BeritaTerkait
Jakarta, Gi-media.com,
Pengurus Pusat Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (PP KAMMI) menaggapi pernyataan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy yang menyebut Program Makan Bergizi Gratis (MBG) lebih mendesak dibanding penciptaan lapangan kerja. PP KAMMI menilai pernyataan tersebut mencerminkan kegagalan negara dalam membaca persoalan serius orientasi pembangunan nasional.
Ketua Bidang Kebijakan Publik PP KAMMI, Arsandi, menegaskan bahwa Bappenas seharusnya menjadi penjaga arah pembangunan jangka panjang Indonesia serta memastikan setiap kebijakan nasional berorientasi pada keberlanjutan, bukan ketergantungan.
“Pernyataan tersebut justru mencerminkan bergesernya orientasi pembangunan dari agenda transformasi struktural menuju kebijakan populis jangka pendek. Prioritas program MBG tidak dapat menggantikan tanggung jawab utama negara dalam membuka lapangan pekerjaan yang luas, layak, dan berkelanjutan,” ujarnya.
Lebih lanjut, Arsandi menilai pernyataan tersebut tidak sensitif dan sangat melukai rasa keadilan sosial di tengah sulitnya mencari lapangan pekerjaan.
“Persoalan paling mendesak bukan hanya soal makan hari ini, tetapi kepastian hidup esok hari. Negara seharusnya hadir dengan solusi menciptakan lapangan kerja,” tegasnya.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), persoalan ketenagakerjaan nasional masih berada pada level yang mengkhawatirkan. Pada Agustus 2025, jumlah pengangguran di Indonesia tercatat mencapai 7,46 juta orang dengan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 4,85 persen.
Laporan BPS pada Mei 2025 juga menunjukkan bahwa generasi Z dan sebagian generasi milenial menjadi kelompok dengan tingkat pengangguran tertinggi di Indonesia. Dari total 7,28 juta pengangguran pada Februari 2025, sekitar 3,55 juta merupakan Gen Z usia 15–24 tahun, atau hampir setengah dari total pengangguran nasional.
Kondisi ini juga diperparah dengan gelombang pemutusan hubungan kerja. Sepanjang Januari–Desember 2025, Kementerian Ketenagakerjaan mencatat sebanyak 88.519 pekerja mengalami PHK di seluruh Indonesia. Sementara Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mencatat jumlah PHK hampir menyentuh angka 100 ribu orang sepanjang 2025.
Arsandi menilai kondisi tersebut seharusnya menjadi alarm serius bagi pemerintah untuk memprioritaskan penciptaan lapangan kerja sebagai fondasi utama pembangunan nasional, khususnya dalam menyambut bonus demografi.
Ia mengingatkan bahwa Bappenas sendiri memproyeksikan Indonesia akan memasuki puncak bonus demografi pada periode 2030–2040, ketika penduduk usia produktif berusia 15–64 tahun mencapai sekitar 64–68 persen dari total populasi. Momentum ini merupakan jendela kesempatan yang sangat krusial bagi Indonesia untuk keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah (middle income trap) dan mewujudkan visi Indonesia Emas 2045, dengan syarat SDM berkualitas dan lapangan kerja cukup.
Senada dengan hal tersebut, Ketua Bidang Kesehatan dan Ketenagakerjaan PP KAMMI, Muhammad Alfiansyah, menilai membenturkan urgensi pemenuhan gizi dengan penciptaan lapangan kerja adalah logika kebijakan yang keliru dan berbahaya.
“Kita sepakat bahwa gizi adalah investasi jangka panjang. Namun, memberikan makan gratis tanpa dibarengi dengan kepastian lapangan kerja bagi usia produktif adalah kebijakan yang tidak berkelanjutan _(unsustainable)_,” katanya.
Menurutnya kesehatan masyarakat tidak bisa dilepaskan dari aspek kesejahteraan ekonomi. Jika negara hanya fokus pada bagi-bagi makanan sementara angka PHK terus melonjak, maka negara sebenarnya sedang menciptakan siklus ketergantungan.
“Kita tidak ingin masyarakat sehat secara fisik tapi depresi secara ekonomi karena tidak memiliki pekerjaan. Program MBG ini seharusnya tidak dikelola secara populis semata, tetapi harus menjadi penggerak ekonomi riil dengan menyerap tenaga kerja lokal di setiap daerah,” pungkas Alfiansyah.
Sebelumnya Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Rachmat Pambudy mengungkapkan urgensi program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ia menilai MBG merupakan program yang lebih mendesak, bahkan dibandingkan penciptaan lapangan pekerjaan.
“Pada waktu saya ditanya mengapa MBG penting? Apakah MBG itu penting sekali? Apakah MBG lebih penting daripada memberi lapangan kerja? Saya mengatakan, MBG lebih mendesak daripada lapangan kerja,” kata Rachmat saat menghadiri agenda Prasasti Economic Forum 2026 di kawasan Jakarta Selatan, Kamis (29/1/2026).
Pusat Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (PP KAMMI) menaggapi pernyataan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy yang menyebut Program Makan Bergizi Gratis (MBG) lebih mendesak dibanding penciptaan lapangan kerja. PP KAMMI menilai pernyataan tersebut mencerminkan kegagalan negara dalam membaca persoalan serius orientasi pembangunan nasional.
Ketua Bidang Kebijakan Publik PP KAMMI, Arsandi, menegaskan bahwa Bappenas seharusnya menjadi penjaga arah pembangunan jangka panjang Indonesia serta memastikan setiap kebijakan nasional berorientasi pada keberlanjutan, bukan ketergantungan.
“Pernyataan tersebut justru mencerminkan bergesernya orientasi pembangunan dari agenda transformasi struktural menuju kebijakan populis jangka pendek. Prioritas program MBG tidak dapat menggantikan tanggung jawab utama negara dalam membuka lapangan pekerjaan yang luas, layak, dan berkelanjutan,” ujarnya.
Lebih lanjut, Arsandi menilai pernyataan tersebut tidak sensitif dan sangat melukai rasa keadilan sosial di tengah sulitnya mencari lapangan pekerjaan.
“Persoalan paling mendesak bukan hanya soal makan hari ini, tetapi kepastian hidup esok hari. Negara seharusnya hadir dengan solusi menciptakan lapangan kerja,” tegasnya.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), persoalan ketenagakerjaan nasional masih berada pada level yang mengkhawatirkan. Pada Agustus 2025, jumlah pengangguran di Indonesia tercatat mencapai 7,46 juta orang dengan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 4,85 persen.
Laporan BPS pada Mei 2025 juga menunjukkan bahwa generasi Z dan sebagian generasi milenial menjadi kelompok dengan tingkat pengangguran tertinggi di Indonesia. Dari total 7,28 juta pengangguran pada Februari 2025, sekitar 3,55 juta merupakan Gen Z usia 15–24 tahun, atau hampir setengah dari total pengangguran nasional.
Kondisi ini juga diperparah dengan gelombang pemutusan hubungan kerja. Sepanjang Januari–Desember 2025, Kementerian Ketenagakerjaan mencatat sebanyak 88.519 pekerja mengalami PHK di seluruh Indonesia. Sementara Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mencatat jumlah PHK hampir menyentuh angka 100 ribu orang sepanjang 2025.
Arsandi menilai kondisi tersebut seharusnya menjadi alarm serius bagi pemerintah untuk memprioritaskan penciptaan lapangan kerja sebagai fondasi utama pembangunan nasional, khususnya dalam menyambut bonus demografi.
Ia mengingatkan bahwa Bappenas sendiri memproyeksikan Indonesia akan memasuki puncak bonus demografi pada periode 2030–2040, ketika penduduk usia produktif berusia 15–64 tahun mencapai sekitar 64–68 persen dari total populasi. Momentum ini merupakan jendela kesempatan yang sangat krusial bagi Indonesia untuk keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah (middle income trap) dan mewujudkan visi Indonesia Emas 2045, dengan syarat SDM berkualitas dan lapangan kerja cukup.
Senada dengan hal tersebut, Ketua Bidang Kesehatan dan Ketenagakerjaan PP KAMMI, Muhammad Alfiansyah, menilai membenturkan urgensi pemenuhan gizi dengan penciptaan lapangan kerja adalah logika kebijakan yang keliru dan berbahaya.
“Kita sepakat bahwa gizi adalah investasi jangka panjang. Namun, memberikan makan gratis tanpa dibarengi dengan kepastian lapangan kerja bagi usia produktif adalah kebijakan yang tidak berkelanjutan _(unsustainable)_,” katanya.
Menurutnya kesehatan masyarakat tidak bisa dilepaskan dari aspek kesejahteraan ekonomi. Jika negara hanya fokus pada bagi-bagi makanan sementara angka PHK terus melonjak, maka negara sebenarnya sedang menciptakan siklus ketergantungan.
“Kita tidak ingin masyarakat sehat secara fisik tapi depresi secara ekonomi karena tidak memiliki pekerjaan. Program MBG ini seharusnya tidak dikelola secara populis semata, tetapi harus menjadi penggerak ekonomi riil dengan menyerap tenaga kerja lokal di setiap daerah,” pungkas Alfiansyah.
Sebelumnya Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Rachmat Pambudy mengungkapkan urgensi program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ia menilai MBG merupakan program yang lebih mendesak, bahkan dibandingkan penciptaan lapangan pekerjaan.
“Pada waktu saya ditanya mengapa MBG penting? Apakah MBG itu penting sekali? Apakah MBG lebih penting daripada memberi lapangan kerja? Saya mengatakan, MBG lebih mendesak daripada lapangan kerja,” kata Rachmat saat menghadiri agenda Prasasti Economic Forum 2026 di kawasan Jakarta Selatan, Kamis (29/1/2026).
Discussion about this post