Gi-media.com September 2025 — Dua puluh tahun lebih setelah konflik Poso yang mencabik Sulawesi Tengah, jejak luka itu masih hidup dalam ingatan korban. Pertikaian yang berlangsung sejak 1998 hingga 2001 bukan sekadar catatan bentrokan antaragama. Ia adalah tragedi kemanusiaan yang menimpa ribuan orang, terutama perempuan.
Tubuh perempuan menjadi arena kekerasan, suara mereka dipinggirkan dalam proses rekonsiliasi, sementara beban sosial, ekonomi, dan psikologis terus mereka tanggung hingga kini.
Di tengah ingatan itu, agenda UN Women PBB tentang Women, Peace and Security (WPS) memberikan lensa baru: bagaimana memastikan perempuan tidak hanya dilihat sebagai korban, melainkan agen perdamaian.
Perempuan dalam Pusaran Konflik
BeritaTerkait
Konflik Poso bermula dari gesekan sosial-politik yang membesar menjadi pertikaian bernuansa agama. Lebih dari seribu orang tewas, ribuan rumah hancur, dan ratusan ribu mengungsi. Namun, di balik angka itu, ada kisah-kisah perempuan yang jarang dituturkan.
Kekerasan seksual menjadi senjata tak terlihat. Banyak perempuan melaporkan pelecehan, perkosaan, hingga perkawinan paksa yang terjadi di tengah chaos.
Trauma berlapis muncul: kehilangan suami, anak, sekaligus stigma sosial karena dianggap “korban yang memalukan.”
Beban domestik meningkat: perempuan harus mengurus anak-anak di pengungsian dengan fasilitas minim, sementara akses pada pangan, air, dan layanan kesehatan terbatas.
“Perempuan di Poso waktu itu dipaksa kuat. Kami menangis, tapi juga harus berdiri. Kami kehilangan keluarga, tapi juga harus jadi tulang punggung,” kenang Rosdiana L, penyintas yang kini memimpin komunitas perempuan lintas iman.
Mengapa Perempuan Penting dalam Perdamaian?
Pengalaman global membuktikan: perdamaian lebih berkelanjutan ketika perempuan dilibatkan. Riset UN Women menunjukkan bahwa perjanjian damai yang melibatkan perempuan berpeluang 35% lebih besar bertahan lama.
Namun, di Poso, peran perempuan sering terpinggirkan. Rekonsiliasi formal melalui Perjanjian Malino (2001) nyaris seluruhnya didominasi elite laki-laki. Perempuan hadir, tetapi hanya sebagai pendengar, bukan pengambil keputusan.
Padahal di akar rumput, perempuanlah yang menjaga harmoni. Mereka menjadi penghubung antarwarga, membuka jalur dialog, bahkan menginisiasi kegiatan bersama lintas iman untuk meredakan ketegangan.
“Waktu orang takut ke pasar karena berbeda agama, perempuan-perempuanlah yang pertama kali berjualan bersama, menukar sayur dan ikan, lalu obrolan itu menyambung kembali persaudaraan,” ujar Maria Tondang, pegiat rekonsiliasi di Poso.
Feminisme Interseksional: Membaca Luka yang Berlapis
Konflik tidak menimpa semua orang secara sama. Perempuan miskin, difabel, atau dari komunitas minoritas agama menanggung beban lebih berat. Inilah yang disebut feminisme interseksional: pengalaman perempuan ditentukan oleh banyak identitas yang berlapis.
Perempuan Muslim miskin di kamp pengungsian menghadapi diskriminasi dalam akses bantuan.
Perempuan Kristen minoritas kehilangan rumah ibadah, tanah, dan identitas kolektif sekaligus.
Perempuan difabel terabaikan dalam evakuasi dan layanan dasar.
Pendekatan interseksional ini sejalan dengan agenda UN Women: tidak ada perdamaian sejati tanpa mendengar suara kelompok paling rentan.
Agenda UN Women dan Resolusi DK PBB 1325
UN Women lahir dengan mandat untuk memastikan kesetaraan gender di seluruh dunia, termasuk dalam situasi konflik. Salah satu tonggak utamanya adalah Resolusi Dewan Keamanan PBB 1325 (2000) tentang Women, Peace and Security (WPS). Resolusi ini menegaskan empat pilar utama:
1. Partisipasi — Perempuan harus dilibatkan dalam pengambilan keputusan tentang perdamaian.
2. Perlindungan — Perempuan harus dilindungi dari kekerasan berbasis gender dalam konflik.
3. Pencegahan — Kekerasan berbasis gender harus dicegah melalui sistem hukum dan sosial yang kuat.
4. Pemulihan dan Rekonstruksi — Kebutuhan perempuan harus menjadi prioritas dalam program pascakonflik.
Konflik Poso, bila dibaca dengan lensa ini, jelas menunjukkan betapa absennya pilar-pilar tersebut di masa lalu. Tetapi ia juga memberi pelajaran: mengapa kita harus menata ulang rekonsiliasi dengan memastikan perempuan sebagai aktor utama.
Suara dari Akar Rumput
Di Poso, lahir inisiatif-inisiatif perdamaian yang digerakkan perempuan. Mereka bukan menunggu, melainkan bergerak sendiri.
Komunitas Perempuan Lintas Iman mendirikan koperasi simpan pinjam, sehingga perempuan bisa bangkit secara ekonomi.
Forum Dialog Ibu Desa membuka ruang percakapan rutin lintas agama, dimulai dari urusan sehari-hari seperti harga bahan pokok hingga kepercayaan antarwarga.
Pendidikan perdamaian berbasis sekolah perempuan melatih anak-anak gadis agar paham hak-hak mereka, sekaligus menjadi agen anti-kekerasan.
“Kalau menunggu elite, kita tidak tahu kapan damai benar-benar hadir. Jadi kami yang mulai sendiri. Damai itu dimulai dari dapur, dari pasar, dari hati perempuan,” kata Nurhayati Bahri, aktivis lokal.
Tantangan Hari Ini
Meski konflik bersenjata telah lama usai, jejak luka masih ada:
Trauma antar-generasi: Anak-anak yang lahir setelah konflik masih mewarisi cerita kebencian.
Kesenjangan ekonomi: Perempuan penyintas sulit mengakses pekerjaan layak karena stigma dan minim pendidikan.
Minim dokumentasi: Kekerasan seksual di masa konflik banyak yang tak pernah tercatat, apalagi mendapat keadilan hukum.
UN Women menekankan pentingnya rekonsiliasi yang berperspektif gender, bukan hanya “berhenti bertikai.” Itu berarti membuka ruang pengakuan, keadilan, dan pemulihan bagi korban perempuan.
Jurnalisme Inklusif untuk Ingatan Kolektif
Kami percaya, media punya peran vital dalam memastikan suara perempuan tidak hilang dari sejarah. Jurnalisme inklusif berarti:
Merekam narasi perempuan korban sebagai subjek utama, bukan sekadar pelengkap.
Menyoroti inisiatif pemulihan yang dipimpin perempuan.
Menghubungkan pengalaman lokal dengan mandat global seperti UN Women.
Tanpa jurnalisme inklusif, Poso hanya akan dikenang sebagai konflik agama. Padahal, di balik itu, ada cerita perempuan yang berjuang menjaga kehidupan.
Jalan ke Depan: Solidaritas Global, Aksi Lokal
Konflik Poso mengingatkan bahwa perdamaian sejati bukan sekadar menghentikan peluru, melainkan menyembuhkan luka. Dan penyembuhan itu tidak mungkin tercapai tanpa perempuan.
Agenda UN Women mengajarkan:
Libatkan perempuan dalam setiap forum rekonsiliasi.
Akui kekerasan berbasis gender sebagai kejahatan serius.
Pastikan pemulihan ekonomi memberi ruang setara bagi perempuan.
Dukung jurnalisme inklusif yang mengangkat suara korban.
“Perempuan bukan lagi sekadar korban. Kami adalah penenun masa depan,” pungkas Rahmawati Djafar, aktivis perdamaian di Sulawesi Tengah.
Discussion about this post