Gi-Media.com – Jakarta, 14 Januari 2026. Sejak dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP)
diluncurkan tahun 2010 hingga 2025, sebanyak 1.877.747 masyarakat berpenghasilan rendah
(MBR) telah menikmati manfaat dari program pembiayaan perumahan ini. Telah digelontorkan
dana sebanyak Rp185,87 triliun sebagai bentuk kehadiran pemerintah di tengah masyarakat
dalam mewujudkan rumah pertama yang layak huni di seluruh wilayah Indonesia.
Tercatat tahun 2010 disalurkan dana FLPP untuk 7.959 unit rumah senilai Rp242,65 miliar.
Menyusul tahun 2011 sebanyak 109.592 unit rumah (Rp3,69 triliun), tahun 2012 sebanyak 64.785
unit rumah (Rp2,59 triliun). Sedangkan tahun 2013 sebanyak 102.711 unit rumah juga telah
disalurkan senilai Rp5,36 triliun. Enam tahun setelahnya berturut-turut terjadi penurunan dari
tahun 2013, yaitu tahun 2014 sebanyak 76.057 unit (Rp4,66 triliun), tahun 2015 sebanyak 76.488
unit rumah (Rp6,05 triliun), tahun 2016 sebanyak 58.469 unit rumah (Rp5,63 triliun), tahun 2017
sebanyak 23.763 unit rumah (Rp2,71 triliun). Realisasi penyaluran dana FLPP mulai naik lagi tahun
2018 sebanyak 57.939 unit rumah (Rp5,89 triliun), dan tahun 2019 sebanyak 77.835 unit rumah
(Rp7,55 triliun).
Peningkatan penyaluran dana FLPP terlihatdi tahun-tahun berikutnya. Tahun 2020 sebanyak
109.253 unit rumah (Rp11,23 triliun), tahun 2021 sebanyak 178.728 unit rumah senilai Rp19,58
triliun. Tahun 2022 telah tersalurkan dana FLPP sebanyak 226.000 unit rumah senilai Rp25,15
triliun. Diikuti tahun 2023 sebanyak 229.000 unit rumah (Rp26,32 triliun), tahun berikutnya
sebanyak 200.300 unit rumah senilai Rp24,58 triliun dan tahun 2025 tersalurkan dana FLPP,
tertinggi sepanjang Sejarah di level 278.868 unit rumah senilai Rp34,64 triliun.
“Kami sangat mengapresiasi kerja sama yang terjalin dan dukungan yang luar biasa dari 40
bank penyalur dan 8.113 pengembang yang berada di bawah 22 asosiasi pengembang
perumahan yang tersebar 13.249 lokasi di seluruh Indonesia. 1,87 juta lebih MBR bukan lah
angka yang kecil. Kami berharap tahun ini, kinerja akan semakin ditingkatkan sehingga semakin
banyak MBR yang bisa menikmati fasilitas pembiayaan perumahan,” ujar Komisioner BP
Tapera, Heru Pudyo Nugro mengapresiasi.
Menilik dari pencapaian tahun 2025 menurut Komisioner Heru Pudyo Nugroho, penghasilan Rp3-
5 juta mendominasi profil debitur hingga 147.269 orang dengan pilihan jangka waktu cicilan 10 –
15 tahun. Mayoritas penerima manfaat tertinggi bekerja di sektor swasta sebanyak 73,63% yang
mencapai 205.330 unit rumah. “Kami melihat profil debitur ini tidak akan banyak berubah di
tahun 2026. Keberhasilan realisasi 2025 turut didorong oleh kemudahan akses pembiayaan awal
yang bergantung pada skema DP yang minim,”ungkap Komisioner Heru demikian ia biasa disapa.
Tahun 2026 menurut Komisioner Heru, sesuai dengan Nota Keuangan tahun 2026, Pemerintah
mengalokasikan pencadangan pembiayaan investasi untuk memenuhi potensi penambahan
target penyaluran FLPP sampai dengan 350.000 unit rumah. Saat ini DIPA telah tersedia untuk
dana FLPP sebanyak 285.000 unit rumah dengan total kebutuhan dana sebesar Rp36,6 triliun
yang terdiri dari anggaran DIPA sebesar Rp25, 1 triliun dan sisanya dari pengembalian pokok
sebesar Rp10,2 triliun yang digulirkan kembali serta saldo awal tahun 2026 sebesar Rp4,6
triliun.
“Karena target hingga 350 ribu unit rumah ditetapkan pada awal tahun maka tingkat
pencapaiannya sangat besar. Para pelaku bisnis, baik 43 bank penyalur maupun seluruh
pengembang jauh lebih siap dengan target yang ditetapkan. Semua target ini sudah kami
tuangkan dalam perjanjian kerja sama yang sudah disepakati oleh semua pihak,” ujar
Komisioner menegaskan.
Tahun ini BP Tapera optimis dalam target yang ditetapkan akan tercapai dengan berbagaistrategi
peningkatan penyaluran dana FLPP. Salah satunya adalah terjadinya peningkatan penyaluran
dana FLPP untuk non formal sebesar 15%. “Jika tahun 2025 dalam perjanjian dengan bank
penyalur hanya mengalokasikan 10% untuk non formal, namun tahun ini meningkat menjadi
15%. Sehingga diharapkan akan semakin banyak non formal yang akan menikmati pembiayaan
KPR Sejahtera FLPP dan semakin merata di seluruh Indonesia. Hal ini akan semakin memperluas
akses bagi ART, Ojol, pedagang sayur dan profesi non formal lainnya dalam memiliki rumah layak
huni,” ungkap Komisioner Heru.
Selain itu, BP Tapera juga menyiapkan diversifikasi produk berupa pengembangan skema
program FLPP yang terdiri dari Kredit Bangun Rumah dan Kredit Renovasi Rumah. “Saat ini kami
sedang menyiapkan aturan main dan peraturannya Badan sesuai dengan petunjuk pelaksanaan
(juklak) yang ditetapkan oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman,” ujar Komisioner Heru.
Discussion about this post