• Redaksi gi-media.com
  • Lowongan Kerja
  • Undang Undang Pers
  • Kode Etik Jurnalistik
  • Pedoman Media Cyber
ADVERTISEMENT
  • Daerah
  • Nasional
  • Kriminal
  • Kesehatan
  • Politik
  • Internasional
  • Korupsi
  • Agama
  • Pendidikan
  • Olahraga
  • Ekonomi
No Result
View All Result
  • Daerah
  • Nasional
  • Kriminal
  • Kesehatan
  • Politik
  • Internasional
  • Korupsi
  • Agama
  • Pendidikan
  • Olahraga
  • Ekonomi
No Result
View All Result
No Result
View All Result
  • Daerah
  • Nasional
  • Kriminal
  • Kesehatan
  • Politik
  • Internasional
  • Korupsi
  • Agama
  • Pendidikan
  • Olahraga
  • Ekonomi
ads ads ads
Home Daerah

Sumut Watch Gugat Hefriansyah Walikota Pematangsiantar

redaksi by redaksi
September 22, 2019
in Daerah
0
Sumut Watch Gugat Hefriansyah Walikota  Pematangsiantar
0
SHARES
38
VIEWS
Share on FacebookShare on Twitter

Gi-Media.com Pematangsiantar Sumut – Daulat Sihombing, SH, MH, Advokat dari Kantor Sumut Watch selaku kuasa hukum dari dr. Novalyna Siagian, dokter fungsional pada Puskesmas Kesatria Kota Pematangsiantar, alamat : Jl. Lapangan Bola Bawah, Gg. Jeruk, Kel. Parhorasan Nauli, Kec. Siantar Marihat Kota Pematangsiantar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 05 September 2019, menuntut agar Walikota Pematangsiantar, Hefriansyah, SE, MM segera mencopot Kepala Puskesmas (Kapus) Kesatria Kota Pematangsiantar karena terindikasi kuat melakukan tindakan sewenang- wenang dan menyalahgunakan jabatan (abuse of power) yang menguntungkan diri sendiri.

Adapun kesewenang- wenangan dan penyalahgunaan jabatan (abuse of power) yang dilakukan oleh Drg. Artha Dewi M. Bako, M.Kes, yakni membuat peraturan khusus berupa “Kesepakatan Pegawai Puskesmas Kesatria Dalam Penerimaan Jasa Pelayanan Medis”, yang mengatur setidaknya 3 (tiga) hal. Pertama, mengatur tentang apel pagi/ apel sore, absensi setiap jam, tugas luar yang dianggap hadir, ijin tidak masuk kerja (karena anak masuk TK atau wisuda dan kemalangan), dan lain – lain di di lingkungan UPTD Puskesmas Kesatria, yang melanggar atau bertentangan dengan Kepmenpan No. 08 Tahun 1996 tentang Pedoman Hari Kerja di Lingkungan Lembaga Pemerintah, yang pada pokoknya mengatur tentang hari kerja di lingkungan lembaga pemerintah 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu terhitung hari Senin s/d Jumat, dengan jumlah kerja efektif sebanyak 37,5 jam per minggu, hari Senin sampai Jumat.

ADVERTISEMENT

Kedua, mengatur tentang perhitungan dan pembagian jasa medis/ BPJS, yang melanggar atau bertentangan dengan Permenkes RI No. 21 Tahun 2016 Tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional dan Perda Kota Pematangsiantar No. 9 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Restribusi Daerah.

BeritaTerkait

Dari KPR FLPP hingga Gentengisasi, Pemerintah Perkuat Ekosistem Perumahan Rakyat

Dari KPR FLPP hingga Gentengisasi, Pemerintah Perkuat Ekosistem Perumahan Rakyat

7 hari ago
Gebrakan Gentengisasi, 2,4 Juta Genteng Jatiwangi Majalengka Siap Kuasai Pasar Nasional

Gebrakan Gentengisasi, 2,4 Juta Genteng Jatiwangi Majalengka Siap Kuasai Pasar Nasional

1 minggu ago
Realisasi FLPP Jambi Capai 6.156 Unit, BP Tapera dan Pemprov Jambi Perkuat Kolaborasi Pengembangan Hunian

Realisasi FLPP Jambi Capai 6.156 Unit, BP Tapera dan Pemprov Jambi Perkuat Kolaborasi Pengembangan Hunian

1 minggu ago
BP Tapera Kunjungi Dua Perumahan Subsidi di Bandung Barat, Perkuat Sosialisasi KPR Sejahtera FLPP melalui Live TikTok   

BP Tapera Kunjungi Dua Perumahan Subsidi di Bandung Barat, Perkuat Sosialisasi KPR Sejahtera FLPP melalui Live TikTok  

1 minggu ago

Ketiga, membuat dan menerbitkan Surat Peringatan I, II dan III terhadap kliennya Novalyna Siagian, dokter fungsional yang baru sebulan lamanya bertugas di Puskesmas Kesatria, sehingga melanggar atau bertentangan dengan PP No. 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, karena Drg. Artha Dewi M. Bako, M. Kes, bukanlah pejabat yang berwenang untuk menjatuhkan hukuman kepada ASN/PNS fungsional golongan ruang IV a s/d IV c, sebagaimana diatur Pasal 20 ayat (1) huruf a, angka 5, PP 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Seperti diketahui, Kapus, Drg. Artha Dewi M. Bako, M. Kes, telah menjatuhkan hukuman berupa Surat Peringatan I, II dan III secara sewenang- wenang terhadap dr. Novalyna Siagian, hanya karena yang bersangkutan memprotes peraturan khusus yang dibuat oleh Drg. Artha Dewi M. Bako, M. Kes.

Menurut Daulat Sihombing, SH, MH, mantan Hakim Adhoc pada PN. Medan ini, apa yang dilakukan oleh Kapus, Drg. Artha Dewi M. Bako, M. Kes, selain pelanggaran disiplin sedang dalam Pasal 12 ayat (3) PP No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS, juga pelanggaran disiplin berat sesuai Pasal 10 ayat (2) , (3), (7) dan (9) PP No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS. Sebab ia secara sengaja untuk menguntungkan diri sendiri “tidak menaati ketentuan peraturan perundang- undangan (Pasal 3 angka 4), tidak melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggungjawab (Pasal 3 angka 5), tidak bekerja dengan jujur, tertib dan cermat untuk kepentingan negara (Pasal 3 angka 9), tidak masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja (Pasal 3 angka 4), dan melakukan penyalahgunaan wewenang (Pasal 4 ayat 1).

Tindakan penyimpangan yang dilakukan oleh Artha Dewi M. Bako, M. Kes, sambung Daulat, sangat berkorelasi kuat dengan status Drg. Artha Dewi M. Bako, M.Kes, yang telah menjabat sebagai Kepala Puskesmas Kestaria Kota Pematangsiantar selama kurang lebih 12 (dua belas) tahun, sehingga membentuk watak kepemimpinan otoriter yang merasa bahwa Puskesmas Kestria sebagai “perusahaan” miliknya sehingga secara sewenang – wenang membuat peraturan sendiri pada unit Puskesmas Kestria Kota Pematangsiantar.

Maka terkait hal tersebut, melalui surat Sumut Watch, No. 114/SW/IX/2019, tertanggal 18 September 2019, advokat ini mendesak agar Walikota Pematangsiantar segera mencopot Drg. Artha Dewi M. Bako, M.Kes, dari jabatannya selaku Kepala Puskesmas Kestaria Kota Pematangsiantar.

Selain mencopot, Daulat Sihombing yang juga Ketua Sumut Watch ini menuntut Walikota agar memerintahkan Kepala Inspektorat Kota Pematangsiantar untuk memeriksa Drg. Artha Dewi M. Bako, M. Kes, terkait tindakannya yang membuat peraturan “khusus” di Puskesmas Kesatria Kota Pematangsiantar dan tindakan penerbitan Surat Peringatan I, II dan III atas nama kliennya karena melanggar dan/ atau bertentangan dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

Terakhir, menuntut Walikota agar memerintahkan Kadis Kesehatan Kota Pematangsiantar agar segera menertibkan peraturan “khusus” Puskesmas Kesatria Kota Pematangsiantar dan memulihkannya pada keadaan semula sesuai peraturan perundang- undangan yang berlaku. (Rus).

Tags: DaerahPematang SiantarSumatra UtaraWalikota
Previous Post

Wakil Ketua DPRD Tebingtinggi H.M Azwar Ssi ; Pemerintah Harus Hadir Ditengah Masyarakat

Next Post

Polres Simalungun Lantik 186 Anggota Saka Bhayangkara Pangkalan

redaksi

redaksi

TerkaitBerita

Kortastipidkor Polri dan Polda Sumsel Sita 44 Aset Senilai Rp286,27 Miliar Terkait Kasus Pembiayaan LPEI
Daerah

Kortastipidkor Polri dan Polda Sumsel Sita 44 Aset Senilai Rp286,27 Miliar Terkait Kasus Pembiayaan LPEI

by Muhammad Dimas Aditya
November 13, 2026
0

PALEMBANG — Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor) Polri bersama Polda Sumatera Selatan menyita 44 objek aset berupa tanah dan...

Read more
Rumah Pekerja Bukan Sekadar Terjangkau, Harus Dekat dengan Tempat Kerja

Rumah Pekerja Bukan Sekadar Terjangkau, Harus Dekat dengan Tempat Kerja

November 11, 2026
Pembangunan Yonif Teritorial, Hadirkan Harapan Baru bagi Kesejahteraan Masyarakat 

Pembangunan Yonif Teritorial, Hadirkan Harapan Baru bagi Kesejahteraan Masyarakat 

November 10, 2026
Pererat Sinergi dengan Pemerintah Daerah, Pangdam IX/Udayana Kunjungi Wali Kota Denpasar

Pererat Sinergi dengan Pemerintah Daerah, Pangdam IX/Udayana Kunjungi Wali Kota Denpasar

November 9, 2026
Dari KPR FLPP hingga Gentengisasi, Pemerintah Perkuat Ekosistem Perumahan Rakyat

Dari KPR FLPP hingga Gentengisasi, Pemerintah Perkuat Ekosistem Perumahan Rakyat

November 9, 2026
Gebrakan Gentengisasi, 2,4 Juta Genteng Jatiwangi Majalengka Siap Kuasai Pasar Nasional

Gebrakan Gentengisasi, 2,4 Juta Genteng Jatiwangi Majalengka Siap Kuasai Pasar Nasional

November 9, 2026
Next Post
Polres Simalungun Lantik 186 Anggota Saka Bhayangkara Pangkalan

Polres Simalungun Lantik 186 Anggota Saka Bhayangkara Pangkalan

Discussion about this post

PT Gerbang Informasi Media

Facebook Twitter Google+ Youtube RSS

Cari Berdasarkan Kategori

  • Agama (76)
  • Daerah (2,515)
  • DPD/DPRD/DPR RI (13)
  • Ekonomi (296)
  • Fashion (25)
  • Hiburan (52)
  • Hukum (1,841)
  • Internasional (93)
  • Kesehatan (91)
  • Korupsi (54)
  • Kriminal (181)
  • Nasional (628)
  • Olahraga (53)
  • Otomotif (3)
  • Pendidikan (107)
  • Politik (121)
  • REDAKSI (307)
  • Sumut (1,074)
  • TNI/POLRI (222)

Hak Cipta © 2021 Gerbang Informasi Nusantara

No Result
View All Result
  • Redaksi gi-media.com
  • Lowongan Kerja
  • Undang Undang Pers
  • Kode Etik Jurnalistik
  • Pedoman Media Cyber

Hak Cipta © 2021 Gerbang Informasi Nusantara