JAKARTA, Gi-media.com,
– Ketua Umum Presidium Pusat Barisan Pembaharuan 08 (PP-BP 08), Syafrudin Budiman, S.IP, menilai Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka harus memaksimalkan kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Otonomi Khusus (Otsus) Papua serta mandat khusus dari Presiden Prabowo Subianto untuk mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Tanah Papua.
Menurut pria yang biasa disapa Gus Din ini, langkah pemerintah membentuk Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua serta memperkuat Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) menunjukkan komitmen serius negara dalam mempercepat pembangunan yang berkeadilan di Papua. Pemerintah juga menegaskan bahwa kedua lembaga tersebut harus bekerja secara sinergis agar program pembangunan benar-benar dirasakan masyarakat Papua.
Gus Din mengatakan, dalam berbagai kesempatan Wapres Gibran juga telah menegaskan bahwa percepatan pembangunan Papua merupakan prioritas pemerintah dan meminta seluruh program Presiden Prabowo memberikan dampak langsung bagi masyarakat. Bahkan, Gibran menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan dua lembaga khusus percepatan pembangunan Papua tersebut.
“Karena itu saya berpandangan, Wapres Gibran tidak cukup hanya melakukan kunjungan kerja atau monitoring. Beliau harus menjadi motor koordinasi nasional pembangunan Papua, sehingga seluruh kementerian, pemerintah daerah, TNI-Polri, BUMN, dunia usaha, dan masyarakat adat bergerak dalam satu arah pembangunan,” ujar Gus Din.
Ia menegaskan bahwa kewenangan yang dimiliki Wakil Presiden harus dimanfaatkan untuk memastikan implementasi Otonomi Khusus benar-benar menghasilkan perubahan nyata bagi Orang Asli Papua (OAP).
Dirinya menjelaskan sedikitnya terdapat beberapa prioritas yang perlu menjadi fokus Wapres Gibran dalam menjalankan mandat tersebut:
– Memastikan seluruh dana Otonomi Khusus digunakan secara efektif, transparan, dan tepat sasaran.
– Mengoordinasikan percepatan pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan, pelabuhan, bandara, listrik, air bersih, dan internet.
– Memperkuat pelayanan pendidikan dan kesehatan hingga wilayah pedalaman.
– Mendorong hilirisasi sumber daya alam agar memberi nilai tambah dan membuka lapangan kerja bagi masyarakat Papua.
– Mengembangkan UMKM, koperasi, pertanian, perikanan, dan ekonomi kreatif berbasis potensi lokal.
– Memastikan afirmasi terhadap Orang Asli Papua dalam pendidikan, birokrasi, dunia usaha, dan kepemimpinan daerah.
– Membangun dialog berkelanjutan dengan tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda, perempuan, dan pemerintah daerah guna menjaga stabilitas keamanan dan persatuan bangsa.
“Papua tidak hanya membutuhkan pembangunan fisik, tetapi juga pembangunan manusia. Karena itu keberhasilan Otsus harus diukur dari meningkatnya kesejahteraan rakyat, turunnya angka kemiskinan, membaiknya kualitas pendidikan dan kesehatan, serta semakin kuatnya rasa keadilan bagi masyarakat Papua,” katanya.
Syafrudin Budiman juga menambahkan bahwa Presiden Prabowo telah memberikan perhatian besar terhadap Papua melalui pembentukan kelembagaan khusus dan penugasan kepada Wakil Presiden untuk mempercepat pembangunan. Karena itu, seluruh kementerian dan lembaga harus memberikan dukungan penuh kepada Wapres Gibran agar kebijakan pemerintah dapat berjalan lebih cepat, terintegrasi, dan tepat sasaran.
“Papua adalah masa depan Indonesia di kawasan timur. Saya optimistis di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, percepatan pembangunan Papua akan semakin nyata sehingga cita-cita mewujudkan Papua yang aman, damai, maju, dan sejahtera dapat segera terwujud,” tutup Gus Din yang juga Koordinator Nasional Aliansi Relawan Prabowo Gibran (ARPG) ini. (red)
Discussion about this post