Gi-media.com – JAKARTA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) menorehkan catatan impresif dengan mempertahankan predikat Universal Health Coverage (UHC) selama lima tahun berturut-turut. Meski saat ini masih berada di kategori Madya, capaian kepesertaan di “Benua Etam” telah menembus angka 102 persen dari total populasi.
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur, dr. H. Jaya Mualimin, Sp.KJ, M.Kes, MARS, menyatakan bahwa konsistensi ini merupakan wujud komitmen 10 kabupaten/kota di Kaltim dalam memberikan kepastian layanan kesehatan bagi warga.
BeritaTerkait
“Alhamdulillah, kami sudah mempertahankan (UHC) selama lima tahun berturut-turut. Saat ini kepesertaan kita sudah mencapai 102 persen dengan tingkat keaktifan yang terus kami dorong,” ujar Jaya di sela agenda UHC Awards 2026 di Jakarta, Selasa (27/1/2026).
Ambisi Menuju Kategori Utama
dr. Jaya menegaskan bahwa target Kaltim berikutnya adalah naik kelas ke kategori Utama. Untuk mencapai predikat tertinggi tersebut, fokus utama pemerintah daerah saat ini adalah meningkatkan rasio keaktifan peserta.
“Tentu kita ingin meningkatkan keaktifan dan kepesertaan. Target kita keaktifan harus di atas 90 persen agar Kaltim bisa meraih kategori Utama. Kami optimis bisa mencapainya,” tuturnya.
Langkah ini dianggap sangat krusial, terlebih dengan posisi strategis Kalimantan Timur sebagai lokasi Ibu Kota Nusantara (IKN). Jaya ingin memastikan bahwa seluruh penduduk, baik warga asli maupun pendatang di wilayah IKN, mendapatkan proteksi kesehatan yang paripurna.
Program “Gratis Pol” dan Kolaborasi Segmen
Sebagai langkah konkret, Pemprov Kaltim menghadirkan program “Gratis Pol”. Program ini merupakan jaring pengaman bagi warga yang belum ter-cover oleh enam segmen kepesertaan BPJS Kesehatan, termasuk pekerja sektor swasta maupun mandiri.
“Di Kalimantan Timur ada program ‘Gratis Pol’. Masyarakat yang memenuhi kriteria akan didaftarkan sebagai peserta jaminan kesehatan melalui program pemerintah daerah ini,” jelas Jaya.
Selain itu, ia juga menekankan pentingnya kolaborasi atau Coordination of Benefit (CoB) antara BPJS Kesehatan dengan asuransi swasta, mengingat banyaknya badan usaha yang beroperasi di wilayah Kaltim.
“Harapan kami, semua penduduk harus dijamin oleh asuransi kesehatan, baik melalui skema pemerintah seperti PBI maupun secara mandiri melalui perusahaan. Semua segmen harus ter-cover tanpa terkecuali,” pungkasnya.
Discussion about this post