Jakarta, Gi-media.com,-12 November
Ketua Umum JPKP, Maret Samuel Sueken, mengeluarkan Maklumat resmi terhadap dinamika politik Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, pada Rabu, 12 November 2026 di Jakarta.
Maklumat tersebut dibacakan di hadapan jajaran pengurus pusat dan dihadiri ratusan Relawan Jokowi dari pihak JPKP dari berbagai daerah, baik dari Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, hingga perwakilan JPKP luar negeri yang hadir secara langsung dan daring.
BeritaTerkait
Suasana pertemuan berlangsung khidmat, solid, dan penuh kedewasaan berorganisasi. Para relawan hadir dengan satu sikap, tetap mengawal konstitusi dan tetap mengawal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Salam Pengabdian Tanpa Syarat, JPKP Siap Melayani!!!
Dalam maklumatnya, Maret Samuel Sueken menyampaikan:
“Sahabat JPKP di seluruh Indonesia dan Mancanegara, sejak awal, kita telah menyatakan kesiapan untuk memberikan dukungan dan mempertahankan Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka, dalam menghadapi berbagai dinamika politik yang berkembang.”
“Sejak awal pula, Ketua Umum JPKP berpandangan bahwa secara konstitusional kedudukan Wakil Presiden memiliki landasan yang sangat kuat dan tidak serta-merta gugur akibat putusan Mahkamah Agung (MA) maupun Mahkamah Konstitusi (MK) yang berkaitan dengan persoalan pencalonan.”
“Pemberhentian Wakil Presiden memiliki mekanisme konstitusional tersendiri sebagaimana diatur dalam Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945. DPR tidak memiliki kewenangan untuk secara sepihak memberhentikan Wakil Presiden tanpa melalui prosedur konstitusional yang berlaku.”
Gibran Ajukan Pengunduran Diri 11 November 2026.
“Namun, berdasarkan hasil komunikasi dan koordinasi JPKP dengan pihak-pihak terkait pada 11 November 2026, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka telah mengajukan pengunduran diri.”
“Sebagai organisasi relawan pendukung, JPKP menghormati keputusan dan langkah politik Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, sambil tetap menunggu keputusan akhir secara resmi sesuai ketentuan konstitusi.”
Maret menegaskan, pengajuan pengunduran diri tidak serta-merta berarti jabatan Wakil Presiden telah berakhir secara resmi. Penyelesaian status jabatan dan pengisian kekosongan harus tetap mengikuti mekanisme ketatanegaraan yang berlaku.
Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 mengatur bahwa selambat-lambatnya dalam waktu 60 hari, MPR menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden.
“Dengan demikian, siapa pun yang nantinya terpilih dan ditetapkan sebagai Wakil Presiden pengganti melalui mekanisme konstitusional yang sah harus dihormati,” tegasnya.
Nasi Sudah Menjadi Bubur, Jangan Perpanjang Polemik.
“Nasi sudah menjadi bubur. Tidak perlu disesali, tidak perlu kecewa, dan tidak perlu memperpanjang polemik. Setiap langkah politik tentu memiliki pertimbangan dan konsekuensinya masing-masing yang patut kita hormati,” kata Maret.
Sebagai Ketua Umum, ia menegaskan bahwa JPKP harus tetap fokus pada komitmen mengawal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto sesuai mandat konstitusional masa jabatan 2024-2029.
“Siapa pun yang nantinya menduduki jabatan Wakil Presiden melalui mekanisme yang sah, JPKP tetap berkomitmen menjalankan fungsi dukungan, pendampingan, pengawalan, dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan secara konstruktif, objektif, kritis, dan bertanggung jawab.”
Relawan Jokowi Dari JPKP Tetap Solid.
Para Relawan Jokowi dari pihak JPKP yang hadir menyatakan siap menjalankan maklumat tersebut. Mereka menegaskan JPKP bukan organisasi yang menggantungkan arah perjuangannya pada satu figur atau jabatan.
JPKP adalah organisasi pengabdian yang harus tetap berdiri teguh pada prinsip konstitusi, kepentingan bangsa dan negara, serta keberpihakan kepada rakyat.
Oleh karena itu, Ketua Umum mengajak seluruh jajaran dan keluarga besar JPKP, baik di dalam maupun di luar negeri, untuk tetap menjaga persatuan, soliditas, kedewasaan berorganisasi, dan konsistensi perjuangan.
“JPKP HARUS TETAP SOLID, KONSISTEN, DAN TIDAK KEHILANGAN ARAH PERJUANGAN.”
“SALAM PENGABDIAN TANPA SYARAT, JPKP SIAP MELAYANI!!!”
Jakarta, 12 November 2026
Tertanda,
MARET SAMUEL SUEKEN
KETUA UMUM JPKP
Jaringan Pendamping Kebijakan dan Pembangunan.
(Ine)
Discussion about this post