Jakarta — Swasembada pangan tidak cukup dimaknai sebatas peningkatan produksi.
Lebih dari itu, keberhasilan swasembada harus benar-benar dirasakan masyarakat melalui harga beras dan kebutuhan pokok yang stabil dan cenderung menurun, inflasi yang terkendali, serta kemandirian produksi pangan nasional.
Hal tersebut disampaikan Prof. Dwi Andreas Santosa, Research Associate CORE Indonesia sekaligus Guru Besar IPB University, dalam diskusi CORE Outlook Sektoral 2026:
Ketahanan Pangan Indonesia, Dari Bencana ke Strategi, Selasa (20/1).
Menurut Prof. Dwi Andreas, tujuan akhir swasembada pangan adalah kesejahteraan publik, bukan sekadar pencapaian angka produksi. “Produksi pangan yang meningkat harus sejalan dengan stabilitas harga.
BeritaTerkait
Jika produksi tinggi tetapi harga beras tetap mahal dan inflasi pangan tidak terkendali, maka masyarakat belum merasakan manfaat nyata dari swasembada,” ujarnya.
Ia menegaskan, pengalaman sejumlah negara menunjukkan bahwa kemandirian pangan berbasis domestik menjadi kunci ketahanan ekonomi dan sosial. Vietnam, misalnya, mampu menjaga stabilitas pangan nasional dengan memperkuat produksi dalam negeri, efisiensi rantai pasok, serta keberpihakan kebijakan pada petani.
Sementara itu, Korea Utara—meskipun dengan konteks berbeda—menunjukkan ketergantungan penuh pada pangan domestik sebagai strategi bertahan dari tekanan eksternal.
“Indonesia memiliki sumber daya alam, lahan, dan tenaga kerja yang memadai.
Tantangannya bukan pada potensi, tetapi pada konsistensi kebijakan, tata kelola produksi, dan distribusi pangan yang adil serta efisien,” kata Prof. Dwi Andreas.
Dari perspektif akademik, Prof. Dwi Andreas menekankan pentingnya kebijakan pangan berbasis riset dan data. Studi-studi menunjukkan bahwa fluktuasi harga beras dan pangan strategis di Indonesia kerap dipicu oleh masalah struktural, mulai dari ketergantungan impor, biaya logistik tinggi, hingga lemahnya integrasi hulu–hilir.
Tanpa perbaikan menyeluruh, swasembada berisiko menjadi slogan tanpa dampak nyata.
Ia juga menyoroti urgensi dukungan kuat terhadap produk pangan nasional, baik melalui kebijakan pengadaan pemerintah, insentif bagi petani, maupun edukasi publik untuk meningkatkan kepercayaan terhadap pangan lokal.
“Keberpihakan pada produk pangan nasional harus nyata, bukan sekadar wacana. Ini menyangkut keberlanjutan produksi dan kedaulatan pangan,” jelasnya.
Lebih lanjut, Prof. Dwi Andreas menilai bahwa stabilitas inflasi pangan merupakan indikator penting keberhasilan swasembada. Inflasi yang terkendali akan menjaga daya beli masyarakat, terutama kelompok rentan. Oleh karena itu, koordinasi lintas sektor—antara pemerintah pusat, daerah, pelaku usaha, dan lembaga riset—menjadi krusial.
“Ketahanan pangan adalah isu multidimensi. Ia menyangkut ekonomi, sosial, bahkan stabilitas nasional. Karena itu, pendekatan kebijakan harus komprehensif, berbasis kajian akademik, dan berorientasi jangka panjang,” pungkasnya.
Diskusi CORE Outlook Sektoral 2026 ini menegaskan bahwa swasembada pangan Indonesia harus melampaui target produksi, menuju sistem pangan nasional yang mandiri, adil, stabil, dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh seluruh masyarakat.
Discussion about this post