JAKARTA, Gi-media.com, 
β Dalam rangka memperingati semangat penegakan hukum dan kebebasan sipil yang konsisten diperjuangkan oleh Munir Said Thalib, para aktivis dan pengamat hukum kembali menekankan pentingnya menjaga independensi institusi-institusi demokrasi di Indonesia.
Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, menyampaikan paparan mengenai tantangan independensi lembaga negara serta pentingnya menjaga nilai etika dan moral politik sebagai warisan demokrasi bagi generasi mendatang.
“Dulu di era Orde Baru, kontrol terhadap yudikatif itu ada, tapi sifatnya lebih kepada kontrol kelembagaan untuk melanggengkan kekuasaan rezim secara umum. Hari ini, kontrol itu dilakukan bukan hanya untuk melanggengkan kekuasaan politik, tapi juga untuk mengamankan dinasti politik. Ini sesuatu yang baru dan sangat membahayakan tatanan demokrasi kita,” kata Usman Hamid, dalam Diskusi Buku “Munir: Ujian Sejarah Tak Kunjung Sudah”, baru-baru ini, di Jakarta.
Menurutnya, Mahkamah Konstitusi yang dulu dibanggakan sebagai benteng terakhir pengawal konstitusi dan hasil reformasi, hari ini justru runtuh kredibilitasnya hanya demi memuluskan jalan kekuasaan.
“Dan celakanya, publik dipaksa untuk menerima itu sebagai sesuatu yang wajar atau legal secara formal, padahal secara etika dan moral politik, itu sudah sangat cacat,” tegas Usman Hamid.
Ia juga menyoroti bagaimana lemahnya akuntabilitas dan kontrol lembaga negara berdampak langsung pada kegagalan penegakan hukum dan perlindungan hak-hak dasar masyarakat, seperti pada kasus keracunan massal program Makan Bergizi Gratis (MBG) maupun kekerasan bersenjata di Papua.
“Ini adalah kegagalan negara melindungi hak asasi anak dan menunjukkan betapa buruknya tata kelola program tersebut. Hak hidup dan kesehatan anak tidak boleh dipertaruhkan apalagi dikorbankan demi sebuah program prioritas ambisius,” tegas Usman merespons maraknya keracunan massal anak sekolah.
Secara terpisah, Usman juga menanggapi insiden penembakan yang menewaskan tiga petugas dinas pertanian di Papua Pegunungan baru-baru ini, Usman mendesak penegakan hukum yang tegas dan tidak tebang pilih.
“Penembakan terhadap warga sipil di Papua merupakan pelanggaran berat terhadap hukum kemanusiaan. Penegak hukum harus segera turun tangan untuk mengusut tuntas seluruh insiden kekerasan ini dan memastikan adanya pertanggungjawaban hukum yang transparan,” ujarnya.
Ia menyimpulkan bahwa kegagalan sistemik ini memerlukan pemulihan yang menyeluruh dari seluruh elemen bangsa.
“Butuh waktu yang sangat lama, butuh kerja keras dari seluruh elemen masyarakat sipil untuk bisa memulihkan kembali kepercayaan publik serta mengembalikan marwah lembaga-lembaga negara yang sudah terdegradasi ini,” tambahnya.
Discussion about this post