Jakarta, Gi-media.c
om, -11 November 2026
Ketua Umum JPKP, Maret Samuel Sueken, menegaskan poin hukum yang menjadi pegangan Istana, berdasarkan penjelasan Menko Kumham Imipas Prof. Yusril Ihza Mahendra tanggal 10 November 2026 di Istana.
*Poin 1: Prabowo-Gibran Satu Paket Mandat Rakyat*
Prabowo-Gibran adalah satu paket mandat 96 juta rakyat. Sah, ditetapkan KPU, dilantik MPR 20 Oktober 2024.
*Poin 2: Di MK No. 01/PHPU.PRES-XXIV/2026, Mas Gibran Bukan Termohon*
– Pemohon: Denny Indrayana cs, KIPP, Partai Ummat, Forum Purnawirawan TNI, M. Subhan dkk. Akhirnya ditolak MK karena tidak punya legal standing. Yang boleh gugat PHPU hanya Paslon 01 Anies-Muhaimin atau 03 Ganjar-Mahfud.
– Termohon: KPU, bukan Gibran
– Pihak Terkait: Prabowo-Gibran sebagai pasangan calon No. 2, bukan sebagai tergugat personal. Makanya MK bilang status Mas Gibran sebagai Cawapres sudah berakhir sejak dilantik 20 Okt 2024, MK tidak bisa diskualifikasi lagi lewat jalur PHPU.
BeritaTerkait
*Poin 3: Di MA No. 742 K/TUN/2026, Mas Gibran Bukan Pihak Sama Sekali*
– Penggugat: H.M. Subhan
– Tergugat: Dirjen Dikdasmen Kemendikdasmen, penerbit Suket Penyetaraan No. 9149/D.D1/KS/2019 tanggal 6 Agustus 2019
– Mas Gibran: Bukan pihak, bukan penggugat, bukan tergugat, bahkan bukan tergugat intervensi, jadi tidak bisa banding dan PK.
*Poin 4: Kata Yusril, Putusan MA Sudah Final Karena Mas Gibran Bukan Pihak*
“Putusan MA sudah final karena Wapres tidak bisa mengajukan PK karena beliau bukan pihak dalam perkara.”
“Mas Gibran tidak dapat mengajukan banding maupun peninjauan kembali (PK) atas putusan tersebut karena bukan merupakan pihak dalam perkara, termasuk bukan pihak intervensi.”
*Poin 5: Yang Kalah Adalah Penerbit Suket, Bukan Pemilik Suket*
Yang bisa PK hanya Dirjen Dikdasmen sebagai tergugat, tapi Kemendikdasmen justru akan langsung eksekusi putusan, cabut dan musnahkan Suket tersebut setelah salinan resmi diterima. Putusan MA bersifat ex tunc, batal sejak awal dikeluarkan 2019, dan sudah final and binding.
*Poin 6: Analogi Sertifikat Rumah*
Sama saja ada orang permasalahkan sertifikat rumah yang sudah dibeli lunas dan sudah ditempati, tapi yang digugat adalah BPN tanpa melibatkan pemiliknya, lalu BPN kalah dan selanjutnya mereka mau ngusir pemiliknya dari rumahnya. Enak saja. Dengan kondisi seperti ini pasti akan dilawan siapapun yang coba-coba masuk ke rumah tersebut.
*Poin 7: Kesimpulan JPKP*
Di MK, Mas Gibran hanya Pihak Terkait (Paslon), bukan Termohon. Di MA, Mas Gibran bukan pihak sama sekali. Yang digugat Dirjen Dikdasmen. Jadi Mas Gibran tidak pernah diberi ruang bela diri di pengadilan. Masa orang yang tidak pernah jadi pihak tiba-tiba disuruh mundur? Ini pelanggaran asas keadilan!
*Poin 8: Isu Pemakzulan Cacat Hukum*
JPKP menilai isu pemakzulan cacat hukum dan inkonstitusional. Provokasi Jansen Demokrat, Denny Indrayana, HM Subhan harus dilawan bersama.
*Poin 9: Instruksi JPKP*
Segera konsolidasi nasional. Kawal Presiden dan Wapres sampai tuntas 2029.
“Mas Gibran saja tidak pernah diberi kesempatan bela diri sebagai pihak terdampak di pengadilan, kok tiba-tiba disuruh mundur? Emangnya kami Relawan JPKP akan diam? Jangan coba-coba ganggu Gibran,” tegas Maret Samuel Sueken, Ketua Umum JPKP.
“Satu Komando! Prabowo-Gibran Sampai 2029!” (Ine)
Discussion about this post