Jakarta, Gi-media.com
— Di tengah peringatan Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-62 bertema “Sehat untuk Semua”, Universitas Andalas (UNAND) membawa pesan yang jauh lebih besar dari sekadar pameran inovasi. Melalui Health Innovation Festival (HAI Fest) 2026 di Balai Kartini, Jakarta, UNAND memamerkan sejumlah produk diagnostik molekular hasil riset Andani Eka Putra dari Pusat Diagnostik dan Riset Penyakit Infeksi (PDRPI) FK Unand — sebuah manuver strategis yang menegaskan posisi inovasi kampus sebagai motor penggerak hilirisasi industri kesehatan nasional, sekaligus instrumen politik kemandirian bangsa.
Namun, di balik narasi kemandirian itu, tersimpan pertanyaan yang belum terjawab: seberapa serius negara ingin mandiri?
Kerentanan Struktural yang Terus Dibiarkan
Langkah ini strategis mengingat Indonesia masih mengimpor lebih dari 95 persen bahan baku obat, vaksin, dan kit diagnosis. Ketergantungan ini bukan sekadar persoalan teknis industri, melainkan titik lemah ketahanan kesehatan sekaligus celah defisit neraca perdagangan sektor kesehatan — sebuah kerentanan struktural yang selama ini luput dari arus utama kebijakan pembangunan.
Angka itu bukanlah hal baru. Puluhan tahun Indonesia hidup dengan ketergantungan impor di sektor kesehatan, dan baru ketika pandemi Covid-19 melanda, publik menyadari betapa rapuhnya negara ini ketika pasokan global terganggu. Namun, setelah pandemi berlalu, perhatian pun kembali mengendur. Sejak 2024, PDRPI telah merancang sekitar 40 produk komersial yang masuk e-katalog dengan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) mencapai 60 hingga 80 persen — sebuah capaian yang, di atas kertas, layak diapresiasi.
Produk-produk tersebut mencakup deteksi Tuberkulosis, Human Papilloma Virus untuk skrining kanker leher rahim, Helicobacter Pylori untuk gangguan lambung, panel 17 bakteri penyebab infeksi paru, hingga media kultur. Yang membedakan, sebagian besar bahan baku dikembangkan sendiri, bukan diimpor lalu dikemas ulang — sebuah model yang memperkuat struktur industri dalam negeri dan menciptakan nilai tambah di dalam negeri.
Terobosan terbaru bahkan menyentuh hulu bioteknologi: Taq Polymerase dan Reverse Transcriptase — dua enzim kunci dalam pemeriksaan PCR yang sebelumnya selalu didatangkan dari Amerika Serikat, China, atau Eropa — kini diproduksi lokal dengan TKDN 65 hingga 80 persen. Langkah ini berpotensi menekan ketergantungan impor pada segmen bernilai tambah tinggi, sekaligus membuka ruang bagi Indonesia untuk berdiri sejajar dalam rantai nilai bioteknologi global.
Retorika Keamanan Nasional, tapi Tanpa Keberpihakan
“Kemandirian ini adalah bagian dari keamanan nasional di bidang kesehatan,” tegas Andani dalam presentasinya. Ia menyoroti bahwa konflik antarnegara di masa depan tidak selalu dimulai dengan senjata, melainkan bisa berupa boikot produk kesehatan yang melumpuhkan negara yang bergantung pada pasokan luar. Pernyataan ini bukan retorika semata — ia adalah pembacaan atas realitas geopolitik yang menempatkan kesehatan sebagai arena pertarungan kepentingan negara-bangsa.
Namun, retorika keamanan nasional itu berbenturan dengan kenyataan di lapangan. Semangat kemandirian ini dibangun melalui riset laboratorium dengan logbook yang jelas, perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dan paten, serta kolaborasi lintas institusi — bersama Institut Tropical Disease UNAIR untuk deteksi Epstein Barr Virus, RS Kariadi untuk Leptospira, serta RSUP Dr. M. Djamil Padang dan RSAB Harapan Kita untuk viral pneumonia. Mitra industri PT Crown Teknologi Indonesia mengambil peran dalam scale-up, pemasaran, dan penjaminan mutu — menunjukkan sinergi perguruan tinggi dan industri dalam rantai nilai produk kesehatan yang selama ini didominasi pemain asing.
Tapi sinergi itu tak serta-merta berbuah penyerapan. Bagi Andani, keberhasilan inovasi tidak berhenti pada capaian laboratorium. “Sebagus apa pun produk yang kita kembangkan, jika tidak dibeli dan dimanfaatkan, tentu tidak akan terasa manfaatnya,” ujarnya. Produk PDRPI memang telah digunakan oleh sejumlah rumah sakit di Indonesia, namun masih minim penyerapan oleh Dinas Kesehatan maupun program kesehatan nasional. Di sinilah tantangan hilirisasi sesungguhnya: bagaimana negara memberikan ruang bagi produk dalam negeri untuk menjadi bagian dari solusi “Sehat untuk Semua” yang digaungkan HKN ke-62.
Pro-Kontra: Kemandirian atau Proteksionisme?
Tantangan ini bersifat politik, bukan sekadar teknis. Selama ini, kebijakan pengadaan kesehatan nasional masih berpihak pada produk impor — bukan karena kualitasnya lebih baik, melainkan karena ekosistem pengadaan yang belum berpihak pada produk dalam negeri. Di sinilah negara diuji: apakah kemandirian bioteknologi akan menjadi agenda politik yang sungguh-sungguh, atau hanya menjadi narasi seremonial di panggung festival.
Di satu sisi, pendukung kemandirian bioteknologi berargumen bahwa keberpihakan pada produk dalam negeri adalah keniscayaan. Tanpa itu, Indonesia akan selamanya bergantung pada negara lain, dan setiap krisis global akan kembali memperlihatkan kerapuhan negara ini. Mereka menunjuk pada capaian TKDN 60–80 persen sebagai bukti bahwa produk lokal mampu bersaing — jika diberi ruang.
Di sisi lain, kritikus memperingatkan bahaya proteksionisme yang berlebihan. Mereka berargumen bahwa memaksakan penggunaan produk lokal tanpa jaminan kualitas yang setara bisa membahayakan pasien. Mereka juga mempertanyakan apakah produk PDRPI benar-benar telah melalui uji klinis yang memadai, dan apakah harga yang ditawarkan benar-benar lebih kompetitif dibanding produk impor. Pertanyaan-pertanyaan ini bukan untuk mendiskreditkan inovasi anak bangsa, melainkan untuk memastikan bahwa kemandirian tidak menjadi alasan untuk menurunkan standar.
Wakil Menteri Kesehatan RI, Dante Saksono Harbuwono, dalam pembukaan HAI Fest 2026 menegaskan bahwa inovasi harus menghasilkan solusi nyata. “Inovasi tidak boleh berhenti pada penemuan atau sekadar dipamerkan,” katanya, seraya menyoroti capaian program Cek Kesehatan Gratis yang telah menjangkau lebih dari 118 juta peserta — sebuah pasar layanan kesehatan yang signifikan bagi produk dalam negeri. Namun, besarnya pasar tidak otomatis berarti terbukanya akses bagi produk lokal. Di sinilah dibutuhkan keberpihakan kebijakan yang konkret.
Negara di Persimpangan
Rektor Universitas Andalas, Efa Yonnedi, menyampaikan harapan agar produk inovasi kampus semakin dikenal dan digunakan secara luas. Sementara itu, Andani tetap optimistis. Dengan target pengembangan lebih banyak protein rekombinan pada 2027 untuk bahan baku diagnostik, vaksin, dan obat kelompok hi-tech, PDRPI terus bergerak dari hilir ke hulu — dengan satu prinsip: produk harus lebih terjangkau tanpa meninggalkan kualitas dan nilai diagnostik.
Di usia HKN ke-62, “Sehat untuk Semua” memang layak dimaknai lebih dari sekadar ketersediaan layanan. Ia juga tentang kehormatan bangsa yang mampu berdiri di atas kemampuan sendiri — dan tentang peluang ekonomi yang lahir dari kemandirian bioteknologi. Dari laboratorium di Padang, Andani Eka Putra telah menunjukkan bahwa kemandirian bioteknologi bukanlah utopia. Yang tersisa sekarang adalah pertanyaan politik: apakah negara akan menjadikan kemandirian ini sebagai agenda bersama, atau membiarkannya berjalan sendiri di sudut pameran?
Dan pertanyaan yang lebih tajam: ketika negara berbicara tentang “Sehat untuk Semua”, apakah yang dimaksud adalah sehat dengan produk sendiri, atau sehat dengan produk siapa saja — asal bukan produk anak bangsa?










Discussion about this post