Jakarta, – Harapan terhadap percepatan pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB) kembali disuarakan dalam kegiatan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) dan Konsolidasi Nasional FORKONAS PP DOB se-Indonesia, (29/9/2026).
Simi M, tokoh pemekaran Monokuwari Barat, menyampaikan bahwa pemekaran DOB sangat diharapkan masyarakat karena dinilai dapat menjadi salah satu instrumen untuk mempercepat pembangunan dan meningkatkan akses pelayanan bagi masyarakat di wilayah Papua.
BeritaTerkait
Menurut Simi, kondisi geografis Papua yang memiliki wilayah luas dan tantangan akses antardaerah membutuhkan kebijakan pembangunan yang mampu mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat.
“Yang pertama, sangat diharapkan sekali pemekaran DOB ini agar pemerintah memberikan perhatian. Ini merupakan salah satu upaya untuk percepatan pembangunan, terutama di Papua,” ujar Simi M dalam wawancara dengan awak media.
Ia menilai, pemekaran wilayah diharapkan dapat memberikan dampak terhadap pembangunan infrastruktur, termasuk akses jalan dan sarana pendukung lainnya. Dengan semakin dekatnya pusat pemerintahan dengan masyarakat, berbagai kebutuhan pelayanan publik diharapkan dapat lebih mudah dijangkau.
“Sehingga terjangkau aktivitas, jalan dan lain-lain, sehingga diberikan kemudahan kepada masyarakat kita dalam mengakses jalan dan pelayanan. Dengan begitu, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat bisa lebih cepat,” katanya.
Simi juga menyampaikan harapannya agar pemerintah segera memberikan kepastian terhadap proses pemekaran DOB yang selama ini menjadi aspirasi masyarakat di sejumlah wilayah Papua.
Ia berharap kebijakan terkait pemekaran dapat segera ditindaklanjuti sehingga proses pembentukan DOB dapat berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.
“Keinginan saya, pemekaran segera dilakukan. Saya berharap pemerintah, Bapak Presiden, segera memberikan kepastian agar proses pemekaran dapat dijalankan,” tegasnya.
Rapimnas dan Konsolidasi Nasional FORKONAS PP DOB se-Indonesia sendiri menjadi momentum bagi para tokoh dan pegiat pemekaran daerah dari berbagai wilayah untuk menyampaikan aspirasi serta membahas keberlanjutan perjuangan pembentukan DOB.
Bagi Simi, pemekaran bukan semata-mata persoalan pembentukan wilayah administratif baru, tetapi juga berkaitan dengan harapan masyarakat terhadap pemerataan pembangunan, peningkatan pelayanan publik, serta kemudahan akses terhadap berbagai kebutuhan dasar.
Ia berharap aspirasi yang disampaikan dalam forum nasional tersebut dapat menjadi bahan perhatian pemerintah dalam merumuskan kebijakan pemekaran wilayah ke depan, khususnya bagi daerah-daerah yang dinilai membutuhkan percepatan pembangunan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
Discussion about this post