu.,S.H sebagai protokoler dihadiri advokat senior Bambang Santoso.,S.H owner Badan Bantuan Hukum (BBH) Indikator kota Tebingtinggi

.

Acara yang diisi dengan sesi tanya-jawab diskusi Bedah KUHP baru, itu sempat di score pada pukul 12:15 wib istirahat, Sholat, makan (i.soma) dan dimulai kembali setelahnya, di akhiri dengan sesi foto bersama seluruh anggota paguyuban Advokat Tebingtinggi yang hadir dalam kesempatan itu.

.

(Red)

Kegiatan yang didasari atas Pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan pembaruan dari KUHP warisan kolonial Belanda

KUHP baru ini diharapkan membawa banyak perubahan mendasar dalam sistem hukum pidana nasional, baik dari segi substansi, filosofi, maupun asas hukum pidana.

Perubahan tersebut menuntut para advokat sebagai penegak hukum independen untuk memahami setiap ketentuan baru, terutama yang berkaitan dengan delik, ancaman pidana, asas legalitas, pertanggungjawaban pidana, serta ketentuan pidana khusus. Oleh karena itu, Paguyuban Advokad Tebing Tinggi mengadakan kegiatan sosialisasi KUHP baru guna meningkatkan pemahaman dan kesiapan advokat dalam penerapannya di lapangan.

Kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman terhadap substansi dan filosofi KUHP baru, membedah pengetahuan tentang perubahan pasal demi pasal penting,  dan implikasinya dalam praktik hukum pidana, menuntut profesionalisme advokat dalam fungsi pembelaan sesuai hukum nasional terbaru, juga bertujuan Membentuk forum diskusi antara advokat dan narasumber ahli terkait implementasi KUHP baru.

Ketua paguyuban Advokat Tebingtinggi Kaharuddin Syah.,S.H pada menyampaikan kalau kegiatan tersebut adalah majelis ilmu meningkatkan pemahaman para advokat terhadap KUHP yang baru, dengan harapan Paguyuban menjadi rumah hukum

“Pertemuan bedah KUHP baru ini adalah majelis Ilmu, ini langkah awal paguyuban dan akan ada selanjutnya, harapan saya kedepan ada kritik dan saran dari sesama advokat Tebingtinggi untuk kemajuan bersama” ucap tokoh muda Kaharuddin Syah SH yang berprofesi sebagai pengacara itu

.

Narasumber Prof., Dr.Maidin Gultom.S.,H yang diundang sebagai narasumber dalam diskusi Bedah KUHP baru yang nanti akan diterapkan pada Januari 2026 mendatang, memaparkan beberapa pandangan sepintas terhadap KUHP baru seperti

.

Prinsip keseimbangan, kepentingan umum (negara) dan individu, antara pelaku dan korban tindak pidana, hukum dan sikap batin, kepastian hukum dan keadilan , hukum tertulis dan hukum yang hidup dalam masyarakat

.

Ia juga menyampaikan tentang Kebaruan KUHP Nasional seperti, prinsip primum Remedium restoratif Justice, prinsip Ultimum Remedium restoratif Justice, dan reformulasi delik dan pengakuan nilai lokal (lokal wisdom)

.

Lebih lanjut Rektor universitas Katolik St Tomas Prof.Dr.Maidin Gultom.,S.H juga menyampaikan spesifikasi prinsip Ultimum Remedium restoratif Justice, KUHP baru menempatkan pidana penjara sebagai jalan terakhir, KUHP baru meninggalkan paradigma lama (retrebutif/pembalasan) menuju keadilan restoratif, rehabilitatif dan restitutif, dalam KUHP baru memberikan solusi sebagai alternatif Pidana penjara dengan pengaturan pidana pengawasan dan pidana kerja sosial disamping itu KUHP baru juga menjelaskan diskresi yang di berikan para Hakim merefleksikan judicial independence

.

Pada pemahamannya, Moderator yang di bawakan oleh Advokat senior anggota paguyuban dan penanggung jawab acara Muhammad Abdi.,S.H menyampaikan kalau KUHP baru meninggalkan paradigma peninggalan kolonial Belanda, dan mungkin berangkat dari nilai moral dan budaya yang ada di  masyarakat Indonesia, karena adalah prodak Indonesia , meski banyak kelemahan menurut pemikiran penggiat hukum nanti akan di atur dengan peraturan pemerintah, atau ada judicial reffiu ke MK

.

Bedah KUHP baru itu yang di pandu Sri Rahayu.,S.H sebagai protokoler dihadiri advokat senior Bambang Santoso.,S.H owner Badan Bantuan Hukum (BBH) Indikator kota Tebingtinggi

.

Acara yang diisi dengan sesi tanya-jawab diskusi Bedah KUHP baru, itu sempat di score pada pukul 12:15 wib istirahat, Sholat, makan (i.soma) dan dimulai kembali setelahnya, di akhiri dengan sesi foto bersama seluruh anggota paguyuban Advokat Tebingtinggi yang hadir dalam kesempatan itu.

.

(Red)

Kegiatan yang didasari atas Pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan pembaruan dari KUHP warisan kolonial Belanda

KUHP baru ini diharapkan membawa banyak perubahan mendasar dalam sistem hukum pidana nasional, baik dari segi substansi, filosofi, maupun asas hukum pidana.

Perubahan tersebut menuntut para advokat sebagai penegak hukum independen untuk memahami setiap ketentuan baru, terutama yang berkaitan dengan delik, ancaman pidana, asas legalitas, pertanggungjawaban pidana, serta ketentuan pidana khusus. Oleh karena itu, Paguyuban Advokad Tebing Tinggi mengadakan kegiatan sosialisasi KUHP baru guna meningkatkan pemahaman dan kesiapan advokat dalam penerapannya di lapangan.

Kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman terhadap substansi dan filosofi KUHP baru, membedah pengetahuan tentang perubahan pasal demi pasal penting,  dan implikasinya dalam praktik hukum pidana, menuntut profesionalisme advokat dalam fungsi pembelaan sesuai hukum nasional terbaru, juga bertujuan Membentuk forum diskusi antara advokat dan narasumber ahli terkait implementasi KUHP baru.

Ketua paguyuban Advokat Tebingtinggi Kaharuddin Syah.,S.H pada menyampaikan kalau kegiatan tersebut adalah majelis ilmu meningkatkan pemahaman para advokat terhadap KUHP yang baru, dengan harapan Paguyuban menjadi rumah hukum

“Pertemuan bedah KUHP baru ini adalah majelis Ilmu, ini langkah awal paguyuban dan akan ada selanjutnya, harapan saya kedepan ada kritik dan saran dari sesama advokat Tebingtinggi untuk kemajuan bersama” ucap tokoh muda Kaharuddin Syah SH yang berprofesi sebagai pengacara itu

.

Narasumber Prof., Dr.Maidin Gultom.S.,H yang diundang sebagai narasumber dalam diskusi Bedah KUHP baru yang nanti akan diterapkan pada Januari 2026 mendatang, memaparkan beberapa pandangan sepintas terhadap KUHP baru seperti

.

Prinsip keseimbangan, kepentingan umum (negara) dan individu, antara pelaku dan korban tindak pidana, hukum dan sikap batin, kepastian hukum dan keadilan , hukum tertulis dan hukum yang hidup dalam masyarakat

.

Ia juga menyampaikan tentang Kebaruan KUHP Nasional seperti, prinsip primum Remedium restoratif Justice, prinsip Ultimum Remedium restoratif Justice, dan reformulasi delik dan pengakuan nilai lokal (lokal wisdom)

.

Lebih lanjut Rektor universitas Katolik St Tomas Prof.Dr.Maidin Gultom.,S.H juga menyampaikan spesifikasi prinsip Ultimum Remedium restoratif Justice, KUHP baru menempatkan pidana penjara sebagai jalan terakhir, KUHP baru meninggalkan paradigma lama (retrebutif/pembalasan) menuju keadilan restoratif, rehabilitatif dan restitutif, dalam KUHP baru memberikan solusi sebagai alternatif Pidana penjara dengan pengaturan pidana pengawasan dan pidana kerja sosial disamping itu KUHP baru juga menjelaskan diskresi yang di berikan para Hakim merefleksikan judicial independence

.

Pada pemahamannya, Moderator yang di bawakan oleh Advokat senior anggota paguyuban dan penanggung jawab acara Muhammad Abdi.,S.H menyampaikan kalau KUHP baru meninggalkan paradigma peninggalan kolonial Belanda, dan mungkin berangkat dari nilai moral dan budaya yang ada di  masyarakat Indonesia, karena adalah prodak Indonesia , meski banyak kelemahan menurut pemikiran penggiat hukum nanti akan di atur dengan peraturan pemerintah, atau ada judicial reffiu ke MK

.

Bedah KUHP baru itu yang di pandu Sri Rahayu.,S.H sebagai protokoler dihadiri advokat senior Bambang Santoso.,S.H owner Badan Bantuan Hukum (BBH) Indikator kota Tebingtinggi

.

Acara yang diisi dengan sesi tanya-jawab diskusi Bedah KUHP baru, itu sempat di score pada pukul 12:15 wib istirahat, Sholat, makan (i.soma) dan dimulai kembali setelahnya, di akhiri dengan sesi foto bersama seluruh anggota paguyuban Advokat Tebingtinggi yang hadir dalam kesempatan itu.

.

(Red)

Kegiatan yang didasari atas Pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan pembaruan dari KUHP warisan kolonial Belanda

KUHP baru ini diharapkan membawa banyak perubahan mendasar dalam sistem hukum pidana nasional, baik dari segi substansi, filosofi, maupun asas hukum pidana.

Perubahan tersebut menuntut para advokat sebagai penegak hukum independen untuk memahami setiap ketentuan baru, terutama yang berkaitan dengan delik, ancaman pidana, asas legalitas, pertanggungjawaban pidana, serta ketentuan pidana khusus. Oleh karena itu, Paguyuban Advokad Tebing Tinggi mengadakan kegiatan sosialisasi KUHP baru guna meningkatkan pemahaman dan kesiapan advokat dalam penerapannya di lapangan.

Kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman terhadap substansi dan filosofi KUHP baru, membedah pengetahuan tentang perubahan pasal demi pasal penting,  dan implikasinya dalam praktik hukum pidana, menuntut profesionalisme advokat dalam fungsi pembelaan sesuai hukum nasional terbaru, juga bertujuan Membentuk forum diskusi antara advokat dan narasumber ahli terkait implementasi KUHP baru.

Ketua paguyuban Advokat Tebingtinggi Kaharuddin Syah.,S.H pada menyampaikan kalau kegiatan tersebut adalah majelis ilmu meningkatkan pemahaman para advokat terhadap KUHP yang baru, dengan harapan Paguyuban menjadi rumah hukum

“Pertemuan bedah KUHP baru ini adalah majelis Ilmu, ini langkah awal paguyuban dan akan ada selanjutnya, harapan saya kedepan ada kritik dan saran dari sesama advokat Tebingtinggi untuk kemajuan bersama” ucap tokoh muda Kaharuddin Syah SH yang berprofesi sebagai pengacara itu

.

Narasumber Prof., Dr.Maidin Gultom.S.,H yang diundang sebagai narasumber dalam diskusi Bedah KUHP baru yang nanti akan diterapkan pada Januari 2026 mendatang, memaparkan beberapa pandangan sepintas terhadap KUHP baru seperti

.

Prinsip keseimbangan, kepentingan umum (negara) dan individu, antara pelaku dan korban tindak pidana, hukum dan sikap batin, kepastian hukum dan keadilan , hukum tertulis dan hukum yang hidup dalam masyarakat

.

Ia juga menyampaikan tentang Kebaruan KUHP Nasional seperti, prinsip primum Remedium restoratif Justice, prinsip Ultimum Remedium restoratif Justice, dan reformulasi delik dan pengakuan nilai lokal (lokal wisdom)

.

Lebih lanjut Rektor universitas Katolik St Tomas Prof.Dr.Maidin Gultom.,S.H juga menyampaikan spesifikasi prinsip Ultimum Remedium restoratif Justice, KUHP baru menempatkan pidana penjara sebagai jalan terakhir, KUHP baru meninggalkan paradigma lama (retrebutif/pembalasan) menuju keadilan restoratif, rehabilitatif dan restitutif, dalam KUHP baru memberikan solusi sebagai alternatif Pidana penjara dengan pengaturan pidana pengawasan dan pidana kerja sosial disamping itu KUHP baru juga menjelaskan diskresi yang di berikan para Hakim merefleksikan judicial independence

.

Pada pemahamannya, Moderator yang di bawakan oleh Advokat senior anggota paguyuban dan penanggung jawab acara Muhammad Abdi.,S.H menyampaikan kalau KUHP baru meninggalkan paradigma peninggalan kolonial Belanda, dan mungkin berangkat dari nilai moral dan budaya yang ada di  masyarakat Indonesia, karena adalah prodak Indonesia , meski banyak kelemahan menurut pemikiran penggiat hukum nanti akan di atur dengan peraturan pemerintah, atau ada judicial reffiu ke MK

.

Bedah KUHP baru itu yang di pandu Sri Rahayu.,S.H sebagai protokoler dihadiri advokat senior Bambang Santoso.,S.H owner Badan Bantuan Hukum (BBH) Indikator kota Tebingtinggi

.

Acara yang diisi dengan sesi tanya-jawab diskusi Bedah KUHP baru, itu sempat di score pada pukul 12:15 wib istirahat, Sholat, makan (i.soma) dan dimulai kembali setelahnya, di akhiri dengan sesi foto bersama seluruh anggota paguyuban Advokat Tebingtinggi yang hadir dalam kesempatan itu.

.

(Red)