LSM PMPRI Tuding Kenaikan BTAM Yang Dilakukan Pemko Siantar Mencekik Rakyat Kecil

Pematangsiantar — GI-Media.com Masyarakat yang tergabung dalam LSM Pemuda Mandiri Peduli Rakyat Indonesia (PMPRI) Sumut menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor DPRD dan kantor Walikota Pematangsiantar. Kamis (04/03/2021) sekira pukul 13.00 Wib.

Pada orasinya M Harahap menyerukan tuntutan bahwa kebijakan Walikota Tentang Beban Tetap Air Minum (BTAM) ,dirasa sangat mencekik masyarakat ekonomi lemah ditengah Pandemi Covid 19.

Kebijakan tersebut informasinya simpang siur yang antara lain mengatakan bahwa kenaikan tarif tidak di kenakan kepada masyarakat ekonomi lemah, hanya kepada ekonomi menengah ke atas.

Sementara informasi lain mengatakan kebijakan itu untuk seluruh lapisan masyarakat, peserta aksi menuntut kejelasan tentang isi dan penerapan kebijakan tersebut.

“Kenaikan tarif belum layak diterapkan pada masa sekarang, karena masih dalam kondisi Pandemi covid 19, kami menuntut agar kebijakan tersebut di batalkan atau paling tidak di tunda keberlakuannya sampai kondisi masa Pandemi ini berakhir, ucapnya.

Aksi unjuk rasa yang di warnai dengan poster poster kecil itu di terima oleh Ferry Sinamo Anggota DPRD dari komisi II, pada tanggapanya Ferry mengatakan bahwa kebijakan pemerintah seharusnya berpihak kepada rakyat kecil.

“Sebagai wakil rakyat saya sangat mendukung sikap teman-teman semua, terkait tuntutan yang di sampaikan, kami siap menampung aspirasi ini, dan akan menyampaikan pada pimpinan, untuk segera membahasnya, ucapnya.

Usai dari kantor DPRD, aksi unjuk rasa berlanjut ke kantor Walikota, hampir 30 menit menunggu belum juga ada datang perwakilan untuk menemui para pengunjuk rasa.

Ahirnya perwakilan Walikota Siantar Asisten II Zainal Siahaan didampingi jajaran Direksi Perumda Tirtauli datang menemui para pengunjuk rasa, jajaran Direksi Perumda Tirtauli mengatakan bahwa kebijakan penaikkan beban tetap air minum terpaksa dilaksanakan dimasa Pandemi Covid -19 ini.

Orator aksi dengan tegas mengatakan bahwa kebijakan Walikota Siantar dan Perumda Tirtauli ternyata bertolak belakang dengan Program Pemerintah pusat dalam menanggulangi perekonomian warga dimasa Pandemi Covid 19.

Aksi massa ahirnya membubarkan diri dengan tertib dan berjanji akan melakukan aksi lanjutan Minggu depan di kantor DPRD untuk menolak kenaikkan beban tetap Perumda Tirtauli. (R)