Gi-media.com Jakarta, Setelah sempat menjadi perhatian publik karena rusak parah,
Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) Polda Metro Jaya di Jalan Jenderal Sudirman akhirnya selesai diperbaiki.
Proyek perbaikan yang menelan biaya sekitar Rp35 miliar ini kini sudah bisa digunakan masyarakat.
Di sisi lain, PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) memastikan seluruh halte yang sempat ditutup imbas perbaikan infrastruktur kini beroperasi normal.
JPO sebagai Simpul Mobilitas
JPO Polda Metro memiliki posisi strategis sebagai simpul mobilitas pejalan kaki yang menghubungkan kawasan perkantoran, pusat bisnis, dan akses ke Halte Transjakarta Bundaran Senayan maupun Polda Metro.
Dengan rampungnya perbaikan, masyarakat kembali mendapatkan akses aman dan nyaman untuk menyeberang di salah satu jalur tersibuk Ibu Kota.
Menurut catatan Dinas Bina Marga DKI Jakarta, biaya perbaikan sebesar Rp35 miliar dialokasikan untuk memperkuat struktur bangunan,
mengganti material yang aus, serta memperbarui sistem penerangan dan keamanan.
JPO kini dilengkapi pencahayaan modern, CCTV, hingga jalur ramah disabilitas.
“Perbaikan JPO bukan sekadar proyek fisik, tapi juga bagian dari upaya menghadirkan ruang kota yang inklusif bagi semua kalangan,” ujar salah satu pejabat teknis Pemprov DKI.
Halte Transjakarta Beroperasi Normal
Sejalan dengan selesainya perbaikan, Direktur Utama PT Transjakarta, Welfizon Yuza, menegaskan seluruh halte kini sudah berfungsi normal.
Hal ini menjadi kabar baik bagi lebih dari 1 juta pengguna Transjakarta setiap harinya.
“Semua halte sudah kembali beroperasi normal per hari ini. Masyarakat bisa menggunakan layanan Transjakarta tanpa kendala,” kata Welfizon dalam keterangan resminya, Minggu (8/9).
Normalisasi operasional halte juga diharapkan dapat mengurangi kepadatan penumpang yang sebelumnya menumpuk di halte alternatif.
Hal ini penting, mengingat Sudirman–Thamrin merupakan koridor vital dengan arus pekerja dan pelajar setiap hari kerja.
Edukasi Publik: Mengapa Infrastruktur Publik Penting
Perbaikan JPO Polda Metro dengan biaya Rp35 miliar memang menuai beragam respons di ruang publik, mulai dari kritik efisiensi anggaran hingga apresiasi atas standar keamanan baru.
Namun, jika ditarik lebih luas, infrastruktur publik seperti JPO dan halte bus bukan sekadar fasilitas, melainkan simbol aksesibilitas, keselamatan, dan keadilan ruang kota.
Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) 2024, sekitar 54% mobilitas harian warga Jakarta bergantung pada transportasi umum dan moda ramah pejalan kaki.
Tanpa infrastruktur yang layak, hak mobilitas warga kota—terutama kelompok rentan seperti penyandang disabilitas, anak-anak, dan lansia—akan terpinggirkan.
Di sisi lain, perbaikan infrastruktur transportasi juga berdampak pada aspek ekonomi.
Kajian Institute for Transportation and Development Policy (ITDP) menunjukkan, keterhubungan transportasi publik dapat menghemat biaya perjalanan rumah tangga urban hingga 20–30% per bulan dibandingkan penggunaan kendaraan pribadi.
Transparansi dan Harapan ke Depan
Publik tentu berhak mendapatkan penjelasan transparan terkait rincian anggaran Rp35 miliar yang digunakan untuk memperbaiki satu JPO.
Apalagi, di tengah kondisi fiskal daerah yang menuntut efisiensi, setiap rupiah harus bisa dipertanggungjawabkan.
Meski demikian, rampungnya perbaikan JPO Polda Metro sekaligus normalisasi halte Transjakarta bisa menjadi momentum evaluasi tata kelola infrastruktur kota.
Perawatan berkala, transparansi proyek, dan partisipasi publik menjadi kunci agar fasilitas umum tidak hanya berumur pendek, tapi benar-benar bermanfaat jangka panjang.
Discussion about this post