Jakarta-Perkembangan teknologi digital dan kecerdasan buatan (Al) telah mengubah cara manusia belajar, bekerja, berkomunikasi, mengakses informasi, hingga mengambil keputusan. Perubahan tersebut bukan lagi persoalan masa depan, melainkan realitas yang sedang berlangsung dan harus direspon olch negara. Dalam situasi tersebut, sumber daya manusia (SDM) merupakan salah satu instrumen strategis negara dalam menghadapi berbagai persoalan dan konflik yang berkembang di tengah masyarakat. Negara tidak cukup hanya membangun infrastruktur fisik tetapi juga harus memasukkan setiap generasi memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan teknologi.
Dalam situasi seperti ini, negara tidak boleh hanya menjadi penonton dan perubahan zaman. Negara harus hadir memasukan setiap anak bangsa memiliki kesempatan yang sama untuk menghadapi perubahan tersebut. Karena itu persoalan terbesar Indonesia hari ini bukan semata mata tentang seberapa cepat teknologi berkembang, tetapi siapa yang memiliki akses terhadap teknologi dan siapa yang tertinggal karena tidak memiliki akses tersebut.
Data pemerintah menunjukkan adanya langkah besar melalui Program Digitalisasi Pembelajaran. Pada 2025, pemerintah melaporkan digitalisasi pembelajaran telah menyasar 288 865 satuan pendidikan, dengan distribusi perangkat digital seperti Interactive Flat Panel, laptop, dan perangkat Penyimpanan.
Pemerintah juga melaporkan penyediaan akses internet untuk 8.152 satuan pendidikan dan layanan listrik bagi 2.389 satuan pendidikan. Kami mengapresiasi langkah tersebut. Namun, negara tidak boleh berhenti pada angka distribusi perangkat. Oleh karena itu mengirimkan perangkat ke sekolah bukan berarti menyelesaikan persoalan digitalisasi. Perangkat membutuhkan listrik, Perangkat membutuhkan internet. Internet membutuhkan infrastruktur, Infrastruktur membutuhkan pemeliharaan, Dan semuanya membutuhkan manusia yang memiliki kapasitas untuk menggunakannya.
Karena itu, ukuran keberhasilan digitalisasi pendidikan tidak boleh berhenti pada pertanyaan “berapa perangkat yang sudah dibagikan?
Pertanyaan yang jauh lebih adalah Berapa sekolah yang benar-benar terhubung? berapa perangkat yang benar-benar digunakan? berapa guru yang benar-benar memiliki kompetens digital? berapa siswa di daerah terpencil yang benar benar memiliki kesempatan menggunakan teknologi dan AI dalam proses belajarnya? Kesenjangan Indonesia Tidak Bisa dibaca dari Jakarta saja Indonesia bukan hanya Jakarta, Surabaya, Bandung. Makassar, atau kota-kota besar lainnya. Indonesia adalah Papua, Papua Pegunungan, Papua Tengah, Maluku, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Barat, kepulauan kecil, wilayah perbatasan. daerah pegunungan, dan seluruh ruang kehidupan masyarakat yang selama ini menghadapi keterbatasan akses pembangunan.
Di wilayah-wilayah tersebut, persoalannya bahkan tidak selalu dimulai dari AI ,Jangan sampai kita berbicara tentang digital transformation sementara masih ada sekolah yang berjuang mendapatkan jaringan internet. kita berbicara tentang smart education sementara guru masih membutuhkan dukungan untuk meningkatkan kompetensi digitalnya. Teknologi yang seharusnya menjadi alat pembebasan justru berubah menjadi alat reproduksi ketimpangan. Kondisi Indonesia sangat beragam. Jumlah sekolah dan peserta didik di wilayah timur Indonesia menunjukkan bahwa negara memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan transformasi teknologi udak hanya terkonsentrasi di wilayah yang secara ifrastruktur sudah lebih siap.
Sebagai gambaran, data BPS tahun ajaran 2025/2026 mencatat:
Wilayah SD SMP SMA SMK
Data dalam tabel berasal dari tabel BPS/Kemendikdasmen berdasarkan jenjang dan wilayah dan masih banyak lagi Wilayah yang belum sempat kami imput.
Data tersebut memperlihatkan bahwa sekolah-sekolah di wilayah timur bukanlah kelompok kecil yang dapat dikesampingkan. Mereka adalah bagian dari jutaan anak Indonesia yang juga akan memasuki dunia kerja dan kehidupan sosial yang semakin bergantung pada teknologi. Teknologi Harus Menjadi Hak Akses, Bukan Hak Istimewa
PP PMKRI melalui Presidium Riset dan Teknologi Pengurus Pusat PMKRI Santo Thomas Aquinas Periode 2026 – 2028 memandang bahwa transformasi teknolog: harus datempatkan sebagai bagian dari agenda pembangunan manusia Indonesia.
Kami mendorong pemerintah untuk melakukan setidaknya lima langkah konkret.
1. Pemerintah harus memiliki Peta Kesenjangan Digital Pendidikan Nasional sampa: pada tingkat satuan pendidikan. Negara harus mengetahui sekolah mana yang memiliki listrik, internet, perangkat, guru dengan kompetensi digital, serta kemampuan menggunakan teknologi dan Al.
2. kebijakan digitalisasi harus berbasis kebutuhan lokal. Pemerataan bukan berarti setiap sekolah menerima barang yang sama. Pemerataan berarti setiap sekolah mendapatkan dukungan sesuai persoalan yang dihadapinya. Sekolah di Jakarta tentu memiliki kebutuhan yang berbeda dengan sekolah di Papua Pegunungan. Maka kebijakannya pun tidak boleh dipaksakan seragam.
3. Pemerintah harus menjadikan peningkatan kapasitas guru sebagai prioritas Jangan hanya mengirimkan perangkat. Kirim juga pengetahuan, pendampingan. pelatihan, dan ekosistem pembelajarannya. Karena teknologi secanggih apapun tidak akan berarti apabila manusia yang menggunakannya tidak dipersiapkan.
4. pemerintah harus mulai mempersiapkan Iiterasi Al secara serius dan berkeadilan. Generasi muda harus dibekali bukan hanya kemampuan menggunakan Al. tetapi juga kemampuan berpikir kritis, memverifikasi informasi, memahami etika, menjaga keamanan data, memahami bias algoritma, serta menggunakan Al secara bertanggung jawab.
5. Pemerintah harus membuka data capaian digitalisasi pendidikan secara transparan. Publik berhak mengetahui bukan hanya berapa perangkat yang telah dibeli atau didistribusikan, tetapi berapa yang berfungsi, berapa yang digunakan. berapa sekolah yang benar-benar terkoneksi, dan apa dampaknya terhadap kualitas pembelajaran.
Negara Harus Hadir Sebelum Kesenjangan Menjadi Terlambat
Kami percaya bahwa teknologi dapat menjadi kekuatan besar untuk membangun indonesia tetapi teknologi tidak pernah netral ketika akses terhadapnya tidak merata, Mereka yang memiliki akses, pengetahuan, perangkat, jaringan, dan kemampuan akan bergerak lebih cepat. Sementara mereka yang tidak memiliki semua itu akan semakin tertinggal. Inilah yang harus dicegah negara. Jangan sampai Indonesia memasuki era Al dengan dua kelompok generasi, mereka yang mampu menciptakan masa depan dan mereka yang hanya menjadi penonton dari masa depan yang diciptakan orang lain. Karena itu, kami menyerukan kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia pendidikan, dunia usaha, dan seluruh pemangku kepentingan untuk menjadikan pemerataan teknologi sebagai agenda serius pembangunan nasional. Kami tidak sedang meminta pemerintah untuk sekedar membagikan perangkat. Kami meminta negara memastikan bahwa setiap anak Indonesia memiliki kesempatan untuk memahami dan menggunakan teknologi. Sebab bagi kami, keadilan digital bukan sekedar persoalan teknologi. la adalah persoalan keadilan sosial. Dan negara tidak boleh hadir hanya ketika teknologi sudah sampai di kota. Negara harus hadir memastikan teknologi sampai kepada mereka yang selama ini paling jauh dari akses. Dari Sabang sampai Merauke. Dari pusat kota sampai pelosok negeri. Tidak boleh ada satu generasi pun yang dikorbankan oleh ketimpangan teknologi. Dawita Rama Presidium Riset dan Teknologi Pengurus Pusat PMKRI Santo Thomas Aquinas Periode 2026-2028
Discussion about this post