Jakarta, 16 September 2026 — Pemerintah terus memperkuat upaya penyediaan hunian layak dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) melalui kolaborasi berbagai pihak dalam ekosistem perumahan nasional. Komitmen tersebut disampaikan dalam konferensi pers program prioritas pemerintah yang membahas percepatan penyediaan hunian rakyat, termasuk peran pembiayaan melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang dikelola oleh BP Tapera.
Konferensi pers dibuka oleh Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom), Muhammad Qodari. Dalam kesempatan tersebut, pemerintah menyampaikan berbagai program prioritas yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, termasuk penyediaan rumah yang layak dan terjangkau.
BeritaTerkait
Turut hadir Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait serta BP Tapera. Menteri PKP menyampaikan bahwa sektor perumahan menjadi salah satu prioritas pemerintah karena berkaitan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat.
“Program-program pemerintah harus memberikan manfaat nyata bagi rakyat. Jangan hanya membuat program, tetapi harus dipastikan masyarakat bisa menikmati hasilnya,” ujar Maruarar Sirait.
Menurut Maruarar, percepatan penyediaan rumah membutuhkan kerja sama seluruh ekosistem perumahan, mulai dari pemerintah, perbankan, pengembang, lembaga pembiayaan, hingga masyarakat penerima manfaat. Disampaikan lebih lanjut, Pemerintah saat ini terus mendorong tata kelola yang baik agar program perumahan berjalan efektif, transparan, dan tepat sasaran.
Dalam mendukung kebijakan tersebut, Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho, menyampaikan bahwa BP Tapera menjalankan perannya melalui penyaluran pembiayaan FLPP sebagai salah satu instrumen utama untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah memiliki rumah.
Berdasarkan data BP Tapera per 16 September 2026, realisasi penyaluran pembiayaan FLPP mencapai 150.750 unit rumah dengan nilai pembiayaan sebesar Rp18,75 triliun. Capaian tersebut merupakan bagian dari target FLPP tahun 2026 sebanyak 350.000 unit rumah dengan nilai pembiayaan sekitar Rp45 Triliun.
BP Tapera juga mencatat bahwa proses penyaluran pembiayaan terus berjalan melalui berbagai tahapan. Hingga 16 September 2026, terdapat 16.786 unit yang telah lolos subsidi checking, 6.102 unit dalam proses analisa kredit, 2.839 unit pada tahap SP3K, 16.755 unit dalam proses trilogi, serta 6.081 unit pada tahap akad kredit.
Pelaksanaan FLPP dilakukan melalui kerja sama dengan berbagai bank penyalur untuk memastikan pembiayaan dapat menjangkau masyarakat di seluruh Indonesia. Data BP Tapera juga menunjukkan realisasi terbesar berasal dari Bank BTN sebanyak 69.358 unit, Bank Syariah Nasional sebanyak 37.001 unit, Bank BRI sebanyak 16.564 unit, dan Bank BNI sebanyak 10.969 unit.
Dari sisi penerima manfaat, program FLPP telah menjangkau berbagai kelompok pekerjaan. Penerima terbesar berasal dari kelompok pekerja swasta sebanyak 92.934 unit atau 61,65 persen, disusul wiraswasta sebanyak 26.779 unit atau 17,76 persen, kelompok lainnya sebanyak 16.433 unit atau 10,90 persen, PNS sebanyak 12.341 unit atau 8,19 persen, serta TNI/Polri sebanyak 2.263 unit atau 1,50 persen.
Melalui sinergi antara Kementerian PKP, BP Tapera, perbankan, pengembang, dan seluruh pemangku kepentingan, pemerintah berharap program pembiayaan perumahan dapat terus memperluas akses kepemilikan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
“BP Tapera berkomitmen menjaga keberlanjutan program FLPP agar rumah subsidi dapat tersalurkan secara tepat sasaran, layak huni, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Indonesia,” pungkas Heru
Discussion about this post