JAKARTA, 10 November 2026 – Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) bersama Asosiasi DPRD Kota Seluruh Indonesia (ADEKSI) membahas penguatan pengelolaan sampah di kawasan permukiman, termasuk lingkungan perumahan subsidi. Upaya ini menjadi bagian dari penataan kawasan hunian agar tidak hanya menyediakan rumah layak dan terjangkau, tetapi juga didukung lingkungan yang bersih, sehat, dan tertata.
Pembahasan tersebut berlangsung dalam pertemuan Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho, dengan ADEKSI di Kantor Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Jakarta, Selasa (10/11/2026).
BeritaTerkait
Dalam kesempatan tersebut, Heru juga memaparkan perkembangan realisasi penyaluran Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Hingga 10 November 2026, penyaluran FLPP telah mencapai 204.159 unit rumah dengan nilai sebesar Rp25,45 triliun.
“Realisasi penyaluran FLPP telah mencapai 204.159 unit dengan nilai sebesar Rp25,45 triliun per 10 November 2026. Capaian ini menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam memperluas akses masyarakat berpenghasilan rendah untuk mendapatkan hunian yang layak dan terjangkau,” ujar Heru.
Selain penyediaan hunian, pembahasan juga menyoroti pentingnya fasilitas pengelolaan sampah di kawasan perumahan subsidi. Heru menekankan bahwa pengelolaan sampah harus dimulai dari sumbernya, yaitu rumah tangga melalui pemilahan sampah. Pengembang perumahan juga diharapkan mendukung penyediaan fasilitas pemilahan dan penampungan sampah di lingkungan perumahan.
“Pengelolaan sampah tidak cukup hanya dilakukan di tempat pembuangan akhir. Pemilahan perlu dimulai dari masing-masing rumah tangga dan dilanjutkan dengan penyediaan fasilitas pengelolaan sampah di kawasan permukiman,” demikian penekanan dalam pembahasan tersebut.
Dalam pertemuan itu, ADEKSI mengusulkan penguatan pengelolaan sampah di kawasan perkotaan melalui penyediaan lima titik pengelolaan sampah. Usulan tersebut diharapkan dapat mendukung penanganan sampah di lingkungan permukiman, termasuk kawasan perumahan yang menjadi sasaran program rumah subsidi.
Menanggapi usulan tersebut, Menteri PKP Maruarar Sirait menyampaikan bahwa konsep pengelolaan sampah yang diusulkan ADEKSI sebenarnya telah tersedia dalam program Kementerian PKP, baik untuk wilayah perkotaan maupun kabupaten. Karena itu, langkah selanjutnya adalah mendorong implementasi program agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat.
“Setiap program harus memiliki konsep dan tujuan yang jelas sehingga memberikan dampak positif bagi masyarakat. Apabila konsepnya sudah ada dan usulannya baik, segera dijalankan agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat,” menjadi arahan Menteri PKP.
Kolaborasi ini diharapkan dapat memperkuat penataan kawasan perumahan subsidi secara menyeluruh. Dengan dukungan fasilitas pengelolaan sampah dan keterlibatan masyarakat sejak dari rumah tangga, pembangunan rumah subsidi diharapkan turut menghadirkan lingkungan hunian yang lebih sehat dan berkelanjutan.
BP Tapera mengajak masyarakat yang belum memiliki rumah untuk memanfaatkan program KPR Sejahtera FLPP sebagai solusi pembiayaan hunian pertama. Informasi program dapat diakses melalui tautan https://bit.ly/HunianPertamaTapera.
Discussion about this post