Diklat Koperasi Merah Putih di Simalungun Menuai Kritik,Diduga Ada Kekuatan Besar Memberi Kesempatan KKN

Simalungun — Undangan pelatihan yang ditujukan kepada para Pangulu (Kepala Desa) se-Kabupaten Simalungun dalam acara Diklat Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) yang akan diselenggarakan pada 20-22 Oktober 2025,memicu reaksi keras dari publik.

Undangan yang dikeluarkan oleh Sarana Konsultan Diklat Nasional ini dipertanyakan terkait efektivitas dan efisiensi anggaran, serta siapa sebenarnya yang berwenang mengundang para Pangulu.

Publik menilai bahwa undangan ini tidak tepat, terutama karena yang mengeluarkannya bukan berasal dari Pemkab Simalungun,banyak yang bertanya tentang tujuan sebenarnya dari pelatihan ini dan bagaimana penggunaan anggaran yang akan dilakukan.

ADVERTISEMENT

“Mana mungkin Pemkab Simalungun tidak tahu tentang kegiatan ini, Rp 5 juta untuk biaya pelatihan Mahal sekali Apakah ada permainan di balik ini?” Ungkap Ketua BEM STAI Panca Budi Nia Ramadhani Damanik, CPM bersama Sekretaris Bennico Dwi Artha dan beberapa Mahasiswa STAI Panca Budi Perdagangan, kepada awak media ini di STAI Panca Budi Perdagangan. Sabtu (18/10/2025).

Masih diungkapkan Nia Ramadhani Damanik, CPM, Pangulu se-Kabupaten Simalungun diundang pelatihan, tapi siapa yang mengundang? Ini sangat tidak transparan.

“Kita butuh pelatihan yang bermanfaat, bukan hanya untuk menghabiskan anggaran,harusnya Pemkab Simalungun yang mengawasi kegiatan ini, bukan pihak luar.”ungkap Ketua BEM STAI Panca Budi Perdagangan.

Hal senada diungkapkan Sekretaris BEM STAI Panca Budi Perdagangan Bennico Dwi Artha, Tujuan pelatihan ini apa sebenarnya, Apakah untuk kepentingan masyarakat atau hanya untuk menguntungkan pihak tertentu.

“Kita perlu meminta klarifikasi dari Pemkab Simalungun tentang kegiatan ini, ini bukan soal biaya, tapi soal transparansi dan akuntabilitas.”Ungkap Bennico Dwi Artha.

Kritik dan pertanyaan ini muncul di tengah sorotan publik terhadap transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran di Kabupaten Simalungun. Belum lama ini, terdapat kasus dugaan penyalahgunaan anggaran dan KKN di beberapa Nagori yang juga menjadi perhatian publik.(*)