PANDEGLANG, Gi-Media .Com
Sejumlah aktivis menilai agenda bimbingan teknis kepala desa ke Pulau Dewata Bali dinilai terlalu politis dan mubadzir, karena keberangkatan dengan menggunakan anggaran dana desa yang cukup besar.
Salah seorang aktivis HMI Pandeglang, Fikri Anidzar Albar mengatakan, dirinya menilai agenda tersebut merupakan pengiringan opini menghadapi Pilkada. Selain itu, menurutnya ada potensi korupsi bagi pihak yang mengkoordinir anggaran keberangkatan.
“Kalau saya melihat agenda tersebut, tidak terlalu memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pembangunan desa. Karena, beberapa waktu ke depan akan menghadapi pemilihan kepala daerah, tapi kenapa Pemkab khususnya DPMPD justru memilih diam seolah tidak tahu,” ucap Fikri kepada media, Rabu (21/08/2019)
Menurut Fikri, agenda bimtek tersebut kurang berpengaruh, untuk pembangunan di desa yang ada di Kabupaten Pandeglang. Karena, banyak yang menjadikan agenda tersebut hanya hiburan semata, bukan mengambil sisi positif untuk dibawa pulang.
“Jangankan kepala desa!, Pemkab yang beberapa kali studi banding saja sekarang belum terasa hasilnya. Apalagi ini di tingkat desa, saya rasa ini terlalu memiliki kepentingan oligarki untuk meraup prosentase dalam kegiatan,” ucapnya
Buka skala prioritas, Hal Senada disampaikan Ketua GMNI Cabang Pandeglang, Indra A. Patiwara menyampaikan, dirinya menyayangkan jika hal itu terjadi. Karena hanya menghambur-hamburkan anggraan saja, akan tetapi manfaatnya belum bisa dirasakan oleh desa atau diimplementasikan oleh desa-desa di kabupaten pandeglang.
“Perlu kiranya kita ketahui skala prioritas pengunaan dana desa itu bagaimana. Kalau Bimtek di luar daerah, saya pikir ini pemborosan anggaran, dan terkesan ini hanya dijadikan ajang untuk main saja ke Bali,” ujarnya kepada Media
Ia meminta, baiknya Bimtek ke Bali dibatalkan, lebih baik mendatangkan DPMPD dan salah satu kepala desa di sana untuk jadi pemateri di sini
“Kepala DPMPD harus mempunyai inovasi yang jelas, bagaimana menjadikan desa-desa di Kabupaten Pandeglang ini maju, baik dari sisi perekonomian masyarakat desa, maupun dalam pengelolaan dana desa. Agar dana desa ini dikelola dengan semaksimal mungkin dan transparan,” ucapnya.
Sementara itu, Bupati Pandeglang, Irna Narulita menilai baik ada agenda Bimtek kepala desa. Karena, akan memberikan dampak yang baik dan akan menirukan inovasi di wilayah sana.
“Tidak apa-apa, kasian dong. Jadi, Kades kades kita ini harus jadi enterpreneur-enterpreneur hebat. Kalau dia (kades) wawasannya tidak luas, kasihan sekali, maka dari itu mereka harus bisa mempertanggung jawabkan apa yang bisa diterapkan di Pandeglang,” ucap Irna
Ia juga mengatakan, dari dana yang dikeluarkan untuk berangkat ke sana, harus menghasilkan sesuatu yang baik.
“Intinya, mereka menghabiskan uang rakyat tapi memiliki tujuan dengan berorientasi hasil. Apa yang bisa dibawa, desa wisatanya, produk unggulannya, budayanya. Mereka juga sudah izin jauh-jauh hari, dan sudah dimasukan ke dalam APBDes-nya,” ujarnya.
Menurut Irna Narulita,dengan berangkat ke Bali kades harus mempertanggungjawabkan apa yang didapatnya dari perjalanan ke sana. Karena harus memiliki nilai yang bermanfaat.
“Mudah-mudahan mereka (Kades-red), tidak hanya berfikir bagaimana menghabiskan ADD saja, tapi tidak bisa menghasilkan outcomenya yang lebih besar. beberapa waktu lalu kan sudah study banding, BUMDes banyak yang jalan. Semuanya akan saya kumpulkan sebelum berangkat, pokoknya semuanya harus tanggung jawab,” ucapnya (KB,**Red)
Discussion about this post