Jakarta – Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) menegaskan komitmennya untuk terus menjadi lembaga perajut kebhinekaan daerah sekaligus penguat persatuan nasional. Komitmen tersebut ditegaskan Ketua DPD RI Sultan B. Najamudin dalam pidato pengantar pada Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI-DPD RI Tahun 2026 di Kompleks Parlemen, Jakarta, pada (14/8/2026).
Sultan mengatakan, selama lebih dari dua dekade, DPD RI konsisten menjalankan mandat konstitusional dengan menyuarakan aspirasi daerah dan memperkuat keterhubungan antara kepentingan daerah dengan agenda pembangunan nasional.
BeritaTerkait
“Lebih dari dua dekade, DPD RI konsisten menyuarakan aspirasi daerah dengan semangat dari daerah untuk Indonesia,” kata Sultan.
Menurut dia, komitmen tersebut diwujudkan melalui upaya menjadikan DPD RI sebagai lembaga perwakilan yang efektif, inklusif, dan kolaboratif. Dalam menjalankan fungsi tersebut, DPD RI tidak hanya berperan sebagai penyambung aspirasi masyarakat daerah, tetapi juga sebagai institusi yang ikut menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
“Kami menyebutnya sebagai green parliament. Lembaga perajut kebhinekaan daerah dan penguat persatuan nasional,” ujarnya.
Sultan menjelaskan, DPD RI merupakan rumah bagi 152 wakil daerah yang berasal dari 38 provinsi di Indonesia. Para senator tersebut merepresentasikan aspirasi masyarakat daerah yang jumlahnya hampir 80 juta suara.
Dengan legitimasi politik yang kuat tersebut, Sultan menilai DPD RI memiliki tanggung jawab moral sekaligus konstitusional untuk memastikan suara daerah menjadi bagian penting dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan nasional.
“DPD RI memiliki tanggung jawab moral dan konstitusional untuk menjadi jembatan aspirasi bagi masyarakat daerah dengan pemerintah pusat, dan mengawal program pemerintah pusat ke daerah,” katanya.
Ia menekankan, pembangunan nasional tidak boleh berhenti pada tataran kebijakan di tingkat pusat. Menurutnya, keberhasilan pembangunan harus diukur dari sejauh mana manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat hingga ke pelosok daerah.
“Karena itu setiap agenda pembangunan nasional harus terlaksana di seluruh provinsi, terasa di kabupaten dan kota, berdampak di kecamatan dan desa, menjangkau pulau-pulau kecil, daerah terluar, tertinggal dan hadir di wilayah perbatasan,” ujar Sultan.
Ia menambahkan, pemerataan pembangunan merupakan bagian penting dalam menjaga persatuan nasional.
Kehadiran negara yang dirasakan secara nyata oleh masyarakat di seluruh wilayah Indonesia dinilai dapat memperkuat kepercayaan publik sekaligus memperkokoh semangat kebangsaan.
Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI-DPD RI Tahun 2026 digelar di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat, sebagai salah satu agenda kenegaraan menjelang peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.
Sidang tersebut menjadi forum penyampaian laporan kinerja lembaga-lembaga negara sekaligus pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia.
Dalam agenda tersebut, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato dalam rangka Penyampaian Laporan Kinerja Lembaga-Lembaga Negara serta Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia dalam rangka HUT ke-81 Kemerdekaan RI.
Selain pidato Presiden, rangkaian sidang juga diisi dengan penayangan video mengenai capaian kinerja pemerintah.
Sidang Tahunan MPR RI tahun ini mengusung semangat peringatan kemerdekaan dengan tema “Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur.” Tema tersebut menjadi bagian dari refleksi perjalanan bangsa sekaligus penegasan arah pembangunan nasional menuju Indonesia yang semakin berdaulat dan sejahtera.
Sejumlah tokoh dan pejabat negara turut hadir dalam sidang kenegaraan tersebut. Di antaranya Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla, Wakil Presiden ke-11 RI Boediono, serta Wakil Presiden ke-13 RI KH Ma’ruf Amin.
Hadir pula Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, jajaran Menteri Kabinet Merah Putih, para pimpinan lembaga negara, Jaksa Agung ST Burhanuddin, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo, serta sejumlah pimpinan partai politik.
Bagi DPD RI, momentum Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI-DPD RI menjadi kesempatan untuk kembali menegaskan posisi daerah dalam pembangunan nasional.
Aspirasi masyarakat dari berbagai wilayah, termasuk daerah kepulauan, perbatasan, tertinggal, dan wilayah terluar, diharapkan terus menjadi bagian integral dari kebijakan pembangunan pemerintah.
Melalui peran tersebut, DPD RI berkomitmen memperkuat hubungan pusat dan daerah, menjaga kebhinekaan sebagai kekuatan bangsa, serta memastikan semangat persatuan nasional tumbuh sejalan dengan pemerataan pembangunan di seluruh penjuru Indonesia.
Source : DetikSR.id
Discussion about this post