GI-MEDIA.com || TEBING TINGGI Pembagian Bantuan Sosial Tunai (BST) dari pemerintah Pusat ,juga Bantuan sosial Pemprovsu dan Daerah di Tebingtinggi diduga sarat Kolusi Korupsi dan Nepotisme
Bantuan yang ditujukan kepada masyarakat terdampak ekonomi akibat Pandemic Covid-19 di beberapa kelurahan dinilai sekalangan masyarakat tidak merata dan tidak tepat sasaran
Hal tersebut diketahui dari beberapa warga di 2 lingkungan pada Kelurahan Pabatu, Kecamatan Padang Hulu, Kota Tebing Tinggi dimana masih ditemukan penerima BST yang tidak sesuai dengan kriteria seharusnya.
BeritaTerkait
Berdasarkan penelusuran awak media senin (01/05/2020) ditemukan warga yang layak mendapatkan bansos dampak pandemic covid 19, yang tidak menerimanya
Informasi adanya isteri dari pejabat Kepala Lingkungan (Kepling) di Kelurahan Pabatu, Kecamatan Padang Hulu, Kota Tebing Tinggi juga yang justeru mendapatkan bansos berupa Bantuan Sosial Tunai (BST) senilai Rp. 600.000 dari Kemensos RI untuk 3 bulan berturut-turut.
Painem (65), seorang janda pensiunan karyawan kebun PTPN IV Pabatu yang tinggal bersebelahan dengan kantor Lurah Pabatu di Jalan Berlian, Lingkungan I, Kelurahan Pabatu, kepada media mengatakan kalau dirinya tidak menerima Bantuan jenis apapun dari Pemerintah
Foto Painem oleh GI
Ia hanya mendapatkan bantuan berupa Paket sembako dari pengusaha swasta yang berada disekitar domisilinya.
“Saya sama sekali tidak pernah menerima dan menikmati bansos apapun jenisnya yang diberikan pemerintah itu” ungkap Painem
Selain Painem, beberapa warga yang layak mendapatkan bansos dari pemerintah di lingkungan satu kelurahan Pabatu Juga tidak tersentuh bantuan Covid-19
Konfirmasi awak media pada Kepling di kelurahan Pabatu Kecamatan Padang Hulu, kalau Kepling tersebut tidak mengetahui Painem yang berdomisili bersebelahan dengan Kantor Kelurahan tersebut, belum mendapatkan bansos covid 19 dari pemerintah.
Lurah Pabatu, saat ditemui dikantor Camat Kecamatan Padang Hulu, Selasa (26/05/2020) mengatakan akan mengupayakan bahkan dirinya siap membantu masyarakat atas dampak pandemic covid 19 atas Warga tersebut melalui bantuan pribadinya.
Di tempat terpisah Abdul Kalid Nasution tokoh masyarakat setempat, berharap Pemerintah Kota Tebing Tinggi khususnya Walikota agar mengevaluasi kembali data penerima Bansos agar tidak terjadi penerima ganda, Pintanya
A.Kalid Nst kanan masyarakat lingkungan satu Pabatu foto GI
“Istri atau suami dalam satu keluarga, cukup salah satu saja yang menerima bantuan, karena masih banyak lagi warga yang membutuhkan”
Kata Abdul Kalid yang mengetahui kalau adanya penerima BST yang ganda dalam satu KK.
Kalid juga meminta kepada Walikota Tebing Tinggi untuk bertindak tegas terkait pembagian bansos yang tidak tepat sasaran, seperti yang terjadi saat ini, yakni mengutamakan keluarga para perangkat pemerintahan terkait maupun kelompok, bukan kepentingan orang ramai (masyarakat, red) tegasnya
Informasi dan hasil penelusuran yang dihimpun awak Medol GI-MEDIA.com pada beberapa kelurahan di kota Tebingtinggi seperti Kelurahan lalang, kelurahan Bandar Sakti, kelurahan Baglen masih ditemukan warga miskin yang tidak tersentuh Bansos
Rusdi warga jalan asrama kelurahan Baglen, yang kerjaannya tidak tetap, istrinya buruh cuci, juga Sulaiman warga jalan Damar Laut Lingkungan 3 Perumnas Baglen, kepada media mengaku tidak pernah mendapatkan bantuan Covid-19 dari pemerintah
Pantauan Media di kelurahan Bandar Sakti juga masih ada penerima ganda yang menerima bansos dari pemerintah tanpa pengawasan dari pejabat Lurah setempat. Dalam hal ini diketahui bahwa isteri dan suami sama-sama menerima bansos
Hal tersebut dinilai telah mengangkangi ketentuan maupun kriteria pemberian dan penerima bansos oleh pemerintah (KR report-red)
Discussion about this post