JAKARTA , Gi-media.com,
Puluhan warga terdampak proyek panas bumi dari Jawa Barat, Banten, dan Nusa Tenggara Timur menggelar aksi penolakan di depan Jakarta International Convention Center / JICC, 19-21 Agustus 2026. Aksi Koalisi Tolak Geothermal itu bertepatan dengan penyelenggaraan The 12th Indonesia International Geothermal Convention and Exhibition / IIGCE 2026 yang mengusung tema “Energy Self-Sufficiency for a Stronger Indonesia: Geothermal as the Baseload Driving Energy Transition and Security”.
Aksi dilakukan di tengah situasi duka di Flores. Berdasarkan data BMKG 15-20 Agustus 2026, terjadi 3.752 gempa susulan di Flores dengan magnitudo M1,3 sampai M6,2. BNPB mencatat 71 orang meninggal dunia, 59.647 orang mengungsi, serta kerusakan pada 6.443 rumah, 122 fasilitas kesehatan, 252 fasilitas pendidikan, dan 84 rumah ibadah.
Ekspansi di Wilayah Rawan Bencana Dikecam
Koalisi yang terdiri dari JATAM, JPIC-OFM Indonesia, WALHI Nasional, Solidaritas Perempuan, CELIOS, Sajogyo Institute, ENTER Nusantara, Papua Solidarity Network, dan warga terdampak Gunung Gede-Pangrango, Tampomas, Padarincang, Mataloko dan Poco Leok, menilai pemerintah justru memperluas ekspansi panas bumi alih-alih memprioritaskan keselamatan warga terdampak bencana.
“Kondisi ini mestinya menuntut pemerintah untuk mengutamakan keselamatan, perlindungan, dan pemulihan masyarakat terdampak bencana, bukan justru memperluas ekspansi tambang panas bumi yang memperparah kerentanan,” demikian pernyataan koalisi dalam siaran pers, Jumat 21 Agustus 2026.
JATAM mencatat pemerintah menargetkan kebutuhan listrik nasional naik dari 539 TWh pada 2025 menjadi 1.813 TWh pada 2060 dalam RUKN. RUPTL 2025-2034 juga menargetkan 34,3% bauran energi dari EBT termasuk PLTP. Namun koalisi menilai target besar itu untuk menopang industri, bukan kebutuhan rakyat.
Ambisi tersebut diperkuat dengan revisi UU Panas Bumi, UU Cipta Kerja, UU KSDAE, dan SK Menteri ESDM Nomor 2268 K/30/MEM/2017 tentang Penetapan Flores sebagai Pulau Panas Bumi. Saat ini ESDM telah menetapkan 63 Wilayah Kerja Panas Bumi / WKP seluas hampir 3,6 juta ha yang sebagian besar berada di kawasan rawan bencana.
Peran Korporasi dan Modal Asing Disorot
Forum IIGCE 2026 disponsori Sarulla Operations Ltd, Pertamina Geothermal Energy, PLN, Ormat, Supreme Energy, Star Energy Geothermal, Baker Hughes, dan lainnya. Koalisi menyoroti rekam jejak perusahaan-perusahaan tersebut yang menimbulkan konflik, perusakan lahan pertanian, semburan lumpur panas, hingga ancaman kekeringan dan longsor.
Keterlibatan modal asing juga menjadi catatan. Proyek Sarulla di Sumatera Utara merupakan konsorsium dengan dukungan investasi Jepang dan Israel melalui Ormat. Ormat sendiri berencana memperluas operasi ke Maluku Utara.
“Ini bukan sekadar transisi energi, melainkan konsolidasi kepentingan investasi global yang memperkuat ekstraktivisme di wilayah rawan bencana,” tegas koalisi.
Perempuan Hadapi Dampak Berlapis
Solidaritas Perempuan menyoroti dampak spesifik ke perempuan adat. Di Poco Leok Manggarai NTT, perempuan berada di garis depan mempertahankan hak ulayat dan ruang hidup. Di Rajabasa Lampung Timur dengan potensi 220 MW, perempuan adat juga menolak eksplorasi.
“Hilangnya akses tanah mendorong feminisasi kemiskinan. Ketimpangan relasi kuasa meningkatkan kerentanan perempuan terhadap KDRT, eksploitasi seksual, dan kekerasan lain,” kata perwakilan Solidaritas Perempuan.
Koalisi menyebut narasi “energi bersih” menutup mata terhadap kekerasan, kriminalisasi, dan trauma kolektif di wilayah proyek.
Dituding Solusi Palsu dan Jebakan Utang
Indonesia for Global Justice / IGJ menyebut percepatan geothermal sebagai manifestasi neokolonialisme korporasi global. Negara membuka ruang untuk modal asing melalui deregulasi dan pelonggaran AMDAL.
IGJ juga menyorot skema JETP / Just Energy Transition Partnership yang disebut jebakan utang baru. Hanya 1,4% berbentuk hibah, sisanya pinjaman komersial berbunga tinggi dengan syarat neoliberal.
Enter Nusantara mempertanyakan target 100% energi terbarukan dari geothermal. “Klaim manis pemerintah berbanding terbalik dengan realita: krisis air bersih, kerusakan lahan pertanian, deforestasi, hingga potensi bencana geologis,” ujarnya.
Cece Zaelani, warga Gunung Gede Pangrango, menyatakan solidaritas untuk Flores. “Gempa seperti di Flores juga pernah kami alami di Gunung Gede tahun 2022. Bagi kami luka itu tidak akan sembuh, apalagi kalau proyek terus dipaksakan,” katanya.
5 Tuntutan Koalisi Tolak Geothermal
Menutup aksi, koalisi menyampaikan tuntutan kepada Presiden RI dan Kementerian ESDM:
1. Hentikan seluruh rencana dan perluasan proyek panas bumi yang mengancam ruang hidup, sumber air, tanah, hutan, wilayah adat, serta keselamatan masyarakat khususnya perempuan dan kelompok rentan.
2. Hentikan kriminalisasi dan intimidasi terhadap masyarakat yang menolak geothermal.
3. Hentikan narasi tunggal geothermal sebagai energi bersih. Uji setiap proyek berdasarkan keadilan ekologis, gender, sosial, dan keselamatan.
4. Cabut SK ESDM Nomor 2268 K/30/MEM/2017 tentang Penetapan Pulau Flores Sebagai Pulau Panas Bumi.
5. Tetapkan Flores sebagai Bencana Nasional, dan utamakan keselamatan serta pemulihan masyarakat terdampak secara inklusif.
Discussion about this post