JAMBI, 7 November 2026 – Realisasi penyaluran Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) di Provinsi Jambi mencapai 6.156 unit rumah dengan nilai pembiayaan Rp733,39 miliar per Jumat, 6 November 2026. Capaian tersebut menjadi salah satu landasan BP Tapera untuk memperkuat kolaborasi dengan Pemerintah Provinsi Jambi dalam memperluas penyediaan hunian layak dan terjangkau bagi masyarakat.
Upaya tersebut dibahas dalam audiensi Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho dengan Gubernur Jambi Al Haris di Rumah Dinas Gubernur Jambi, Sabtu (7/11). Pertemuan yang turut dihadiri Direktur Kerja Sama dan Kebijakan Pembiayaan BP Tapera Alfian Arif serta Raymond Tanoto selaku Owner LIP House itu membahas potensi pengembangan kawasan perumahan, dukungan infrastruktur, hingga penanganan rumah tidak layak huni.
BeritaTerkait
Dalam pertemuan tersebut, Heru mendorong pemanfaatan potensi lahan di sekitar kawasan Sekolah Polisi Negara (SPN) untuk pengembangan perumahan. Kawasan tersebut dinilai memiliki peluang untuk dikembangkan dengan mempertimbangkan ketersediaan lahan, keberadaan fasilitas pendidikan, serta pertumbuhan lingkungan di sekitarnya. Keberadaan fasilitas pendukung menjadi salah satu pertimbangan agar kawasan hunian dapat berkembang dan menarik minat masyarakat.
Heru juga menekankan pentingnya dukungan pemerintah daerah dalam penyediaan akses infrastruktur. Berdasarkan pembahasan bersama pihak pengembang, kondisi jalan di dalam kompleks perumahan sudah tersedia dengan baik. Namun, akses dari jalan utama menuju kawasan masih membutuhkan perhatian pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten.
“Kalau di dalam kompleks, jalannya sudah bagus. Yang masih perlu didukung adalah akses menuju kawasan perumahan. Nanti datanya disiapkan, dan kami akan bantu menindaklanjutinya,” ujar Heru.
Selain pengembangan kawasan baru, audiensi tersebut membahas kendala pelaksanaan program bedah rumah bagi masyarakat yang menempati hunian tidak layak. Salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah status penguasaan tanah, khususnya rumah yang berdiri di atas tanah dengan status sewa atau kontrak. Kepastian status tanah perlu diperhatikan agar pelaksanaan bantuan perbaikan rumah dapat berjalan sesuai ketentuan.
Heru turut memperkenalkan Perumahan Nava Village yang dikembangkan LIP House sebagai salah satu contoh perumahan subsidi dengan kualitas bangunan yang baik, layak huni, dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Pengembangan hunian subsidi tersebut menunjukkan bahwa rumah bagi MBR juga perlu memperhatikan kualitas bangunan, penataan lingkungan, serta kenyamanan penghuni.
Gubernur Jambi Al Haris menyambut positif berbagai peluang yang dibahas dalam pertemuan tersebut. Ia menyatakan ketertarikannya untuk melanjutkan pembahasan bersama BP Tapera dan pihak pengembang karena pengembangan hunian dinilai memberikan manfaat langsung bagi masyarakat daerah.
“Kami tertarik untuk membahas ini lebih lanjut dalam rangka menyukseskan Program 3 Juta Rumah karena sangat bermanfaat bagi masyarakat di daerah,” ungkap Al Haris.
Secara nasional, realisasi FLPP per 6 November 2026 mencapai 201.561 unit rumah dengan nilai pembiayaan Rp25,118 triliun. Heru menyampaikan bahwa capaian tersebut merupakan hasil kolaborasi pemerintah daerah, perbankan, dan pengembang dalam memperluas akses kepemilikan rumah bagi masyarakat.
Melalui audiensi ini, BP Tapera dan Pemerintah Provinsi Jambi membuka peluang tindak lanjut melalui pendataan potensi lahan, identifikasi kebutuhan akses infrastruktur, serta koordinasi dengan pemerintah kabupaten dan pengembang. Kolaborasi tersebut diharapkan dapat memperluas pengembangan kawasan perumahan sekaligus memperkuat kontribusi Provinsi Jambi dalam menyukseskan Program 3 Juta Rumah.
BP Tapera mengajak masyarakat yang belum memiliki rumah untuk mencari informasi dan memanfaatkan fasilitas KPR FLPP melalui kanal Hunian Pertama BP Tapera di https://bit.ly/HunianPertamaTapera.
Discussion about this post