Oleh: Heru Subagia
Mantan Ketua Partai PAN Daerah
Jakarta, Gi-media.com, 
Rilis dari Center of Economic and Law Studies (Celios) yang menempatkan Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas), di peringkat kelima menteri berkinerja terburuk dengan skor -43 adalah sebuah serangan politik berkedok sains yang salah sasaran, manipulatif, dan mengabaikan fakta objektif.
Celios menggunakan survei persepsi berbasis non-probability sampling media sosial yang tidak merepresentasikan realitas kerja birokrasi, melainkan hanya sekadarAsal Bunyi Tanpa Fakta.
BeritaTerkait
Membongkar Kekeliruan Data Celios Terhadap Menko Pangan Zulhas
Rilis dari Center of Economic and Law Studies (Celios) yang menempatkan Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas), di peringkat kelima menteri berkinerja terburuk dengan skor -43 adalah sebuah serangan politik berkedok sains yang salah sasaran, manipulatif, dan mengabaikan fakta objektif.
Celios menggunakan survei persepsi berbasis non-probability sampling media sosial yang tidak merepresentasikan realitas kerja birokrasi, melainkan hanya sekadar menangkap riak opini digital.
Argumen bahwa Zulhas berkinerja buruk runtuh seketika jika dihadapkan pada data valid aksi nyata yang dirilis oleh kementerian dan lembaga negara berikut:
1. Totalitas Swasembada dan Penguatan Cadangan Pangan
Tudingan bahwa koordinasi pangan mandek dibantah oleh data capaian konkret menjelang akhir tahun 2026. Di bawah komando Menko Pangan, pemerintah sukses mempercepat pembangunan saluran irigasi massal untuk melepas ketergantungan petani pada curah hujan.
Melalui koordinasi ketat lintas kementerian, stabilitas harga pokok dijaga dengan memperkuat Cadangan Pangan Pemerintah (CPP). Program Gerakan Pangan Murah (GPM) dan operasi pasar menyalurkan komoditas strategis secara masif.
Bahkan, pada periode Februari-Maret 2026, bantuan pangan berupa beras dan minyak goreng sukses didistribusikan ke lebih dari 33 juta keluarga penerima manfaat di seluruh pelosok Indonesia.
2. Penataan 13.000 Titik Satuan Pelayanan Pangan
Alih-alih membiarkan kegaduhan tata kelola, Zulhas turun langsung memimpin eksekusi lapangan dengan menerapkan dua skema pembenahan taktis terhadap 13.000 lebih titik Satuan Pelayanan Pangan (SPPG).
Wilayah dengan tingkat stunting tinggi seperti Papua Pegunungan, Papua, dan NTT langsung dijadikan prioritas utama dan dituntaskan dalam waktu satu bulan.
Sementara wilayah Sumatra, Jawa, dan daerah lainnya diselesaikan dalam waktu dua bulan. Ini adalah bukti kepemimpinan yang responsif, berani mengevaluasi manajemen manajemen logistik, dan mengutamakan daerah tertinggal.
3. Modernisasi Pertanian (Hilirisasi Pertanian)
Ketahanan pangan tidak lagi sekadar menjadi wacana di atas meja, melainkan aksi mekanisasi.
Di Kebumen saja, Kemenko Pangan memfasilitasi penyaluran 136 unit alat dan mesin pertanian (alsintan), mulai dari pompa air hingga traktor roda empat, yang langsung menggerakkan 56 kelompok tani di 19 kecamatan.
Di sektor perikanan desa, dikembangkan program budi daya tematik bioflok untuk mengejar target produksi ikan budi daya nasional sebesar 7,15 juta ton pada tahun 2026.
4. Integrasi Hulu-Hilir dan Ekonomi Desa
Zulhas berhasil mengintegrasikan program Kawasan Desa Mandiri Pangan (KDMP) dengan jaminan pasar berkelanjutan. Ekosistem ini mengunci kepastian pembeli bagi petani dan pembudi daya lokal, memosisikan koperasi desa sebagai motor penggerak ekonomi, sekaligus menyuplai asupan gizi masyarakat.
Atas berbagai gebrakan masif di sektor hulu-hilir ini, Zulhas secara resmi dianugerahi penghargaan bergengsi Indonesia Food Transformation Award.
Sikap penolakan atau benci terhadap narasi miring Celios bukan sekadar pembelaan subyektif, melainkan perlawanan berbasis kebenaran.
Menilai seorang menteri yang sedang melakukan transformasi struktural besar-besaran di lapangan hanya lewat skema sentimen digital adalah bentuk kedangkalan metodologi.
Rekam jejak petarung Zulhas—dari pedagang keliling hingga Menko Pangan—membuktikan bahwa kinerjanya kokoh, tegar, diuji oleh data lapangan, dan sepenuhnya siap dipertanggungjawabkan kepada rakyat Indonesia. menangkap riak opini digital. (red)
Discussion about this post