Gi-Media.com
. BANDUNG – Anggota Pansus 19 DPRD Kota Bandung, H. Iman Lestariyono, S.Si., S.H., menyampaikan bahwa pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pengarusutamaan Gender (PUG) masih berfokus pada pendalaman urgensi pembentukan Perda bersama tim penyusun akademik. Tahapan ini dilakukan sebelum pembahasan memasuki penyusunan dan pengkajian pasal demi pasal.
Menurutnya, pembahasan PUG saat ini masih diarahkan untuk mengkaji seberapa penting keberadaan Perda tersebut. Dari sisi landasan yuridis, berbagai regulasi yang menjadi dasar, seperti instruksi presiden maupun surat edaran kementerian, pada prinsipnya tidak menjadi persoalan bagi Pansus.
Salah satu hal yang menjadi perhatian adalah manfaat dan kepentingan yang akan diperoleh apabila Perda tersebut nantinya disahkan. Sebab, jika dilihat dari substansinya, Raperda ini masih banyak memuat penguatan kelembagaan perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bandung.
Pansus juga memberikan perhatian terhadap program-program Pengarusutamaan Gender yang akan diintegrasikan ke dalam setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD), khususnya berkaitan dengan komitmen dan kepedulian terhadap pelaksanaan PUG.
Meluruskan Pemahaman Gender, Tidak Hanya Berkaitan dengan Jenis Kelamin
Iman menjelaskan, salah satu catatan penting dalam pembahasan Raperda ini adalah memastikan setiap istilah dan definisi yang digunakan tidak menimbulkan pemahaman yang keliru. Terutama mengenai istilah gender yang selama ini memiliki beragam penafsiran di tengah masyarakat dan kerap dikaitkan dengan stigma negatif.
Ia menegaskan bahwa pengertian gender perlu dipahami secara tepat. Dalam terminologi bahasa Inggris, istilah yang merujuk pada jenis kelamin adalah sex, sedangkan gender memiliki cakupan pengertian yang berbeda.
Menurutnya, gender merupakan bagian dari pendekatan, strategi, dan program pembangunan yang dalam praktiknya juga berkaitan dengan perilaku sosial serta budaya masyarakat. Perbedaan pemahaman inilah yang perlu diluruskan agar tidak menimbulkan persepsi yang salah.
Ia menambahkan, isu gender kerap dikaitkan masyarakat dengan berbagai istilah yang memiliki konotasi negatif, seperti transgender maupun anggapan mengenai tujuh jenis gender. Padahal, isu tersebut merupakan pembahasan berskala global sehingga pemahamannya perlu disesuaikan dengan perspektif nasional maupun internasional.
Pansus berharap, setelah proses pembahasan selesai, Perda yang dihasilkan dapat memberikan pemahaman yang lebih tepat mengenai gender. Selain itu, regulasi tersebut diharapkan mampu melahirkan program-program strategis yang manfaatnya tidak hanya dirasakan oleh perangkat daerah, tetapi juga masyarakat secara langsung.
Perhatian terhadap Perempuan, Anak, dan Kelompok Rentan
Iman menuturkan bahwa Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) menjadi perangkat daerah yang berperan sebagai leading sector dalam pelaksanaan PUG. Oleh karena itu, arah kebijakan yang dibahas lebih difokuskan pada peningkatan perhatian dan perlindungan terhadap perempuan, anak-anak, serta kelompok rentan.
Ia menjelaskan, secara prinsip kebijakan gender tidak hanya berbicara mengenai laki-laki dan perempuan. Apabila dalam suatu kebijakan terdapat ketimpangan yang justru merugikan laki-laki, maka perlindungan terhadap laki-laki juga perlu diperhatikan.
Namun, karena DP3A menjadi sektor utama yang menangani persoalan tersebut, maka pembahasan saat ini lebih diarahkan pada kebutuhan perempuan, anak-anak, dan kelompok rentan.
Lebih lanjut, ia menyebutkan bahwa kategori kelompok rentan juga perlu dipahami secara lebih luas. Kelompok tersebut dapat mencakup Anak Berkebutuhan Khusus (ABK), penyandang disabilitas, lanjut usia, lansia yang hidup seorang diri, hingga masyarakat dengan kondisi ekonomi kurang mampu.
Saat ini, Pansus masih melakukan diskusi bersama tim penyusun akademik untuk menyempurnakan berbagai substansi dalam Raperda tersebut. Setelah seluruh materi awal dinilai jelas dan disepakati, pembahasan akan dilanjutkan ke tahap pasal demi pasal.
Iman juga menyampaikan bahwa apabila diperlukan, Pansus siap memfasilitasi rapat dengar pendapat dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Langkah tersebut dilakukan agar aspirasi dan masukan dari pihak-pihak terkait dapat terakomodasi sejak awal, sehingga pembahasan pada tahap berikutnya dapat berjalan lebih terarah dan komprehensif. (*)






Discussion about this post