Gi-media pengundurandiri dirut Agrinas pangan nusantara,
Bongkar Masalah Birokrasi: Presiden PrabowoTurunkan Instruksi Khusus untuk Pangkas Jalur Lambat birokrasi Indonesia.
Dunia pangan nasional kembali menjadi sorotan setelah dirut pt agrinas undur diri, Presiden Prabowo kasih intruksi,
Joao Angelo De Sousa Mota, Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara,
BeritaTerkait
resmi mengundurkan diri meski baru enam bulan menjabat.
Alasannya menguak problem klasik: birokrasi berbelit yang menghambat langkah strategis menuju swasembada pangan.
Tak lama berselang, Presiden Prabowo Subianto memanggil Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus (Bappisus),
Aris Marsudiyanto, ke Istana Negara.
Dalam pertemuan itu, Aris diberi mandat tegas untuk mengawasi dan memangkas prosedur birokrasi yang tidak efisien di tubuh pemerintahan dan BUMN strategis.
> “Saya diberikan petunjuk pengarahan oleh Pak Presiden bagaimana untuk tetap mengawasi, mengontrol jalannya proses birokrasi. Jangan terlalu berbelit-belit. Yang bisa dipangkas itu supaya semua proses cepat dan tepat,” ujar Aris kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (12/8/2025).
Enam Bulan Memimpin, Tanpa Hasil
Dalam surat resmi pengunduran dirinya yang diserahkan ke Danantara,
Joao menegaskan bahwa nol progres yang dialami Agrinas selama enam bulan masa kepemimpinannya disebabkan oleh ketiadaan dukungan konkret dari stakeholder dan pembantu Presiden,
terutama dalam hal penganggaran dan eksekusi program.
> “Keseriusan Presiden dalam mendukung upaya kedaulatan pangan ini tidak diikuti sepenuhnya oleh stakeholder dan pembantu-pembantunya. Dukungan anggaran tidak ada, sampai hari ini Agrinas Pangan Nusantara masih di titik nol,” kata Joao.
Pengakuan ini sekaligus menjadi alarm keras bahwa masalah birokrasi tidak hanya mengganggu proyek infrastruktur,
tetapi juga menghantam sektor pangan yang sedang dikejar pemerintah sebagai proyek strategis nasional.
Birokrasi Indonesia: Penyakit Lama yang Sulit Sembuh
Fenomena birokrasi berbelit bukan hal baru di Indonesia.
Laporan Ease of Doing Business Bank Dunia (2019) menempatkan Indonesia di peringkat 73 dari 190 negara,
dengan catatan bahwa perizinan, pengadaan, dan pengesahan anggaran masih memakan waktu lebih lama dibanding negara-negara tetangga seperti Malaysia dan Thailand.
Di sektor pangan, hambatan birokrasi berlapis membuat sejumlah proyek strategis tersendat.
Data Badan Pangan Nasional (2024) menunjukkan, dari 18 proyek pangan prioritas, 7 proyek mengalami keterlambatan lebih dari 12 bulan, sebagian besar akibat proses administrasi dan persetujuan lintas kementerian yang tidak sinkron.
Dampak Langsung ke Target Swasembada
Keterlambatan seperti yang dialami Agrinas berdampak langsung pada target ambisius Presiden Prabowo: mewujudkan swasembada pangan dalam lima tahun.
Tanpa pembenahan sistem birokrasi, program pengembangan lahan pangan, modernisasi alat pertanian, dan distribusi logistik rawan gagal mencapai sasaran.
Pengamat kebijakan publik dari Universitas Gadjah Mada, Dr. Rudi Santosa, menilai pengunduran diri Joao adalah cerminan dari governance gap.
> “Jika proyek strategis nasional saja tidak mendapat dukungan penuh, ini menandakan koordinasi antar lembaga masih lemah. Presiden harus membangun fast track birokrasi untuk sektor prioritas seperti pangan dan energi,” ujarnya.
Langkah Presiden: Pangkas Jalur, Awasi Proses
Instruksi langsung kepada Bappisus untuk memotong jalur birokrasi dinilai sebagai respons cepat Presiden. Namun,
efektivitasnya akan sangat bergantung pada sejauh mana rekomendasi Bappisus bisa diikuti oleh kementerian dan lembaga.
Pengalaman masa lalu menunjukkan, upaya debottlenecking birokrasi sering kali terhenti di meja pejabat menengah yang enggan mengambil risiko atau menunggu instruksi tertulis.
Inilah yang kerap membuat kebijakan cepat macet di tengah jalan.
Pentingnya Reformasi Birokrasi Berbasis Hasil
Pakar administrasi publik, Prof. Lina Marwati dari Universitas Indonesia,
mengingatkan bahwa reformasi birokrasi tidak cukup dengan perintah pangkas prosedur.
> “Kita perlu mengubah mental birokrat dari sekadar patuh prosedur menjadi berorientasi hasil. Selama ini, keberhasilan diukur dari kepatuhan administrasi, bukan capaian lapangan,” jelasnya.
Untuk sektor pangan, perubahan ini berarti percepatan realisasi anggaran,
pemangkasan jalur persetujuan proyek, dan sinergi antar-lembaga tanpa ego sektoral.
Kesimpulan: Momentum Perubahan atau Sekadar Wacana?
Pengunduran diri Joao menjadi simbol nyata bahwa ambisi besar bisa runtuh di hadapan tembok birokrasi. Arahan Presiden kepada Kepala Bappisus adalah langkah awal,
namun pembenahan harus menyentuh akar masalah: tumpang tindih kewenangan, prosedur berlapis,
dan budaya kerja yang lebih mementingkan aman secara administrasi daripada cepat dan tepat sasaran.
Jika momentum ini dimanfaatkan, penguatan sektor pangan bisa menjadi contoh reformasi birokrasi yang berhasil. Jika tidak,
kasus Agrinas akan menjadi satu dari sekian banyak cerita kegagalan akibat birokrasi yang tak kunjung berubah.
Discussion about this post