Gi-media.com JAKARTA — Operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait pengurusan Hak Guna Bangunan (HGB) Summarecon Bogor mengguncang lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).
.
Tak tanggung-tanggung, KPK menetapkan delapan orang sebagai tersangka setelah memeriksa 17 orang yang diamankan dalam OTT pada Senin (14/9/2026).
.
Kasus ini menyeret pejabat tinggi ATR/BPN, pihak swasta hingga politikus. Di antara nama yang ditetapkan sebagai tersangka terdapat Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang (PPTR) Kementerian ATR/BPN Lampri, Presiden Direktur PT Summarecon Agung Tbk (SMRA) Adrianto Pitojo Adhi, serta politikus Partai Golkar Fahd El Fouz atau Fahd A Rafiq.
.
Selain itu, KPK menetapkan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor Sontang Coin Manurung dan mantan Bupati Kebumen Arif Sugiyanto sebagai tersangka.
.
Dua nama lainnya adalah Muhammad Fakhry, Erwin, dan Rizal Pahlefi.
Para tersangka terlihat mengenakan rompi tahanan KPK berwarna oranye ketika keluar dari ruang pemeriksaan sekitar pukul 17.50 WIB.
.
Uang Ratusan Miliar Jadi Barang Bukti
Yang membuat kasus ini semakin menjadi sorotan adalah barang bukti uang tunai yang diamankan KPK.
Dalam OTT tersebut, penyidik menemukan uang dalam bentuk rupiah dan valuta asing yang dikemas dalam boks, kardus hingga koper.
.
Jumlah kemasan yang diamankan mencapai sekitar 20 koper/kardus.
KPK menyebut nominal uang masih dalam proses penghitungan, namun estimasinya mencapai ratusan miliar rupiah.
Tim juga mengamankan barang bukti di antaranya dalam bentuk uang tunai yaitu rupiah dan valas yang dibungkus, dikemas dalam boks, kardus, ataupun koper yang berjumlah sekitar 20-an koper. Saat ini masih proses hitung dan estimasi nominalnya mencapai ratusan miliar rupiah,” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo.
.
Uang tersebut diduga berkaitan dengan pengurusan HGB di wilayah Kabupaten Bogor, termasuk yang berkaitan dengan Summarecon. KPK juga mendalami dugaan penerimaan lain oleh pihak-pihak tertentu.
.
Dengan jumlah uang yang begitu besar, penyidik kini memiliki pekerjaan besar untuk mengurai siapa pemberi, siapa penerima, bagaimana uang berpindah tangan, serta apa imbal balik yang diduga diberikan dalam proses pengurusan HGB tersebut.
.
Dari OTT ke Penyidikan
KPK sebelumnya memastikan kasus OTT tersebut telah dinaikkan ke tahap penyidikan setelah dilakukan gelar perkara di tingkat pimpinan.
.
“KPK telah melakukan gelar perkara di tingkat pimpinan, dan diputuskan atas perkara ini naik ke tahap penyidikan,” ujar Budi.
.
Penetapan delapan tersangka menjadi babak baru dalam pengusutan kasus tersebut.
.
Publik kini menanti konstruksi lengkap perkara yang akan dibuka KPK, termasuk dugaan suap dalam pengurusan HGB, aliran uang, serta kemungkinan adanya pihak lain yang turut terlibat.
.
ATR/BPN Pilih Hormati Proses Hukum
Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN Ossy Dermawan menyatakan pihaknya menghormati tindakan hukum KPK dan memastikan kementerian bersikap kooperatif.
.
Pernyataan tersebut disampaikan Ossy seusai rapat bersama Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (15/9/2026).
.
“Kementerian ATR/BPN tentunya menghormati tindakan hukum yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau APH (aparat penegak hukum) siapa pun,” kata Ossy.
.
Menurut dia, kementerian tidak akan mencampuri substansi perkara karena proses hukum masih berlangsung dan KPK merupakan lembaga yang berwenang menjelaskan konstruksi kasus.
.
Dikarenakan proses ini masih berjalan dan belum ada keterangan resmi dari aparat penegak hukum, tentunya tidak etis dan tidak elok jika kemudian Kementerian ATR/BPN menyampaikan sesuatu hal kaitannya dengan substansi perkara,” ujarnya.
.
Ossy memastikan koordinasi internal tetap dilakukan untuk memperkuat integritas sekaligus menjaga pelayanan pertanahan agar tetap berjalan.
.
Kini sorotan mengarah ke KPK. Selain membuktikan dugaan suap dalam pengurusan HGB Summarecon Bogor, lembaga antirasuah itu ditunggu untuk mengungkap ke mana aliran uang ratusan miliar tersebut mengarah dan seberapa jauh jaringan perkara ini menjangkau pihak lain.
.
Kasus ini juga menjadi ujian serius bagi tata kelola pelayanan pertanahan. Sebab, jika dugaan korupsi dalam pengurusan hak atas tanah terbukti di pengadilan, perkara tersebut bukan sekadar persoalan transaksi uang, tetapi juga menyangkut integritas pengelolaan aset dan pelayanan publik di sektor pertanahan.
.
Red
ADVERTISEMENT
Discussion about this post