Gi-media.com Batu Bara, Sumut – Sudah sebelas bulan laporan Ponirin di Polres Batu Bara, namun hingga saat ini laporan Ponirin Diduga tidak berjalan sesui SOP, Laporan pengrusakan pohon sawit milik Ponirin pada tanggal 12 Maret 2020, dengan LP/ 154/IV/2020/SU/Res Batubara, dengan bukti-bukti suda lengkap, Ponirin pun suda menyampaikan Barang Bukti Vidio nya, saksi-saksi juga suda diperiksa.
“Saya suda mohon pada Kapolri, DPR RI, sudah dilaksanakan RDP oleh komisi A DPRD Sumut, saat itu hadir pihak Marisa, Pihak Poldasu dan Polres Betubara, namun laporan saya mandek, anehnya saya berkali-kali di panggil ke Poldasu atas laporan Marisa pula, Komisi A DPRD Sumut Merekom pada Polisi agar mencabut plang yang di pasang kelompok Marisa”
“Kita ngadu pada Polisi agar urusan bisa cepat selesai, namun urusan tak ada titik terang, untung tak dapat kita raih rugi sudah pasti”, Pak Kapoldasu dan Pak Kapolri kami mohon keadilan, ucap Ponirin.
Polemic pengrusakan pohon sawit di lahan milik Ponirin menuai komentar di berbagia kalangan Masyarkat, Seperti dikatakan SS Pangaribuan S.H,M.hum, pakar hukum pidana Provinsi Sumatera Utara ini mengatakan,
BeritaTerkait
“terkait pengrusakan pohon sawit di lahan milik Ponirin yang saat ini sangat viral di media sosial, seharusnya pihak kepolisian jangan berfokus pada terduga Marisa saja, hal itu akan membuat buram kasus tersebut” ungkapnya
“Marisa merupakan oknum polisi, wajar bila terkait dugaan yang membelitnya harus berurusan dengan Provam Poldasu, namun kita jangan lupa, selain Marisa, masi ada terduga pelaku yang lain yaitu, Oprator Excafator, Suami Marisa, dan orang-orang yang diduga ikut membatu terjadinya aksi barbar pengrusakan pohon sawit milik Ponirin saat itu” jelasnya
Lanjutnya lagi “Seharusnya Polres Batubara maupun Poldasu segera priksa para terduga pelaku lain, selain Marisa, agar kasus ini bisa berjalan, kesampingkan dulu terduga Marisa yang masi dalam proses penyidikan di Provam Poldasu, Sat Reskrim dan DirKrimum harus berkosentrasi pada pelaku lain yang bukan oknum polisi, apabila penyidik tidak segera melakukan itu, maka mereka dianggap melanggar SOP penyidikan, dan bisa diperiksa oleh Provam” ungkapnya
Masi Kata Khaliamat,”Pada dasarnya, merusak tanaman milik orang lain berarti merusak barang milik orang lain, mengenai pengrusakkan barang milik orang lain, hal tersebut diatur dalam Pasal 406 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”) yang berbunyi:
“Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.”
Unsur-unsur Pasal 406 ayat (1) KUHP adalah sebagai berikut :
Barangsiapa (seseorang),Dengan sengaja dan melawan hukum melakukan perbuatan menghancurkan, merusakkan, membuat tidak dapat dipakai, atau menghilangkan,atau Barang yang seluruhnya,atau sebagian milik orang lain.
“Apabila perbuatan tersebut dilakukan oleh lebih dari satu orang, maka berdasarkan Pasal 412 KUHP hukuman dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP (2 tahun 8 bulan) akan ditambah dengan sepertiganya.
Akan tetapi, ini hanya berlaku apabila kerugian yang diderita oleh korban lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah), yang berdasarkan Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batas Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP.
Jumlah tersebut telah dikonversi menjadi Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah),sehingga apabila jumlah kerugian akibat perusakan tanaman tersebut tidak lebih dari Rp. 2.500.000,-, maka pasal yang akan digunakan adalah Pasal 407 ayat (1) KUHP dan atas perusakan yang dilakukan bersama-sama tersebut tidak dapat dikenakan Pasal 412 KUHP.
“Bila Kepolisian mengalami gendala terkait jumla kerugaian yang dialami korban,polisi bisa memintah saksi ahli untuk menghitung kerugian korban.
“Apakah orang yang menyuruh orang lain dengan cara mengupahnya untuk merusak barang orang lain bisa dikenakan pasal 406 KUHP dan perlakuan hukum apa yang akan diterapkan kepada orang yang diupahnya tersebut,orang yang disuruh atau diupah tersebut adalah tukang yang bekerja sesuai dengan pekerjaannya.
“Unsur-unsur dari Pasal 406 KUHP, yaitu : barangsiapa,dengan sengaja dan melawan hukum Melakukan perbuatan menghancurkan, merusakkan, membuat tidak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu,barang tersebut seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain,maka pelakunya dapat dihukum pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan atau denda paling banyak Rp 4.500.
Dalam peristiwa di atas, orang yang menyuruh melakukan memang bukan pelaku yang secara langsung melakukan tindak pidana,akan tetapi dalam hukum pidana, pihak yang dapat dipidana sebagai pelaku tidak terbatas hanya pada pelaku yang melakukan tindak pidana tersebut secara langsung.
Dalam hukum pidana, yang digolongkan/dianggap sebagai pelaku (dader) tindak pidana setidaknya ada 4 macam sebagaimana diatur dalam Pasal 55 KUHP (disarikan dari buku “Hukum Pidana” karangan Jan Remmelink, hal. 306-328), yaitu:
1. mereka yang melakukan sendiri sesuatu perbuatan pidana (plegen).
2.mereka yang menyuruh orang lain untuk melakukan sesuatu perbuatan pidana (doen plegen);
3.mereka yang turut serta (bersama-sama) melakukan sesuatu perbuatan pidana (medeplegen); dan
4.mereka yang dengan sengaja menganjurkan (menggerakkan) orang lain untuk melakukan perbuatan pidana (uitloking).
Dalam hukum pidana juga dikenal pembantu suatu kejahatan (medeplighitige) yang diatur dalam Pasal 56 KUHP yang menyatakan,Dipidana sebagai pembantu (medeplichtige) suatu kejahatan :
1.Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan;
2.Mereka yang sengaja memberikan kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.
Dalam peristiwa yang Anda ceritakan, maka ini termasuk ke dalam tindakan yang menyuruh orang lain untuk melakukan sesuatu perbuatan pidana (doen plegen),dan orang tersebut mendapatkan hukuman yang sama dengan pelaku yang secara langsung melakukan tindakan perusakan tersebut.
Sehingga orang yang menyuruh tukang tersebut untuk melakukan pengrusakan dapat dipidana seperti layaknya pelaku yang secara langsung melakukan tindak pidana perusakan sesuai ketentuan Pasal 406 KUHP..
Sedangkan untuk tukang yang menerima upah, apabila dia tidak tahu bahwa perintah tersebut bertujuan untuk merusakkan sesuatu (misalnya tukang tersebut mengira bahwa ia memang harus menghancurkan suatu bangunan karena memang tidak terpakai lagi dan akan dibuat bangunan baru), maka dalam hal ini tidak ada unsur kesengajaan untuk merusakkan sesuatu milik orang lain dengan cara yang melawan hukum.
Tetapi,apabila tukang tersebut tahu bahwa perintah tersebut dari awal memang untuk merugikan orang lain dengan cara merusakkan barang tersebut, maka ada unsur kesengajaan pada tindakan tukang tersebut dapat dipidana sebagai pelaku berdasarkan Pasal 406 KUHP,jelasnya mengahiri.
Sebelumnya diberitakan bahwa Ponirin warga Tebingtinggi, pemilik lahan di Dusun Satu(I) Desa Kualatanjung kecamatan Sei Suka Kabupaten Batu Bara yang dibelinya dari Cipto Darminto pada tahun 2010,lahan tersebut dirusak oleh klompok Marisa pada bulan April 2020.
Lahan yang sudah 10 tahun dikelolanya Ponirin dengan tanaman sawit diatas nya sebanyak kurang lebih 400 pohon,sebelumnya tidak perna ada konplik perbatasan ( Sepadan ) antara Ponirin dan Alfonso Simanjuntak yang tak lain adalah orang tua dari Oknum Polwan Marisa
Namun pada bulan April 2020, Marisa Simanjuntak bersama Suami dan sekelompok orang datang membawa alat berat (excavator) dan merusak tanaman sawit di lahan milik Ponirin.
Tindakan pengrusakan itu dilaporkan Ponirin pada Polres Batubara, pihak Polres Batubara pun kemudian memetakan permasalahan dan memasang police line,tempat kejadian perkara di sterilkan
Namun Orang suruhan Marisa malah memasang plang merek di areal tanah yang telah dipasang police line itu,atas perbuatan orang suruhan Marisa,pihak Polres Batu Bara belum mengambil tindakan dan memberikan teguran.
Suda 11 bulan Ponirin tidak bisa memanen Tandan Buah Segar (TBS) dilahan miliknya,Ponirin yang bertahun Tahun mengelola lahan sawit itu merasa heran dan bingung terkait kepastian hukum yang telah di upayakan nya ke Polres BatuBara ponirin pun ahirnya berkali-kali panggil ke Polda Sumut karena laporan Marisa.
Sampai berita disampaikan pada redaksi,Kapolres Batu Bara AKBP Ikhwan Lubis,dan Kapoldasu Irjen Panca Simanjutak belum mau memberikan tanggapan.(R-01/Tim)
Discussion about this post