GI News – Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mohamad Sohibul Iman menyinggung tentang fungsi legislatif sebagai pengontrol kekuasan dalam sistem presidensial. Hal ini diungkapkan Sohibul saat menyampaikan Amanat Upacara HUT ke-74 Republik Indonesia di halaman kantor DPP PKS, Sabtu (17/8).
Sohibul menjelaskan, langkah Indonesia menuju demokrasi subtansial yakni menghadirkan tata kelola yang baik. Salah satu ciri tata kelola negara yang baik adalah hadirnya konsep checks and balance. Hal itu dilakukan supaya kekuasaan tidak terkosentrasi dan dimonopoli pada satu lembaga negara saja.
“DPR tidak boleh menjadi rubber stamp yang hanya jadi tukang stempel kebijakan-kebijakan pemerintah,” ujar Sohibul kepada wartawan di lokasi, Sabtu (17/8).
Sohibul menyebut, sebagai negara yang menganut sistem presidensial, maka kekuasaan eksekutif harus dikontrol. Itu supaya gerak langkah presiden dalam menjalankan roda pemerintahan tetap pada rel yang benar sesuai dengan konstitusi dan perundang-undangan yang berlaku.
“DPR harus bersikap rasional dan kritis atas setiap kebijakan dari pemerintah,” katanya.
Oleh sebab itu, DPR saat ini adalah pengontrol jalannya pemerintahan lima tahun ke depan. Hal ini harus tetap dijaga sebagai sebagai kekuatan penyeimbang.
“Oleh karena itu DPR sebagai kekuatan legislatif harus bersikap sebagai kekuatan penyeimbang pemerintah dan pejuang suara hati rakyat,” katanya.
Lebih lanjut, Sohibul mengatakan, di sisi lain kekuasaan yudikatif harus diberikan jaminan penuh untuk bisa bertindak secara independen. Tanpa adanya intervensi dari pihak-pihak tertentu.
“Penegak hukum dan lembaga peradilan tidak boleh menjadi alat politik kekuasaan,” pungkasnya.
Discussion about this post