Jakarta, 5 Agustus 2026 – Di balik pengabdian lebih dari 1.000 Taruna Akademi TNI dan Akademi Kepolisian dalam Program Taruna Bhakti Sekolah Rakyat Tahun 2026, terdapat 71 Taruni Akademi Kepolisian (Akpol) yang turut mengambil peran penting dalam mendampingi para siswa. Bersama 372 Taruna Akpol yang diterjunkan Polri ke 73 Sekolah Rakyat di 29 Subsatuan Taruna (Subsattar), para taruni hadir untuk memperkuat pembentukan karakter generasi muda melalui keteladanan, kepemimpinan, dan pendekatan yang humanis.
Program Taruna Bhakti merupakan kolaborasi Kementerian Sosial RI, Akademi TNI, dan Akademi Kepolisian yang dilaksanakan selama lima hari, 1–5 Agustus 2026, bertepatan dengan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS). Melalui program ini, para taruna mendampingi siswa baru untuk mengenal kehidupan berasrama, membangun disiplin, kepemimpinan, semangat kebangsaan, serta kebiasaan hidup yang mandiri dan bertanggung jawab.
BeritaTerkait
Karopenmas Divhumas Polri Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko, S.I.K., mengatakan kehadiran Taruni Akpol merupakan implementasi nyata arahan Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf, yang saat melepas Program Taruna Bhakti pada 1 Agustus 2026 meminta seluruh taruna menjadi role model dan kakak asuh bagi siswa Sekolah Rakyat.
“Pesan Bapak Menteri Sosial sangat jelas, para taruna harus menjadi teladan yang membimbing dengan empati dan keteladanan. Polri menerjemahkan arahan tersebut melalui kehadiran 372 Taruna Akpol, termasuk 71 Taruni Akpol yang bergabung bersama Taruna Akademi TNI. Kehadiran para taruni semakin memperkaya proses pendampingan karena membawa nilai kepemimpinan, kepedulian, komunikasi yang hangat, serta semangat pengabdian yang dapat menginspirasi seluruh siswa,” ujar Brigjen Pol. Trunoyudo.
Menurutnya, para Taruni Akpol memiliki pengalaman yang sama dalam menjalani pendidikan yang disiplin dan kehidupan berasrama sebagai calon perwira Polri. Pengalaman tersebut menjadi bekal berharga untuk membantu para siswa beradaptasi dengan lingkungan baru, menghadapi tantangan, serta membangun rasa percaya diri sejak hari pertama memasuki Sekolah Rakyat.
Selama lima hari pendampingan, Taruna Akpol bersama Taruna Akademi TNI berperan sebagai kakak asuh, mentor, dan teladan. Mereka membimbing para siswa melalui pengenalan tata tertib sekolah dan kehidupan berasrama, pembiasaan bangun pagi dan manajemen waktu, penataan kamar dan kerapian tempat tidur, pembiasaan menjaga kebersihan diri dan lingkungan, pelatihan baris-berbaris, pembinaan kepemimpinan, kerja sama dan gotong royong, penguatan wawasan kebangsaan, kegiatan kepramukaan, pembinaan karakter dan kepribadian, penguatan nilai-nilai keagamaan, hingga memberikan motivasi agar siswa tumbuh menjadi pribadi yang mandiri, berintegritas, dan bertanggung jawab.
Kehadiran 71 Taruni Akpol juga memperkuat pendekatan yang inklusif dalam proses pendampingan. Bersama para taruna lainnya, mereka memastikan seluruh siswa memperoleh ruang belajar yang aman, nyaman, dan saling menghargai, sejalan dengan penekanan Menteri Sosial agar pelaksanaan Program Taruna Bhakti terbebas dari perundungan, kekerasan fisik maupun seksual, serta intoleransi.
“Yang kami bangun bukan hanya kedisiplinan, tetapi juga karakter. Taruni Akpol bersama Taruna Akpol lainnya hadir sebagai kakak yang menginspirasi, membimbing, dan mendengarkan. Kami ingin setiap siswa merasakan bahwa mereka didampingi untuk tumbuh menjadi generasi yang percaya diri, berkarakter, serta memiliki semangat untuk menggapai cita-cita. Itulah makna pengabdian Polri melalui Program Taruna Bhakti,” tutup Brigjen Pol. Trunoyudo.
Dalam Program Taruna Bhakti Tahun 2026, Polri mengerahkan 372 Taruna Akpol yang didukung 110 personel pendamping (Paping) terdiri atas 23 Perwira Menengah, 77 Perwira Pertama, dan 10 Bintara, sehingga total personel Polri yang terlibat mencapai 482 personel. Kehadiran mereka menjadi bagian dari sinergi nasional bersama lebih dari 1.000 taruna Akademi TNI dan Akademi Kepolisian untuk mendukung Program Sekolah Rakyat sebagai investasi pembangunan karakter generasi penerus menuju Indonesia Emas 2045.
Discussion about this post