Palu – Badan Karantina Indonesia (Barantin) mendorong 1.000 pelaku usaha dan UMKM di Sulawesi Tengah bersiap menembus pasar global dengan memperkuat standar produk, ketertelusuran, hingga pemenuhan persyaratan negara tujuan.
Dorongan tersebut diwujudkan melalui Deklarasi Perkarantinaan Gerakan 1.000 Pelaku Usaha Ekspor dan Pengusaha UMKM Menuju Pasar Global yang digelar di Sulawesi Tengah, Senin (28/9).
BeritaTerkait
Kepala Barantin Abdul Kadir Karding mengatakan, potensi komoditas saja tidak cukup untuk membawa pelaku usaha menuju pasar internasional.
Produk yang akan diekspor harus mampu memenuhi berbagai persyaratan mulai dari aspek kesehatan, keamanan, ketertelusuran, hingga ketentuan teknis yang diberlakukan negara tujuan.
“Transformasi pelaku usaha menuju pasar global harus dimulai dari kesiapan produk. Tidak cukup hanya memiliki komoditas yang potensial, tetapi juga harus mampu memenuhi standar kesehatan, keamanan, mutu, ketertelusuran, serta persyaratan teknis yang ditetapkan negara tujuan ekspor,” ujar Karding.
Menurut Karding, pendekatan tersebut menjadi bagian dari transformasi peran Barantin. Karantina tidak hanya menjalankan fungsi biosecurity di pintu masuk dan keluar, tetapi juga memberikan pendampingan kepada pelaku usaha untuk memenuhi persyaratan perdagangan.
Gerakan 1.000 Pelaku Usaha tersebut mempertemukan pemerintah pusat, pemerintah daerah, pelaku ekspor, hingga UMKM untuk membangun rantai ekspor sejak dari tingkat produksi.
Potensi tersebut antara lain terlihat dari kinerja sejumlah komoditas Sulawesi Tengah yang telah memasuki pasar internasional.
Berdasarkan data BEST TRUST Barantin, hingga Agustus 2026 ekspor durian Sulawesi Tengah ke Tiongkok tercatat mencapai 8.377 ton dengan nilai sekitar Rp871 miliar.
Komoditas perikanan juga mencatatkan ekspor, antara lain kepiting bakau sebanyak 9.438 ekor dengan nilai sekitar Rp829,4 juta, kerang darah sebanyak 65.530 kilogram senilai sekitar Rp1,6 miliar, serta tuna sebanyak 25.739 kilogram senilai sekitar Rp2,06 miliar.
Selain itu, sejumlah komoditas lain asal Sulawesi Tengah yang telah masuk perdagangan internasional antara lain kelapa bulat dan sidat hidup.
Karding mengatakan, potensi tersebut perlu diikuti dengan sistem perkarantinaan yang mampu memberikan kepastian kepada dunia usaha sekaligus mempertahankan fungsi perlindungan.
Menurut dia, pelayanan yang cepat, efisien, transparan, dan akuntabel diperlukan agar karantina dapat menjadi mitra pelaku usaha dalam memperluas akses pasar.
“Kepatuhan terhadap ketentuan karantina memastikan lalu lintas hewan, ikan, tumbuhan, dan produknya berlangsung secara legal, aman, serta memenuhi persyaratan kesehatan dan keamanan hayati,” katanya.
Barantin juga menjalankan diplomasi teknis dengan otoritas negara mitra untuk menyelaraskan berbagai persyaratan sanitari dan fitosanitari, sertifikasi, ketertelusuran, serta protokol ekspor.
Salah satu contohnya adalah terbukanya akses ekspor langsung durian beku Indonesia ke Tiongkok melalui penandatanganan Protokol Ekspor Durian Beku Indonesia ke Tiongkok pada 25 Mei 2025.
Menurut Karding, penyelesaian persyaratan teknis seperti itu menjadi bagian penting dalam membuka pintu bagi komoditas Indonesia memasuki pasar negara tujuan.
Sulawesi Tengah sendiri memiliki basis ekonomi yang cukup besar pada sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan.
Berdasarkan data BPS Sulawesi Tengah yang dicantumkan dalam bahan Barantin, sektor tersebut berkontribusi 16,36 persen terhadap PDRB Sulawesi Tengah pada 2025. PDRB Sulawesi Tengah atas dasar harga berlaku tercatat mencapai Rp415,48 triliun.
Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid mengatakan, pemerintah daerah akan mendorong komoditas unggulan agar tidak berhenti sebagai bahan mentah, tetapi berkembang menjadi produk bernilai tambah.
“Penguatan kemudahan investasi dan pembangunan infrastruktur pendukung menjadi bagian penting dalam membangun ekosistem ekspor daerah,” ujar Anwar.
Menurut dia, Gerakan 1.000 Pelaku Usaha dapat menjadi jembatan antara potensi komoditas di tingkat desa dan kebutuhan pasar internasional.
Produk pertanian, perkebunan, perikanan, pangan, hingga olahan UMKM perlu diperkuat mulai dari standar produksi, sertifikasi, kemasan, ketertelusuran, hingga kontinuitas pasokan.
Gerakan tersebut melibatkan bupati dan wali kota se-Sulawesi Tengah, Forkopimda, pemerintah daerah, instansi terkait, eksportir, serta pelaku UMKM. Kolaborasi dari tingkat pusat hingga daerah diharapkan dapat melahirkan semakin banyak pelaku usaha yang mampu naik kelas dari pasar lokal menuju pasar internasional.
Dengan demikian, komoditas yang dihasilkan dari desa tidak hanya dipasarkan sebagai produk lokal, tetapi dapat memperoleh nilai tambah melalui ekspor sekaligus membuka peluang usaha dan lapangan kerja bagi masyarakat.
Discussion about this post