Gi-media.com Jakarta Pemerintah Presiden Prabowo Subianto resmi mendorong pembentukan Badan Penerimaan Negara (BPN) sebagai bagian dari Program Hasil Terbaik Cepat dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2025. Kebijakan ini dituangkan dalam Perpres Nomor 79 Tahun 2025 dan disebut sebagai salah satu prioritas fiskal paling ambisius pada awal pemerintahannya.
BPN diharapkan mampu mengintegrasikan fungsi penerimaan negara—pajak, bea dan cukai, hingga Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)—ke dalam satu lembaga. Tujuannya sederhana tapi krusial: memperkuat basis penerimaan negara, menekan kebocoran, serta meningkatkan rasio penerimaan negara terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) menuju target 23%.
Namun, di balik optimisme itu, terdapat sejumlah risiko fiskal, politik, dan kelembagaan yang patut dikaji lebih dalam.
Mengapa BPN Dibentuk?
BeritaTerkait
Data fiskal menunjukkan adanya warning sign.
Hingga Juli 2025, realisasi pajak baru 45,2% dari target, yakni Rp 990,01 triliun.
PPN dan PPnBM hanya terkumpul 37,1%, sementara PBB baru 12,5%.
Restitusi pajak yang tinggi ikut memangkas penerimaan netto.
Dengan tren ini, risiko shortfall penerimaan semakin nyata. Pemerintah melihat solusi tidak hanya pada optimalisasi jangka pendek, tapi juga lewat reformasi kelembagaan jangka panjang.
> “Badan Penerimaan Negara adalah taruhan besar. Pemerintah ingin satukan proses agar penerimaan lebih transparan, efisien, dan akuntabel,” ujar salah satu pejabat Kemenkeu dalam rapat dengan DPR.
Model & Struktur
Rencananya, BPN akan mengambil alih tiga jalur utama:
1. Direktorat Jenderal Pajak (DJP)
2. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC)
3. Unit-unit PNBP di bawah Kementerian/Lembaga
Semuanya diintegrasikan ke dalam satu otoritas yang lebih semi-otonom—mirip dengan revenue authority di negara lain.
Perbandingan Internasional
Meksiko: Servicio de Administración Tributaria (SAT) berhasil meningkatkan kepatuhan wajib pajak dengan integrasi penuh data kepabeanan dan pajak.
Afrika Selatan: South African Revenue Service (SARS) menjadi contoh sukses integrasi, namun pernah terguncang akibat intervensi politik.
Kanada: Canada Revenue Agency (CRA) terbukti efektif dengan status semi-otonom, mampu menjaga konsistensi meski berganti pemerintahan.
Artinya, keberhasilan BPN bukan soal nomenklatur, tapi bagaimana ia diberikan otonomi, infrastruktur teknologi, dan perlindungan dari intervensi politik.
Manfaat yang Diharapkan
1. Efisiensi Administrasi
Integrasi sistem pembayaran, pelaporan, hingga restitusi dalam satu platform.
2. Transparansi Data
Basis data tunggal memudahkan pengawasan lintas sektor.
3. Peningkatan Kepatuhan
Wajib pajak sulit bermain “celah” antara bea cukai, pajak, dan PNBP.
4. Target Ambisius
Mendorong rasio penerimaan negara terhadap PDB naik ke 23%, dari sekitar 10,4% di 2024.
Catatan Kritis
Meski menjanjikan, BPN menghadapi tiga tantangan besar:
1. Risiko Birokratisasi Ulang
Jika hanya mengganti nama tanpa reformasi sistem, BPN berisiko menjadi “super-lembaga” lamban dengan tumpang tindih kewenangan.
2. Tekanan Politik & Target Ambisius
Target penerimaan yang terlalu tinggi bisa mendorong praktik over-zealous dalam pemeriksaan atau pelaporan manipulatif demi memenuhi target.
3. Infrastruktur & SDM
Integrasi butuh sistem TI mumpuni dan sumber daya manusia berintegritas. Tanpa itu, kebocoran tetap besar.
Suara Pengamat
Ekonom fiskal Universitas Indonesia, misalnya, menilai pembentukan BPN perlu blueprint yang realistis.
> “Jangan sampai BPN hanya proyek simbolis. Kalau tidak ada desain sistem yang jelas, kita hanya membentuk gedung baru dengan papan nama berbeda,” ujarnya.
Sementara itu, kalangan DPR mendukung ide integrasi tapi meminta kejelasan roadmap: bagaimana transisi DJP dan DJBC, apa yang terjadi dengan pegawai, dan bagaimana menjamin akuntabilitas.
Implikasi Jangka Panjang
Jika berhasil, BPN bisa menjadi pilar kemandirian fiskal Indonesia di tengah ketergantungan pada utang. Namun, jika gagal, ia bisa menambah beban birokrasi, memperbesar risiko korupsi, dan justru memperlemah penerimaan negara.
Ke depan, keberhasilan BPN akan diukur bukan hanya dari angka penerimaan, tapi juga:
apakah layanan lebih cepat dan ramah bagi wajib pajak,
apakah transparansi meningkat,
dan apakah lembaga ini mampu menjaga independensi dari tekanan politik.
Kesimpulan
BPN adalah taruhan fiskal terbesar Presiden Prabowo. Gagasannya berangkat dari kebutuhan nyata: penerimaan negara yang rapuh, kepatuhan pajak rendah, dan sistem administrasi berlapis.
Namun, membangun institusi baru tidak otomatis menyelesaikan masalah lama. Kunci ada pada integritas, teknologi, dan otonomi. Tanpa itu, BPN bisa menjadi sekadar papan nama.
Sebaliknya, bila dikelola serius, BPN berpotensi menjadi tonggak baru pengelolaan fiskal Indonesia, mendekatkan negara pada kemandirian fiskal, dan memperkuat posisi Indonesia di mata investor global.
Discussion about this post