Jakarta, Gi-media.com,
PP KAMMI dan Digdaya Indonesia menggelar diskusi publik bertajuk “Refleksi Hardiknas 2026: Ke Mana Arah Pendidikan Bangsa?” di Tebet pada Kamis, 7 Mei 2026. Hadir sebagai narasumber, Nur Berlian V. Ali selaku Analis Kebijakan Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan (PSKP) Kemendikdasmen RI, Agung Pardini selaku Peneliti Institute for Demographic and Affluence Studies (IDEAS), Nazmul Watan Sekretaris Jendral PP KAMMI, serta Arsandi Kabid Kebijakan Publik PP KAMMI.
Nazmul Watan Sekretaris Jendral PP KAMMI menilai anggaran pendidikan saat ini mengalami tekanan serius akibat pengalihan dana untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurutnya, sekitar Rp223 triliun dari anggaran pendidikan dialihkan untuk program MBG atau setara 29 persen dari total anggaran pendidikan dalam APBN 2026 sebesar Rp769 triliun. Selain itu, Nazmul juga menyoroti persoalan kesejahteraan guru honorer. Ia mengungkapkan terdapat sekitar 2,6 juta guru honorer atau sekitar 56 persen dari total guru di Indonesia yang masih menerima gaji sekitar Rp300 ribu hingga Rp400 ribu per bulan dan dinilai jauh dari kata layak. Karena itu, ia berpendapat bahwa anggaran program MBG seharusnya dipisahkan dari dana pendidikan agar kualitas pendidikan nasional dan kesejahteraan tenaga pendidik tidak semakin terabaikan.
Nur Berlian V. Ali, Analis Kebijakan Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan (PSKP) Kemendikdasmen RI, mengungkapkan bahwa saat ini terdapat sekitar 3,5 juta anak di Indonesia yang tidak bersekolah. Ia menyebut faktor biaya pendidikan dan tuntutan bekerja menjadi alasan utama anak tidak melanjutkan pendidikan. Ia menegaskan bahwa anak-anak yang putus sekolah harus kembali dijangkau agar tidak kehilangan masa depan.
BeritaTerkait
Selain persoalan akses pendidikan, kondisi sarana dan prasarana sekolah juga dinilai memerlukan perhatian serius. Perbaikan fasilitas pendidikan yang rusak, khususnya pada jenjang Sekolah Dasar (SD), dinilai perlu segera dilakukan agar tidak mengganggu proses belajar mengajar.
“Perlu dilakukan percepatan perbaikan sarana dan prasarana yang rusak, khususnya pada jenjang SD yang tingkat kerusakannya mencapai sekitar 60 persen. Kerusakan ringan seharusnya bisa segera ditangani menggunakan dana BOS sebelum berkembang menjadi kerusakan berat,” ungkapnya.
Kemendikdasmen RI juga berkomitmen menjalankan program revitalisasi sekolah sebagai upaya memperbaiki kualitas infrastruktur pendidikan nasional. Program revitalisasi tersebut menyasar sebanyak 10.440 satuan pendidikan, dengan komposisi 78 persen sekolah negeri dan 22 persen sekolah swasta. Fokus terbesar diarahkan pada jenjang Sekolah Dasar (SD), yakni sebanyak 4.053 sekolah dengan total anggaran mencapai Rp4,89 triliun. Program tersebut diharapkan dapat mempercepat perbaikan fasilitas pendidikan serta mendukung terciptanya lingkungan belajar yang lebih layak dan berkualitas bagi peserta didik di berbagai daerah Indonesia.
Peneliti Institute for Demographic and Affluence Studies (IDEAS), Agung Pardini, mengungkapkan bahwa dunia pendidikan Indonesia saat ini masih menghadapi berbagai persoalan mendasar yang memengaruhi kualitas sumber daya manusia nasional. Ia memaparkan sejumlah tantangan utama pendidikan Indonesia, mulai dari persoalan “kebocoran pendidikan”, studi diagnostik atas learning loss, ketidaksesuaian (mismatch) dengan pasar tenaga kerja, hingga ketimpangan sistemik dalam pendidikan nasional.
Agung juga mengungkapkan adanya fenomena “kekosongan kognitif” dalam sistem pendidikan Indonesia. Mengacu pada data World Bank melalui Human Capital Index tahun 2020, rata-rata lama sekolah masyarakat Indonesia mencapai 12,4 tahun, namun hanya menghasilkan ekuivalen kemampuan kognitif sebesar 7,8 tahun pembelajaran efektif.
“Artinya terdapat sekitar 4,6 tahun waktu belajar yang tidak benar-benar menghasilkan penguatan kapasitas dan kompetensi peserta didik,” jelasnya.
Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan bahwa persoalan pendidikan Indonesia bukan hanya terkait lamanya waktu bersekolah, tetapi juga efektivitas proses pembelajaran dalam membangun kemampuan berpikir, literasi, dan kompetensi siswa.
Selain itu, Agung menyoroti adanya ketidaksesuaian (mismatch) antara dunia pendidikan dengan kebutuhan pasar tenaga kerja. Banyak lulusan dinilai belum memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan industri sehingga berdampak pada tingginya angka pengangguran terdidik. Ia juga menilai ketimpangan sistemik dalam pendidikan masih menjadi persoalan serius di Indonesia. Perbedaan kualitas fasilitas, tenaga pengajar, hingga akses pendidikan antara wilayah perkotaan dan daerah tertinggal menunjukkan bahwa pemerataan pendidikan masih belum sepenuhnya tercapai.
Sebagai penutup diskusi, Arsandi Ketua Bidang Kebijakan Publik PP KAMMI menegaskan bahwa cita-cita menuju Indonesia Emas 2045 tidak akan tercapai tanpa pembenahan serius di sektor pendidikan. Menurutnya, pendidikan sebagai fondasi utama pembangunan bangsa saat ini masih menghadapi berbagai persoalan mendasar, mulai dari akses pendidikan yang belum merata, kondisi infrastruktur sekolah yang masih memprihatinkan, hingga kesejahteraan guru honorer yang jauh dari kata layak.
Discussion about this post