JAKARTA, Gi-media.com,– Keputusan Presiden Prabowo Subianto membawa Indonesia bergabung ke dalam Board of Peace (BoP) bentukan Donald Trump memicu reaksi kritis dari berbagai elemen bangsa. Partai Masyumi, sebagai kekuatan politik yang konsisten pada garis perjuangan kemerdekaan Palestina, secara resmi memberikan “syarat sangat ketat” atas kebijakan tersebut. Masyumi menegaskan bahwa marwah konstitusi dan kedaulatan bangsa tidak boleh ditukar dengan pragmatisme ekonomi global.
Ketua Umum DPP Partai Masyumi, Dr. Ahmad Yani, SH., MH, dalam keterangannya menekankan bahwa kebijakan luar negeri Indonesia terhadap Palestina adalah amanah konstitusional yang tidak bisa ditawar. “Hubungan Indonesia dan Palestina bukan sekadar hubungan diplomatik biasa, melainkan ikatan batin dan persaudaraan sejarah yang tak terhapuskan. Palestina adalah entitas pertama yang mengakui kedaulatan Indonesia bahkan sebelum proklamasi. Maka, mengupayakan kemerdekaan Palestina adalah mandat konstitusional bagi Presiden Prabowo, dan itu tertuang di dalam UUD 1945.” tegas Ahmad Yani.
Ia mengingatkan bahwa langkah Indonesia bergabung di BoP harus diuji melalui mandat konstitusi dan risiko masa depan umat Islam dunia. “Partai Masyumi menghormati keputusan Presiden, namun memberikan syarat yang sangat ketat, karena keberadaan BoP sangat pragmatis dan berpotensi mengancam perlindungan HAM serta penegakan keadilan global,” tambahnya.
Senada dengan itu, Ketua Dewan Pakar Partai Masyumi, Assoc. Prof. TB. Massa Djafar, menyoroti pentingnya keberanian untuk menjaga kehormatan bangsa. Keanggotaan Indonesia dalam badan ad hoc bentukan negara tertentu ini dinilai memiliki risiko politik dan fiskal yang sangat besar. “Partai Masyumi meminta Presiden Prabowo untuk meninjau kembali keputusan bergabung dalam Board of Peace. Jika badan perdamaian itu terbukti hanya menjadi alat kepentingan politik Trump dan Zionis, dan tidak memberikan jalan nyata bagi kemerdekaan Palestina yang berdaulat serta tidak menampung aspirasi rakyat Palestina, maka Presiden Indonesia harus berani mencabut keanggotaannya demi kehormatan bangsa,” ujar TB. Massa Djafar secara tajam.
Menurutnya, kedaulatan Indonesia tidak boleh dikorbankan demi pragmatisme politik internasional. Ia menegaskan bahwa perdamaian tidak bisa dibangun di atas kuburan massal rakyat Palestina tanpa adanya pertanggungjawaban hukum dari sang penjajah.
Selain aspek politik, Masyumi juga menyoroti beban fiskal yang luar biasa besar terkait kewajiban iuran anggota tetap sebesar USD 1 Miliar (sekitar Rp17 triliun). Sekretaris Jenderal DPP Partai Masyumi, Samsuddin Dayan, SH., M.Si, menuntut akuntabilitas penuh atas dana tersebut. “Masyumi meminta Presiden Prabowo untuk memastikan bahwa bantuan USD 1 Miliar itu untuk rekonstruksi Gaza dan seharusnya dilakukan melalui jalur kemanusiaan yang murni, yaitu melalui National Committee for the Administration of Gaza (NCAG). Badan ini langsung mewakili rakyat Palestina, tanpa ada intervensi politik dari pihak-pihak yang ingin melanggengkan penjajahan,” kata Samsuddin Dayan.
Samsuddin juga meminta opsi pengunduran diri dari Badan Perdamaian itu. “Jika rekomendasi dan syarat kedaulatan ini tidak disepakati oleh Amerika Serikat dan Israel, maka Indonesia perlu mempertimbangkan mundur dari keanggotaan BoP demi menjaga konsistensi dengan konstitusi,” tegasnya.
Oleh karena itu, Partai Masyumi menyampaikan tuntutan yang tegas bagi Pemerintah RI:
1. Partai Masyumi meminta agar Presiden bisa meninjau keputusan bergabung, dan berani mencabut keanggotaan jika BoP hanya menjadi alat kepentingan asing dan tidak memberikan jalan nyata bagi kemerdekaan Palestina.
2. Masyumi meminta agar lebih mendesak bagi Presiden untuk memperkuat Aliansi Non-Blok dan PBB untuk memperkuat peran PBB dan OKI sebagai wadah utama, bukan beralih ke badan ad hoc yang memiliki rekam jejak bias terhadap Israel.
3. Masyumi juga meminta agar penyaluran bantuan USD 1 Miliar itu digunakan murni untuk rekonstruksi Gaza melalui badan yang mewakili rakyat Palestina tanpa intervensi politik, yaitu NCGA.
4. Partai Masyumi menolak hubungan diplomatik dalam bentuk apa pun yang setara dengan Israel selama kemerdekaan penuh Palestina belum tercapai sesuai batas wilayah 1967 dengan Yerusalem Timur sebagai Ibu Kotanya.
5. Masyumi mendorong segera dilakukannya pengadilan kejahatan perang. Pemerintah Indonesia harus mendesak agar pemimpin Israel diadili di Mahkamah Internasional (ICJ) atau Mahkamah Pidana Internasional (ICC). Perdamaian tidak bisa dibangun tanpa adanya permintaan maaf dan pertanggungjawaban hukum.
Partai Masyumi percaya bahwa keikutsertaan Indonesia dalam BoP adalah kebijakan yang sangat berisiko. Masyumi menegaskan akan terus berdiri sebagai pengawas kebijakan pemerintah agar tetap berada pada rel konstitusi yang benar. “Partai Masyumi akan terus mengawal kebijakan pemerintah agar tidak terjebak dalam pragmatisme politik internasional yang mengorbankan nilai-nilai kemanusiaan. Perjuangan kemerdekaan Palestina adalah amanah suci yang harus dijaga integritasnya,” demikian tutup naskah pernyataan resmi Masyumi.
Discussion about this post