TANGERANG, 18 November 2026 – Memastikan masyarakat memperoleh rumah subsidi yang layak huni dan berkualitas menjadi perhatian Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait saat mengunjungi Perumahan Puri Harmoni Cisoka 2, Kabupaten Tangerang, Rabu (18/11). Dalam kunjungan tersebut, Menteri PKP didampingi Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho dan turut dihadiri Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) RI.
Peninjauan dilakukan langsung dengan melihat kondisi bangunan dan fasilitas dasar rumah. Menteri PKP bahkan membuka keran air di salah satu rumah untuk memastikan ketersediaan air bersih dan menanyakan apakah air tersebut dapat digunakan untuk kebutuhan keluarga, termasuk membuat susu anak. Ia juga menanyakan kondisi bangunan dan potensi banjir kepada penghuni.
“Saya senang dengan kunjungan langsung ke lapangan. Ini tidak dipersiapkan. Saya datang ke sini dan melihat sendiri kualitas pekerjaan pengembang. Saya juga bertanya langsung kepada konsumen,” ujar Maruarar.
Dalam dialog bersama warga, Menteri PKP menerima masukan mengenai perlunya penambahan pepohonan agar lingkungan perumahan lebih sejuk. Meski warga menyampaikan kepuasan terhadap kondisi rumah dan fasilitas yang tersedia, penghijauan masih menjadi harapan penghuni. Fasilitas jalan lingkungan, ruang terbuka hijau, balai warga, dan masjid juga menjadi bagian dari perhatian dalam peninjauan tersebut.
Menteri PKP turut menjelaskan kemudahan pemerintah dalam kepemilikan rumah subsidi, termasuk pembebasan BPHTB dan PBG. Ia juga menyampaikan bahwa tenor pembiayaan dapat mencapai 40 tahun agar angsuran masyarakat berpenghasilan rendah lebih ringan. “Presiden Prabowo itu selalu berpikir pro rakyat. Sekarang pinjamannya bisa sampai 40 tahun supaya rakyat kecil tidak berat cicilannya. Mau dilunasi lebih cepat juga tidak apa-apa. Tapi jangan dari awal memberatkan rakyat,” jelasnya.
Sementara itu, Direktur Vista Land Group Esther Kristiany Hadi menyampaikan bahwa perusahaannya telah mendukung program rumah subsidi selama 18 tahun. Hingga saat ini, hampir 4.000 unit rumah subsidi telah terakadkan. Namun, ia mengungkapkan masih terdapat empat proyek yang terkendala persoalan legalitas lahan terkait Lahan Sawah Dilindungi (LSD).
“Ini menjadi kebanggaan bagi kami karena sudah 18 tahun mendukung program rumah subsidi. Kami konsisten setiap tahunnya. Pencapaian kami sekarang sudah hampir 4.000 unit yang terakadkan,” ungkap Esther. Ia berharap persoalan legalitas tersebut dapat memperoleh penyelesaian sehingga kontribusi pengembang terhadap penyediaan rumah subsidi dapat meningkat pada tahun mendatang.
Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho menegaskan bahwa kualitas rumah subsidi merupakan aspek yang tidak dapat ditawar. Rumah yang akan diakadkan harus berstatus siap huni atau ready stock serta memenuhi seluruh persyaratan perizinan, termasuk Sertifikat Laik Fungsi (SLF).
“Tidak ada kompromi dalam hal kualitas. Rumah subsidi yang diakadkan harus merupakan rumah yang sudah siap huni atau layak huni,” tegas Heru.
Ia menjelaskan, BP Tapera juga memperkuat perlindungan konsumen melalui pemeriksaan langsung oleh calon penghuni. Konsumen diminta mendokumentasikan bagian dalam dan luar rumah. Selanjutnya, kesesuaian lokasi diperiksa melalui informasi geotagging dengan data rumah dalam sistem SiKumbang. Langkah ini dilakukan untuk memastikan rumah yang diterima masyarakat sesuai dengan data dan kondisi yang dijanjikan pengembang.
Manfaat program tersebut dirasakan langsung oleh Taufik, debitur KPR FLPP yang bekerja sebagai pegawai pabrik keramik sekaligus menjalankan usaha warung dan layanan mini ATM. Sebelum memiliki rumah di Puri Harmoni Cisoka 2, ia bersama keluarga tinggal mengontrak di kawasan Balaraja selama hampir satu tahun. Kini, dengan tenor pembiayaan 17 tahun dan angsuran sekitar Rp1,3 juta per bulan, Taufik merasakan kehidupan yang lebih tenang.
“Dulu kan ngontrak, bayar tiap bulan, cuma nggak memiliki. Jadi setelah punya rumah, hidup lebih tenang,” tutur Taufik. Ia juga mengajak masyarakat dari berbagai profesi untuk tidak ragu memiliki rumah dengan memanfaatkan fasilitas pembiayaan BP Tapera.
Di sisi penyaluran, berdasarkan data BP Tapera per 18 November 2026 pukul 14.45 WIB, realisasi KPR FLPP sejak 1 Januari 2026 telah mencapai 208.571 unit senilai Rp25,99 triliun atau 59,59 persen. Untuk Provinsi Banten, realisasi tercatat sebanyak 13.086 unit, sementara Kabupaten Tangerang mencapai 4.519 unit.
Melalui peninjauan langsung dan dialog bersama masyarakat, BP Tapera terus mengawal penyaluran pembiayaan sekaligus memastikan kualitas rumah yang diterima masyarakat. Program KPR FLPP diharapkan tidak hanya membuka akses kepemilikan rumah pertama, tetapi juga menghadirkan hunian yang layak, nyaman, dan memberikan kepastian tempat tinggal bagi keluarga Indonesia.





Masyarakat yang ingin mengetahui informasi lebih lanjut mengenai program rumah pertama melalui KPR FLPP dapat mengakses https://bit.ly/HunianPertamaTapera.













Discussion about this post