JAKARTA, Gi-media.com,
– Polri resmi memiliki Kapolri baru, Jenderal Suyudi Ario Seto, menggantikan Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Pergantian pucuk pimpinan ini dinilai menjadi momentum untuk mengakhiri siklus reformasi yang selalu mulai dari nol.
SETARA Institute melalui studinya menemukan, reformasi Polri selama ini masih leadership-driven, sangat bergantung pada figur Kapolri. Akibatnya, 130 masalah aktual terus berulang, mulai dari tindakan represif saat demo hingga praktik penyuapan.
Survei terhadap 167 ahli juga mengonfirmasi hal itu. Sebanyak 49,7 persen ahli menilai pengaruh Polri dalam menjaga demokrasi buruk, dan 58,7 persen menilai integritas penegakan hukum buruk.
BeritaTerkait
Padahal, pemerintah telah memiliki Komisi Percepatan Reformasi Polri (KPRP) dengan peta jalan hingga 2029. Gagasan “Polri Bersama Masyarakat” yang diusung Kapolri baru pun harus selaras dengan agenda tersebut.
Menurut SETARA, ada tiga kunci agar reformasi berhasil. Pertama, harus berbasis pengetahuan dan bukti, bukan responsif terhadap peristiwa. Kedua, harus bekerja hingga tingkat Polsek, bukan hanya di Mabes. Ketiga, harus memperkuat democratic policing yang tunduk pada hukum dan HAM.
“Reformasi harus dirasakan masyarakat, bukan hanya dirasakan di internal Polri,” tutup SETARA.
Discussion about this post