Konsolidasi BEM SI Sumbagut, Mengemas Isu Darurat Menuju Policy Brief dan Ancaman Aksi Nasional

Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) daerah Sumatera Utara turut serta dalam konsolidasi wilayah Sumatera Bagian Utara yang diselenggarakan secara daring pada Kamis (20/8/2026).

Kegiatan ini menjadi pintu masuk strategis bagi pengumpulan problematika regional sekaligus perumusan langkah konkret atas persoalan yang mengemuka di kawasan Sumbagut.

Dalam forum tersebut, BEM SI Sumatera Utara memaparkan sejumlah isu prioritas hasil konsolidasi daerah, yang mencakup:
1. Penanganan bencana alam yang tak kunjung tuntas, seperti banjir di Sibolga dan peristiwa terbaru di Kecamatan Dolok Batu Nanggar, Kabupaten Simalungun.
2. Kasus keracunan massal yang diduga terkait dengan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Berastagi, Kabupaten Karo
3. Maraknya peredaran narkotika di Sumatera Utara yang nyaris tanpa kejaran hingga ke akar jaringan
4. Kesejahteraan petani yang masih berada pada titik rendah
5. Ihwal pemekaran Kabupaten Simalungun yang hingga kini tak kunjung mendapat kepastian tindak lanjut.

ADVERTISEMENT

Koordinator Daerah Sumatera Utara, Sakhti Pati Alam, menegaskan bahwa kelima isu tersebut merupakan klaster kegentingan tertinggi di wilayahnya. “Pemerintah pusat dan daerah masih abai terhadap respons nyata. Rakyat membutuhkan kepastian, bukan sekadar janji.” Ujar Sakhti.

Sementara itu, Koordinator Wilayah Sumbagut, Ahmad Arya Attallah, menyatakan bahwa tahap awal yang akan ditempuh adalah penerbitan policy brief sebagai instrumen peringatan dini (early warning system) bagi eksekutif dan legislatif. “Policy brief ini akan menjadi alarm kebijakan. Jika para pemangku kepentingan masih gamang melangkah, maka dokumen itu akan kami jadikan fondasi untuk eskalasi aksi di tingkat daerah, bahkan hingga ke gerakan nasional,” tegas Arya.

Dengan demikian, konsolidasi BEM SI Sumbagut bukan sekadar forum diskusi rutin, melainkan panggung artikulasi krisis yang nyata di akar rumput. Terbitnya policy brief menjadi uji kredibilitas bagi pemerintah. Apakah respons kebijakan akan hadir, atau justru kelengahan yang kembali terulang. Tanpa jaminan tindak lanjut yang terukur, bukan tidak mungkin gugatan mahasiswa ini akan meluas dari ruang daring ke panggung-panggung perlawanan di seluruh daerah.