BeritaTerkait
Jakarta, Gi-media.com
PP KAMMI: Satu Tahun Pemerintahan Prabowo–Gibran Belum Sentuh Akar Masalah RakyatMemasuki satu tahun pemerintahan Prabowo-Gibran, berhasil menyelamatkan Rp1,7 triliun dana negara hasil tindak pidana korupsi. Terbaru, pemulihan kerugian negara dari kasus korupsi di sektor minyak kelapa sawit (CPO) dan turunannya mencapai Rp13,255 triliun, menunjukkan komitmen pemerintah dalam menjaga aset negara dan memberantas praktik korupsi di sektor strategis.
Namun, menurut Ketua Umum PP KAMMI, Ahmad Jundi KH, keberhasilan tersebut belum cukup. Pemerintahan Prabowo-Gibran harus menyelesaikan persoalan krusial yang menyentuh akar persoalan rakyat.
“Satu tahun pemerintahan Prabowo–Gibran menunjukkan arah kebijakan yang belum menyentuh akar persoalan rakyat. Pemerintah lebih sibuk membangun citra politik dibanding memperbaiki kualitas hidup warga, terutama di bidang pendidikan, ekonomi, dan kesejahteraan sosial,” ujar Jundi.
PP KAMMI menyoroti beberapa persoalan penting, di antaranya demokrasi, evaluasi program Makan Bergizi Gratis (MBG), penyimpangan alokasi anggaran pendidikan, serta evaluasi kinerja sejumlah kementerian di Kabinet Merah Putih. Sebelumnya, PP KAMMI telah mengadakan diskusi publik bertajuk “Catatan Kritis 1 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran” pada Jumat, 17 Oktober 2025. Acara ini menghadirkan narasumber Feri Amsari, pakar hukum tata negara, dan Galau D Muhammad, peneliti dari Center of Economic and Law Studies (CELIOS).
Ketua Bidang Kebijakan Publik PP KAMMI, Arsandi, menekankan bahwa jaminan kebebasan berpendapat harus menjadi prioritas utama pemerintah. Ia menyoroti dalam evaluasi satu tahun pemerintahan Prabowo–Gibran, maraknya intimidasi terhadap jurnalis, kriminalisasi aktivis, dan tindakan represif aparat menjadi catatan serius bagi demokrasi Indonesia.
Berdasarkan data LBH-YLBHI, sepanjang aksi yang berlangsung pada 25–31 Agustus 2025, tercatat 3.337 orang ditangkap, 1.042 mengalami luka-luka, dan 10 orang meninggal dunia. Arsandi menilai angka tersebut menunjukkan adanya upaya untuk membungkam suara rakyat dan membatasi ruang kebebasan sipil.
Dalam menyikapi program Makanan Bergizi Gratis (MBG), PP KAMMI mendesak pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan menyusul meningkatnya kasus keracunan massal di berbagai daerah. Berdasarkan data Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), sejak September hingga 19 Oktober 2025, tercatat 13.168 anak mengalami keracunan akibat makanan MBG.
“Sejak awal, pemerintah tidak siap dalam aspek perencanaan, penganggaran, hingga aturan teknis pelaksanaan. Banyak Satuan Pelaksana Program Gizi (SPPG) di lapangan baru sibuk mengurus Sertifikat Laik Higiene dan Sanitasi (SLHS), padahal seluruh syarat teknis seharusnya sudah rampung sebelum program dijalankan,” ujar Arsandi.
Ia juga menegaskan bahwa tujuan utama MBG sesuai janji kampanye Presiden adalah memperbaiki gizi anak dan menurunkan angka stunting. Sehingga Pemerintah perlu memprioritaskan pelaksanaan di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), serta daerah dengan angka stunting tertinggi, yang dapat mengacu pada data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI).
PP KAMMI juga menyoroti anggaran pendidikan tahun 2026 mencapai Rp769,1 triliun, jumlah yang disebut-sebut terbesar sepanjang sejarah. Namun, Arsandi menilai klaim ini menyesatkan, karena sekitar 30 persen atau Rp223 triliun dari total anggaran pendidikan digunakan untuk MBG. Masuknya MBG ke pos fungsi pendidikan disebut sebagai bentuk manipulasi politik anggaran yang bertentangan dengan amanat konstitusi.
“Pemerintah dapat berdalih telah memenuhi mandatory spending 20 persen untuk pendidikan, namun kenyataannya porsi besar dana pendidikan justru dialihkan untuk proyek MBG. Seharusnya anggaran pendidikan diarahkan pada peningkatan kesejahteraan guru, perbaikan fasilitas sekolah, perluasan beasiswa, serta penguatan riset sesuai amanat konstitusi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa,” jelasnya.
Terakhir, PP KAMMI juga mendesak Presiden Prabowo Subianto bersikap tegas terhadap menteri yang berkinerja buruk dalam satu tahun pertama pemerintahan. Berbagai lembaga riset telah merilis hasil survei kepuasan publik terhadap kinerja para menteri di Kabinet Merah Putih. Di antaranya Center of Economic and Law Studies (CELIOS), hasilnya 3 menteri dengan kinerja buruk yaitu: Bahlil Lahadalia (Menteri ESDM), Dadan Indayana (Kepala BGN), Natalius Pigai (Menteri HAM).
“Hasil survei tersebut dapat menjadi acuan Presiden untuk melakukan reshuffle kabinet, terutama kementerian yang tidak menunjukkan kinerja optimal,” pungkas Arsandi.
Discussion about this post