Jakarta, Senin, 23 Februari 2026 – Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho, mendampingi Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait dalam audiensi bersama sejumlah kepala daerah guna memperkuat kolaborasi penanganan backlog perumahan dan penataan kawasan permukiman kumuh. Pertemuan berlangsung di Ruang Kerja Menteri PKP, Wisma Mandiri Thamrin, Jakarta.
Audiensi tersebut turut dihadiri Dirjen Kawasan Permukiman Fitrah Nur, Dirjen Perumahan Perkotaan Sri Haryati, serta Direktur Utama PT Sarana Multigriya Finansial (SMF) Ananta Wiyogo beserta jajaran Direktur Kementerian PKP.
Sejumlah tamu undangan hadir dalam pertemuan ini, di antaranya Anggota DPR RI Dapil Kepulauan Riau Meireza Endipat Wijaya, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Batam, Gubernur Jambi, serta Gubernur Sulawesi Tengah. Pertemuan tersebut menjadi forum strategis untuk menyinergikan program pusat dan daerah dalam mempercepat penyediaan hunian layak bagi masyarakat.
Agenda pembahasan mencakup penataan kawasan kumuh, sosialisasi rumah subsidi, penguatan skema KUR Perumahan, program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), hingga dukungan pembiayaan melalui program Mekaar PNM SMF Melawan Rentenir. Seluruh program tersebut direncanakan untuk disosialisasikan lebih lanjut di wilayah Kepulauan Riau khususnya Batam, Jambi, dan Sulawesi Tengah.
Dalam kesempatan tersebut, Komisioner BP Tapera menegaskan komitmen BP Tapera untuk terus memperkuat kolaborasi lintas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah guna mempercepat penanganan backlog perumahan. Sinergi pembiayaan dan dukungan kebijakan diharapkan mampu mendorong pemerataan akses rumah layak huni sekaligus meningkatkan kualitas kawasan permukiman secara berkelanjutan.
Discussion about this post