Jakarta, Gi-media.com,
— Dewan Pimpinan Daerah Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (DPD APPSI) Jakarta Barat melantik kepengurusan Komisariat APPSI Pasar Kalideres pada Senin, 27 April 2026.
Usai pelantikan, kegiatan langsung dilanjutkan dengan inspeksi mendadak (sidak) terkait kelangkaan minyak goreng yang kembali terjadi di sejumlah pasar di wilayah kerja APPSI Jakarta Barat.
Di lapangan, pola yang berulang kembali terlihat: stok menipis, perputaran barang cepat, dan pasokan yang tidak stabil.
Selain itu, harga minyak goreng bersubsidi, MinyaKita juga terpantau tidak sesuai ketentuan. Di sejumlah titik, harga eceran melampaui Harga Eceran Tertinggi (HET) sebesar Rp15.700 per liter—angka yang dinilai hanya berlaku di atas kertas.
Ketua DPD APPSI Jakarta Barat, Suparno, menyebut persoalan utama bukan hanya pada ketersediaan barang, melainkan tersendatnya rantai distribusi.
Keterlambatan pengiriman dan panjangnya jalur pasok dinilai terus mengganggu kepastian stok di pasar tradisional.
Temuan berulang ini kemudian memunculkan pertanyaan lebih mendasar, jika program subsidi seperti MinyaKita terus menghilang dari etalase pasar, sejauh mana kebijakan tersebut benar-benar berjalan efektif di lapangan?
Di tingkat pedagang, keterbatasan pasokan membuat mereka harus menjual minyak goreng non-subsidi dengan harga Rp17.000–Rp20.000 per liter. Selisih harga ini pada akhirnya tetap dibebankan kepada konsumen kecil.
Kondisi tersebut menunjukkan masih lemahnya pengawasan pada rantai distribusi di tingkat hilir. Meski fluktuasi harga crude palm oil (CPO) global kerap dijadikan alasan, Indonesia sebagai produsen sawit terbesar semestinya memiliki ruang cukup untuk menjaga stabilitas pasokan dalam negeri.
Di sisi lain, langkah seperti sidak dan operasi pasar dinilai belum menyentuh akar persoalan. Tanpa perbaikan menyeluruh pada tata kelola distribusi, kelangkaan berpotensi menjadi siklus tahunan, sementara MinyaKita hanya menjadi program yang hidup di atas dokumen kebijakan.
Suparno menegaskan, APPSI Jakarta Barat akan terus mendorong pengawasan agar distribusi MinyaKita benar-benar sampai ke pasar tradisional secara merata.
“Pengawasan harus melibatkan semua pihak. Kami ingin memastikan minyak ini benar-benar ada di lapangan, bukan hanya di data,” ujarnya.
Di luar isu minyak goreng, pedagang juga menyoroti fasilitas pasar, terutama area parkir Pasar Kalideres yang dinilai belum tertata dengan baik. APPSI menyatakan akan menampung dan meneruskan aspirasi tersebut kepada pihak terkait.
“Kami menjadi jembatan aspirasi pedagang pasar tradisional di Jakarta Barat dan akan mendorong solusi yang lebih konkret,” kata Suparno.
Ia menambahkan, APPSI akan terus melakukan konsolidasi dan blusukan untuk membentuk komisariat di pasar-pasar se-Jakarta Barat.
“Alhamdulillah, kedatangan kami disambut hangat oleh pedagang Pasar Kalideres. Kami juga mendapat dukungan dari Bapak Norman selaku ketua komisariat dan pengurus yang sudah terbentuk di Pasar Kalideres,” pungkasnya.
Discussion about this post